IndoPetroNews

Headlines News :
SKKMigas

Translate by Google

Beyond Communication


ACT


PetroInfo

PetroComodity

OPEC Bakal Gelar Pertemuan pada Mei 2017

indoPetroNews- The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) direncanakan akan menggelar pertemuan resmi pada 25 Mei 2017, setelah disepakatinya pemotongan produksi pada pertemuan Rabu (30/11/2016) di Wina, Austria. Pertemuan OPEC pada tahun 2017 diagendakan untuk membahas perpanjangan pemangkasan produksi hingga enam bulan ke depan.

Namun sebelum agenda pada 2017, pekan depan ini, OPEC juga bakal menggelar pertemuan dengan perwakilan negara-negara produsen Non-OPEC di Doha.

Seperti diketahui, pertemuan OPEC di Austria berhasil menyepakati pengurangan produksi sebanyak 1.2 juta barel per hari. Kesepakatan tersebut mulai berlaku pada Januari 2017, sesuai dengan persetujuan terdahulu yang dicapai di Aljazair.

Persetujuan ini memberikan pengecualian bagi Nigeria dan Libya, tetapi Irak -yang sebelumnya bersikeras menolak- mendapatkan jatah kuota untuk pertama kalinya sejak tahun 1990 an. Negeri yang beribukota di Baghdad itu harus mengurangi produksi sebanyak 210,000 bph dari total outputnya di Oktober.

Pada saat bersamaan, Iran berhasil memperoleh izin untuk menaikkan output hingga sekitar 3.8 juta bph. Justru Arab Saudi mesti memangkas output sebanyak 486,000 bph ke total 10.058 bph. Uni Emirat Arab dan Kuwait pun akan mengurangi output masing-masing sebanyak 139,000 bph dan 131,000 bph.

Sedangkan Negara Non-OPEC lainnya, Azerbaijan dan Kazakhstan, juga mengisyaratkan kesediaan untuk mengurangi produksi secara sukarela.

Sementara itu, analis energy security, Dirgo Purbo, mengemukakan bahwa alasan yang mendasar dibentuknya OPEC adalah untuk menstabilkan permintaan dunia atas minyak mentah dan kemudian pada 1971 menyatukan penggunaan mata uang dollar untuk transaksi minyak. "Seiring dengan permintaan dunia yang terus meningkat, OPEC sudah tidak dapat lagi berperan sebagai stabilisator. Seluruh dunia hanya tergantung kepada perannya Arab Saudi yang mempunyai kapasitas produksi 9,5 juta bph dan itupun masih memiliki kapasitas tambahan produksi sampai 2 juta bph," kata Dirgo kepada indoPetroNews.com Jumat (2/12/2016) di Jakarta.

Memang, lanjut Dirgo, Indonesia sempat menjadi anggota OPEC, tetapi dalam catatan sejarahnya, selalu tidak dapat mengantisipasi naiknya harga minyak yang dulu sempat menyentuh US$ 138 per barel. (Kini harga minyak mentah berkisar 40 USD per barel) Pemerintah, ketika itu, selalu hanya bisa terkejut-kejut seperti halnya negara negara pengimpor minyak lainnya.

"Dengan menggunakan data dari OPEC tahun 2005 dibawah ini, Dirgo memperlihatkan posisi kapasitas produksi dari masing masing negara anggota.

Berdasarkan pengamatan data dibawah ini, kiranya dapat disimpulkan bahwa anggota OPEC dapat dibagi menjadi empat katagori :

1. Negara yang memproduksi secara maksimal, bahkan sudah tidak peduli lagi dengan ketentuan kuota al;Libya, Algeria, Iran, Kuwait, Nigeria dan Qatar.

2. Negara dengan kapasitas dibawah kuota; Venezuela.

3. Negara yang masih mempunyai surplus kapasitas produksi diluar batas ketentuan kuota seperti United Arab Emirates dan Arab Saudi.

