IndoPetroNews

Headlines News :
SKKMigas

Translate by Google

Beyond Communication


#LetsHelpRohingya


PetroInfo

PetroComodity

Dunia Industri Mengeluh Harga Gas Domestik Mahal

indoPetroNews.com - Dunia industri dalam negeri masih mengeluhkan mahalnya harga gas domestik. Berbagai permintaan kepada pemerintah pun dilakukan. Seperti, berbagai macam insentif, baik insentif tax holiday maupun tax allowance. Salah satunya PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, pemberian insentif ini bisa berupa penurunan harga gas maupun tarif listrik dalam biaya produksi Chandra Asri. Apalagi, Chandra Asri menggandeng produsen ban asal Prancis, Michelin membangun pabrik karet sintetis untuk bahan baku ban.

"Kalau gas kan secara umum memang kita mendapatkan keluhan tingginya harga gas. Dan kami tentu akan mengkaji kemungkinannya seperti apa untuk mendorong industri," kata Franky di Jakarta, Jumat (4/9).

Franky menambahkan, saat ini perlambatan ekonomi pun membuat konsumsi gas turun 11 persen dan konsumsi listrik turun sebesar 14 persen. "Artinya dalam situasi yang seperti sekarang ini, perlu dukungan pemerintah untuk mempertahankan laju kapasitas produksi dari industri yang ada, terutama ‎soal gas," ujarnya.

Menurut Franky, penurunan konsumsi gas dan listrik dalam dunia industri ini harus dapat segera diantisipasi oleh pemerintah. Hal ini dilakukan, agar industri dalam negeri dapat bersaing.

"Itu reporting. Kan kapasitas saja. Dan tentu itu menjadi Pekerjaan Rumah (PR) kita saat ini, bagaimana supaya industri yang tadi gimana caranya supaya kapasitasnya kembali," katanya. (ehs)

Investasi Kilang Mini Mengundang Kontroversi

indoPetroNews.com - Telah 20 tahun lebih lamanya Indonesia luput dari pembangunan kilang minyak yang baru. usaha membangun kilang kecil juga mengundang kontroversi. Alasannya, usulan dari pemerintah untuk membangun kilang mini belum didukung jaminan, perangkat regulasi, transparansi dan keberpihakan.

Presiden Direktur PT Geo Putera Perkasa, ETS Putera menilai permasalahan yang timbul adalah asal-muasal dari feedstock atau bahan baku minyak yang akan dialokasikan. Putera menyebutkan feedstock minyak bagian negara, masih banyak dibutuhkan oleh Kilang Pertamina.

“SKK Migas jangan melakukan pembodohan pada kita,” ujar Putera, di Jakarta, Kamis (3/9).

Oleh karena itu, dia menyarankan agar pengusaha mengetahui secara benar kondisi dan kenyataan di lapangan. Tujuan utamanya agar semua pengusaha tahu, feedstock jangan mengandalkan dari dalam negeri. "Feedstock dipakai itu mengganggu dan telah menjadi haknya Pertamina,” sebutnya.

Ia memaparkan bahwa feedstock itu hak milik negara atau milik swasta. Jika disalahgunakan bisa berakibat pada kasus hukum. "Bagaimana cara mendapatkannya, kalau ujung-ujungnya nanti tersangkut masalah hukum,” kata Putera.

Diakui Putera, memang ada konstitusi dan UU pasal 33 yang mengatur. Namun kilang mini yang akan dibangun pengusaha nasional tidak mengacu berdasarkan UU tersebut.

"Acuannya berdasarkan apa? Keputusan menteri-kah? Kalau kita bangun 100 kilang, apakah menteri akan menerbitkan Keputusan Menteri untuk masing-masing kilang?" papar Putera.

Dia menambahkan, jika Pertamina dinyatakan tidak bisa membangun kilang mini itu merupakan kebohongan publik. Putera memaparkan alasan Pertamina selama ini tidak membangun kilang mini, karena perseroan jika membangun kilang mini sama saja mematikan jalur pipa yang telah mereka bangun terlebih dahulu.

"Belum lagi ditambah dengan ‘floating storage and offloading’ (FSO) pendukungnya,” papar Putera.

Oleh sebab itu, Putera berharap agar pihak SKK Migas jangan mengajak pihak lain membuat kilang. Putera juga mengimbau jika pengusaha ingin membangun kilang, jangan pakai feedstock dalam negeri.