4. Negara dengan kategori special case seperti Irak dan Indonesia. Irak yang posisinya sudah tidak lagi masuk dalam kuota, sementara Indonesia merupakan negara satu satunya yang sudah menjadi net oil importer. (Sofyan)

Pupuk Indonesia Support Teluk Bintuni Jadi Kawasan Industri Migas

indoPetroNews- Rencana pengembangan kawasan industri minyak dan gas bumi (migas) di Teluk Bintuni, Papua Barat, akan segera menjadi kenyataan. Pasalnya, ​PT Pupuk Indonesia (Persero) telah mengambil ancang-ancang untuk mendukung program pengembangan kawasan tersebut. Bersama-sama dengan tim dari Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian, Pupuk Indonesia telah melakukan kajian berupa skema proyek, keekonomian proyek serta proyeksi kebutuhan gas bumi.

“Berdasarkan kajian tersebut, untuk pengembangan Tahap-1 di Bintuni kami akan mengembangkan industri Petrokimia, yaitu methanol dan berbagai turunannya seperti ethylene, propylene, polyethylene dan polypropylene. Untuk tahap kedua, kita akan kembangkan pupuk NPK,” kata Wijaya Laksana, Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia, kepada wartawan, Jumat (2/12/2016) di Jakarta.

Untuk pengembangan proyek tersebut, pasokan gas yang dibutuhkan adalah sekitar 124MMSCFD, dengan harga keekonomian yang ideal adalah sekitar USD3 per MMBTU.

“Untuk mendukung keekonomian proyek, kami juga berharap dukungan pemerintah dalam membangun infrastruktur kawasan,” kata Wijaya.

​Sebelumnya, Pupuk Indonesia bermaksud mendirikan pabrik pupuk urea baru di kawasan tersebut, namun melihat kondisi pasar internasional saat ini, proyek tersebut menjadi kurang prospektif. “Harga komoditi urea sedang anjlok dan harga gas kita masih cukup tinggi dibandingkan negara lain sehingga produk urea kita sulit bersaing, maka kami berencana beralih mengembangkan produk petrokimia,” jelas Wijaya. Untuk itu, Pupuk Indonesia pada Oktober lalu telah mengajukan permohonan alokasi dan harga gas industri kepada Menteri ESDM. Alokasi yang diminta adalah 130 MMSCFD dengan harga US$3.

Menurut rencana, proyek pengembangan tersebut akan dibangun di kawasan Kabupaten Teluk Bintuni dengan luas lahan sekitar 2.112 Ha. Dan untuk itu Pupuk Indonesia telah melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk pembangunan kawasan industri tersebut serta menjadi pengelola kawasan dengan melibatkan anak-anak perusahaan yang bergerak dibidang utilitas dan logistik seperti PT Pupuk Indonesia Energi dan PT Pupuk Indonesia Logistik. “Kami juga telah melakukan diskusi dengan sejumlah mitra strategis untuk proyek tersebut,” kata Wijaya.

Seperti diberitakan, pemerintah akan menjadikan Teluk Bintuni, Papua Barat, sebagai salah satu dari 14 kawasan pembangunan industri prioritas.

"Utamanya industri migas dan pupuk," kata Adie Rakhmanto Pandiangan, Kasubdit Pengembangan Wilayah Industri Kemenperin, dalam acara Business Forum Oil & Gas 2016 dengan tajuk "Strategi Pengembangan & Pemerataan Infrastruktur Penunjang Migas Kawasan Indonesia Timur Dalam Menunjang Ketahanan Energi Nasional" pada Rabu (30/11/2016) di Jakarta. Bahkan harga gas yang ditawarkan kepada pelaku bisnis sebesar 3,5 USD per MMBTU, khusus di Teluk Bintuni.

Dia juga menyatakan bahwa gas diambil dari BP Tangguh. "Alokasinya sekitar 180 mmscfd untuk tahap pertama. Tahap selanjutnya sebesar 360 mmscfd," jelas Ade Rakhmanto, sembari mengimbuhkan bahwa soal kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) akan dikerjasamakan dengan SMK dan Sekolah Politeknik yang telah ada. "Atau kita ambil lulusan politeknik di Morowali, Sulawesi," papar Ade Rakhmanto. (Sofyan)

Kepala SKK Migas : SKK Migas Sudah Berubah, Tidak Seperti Sepuluh Tahun Silam

indoPetroNews- Alokasi dana General Affairs (GA) di lingkungan industri hulu minyak dan gas bumi sebenarnya tidak terlalu besar ke cost recovery tetapi dampaknya sangat besar.

“Kita sangat memerlukan arah GA berkualitas dan efisien. Kalau kita bicara nilai uang jumlahnya sangat kecil tetapi kalau bicara persepsi politik sangat besar dan destruktif terhadap industri hulu minyak dan gas bumi,” kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), pada Kamis (1/12/2016) di Jakarta.

Menurut Amien, dirinya baru tahu dan paham gambaran keseluruhannya pada Rabu sore (30/11/2016). “Sebenarnya, sebelum-sebelumnya juga sudah melihat dampak destruktif ini. Tapi saya masih mencari-cari apa yang penyebabnya,” katanya.

Dia menceritakan bahwa dirinya baru berdiskusi dengan Ibu Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Ia dipanggil ke kantornya. “Sekalian dipanggil, saya juga ingin mengetahui apa yang menyebabkan dampak destruktif hulu migas. Dari diskusi tersebut saya mendapatkan gambaran. Gambaran serupa sebenarnya juga telah saya dapatkan dari acara-acara di beberapa kementerian,” paparnya.Jadi, lanjut Amien, ada gambaran begini, hulu migas itu cost recovery-nya boros sekali. “Perusahaan-perusahaan minyak kantornya bermewah-mewah. Travel ke mana-mana pakai kelas eksekutif. Travelling darat pakai mobil mewah. Nambal gigi saja harus ke New York,” tandasnya.

Amien juga mengakui, dirinya hanya mendengarkan saja apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Setelah mendapatkan informasi yang cukup banyak, imbuh Amien, dirinya menyampaikan, “Barangkali yang Ibu lihat saat Ibu menjadi menteri sepuluh tahun yang lalu”.

Mengenai nambal gigi ke New York itu, kata Amien, juga dikutip oleh Bapak Menteri ESDM. Kemudian dikutip juga oleh kantor Menko Perekonomian. Jadi, lanjutnya, kesannya sangat destruktif. Sumbernya bukan dari Menteri Keuangan tetapi dari beberapa pihak.

Menurut Amien, dirinya juga menerangkan kepada Ibu Menteri Sri Mulyani, “Untuk berobat ke luar negeri bukan hanya Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS). Personal SKK Migas pun, yang melakukan pemeriksaan paska operasi ginjal juga di Singapura, karena operasinya juga di Singapura. Tapi kalau bicara biaya, kami yakin kami mengendalikan biaya. Karena bagi yang tidak paham cost management untuk health insurance, maka yang dilihat di mana berobatnya. Tapi bagi kami tidak. Jadi kami melihatnya begini, bagaimana biaya itu dibayar. Jadi sistem yang ada di hulu migas dan juga ada di SKK Migas adalah dengan menggunakan insurance. Jadi yang masuk ke biaya adalah berapa yang dibayar untuk insurance. Perkara mau berobat di mana itu urusan insurance dan yang dicover insurancenya. Saya jelaskan begitu. Jadi mau berobat di New York atau pun di Arab Saudi atau di Singapura, itu situasional dan kasus per kasus. Tapi kendalinya ada di insurance”.

Kemudian, Amien juga memaparkan bahwa di SKK Migas ada dokter, yang memang tugasnya diantaranya mengawasi hal tersebut. “Sudah dianalisis juga apakah insurancenya menggunakan sistem ASO atau menggunakan sistem primier. Dari analisis kami, lebih murah ASO. Karenanya kami menggunakan ASO. Dengan penjelasan tersebut, Ibu Menteri Sri Mulyani mengerti dan mengetahui bahwa SKK Migas sudah berubah,” papar Amien.

Amien juga menerangkan terkait pertanyaan Ibu Sri Mulyani mengenai para ekspatriat, yang tinggal di apartemen atau di rumah yang mewah, yang sebulam bisa mencapai harga 50.000 USD. “Saya sampaikan, Kontraktor KKS itu mencari duit, bukan buang-buang duit. Saya tahu betul. SKK Migas tugasnya juga mencari duit untuk penerimaan negara. Bukan buang-buang duit. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai permohonan, mau menyewa apartemen berapa pun harganya terserah mereka. Tapi yang masuk cost recovery, saat ini dibatasi sekian. Begitupun di Kontraktor KKS. Mau menyewa yang mahal terserah tapi yang menjadi beban kantor sekian. Dengan penjelasan demikian, Ibu Menteri Sri Mulyani juga bisa paham,” papar Amien.