"Kita bukan jagoannya. Kalau kita diajak bangun feedstock dalam negeri, maka itu salah besar. Feedstock-nya harus dari luar negeri, itu baru membantu Indonesia,” ujar Putera.

Saat dikonfirmasi, di tempat berbeda, Kepala Bagian Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Elan Biantoro menyatakan, tidak menutup kemungkinan feedstock didatangkan dari luar negeri.

“Kendati demikian jangan kemudian kita rebutan minyak dari dalam negeri. Ya, memang ada dalam negeri. Tapi tidak menutup kemungkinan harus membuka dari luar negeri karena feedstock-nya impor,” ungkap Elan.

Dia membandingkan Indonesia dengan Singapura yang lebih proaktif membangun kilang padahal negeri Singapura tidak mempunyai sumber daya alam yang berupa minyak.(ehs)

Gunakan Gas, PGN Jamin Kapal Laut Hemat 40 Persen

indoPetroNews.com - PT. Perusahaan Gas Negara, (PGN Persero) Tbk menjamin adanya efisiensi yang bisa dioptimalkan oleh armada kapal laut PT Pelni (Persero), PT ASDP dan Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub dalam penggunaan gas sebagai bahan bakar.

Itulah yang dikatakan Direktur Utama PGN Hendi PrioSantoso dalam penandatangan nota kesapahaman PGN, Pelni, dan ASDP untuk penggunaan BBG di armada kapal laut di Jakarta, Kamis (3/9).

"Dengan adanya konversi BBM ke BBG ini, nantinya baik PELNI, ASDP maupun Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dapat menghemat pemakaian bahan bakar sebesar 40% dibanding bila menggunakan BBM," kata Hendi.

Penggunaan gas bumi oleh PELNI, ASDP dan Ditjen Hubla ini kata Hendi menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat ketahanan energi Indonesia. "PGN sangat gembira bisa terus memperluas pemanfaatan gas bumi, sehingga kita dapat mengurangi ketergantungan impor BBM," tegas Hendi.

Untuk memudahkan pengisian bahan bakar gas bagi kapal-kapal laut, PGN akan membangun bunker-bunker yang lokasinya disesuaikan dengan trayek kapal-kapal PELNI, ASDP dan Ditjen Hubla.

"Penggunaan gas bumi oleh PELNI, ASDP dan Ditjen Hubla tentunya menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat ketahanan energi kita. Sebagai BUMN gas bumi, PGN sangat gembira bisa terus memperluas pemanfaatan gas bumi, sehingga kita dapat mengurangi impor BBM," kata Hendi.

Sementara itu, Direktur Utama Pelni Elfien Goentoro menjelaskan, kerja sama dengan PGN akan memungkinkan Pelni memiliki lebih banyak pilihan bagi bahan bakar kapal-kapal yang dioperasikan oleh perusahaan.

Sebagai BUMN, langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk ikut mewujudkan program konversi energi yang telah dicanangkan pemerintah.

"Pelni terus berusaha melakukan terobosan untuk meningkatkan daya saing dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Penggunaan gas bumi menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan, khususnya dalam aspek efisiensi bahan bakar," jelasnya.

Konversi BBM ke Gas, Pelni Gandeng PGN

indoPetroNews.com - PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) dan PT. Pelni (Persero) menemukan kata sepakat dalam efisiensi penggunaan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) menuju ke konsumsi Gas.

Direktur Utama PGN, Hendi Priyo Santoso mengatakan, dengan adanya konversi BBM ke BBG ini, nantinya baik Pelni, ASDP, maupun Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) dapat menghemat pemakaian bahan bakar sebesar 40 persen dibandingkan dengan BBM.

"Penggunaan gas bumi oleh Pelni, ASDP, dan Ditjen Hubla ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat ketahanan energi Indonesia," kata Hendi, di Jakarta, Kamis (3/9).

Direktur Utama Pelni, Efien Goentoro mengatakan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara perusahaannya dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk dapat mengefisienkan penggunaan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Program ini mendukung penggunaan BBM ke gas, kapal Pelni cukup lama maka efisiensi harus ditingkatkan, 10 persen target tahun ini," kata Efien.

Dia menjelaskan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah mengonversi BBM menjadi BBG dengan perbandingan 60:40. Diharapkan nantinya konsumsi BBM Pelni akan berkurang.