Menurut Amien, Ibu Menteri Sri Mulyani, juga menanyakan soal kantornya yang bermewah-mewah. “Ibu Menteri, setahu saya, saya adalah Kepala SKK Migas yang pertama yang berkunjung ke kantor-kantor Kontraktor KKS. Sebelumnya tidak ada satu pun Kepala SKK Migas atau dulu BPMigas yang berkunjung ke kantornya Kontraktor KKS,” ungkap Amien.

Amien pun mengutarakan, “Begitu saya dilantik, saya langsung jadwalkan untuk bertemu dengan pihak Kontraktor KKS tetapi tidak di kantor SKK Migas. Saya maunya bertemu di kantor Kontraktor KKS. Sekali pertemuan sekaligus dengan beberapa Kontraktor KKS. Kemudian dijadwalkan untuk bertemu pada jam 09,00 pagi. Saya biasanya sudah datang pada pukul 08.30”.

“Kemudian saya minta untuk berkeliling kantornya. Dengan begitu saya akan tahu betul bagaimana manajemen kantornya. Terus saya jelaskan pada Ibu Menteri. Dari yang saya kunjungi, hampir semua kantor, kantornya berfungsi dan efisien. Jadi, tidak ada yang bermewah-mewah karena semuanya efisien. Ibu Menteri pun paham,” kata Amien.

Dari penjelasan tersebut, ungkap Amien, Ibu Menteri Sri Mulyani mengatakan, “Ok untuk urusan office management, operational management sudah oke.” (Sofyan)

Pengamat : Indonesia Harus Keluar Permanen Dari OPEC

indoPetroNews- Hengkangnya Indonesia dari keanggotaan The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), yang diputuskan dalam Sidang ke 171 OPEC di Wina, Austria pada Rabu (30/11/2016) harus dianggap keluar secara permanen. Mengapa?

"Indonesia harus keluar dari OPEC secara permanen karena sudah menjadi net oil importer sejak 2004," analis energy security, Dirgo Purbo kepada indoPetroNews.com Kamis (1/12/2016) di Jakarta. Dengan keluar dari OPEC maka tidak ada lagi ikut kewajiban untuk memotong produksi minyak nasional, seperti tercermin dalam kesepakatan bersama pada setiap pertemuan OPEC.

Menurut Dirgo, keuntungan keluar dari OPEC adalah tentunya juga tidak perlu membayar iuran tetap dan juga pengiriman delegasi ke Wina.

Apakah keputusan ini berdampak bagi keamanan energi dlm negeri? "Keputusan ini tidak ada berpengaruh sama sekali dengan kebijakan energi nasional. "Malah akan lebih baik untuk bisa fokus meningkatkan produksi nasional yang hanya 830 000 /hari. Kalau masih jadi anggota kan berarti harus dipotong produksinya sebanyak 37 ribu barel/hari," tandasnya. Dan pada saat yang bersamaan Indonesia juga harus mengimpor minyak mentah dari beberapa anggota OPEC untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Dia juga memaparkan soal pengaruh keputusan OPEC yang memutuskan keharusan pengurangan produksi minyak kepada para anggotanya akan berdampak pada fluktuasi dan gonjang-ganjing harga minyak mentah di pasar dunia. "Jelas dengan kesepakatan bersama ini akan memberikan dampak kenaikan terhadap harga minyak. Tentu dengan catatan, kondisi semua anggota konsisten memenuhi kuota produksinya yang telah disepakati secara proporsional," ungkap Dirgo.

Seperti diberitakan,
Indonesia memutuskan untuk membekukan sementara (temporary suspend) keanggotaan di Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Keputusan tersebut diambil dalam Sidang ke- 171 OPEC di Wina, Austria, Rabu (30/11/2016).

Menteri Energi Jonan yang menghadiri sidang tersebut menjelaskan, langkah pembekuan diambil menyusul keputusan sidang untuk memotong produksi minyak mentah sebesar 1,2 juta barel per hari, di luar kondensat. (Sofyan)

Dinilai Merugikan, Indonesia Kabur dari OPEC

indoPetroNews- Indonesia memutuskan untuk membekukan sementara (temporary suspend) keanggotaan di Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Keputusan tersebut diambil dalam Sidang ke- 171 OPEC pada Rabu (30/11/2016) di Wina, Austria.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan yang menghadiri sidang tersebut menjelaskan, langkah pembekuan diambil menyusul keputusan sidang untuk memotong produksi minyak mentah sebesar 1,2 juta barel per hari, di luar kondensat. Sidang juga meminta Indonesia untuk memotong sekitar 5 persen dari produksinya, atau sekitar 37 ribu barel per hari.

"Padahal kebutuhan penerimaan negara masih besar dan pada RAPBN 2017 disepakati produksi minyak di 2017 turun sebesar 5 ribu barel dibandingkan 2016," jelas Jonan. Dengan demikian pemotongan yang bisa diterima Indonesa adalah sebesar 5 ribu barel per hari.

Jonan menambahkan, sebagai negara net importer minyak (crude oil), pemotongan kapasitas produksi ini tidak menguntungkan bagi Indonesia, karena harga minyak secara teoritis akan naik.

Dengan pembekuan keanggotaan ini, Indonesia tercatat sudah dua kali membekukan keanggotaan di OPEC. Pembekuan pertama pada tahun 2008, efektif berlaku 2009. Indonesia memutuskan kembali aktif sebagai anggota OPEC pada awal 2016.

Pembekuan sementara ini adalah keputusan terbaik bagi seluruh anggota OPEC. Sebab dengan demikian keputusan pemotongan sebesar 1,2 juta barel per hari bisa dijalankan, dan di sisi lain Indonesia tidak terikat dengan keputusan yang diambil, sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia. (Sofyan)

Sidang OPEC Ketok Palu Pengurangan Produksi

indoPetroNews- Pengurangan total produksi minyak mentah disepakati oleh The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) atau organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak.

Keputusan tersebut secara bulat tercapai setelah Arab Saudi, eksportir minyak terbesar di dunia, menyetujui usulan tersebut dan bersedia membiarkan Iran tidak ikut dalam kesepakatan.

Kesepakatan yang terjadi dalam pertemuan di Ibu Kota Wina, Austria, pada Rabu (30/11/2016), adalah kesepakatan pertama OPEC sejak 2008.

Keputusan ini sesuai kesepakatan dicapai dalam pertemuan di Aljazair September lalu, yakni OPEC akan mengurangi produksi hingga sekitar 1,2 juta barel sehari, dari 33,6 juta barel menjadi 32,5 juta barel per hari. Keputusan itu diperuntukan sebagai satu strategi untuk menaikkan kembali harga minyak mentah yang turun drastis sejak medio 2014.

Sebelum mengikuti pertemuan OPEC di Wina itu, Menteri Energi, Industri, dan Sumber Daya Mineral Arab Saudi Khalid al-Falih, mengatakan negaranya siap menerima kesepakatan pengurangan produksi. OPEC menghasilkan sepertiga dari keseluruhan produksi minyak dunia.

"Saya pikir ini hari baik bagi pasar minyak, industri dan seharusnya juga hari bagus buat perekonomian global," kata Falih kepada wartawan, beberapa saat setelah keputusan disepakati. Al-Falih menambahkan,"Saya kira kesepakatan itu bakal menggenjot pertumbuhan ekonomi dunia."

Dengan kesepakatan tersebut, Arab Saudi akan memotong produksinya hampir 0,5 juta barel tiap hari. Sedangkan Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar secara keseluruhan mengurangi 0,3 juta barel.

Irak, yang semula ngotot meminta kuota produksi lebih tinggi untuk mendanai perang melawan milisi ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah), secara tidak terduga bersedia menurunkan produksinya sampai 0,2 juta barel sehari.

Iran tetap diizinkan menggenjot produksi minyaknya sedikit lebih tinggi ketimbang level bulan lalu. Negara para Mullah ini menyatakan pihaknya perlu meningkatkan pasar minyak setelah baru bebas dari sanksi ekonomi Barat Januari tahun ini.