"Langkah pertama kita akan mengonversi, paling tidak 60:40. 40 pakai gas, salah satu biaya, karena BBM produksinya sekitar 58 persen, kalau ada konversi akan menjadi turun," jelas dia.

Dia berharap konversi tersebut bisa menurunkan biaya produksi hingga mencapai 20 persen. "Sehingga efisiensi biaya produksi turun 20 persen, kalau mesin konverter dari pemerintah bagus," tambah dia.

Berdasarkan data, saat ini Pelni menggunakan BBM untuk operasional kapal laut miliknya sekitar 33,4 juta liter per bulan.Ehs

Distribusi LPG Subsidi Capai 56 Juta

indoPetroNews.com - Pemerintah telah melakukan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG sejak tahun 2007 dan hingga 2014, realisasi distribusi paket perdana LPG tabung ukuran 3 kg mencapai 56,071 juta paket. Mulai tahun depan, wilayah konversi akan diperluas ke Indonesia bagian Timur yaitu NTB, NTT dan Maluku.

Demikian dikemukakan Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja, seperti dikutip dari laman Ditjen Migas, Kamis (3/9).

Dijelaskan Wiratmaja, konversi mitan ke LPG telah mencakup 29 provinsi. Pada tahun ini, rencananya akan dibagikan 1.128.674 paket perdana. Sementara untuk volume LPG tabung 3 kg pada tahun ini, dari kuota yang ditetapkan sebesar 5,766 juta metrik ton, realisasinya mencapai 3,635 juta metrik ton.

Terkait konversi mitan ke LPG tahun 2016, Pemerintah tengah menyiapkan aturan sebagai dasar hukum pendistribusian LPG tabung 3 kg di NTB, NTT dan Maluku.

Sementara itu mengenai konversi BBM ke LPG untuk nelayan, belum dapat dilakukan tahun ini karena produsen konverter kit di dalam negeri belum memenuhi persyaratan SNI. Padahal sesuai dengan aturan, peralatan tersebut harus memenuhi persyaratan. “Kami usulkan Perpres untuk ini (konversi BBM ke LPG untuk nelayan) dan nanti Kementerian Perindustrian akan mengeluarkan spesifikasi yang harus dipenuhi,” kata Wiratmaja.

Anggota DPR mengharapkan agar Pemerintah meningkatkan pengawasan penggunaan LPG tabung 3 kg agar tidak salah sasaran.Saat ini, digunakan sistem monitoring penyaluran LPG tabung 3 kg berbasis web yang dapat menjangkau hingga ke tingkat agen.Ehs

Pertamina Klaim Produksi Migas 571 MBOEPD

indoPetroNews.com – Produksi minyak dan gas bumi PT Pertamina (Persero) sampai dengan Juli 2015 mencapai 571 MBOEPD atau meningkat 9,8% dibandingkan dengan realisasi periode yang sama pada tahun lalu sebesar 520 MBOEPD.

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan terhitung sejak awal tahun tren produksi hulu migas Pertamina terus mengalami peningkatan. Pada Januari 2015, rata-rata produksi minyak Pertamina secara konsolidasi mencapai 259, 74 MBOPD dan rata-rata hingga Juli 2015 meningkat menjadi 275 MBOPD.

Peningkatan juga terjadi pada produksi gas, di mana pada Januari 2015 rata-rata produksinya 1.621,46 MMSCFD lalu selama tujuh bulan rata-ratanya menjadi 1.712 MMSCFD. Dengan peningkatan tersebut, produksi migas Pertamina hingga Juli telah mencapai 571 MBOEPD.

Dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, produksi migas Pertamina mengalami pertumbuhan positif, yaitu 9,8%, di mana hingga Juli tahun 2014 produksi migas perusahaan mencapai 520 MBOEPD. Rata-rata produksi minyak naik 7,8% dari 255 MBOPD menjadi 275 MBOPD, sedangkan rata-rata produksi gas naik sekitar 11% dari 1.540 MMSCFD menjadi 1.712 MMSCFD.

“Tren hasil produksi tersebut menunjukkan Pertamina secara konkret telah memberikan kontribusi nyata bagi upaya pemenuhan kebutuhan energi nasional, baik dari sumber-sumber dalam maupun dari luar negeri,” kata Wianda, di Jakarta, Kamis (3/9).