Qatar, kini menjadi presiden OPEC, mengungkapkan produsen minyak non-OPEC juga bersedia mengurangi produksi mereka hingga 0,6 juta barel per hari, di mana Rusia menyumbang pengurangan produksi minyak sekitar 0,3 juta barel. Keputuan Rusia ini yang pertama dalam 15 tahun terakhir. Azerbaijan dan Kazakhstan juga bersepakat ikut dalam keputusan ini.

Alhasil, total pengurangan produksi minyak oleh OPEC dan non-OPEC sekitar 1,8 juta barel per hari. Kesepakatan ini mulai diberlakukan secara aktif Januari 2017. (Sofyan)

Kepala SKK Migas : Kesan Pertama Industri Hulu Migas Boros?

indopetronews.com, -- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyelenggarakan acara General Affairs (GA) Forum 2016. Event yang bertema "Optimalisasi Peran dan Sinergitas Genaral Affairs (GA) yang Berkualitas dan Efisien untuk Mendukung Operasional Industri Hulu Migas" dilaksanakan pada Kamis (1/12/2016) di Ruang Serbaguna lantai 9 City Plaza, Jakarta.

Dalam undangan tertera pelaksanaan kegiatan dimulai pukul 07.30 WIB. Namun hingga pukul 08.25 WIB acara belum juga dimulai. Tepat pukul 08.20 WIB salah seorang panitia meminta agar peserta diharapkan untuk segera memasuki ruang pertemuan. "Kita mengundang para peserta untuk segera memasuki ruangan. Karena beberapa saat lagi acara akan segera dimulai. Selamat datang kepada para peserta. Kepada peserta diharapkan untuk meregistrasi terlebih dulu sebelum memasuki ruangan," katanya, melalui pengeras suara.

Pada pukul 08.30 WIB acara ini juga belum dimulai. Sekali lagi, salah seorang panitia mengulangi mengumumkan agar peserta untuk memasuki ruangan.

Pukul 08.32 WIB nampak Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, didampingi beberapa stafnya nampak memasuki ruangan. Panitia pun mengucapkan selamat datang kepada Kepala SKK Migas.

Pada pukul 08.35 acara ini dimulai dengan didahului oleh penayangan safety video briefing, yang dilanjutkan dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Setelah itu digelar pula tarian Sajojo, tarian etnik Indonesia.

Sesaat setelah tarian Sajojo, pembawa acara pun meminta Kepala SKK Migas memberikan sambutan sekaligus membuka acara GA Forum ini, setelah sebelumnya Ketua Panitia GA Forum 2016, Budi Handoko menyampaikan laporan penyelenggaraan event ini.

Dalam sambutannya, Kepala SKK Migas mengatakan bahwa terdapat kesan destruktif yang melekat pada lembaga penyelenggara bisnis industri hulu minyak dan gas (migas) Indonesia. "Kesannya cost recovery migas itu sangat boros. Travelling kelas yang mewah, gedung kantor yang megah. Bahkan nambal gigi pun harus ke New York," tegas Amien Sunaryadi, sembari mengimbuhkan bahwa dirinya juga dipanggil oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Dalam pertemuan tersebut, kata Amien, dirinya juga dikonfirmasi terkait pemborosan biaya di institusinya. "Saya kemudian ceritakan bahwa saat ini lembaganya sudah berubah. Mungkin kesan boros itu terjadi pada masa lalu, sedangkan sekarang sudah tidak lagi. Saya ceritakan pada beliau bahwa pihaknya selain berkunjung langsung ke kantor-kantor pihak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS). Dan saya melihat bahwa kantornya efisien dan operasional berfungsi baik," papar Amien.

Pihaknya juga mengatakan bahwa Kontraktor KKS hanya boleh memasukkan hal-hal pada cost recovery itu adalah hal-hal yang hanya berhubungan dengan operasional hulu migas saja. Pihaknya juga pro aktif meminta bagian General Affairs untuk memotong anggaran yang tidak efisien.

Amien juga mengakui bahwa jumlah dana bagian GA tidak terlalu banyak tetapi dampaknya sangat besar dan berpengaruh pada selain performance dan produksi bisnis hulu migas.