Dari dalam negeri, produksi migas Pertamina utamanya berasal dari Pertamina EP (PEP) dan Pertamina Hulu Energi (PHE). Untuk PEP bersumber dari Prabumulih, Ramba, Jatibarang, Unitisasi Sukowati, Sanga-sanga, Bunyu untuk minyak, dan Subang, Bunyu, dan Pendopo untuk gas. Adapun, dari PHE kontribusi produksi utamanya berasal dari ONWJ, WMO, CPP BOB, dan OSES untuk minyak, serta ONWJ, Corridor, Tomori, WMO, dan Jambi Merang untuk gas.

Pertamina, lanjut Wianda, berkomitmen terus memberikan upaya terbaik guna meningkatkan produksi perusahaan, berkontribusi pada upaya pemenuhan kebutuhan energi nasional. Pengembangan sektor hulu, katanya, merupakan salah satu dari lima pilar prioritas strategis Pertamina, yang ditempuh dengan meningkatkan produksi migas domestik dan internasional.

“Dari domestik, selain mempertahankan produksi dari lapangan-lapangan yang sudah ada, prioritas Pertamina dalam dua tahun ke depan adalah menyiapkan proses pengambilalihan Blok Mahakam, perpanjangan Blok ONWJ dan berkontribusi pada peningkatan produksi Blok Cepu. Adapun, untuk pengembangan internasional dapat ditempuh dengan menggenjot produksi dari lapangan yang sudah dikuasai dan menambah blok-blok migas baru yang diakuisisi dalam beberapa tahun ke depan,” terangnya. Ehs

Pertamina Akui Butuh Partner Garap Mahakam

indoPetroNews.com - Meski sudah dipastikan bahwa Pengelolaan Blok Mahakam akan diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) per Januari 2018, namun perusahaan BUMN sektor migas ini mengakui masih membutuhkan Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation untuk menjaga produksi di Blok Mahakam.

Direktur Hulu Pertamina, Syamsu mengatakan, pihaknya sudah pelajari kegiatan operasional dan ternyata risikonya tinggi. Sebenarnya Pertamina optimis, namun terlalu berisiko kalau berjalan sendiri.

Syamsu menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan penandatanganan pembahasan pokok kontrak atau Head of Agreement (HoA) dengan Total dan Inpex.

"Saat ini pembahasan masih dilakukan, hampir mencapai kata sepakat. Total sudah mulai menerima keputusan pemerintah," ujar Syamsu di Jakarta, Rabu (2/9)

Diakuinya, sebelumnya Total meminta hak Participating Interest sebesar 35 persen, namun pemerintah hanya bisa memberikan hak PI tersebut 30 persen dan itu harus berbagi dengan Inpex. Saat ini Total sudah mau menerima dan dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan HoA.

"Selama ini kan alot. Sekarang mereka (Total) sudah bisa paham dan menerima," katanya.

Sisa hak PI sebesar 70 persen akan dipegang oleh Pertamina dan Pemerintah daerah setempat. Namun berapa jatah untuk pemda masih dipahami oleh pemerintah, karena sebelumnya sudah ditetapkan 10 persen tapi pemda meminta lebih. Ehs

Petronas Produksi Gas Pertamanya di Lapangan Kepodang

indoPetroNews.com - Blok Kepodang, Muriah, Jawa Tengah mulai produksi gas bumi pertama dengan jumlah 56 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Lapangan yang dikelola oleh perusahaan Petronas Carigali Muriah Ltd. tersebut tengah mengalirkan gas melalui pipa menuju fasilitas penerimaan di darat (Onshore Receiving Facility/ORF), untuk disalurkan menuju Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Tambak Lorok milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Gas akan meningkat secara bertahap hingga mencapai 116 juta kaki kubik per hari, sesuai dengan kesiapan PLN,” ujar Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi, dalam keterangan pers, Rabu (2/9).

Amin mengatakan pengaliran gas tersebut berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas antara Petronas Carigali Muriah Ltd. dan PT. PLN yang telah ditandatangani pada 29 Juni 2012. Kontrak ini berlaku sampai tahun 2026.