Sedangkan Handry Satriago, CEO GE Indonesia, yang memberikan keynote speech dalam acara GA Forum ini, mengatakan bahwa perubahan dunia global sangat cepat. "Inilah tantangan besar bagi perusahaan di Indonesia. Tantangannya bukan hanya memanaje internal manajemen tetapi bagaimana mengantisipasi perubahan global, termasuk perubahan teknology informasinya," kata Handry.

Setelah penyampaian keynote speech, acara GA Forum dilanjutkan dengan diskusi. Sesi pertama menghadirkan beberapa narasumber sebagai pembicara, yaitu Sapta Nugraha, Kepala Bagian Internal SKK Migas; Karantina Marhaeni, VP HR & GA Pertamina Hulu Energi; Vivin Harsanto, Regional Director, Jones Lang Salle; dan Prof Dr Manlian Ronald A. Simanjuntak, Dekan Fakultas Sains & Teknologi Universitas Pelita Harapan.

Pembicara lainnya, yaitu Anwar Heriyanto, Head of GNS Real Estate & Support Total E&P Indonesie; Andy Harsanto, Country Manager, Regus Indonesia; Firman Hadi, National Director, Jones Lang Lasalle

Sesi diskusi kedua menghadirkan pembicara, yaitu Dewi Oktavia, GA Manager PT Pertamina Hulu Energy ONWJ - WMO; Jusri Pulububu, Director Jakarta Defensive Driving Course.

Sedangkan diskusi sesi ketiga, hadir sebagai pembicara yaitu Rachmi Wulan, Fasilities Management Manager BP Indonesia; Henany Hanum Munthe, GM Goverment Sales, Garuda Indonesia. (Sofyan)

Teluk Bintuni Jadi Kawasan Industri Migas

indoPetroNews- Pemerintah akan menjadikan Teluk Bintuni, Papua Barat, sebagai salah satu dari 14 kawasan pembangunan industri prioritas.

"Utamanya industri migas dan pupuk," kata Adie Rakhmanto Pandiangan, Kasubdit Pengembangan Wilayah Industri Kemenperin, dalam acara Business Forum Oil & Gas 2016 dengan tajuk "Strategi Pengembangan & Pemerataan Infrastruktur Penunjang Migas Kawasan Indonesia Timur Dalam Menunjang Ketahanan Energi Nasional" pada Rabu (30/11/2016) di Jakarta. Bahkan harga gas yang ditawarkan kepada pelaku bisnis industri sebesar 3,5 USD per MMBTU, khusus di Teluk Bintuni.

Dia juga menyatakan bahwa gas diambil dari BP Tangguh. "Alokasinya sekitar 180 mmscfd untuk tahap pertama. Tahap selanjutnya sebesar 360 mmscfd," jelas Ade Rakhmanto, sembari mengimbuhkan bahwa soal kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) akan dikerjasamakan dengan SMK dan Sekolah Politeknik yang telah ada.

"Atau kita ambil lulusan politeknik di Morowali, Sulawesi," papar Ade Rakhmanto, sembari mengimbuhkan dirinya,
sudah mendapat penugasan dari Presiden Jokowi terkait pembangunan industri di Teluk Bintuni sebagai basis industri migas. (Sofyan)

Pengusaha : Jangan Lupa, Kemajuan Saat Ini Dicapai Berkat Energi Fosil

indoPetroNews- Saat ini penggunaan energi berbasis fosil mencapai 94%. Sedangkan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) sekitar 6%. Namun seiring perkembangan, energi fosil makin lama semakin habis sedangkan cadangannya sangat terbatas.

"Kebutuhan energi saat ini pun semakin meningkat," kata Maritje Hutapea, Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan (EBTKE), Direktorat EBTKE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam seminar Indonesian Economic Review 2016 Toward Energy Transformation, yang diselenggarakan Universitas Pertamina, pada Rabu (30/11/2016) di Jakarta.

Pemerintah pun telah mengantisipasi terkait pemenuhan terhadap energi. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 melakukan berbagai kebijakan strategis, diantaranya dengan metode konservasi energy, diversifikasi energy dan bauran energi/energy mix. "Ditetapkan bahwa EBT pada tahun 2025 sebesar 25%," kata Maritje. Selain itu juga ditargetkan pada tahun 2025 penggunaan energy berbasis fosil kurang dari 77%.

Maritje juga memaparkan soal potensi EBT di Indonesia. "Ada geothermal, energi surya, energi angin, microhydro dan lain-lainnya," ujar Maritje, seraya mengimbuhkan total potensi EBT sebesar 8.600 GW.

Sementara Ketua APPINDO, Sammy Hamzah, yang juga menjadi salah seorang pembicara dalam tersebut, mengingatkan agar tidak melupakan bahwa hasil-hasil pembangunan yang dinikmati saat ini adalah hasil dari energi minyak dan gas. "Pertamina bisa besar seperti sekarang pun juga berkat dari energi berbasis fosil," tegas Sammy.

Namun Sammy juga mengakui saat ini kondisi bisnis perminyakan kurang kondusif seiring fluktuatifnya harga minyak mentah di pasar dunia. Hal ini menyebabkan situasi investasi kurang menarik. "Sementara bisnis EBT pun keekonomiannya belum masuk bagi kalangan pengusaha," kata Sammy.

Sammy juga menyinggung selain soal minimnya eksplorasi minyak juga mengelaborasi iklim investasi migas di Tanah Air pun juga kurang menarik. Salah satu penyebabnya adalah reformasi 1998. "Terjadinya reformasi 98 mengakibatkan terjadinya desentralisasi dengan terbitnya kebijakan otonomi daerah (Otda). Otonomi daerah menghasilkan raja-raja kecil yang kadang kala tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Walaupun sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat tetapi belum tentu diterima oleh pemerintah daerah, misalnya soal kepengurusan usaha migas di daerah," ujar Sammy, sembari menambahkan bahwa regulasi soal energi juga tumpang-tindih. (Sofyan)

Otda Hambat Laju Usaha Migas

indoPetroNews- Kebijakan Otonomi Daerah (Otda) yang sejatinya dapat mendorong berbagai upaya tumbuhnya perekonomian di daerah, namun faktanya justru mempersulit. Apa contohnya?

“Untuk perizinan lahan migas saja membutuhkan waktu 300 hari. Durasi 300 hari perizinan itu masih kira-kira. Belum pasti ya, karena bisa bertambah lagi lamanya,” kata Kepala Dinas Keteknikan Geologi & Geofisika, Shinta Damayanti kepada indoPetroNews.com Senin (28/11/2016) di ruang kerjanya lantai 23 Wisma Mulia, Jakarta. Padahal pihak kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS) membutuhkan kepastian.

Dia mengakui Presiden telah menginstruksikan agar proses perizinan migas dapat dipermudah. Bahkan, konon dilakukan dalam satu atap. “Realisasinya belum ada. Itu dari zaman Presiden SBY hingga kini belum terealisasi. Kenyataannya belum seatap, masih beratap-atap dan bermeja-meja, he.. Ilustrasinya begini, untuk izin pengeboran untuk 1 sumur, pihak kontraktor seperti Pertamina EP harus mengurus 244 izin,” papar Shinta.

Kalau sudah level Presiden yang menginstruksikan tetapi tidak digubris di level lapangan, lantas kepad siapa lagi kita berharap? “Kita juga bertanya seperti itu, ya mas, he.. Perpres sudah ada tetapi enggak jalan juga tuh! Contohnya BPMA. Kenapa sampai BPMA itu terjadi. Kan satu instruksi Presiden yang tetap saja ada against,” tandas Shinta seraya mengimbuhkan bahwa kebijakan Otda justru membuat tidak nyambung kebijakan antara yang pusat dengan daerah.

Menurut Shinta, pihak pemimpin daerah bilang,’ gue dipilih sama rakyat’. Kemudian kita bilang bahwa ini perintah Presiden. Jawabannya sang kepala daerah,’ Ya, rakyat saya tidak mau begitu’. “Karena itu dia merasa boleh untuk menentangnya. Dan itulah yang terjadi dalam proses pengurusan usaha migas di beberapa tempat,” kata Shinta. (Sofyan)
 

Web Desain App Builder


___________________________________

IndoPetroNews
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login