Presiden Petronas Carigali Muriah Ltd. Hazli Sham Kassim bersyukur di tengah harga minyak dunia yang melemah, Petronas masih bisa memenuhi komitmennya di Lapangan Kepodang. Menurutnya, keberhasilan Lapangan Kepodang mengalirkan gas pertama ini berkat kerja sama yang baik seluruh pemangku kepentingan, termasuk dukungan penuh dari pemerintah Indonesia.

Dari sisi hulu, pengembangan Lapangan Gas Kepodang yang terletak di lepas pantai Jawa Tengah, meliputi pembangunan anjungan pusat pengolahan (Central Processing Platform/CPP), menara kepala sumur (Wellhead Tower-C), dan pipa sepanjang 2,7 kilometer dari WHTC ke CPP, termasuk fasilitas kontrol darat (Onshore Control Facility). Di sisi hilir, kegiatan pengembangan meliputi pembangunan pipa sepanjang 200 km dan ORF di Tambak Lorok, Semarang.

Wilayah Kerja Muriah ini dioperasikan oleh Petronas Carigali Muriah Ltd. berdasarkan Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) dibawah pengendalian dan pengawasan SKK Migas. Kepemilikan interest Petronas di wilayah kerja tersebut sebesar 80 persen, sementara Saka Energi Muriah Ltd. sebesar 20 persen.(ehs)

SKK Migas: KKKS Tidak Serius, Kami Umumkan Melalui Surat Kabar

indoPetroNews.com - Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), M. Zikrullah menyebutkan akan menegur para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tidak serius menggarap lapangan migas di Indonesia.

"Yang tidak perform telah kami umumkan melalui surat kabar. Dari 15 KKKS yang tidak dapat kami hubungi, cuma dua yang merespon," papar Zikrullah, di Jakarta, Rabu (2/9).

Menurut Zikrullah, dari WK migas yang telah dieksplorasi, 32 di antaranya telah diterminasi pemerintah. Sementara KKKS yang belum menunjukkan keseriusan melakukan kegiatan, telah diberikan peringatan melalui surat kabar.

Selanjutnya, SKK Migas kembali memberi peringatan lanjutan melalui surat kabar kepada 15 KKKS itu. Peringatan kedua akhirnya membuat lima KKKS lainnya memberi respon. "Ada lima yang hubungi. Masih sisa delapan yang masih belum ada respons," kata Zikrullah.

Zikrullah mengatakan, saat ini terdapat 319 wilayah kerja (WK) migas yang telah digarap oleh seluruh KKKS. Dari jumlah itu, 80 WK migas sudah masuk tahap eksploitasi. "Bila dijabarkan lebih detil, 17 masih pengembangan, dan 63 yang sudah produksi," kata Zikrullah.

Pilot Project Subsidi Tertutup Terkendala Pemilukada

indoPetroNews.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku kesulitan dalam mensosialisasikan pilot project terkait penyaluran subsidi LPG sistem tertutup.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja, beralasan kesulitan itu karena pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) secara serentak di seluruh Indonesia pada 9 Desember mendatang.

"Kendala kita, suasana dan aura Pemilihan Kepala Daerah yang akan berlangsung 9 Desember, akan membuat sulitnya sosialisasi pilot project ini," ujar Wiratmaja, di Jakarta, Rabu (2 /9).

Wiratmaja mengatakan, ada beberapa daerah yang belum mau diadakannya pilot project ini dengan alasan takut subsidi elpiji dicabut. Namun, dia enggan menyebutkan daerah mana saja yang enggan untuk dilakukannya pilot project.

"Tapi suasana secara sosial dengan adanya pilkada maka jadi bahan pertimbangan kami. Apakah ditunda setelah pilkada atau tidak. Dan ada daerah yang belum mau juga," jelas dia.

Meskipun agak terlambat dari yang direncanakan, Wirat meyakinkan, pilot project tetap akan dilakukan pada tahun ini. Rencananya pilot project akan mulai dikerjakan pada Agustus atau September.

Untuk mekanismenya, Ia menyebutkan yakni dengan subsidi langsung kepada yang berhak, menggunakan sistem finger print, pakai kartu counting kerja sama dengan bank, serta menggunakan kartu untuk menandakan yang berhak menerima.

"Banknya kami sudah diskusi dengan bank bank nasional. BRI, Mandiri. Skema masih empat ini dulu," sebutnya.(ehs)
 

Ads Google


Majalah IndoPetro

Loading...

___________________________________

IndoPetroNews

Web Desain App Builder


Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login