IndoPetroNews

Headlines News :
SKKMigas

Translate by Google

Beyond Communication


Web Desain App Builder


PetroInfo

PetroComodity

Pilihan Cerdas Pemerintahan Jokowi, PSC Migas atau Royalti Migas

Pemerintahan jokowi psc migas
indoPetroNews.com - Pemerintah masih terus mencari dan sedang menggodok Rancangan UU Migas dan memasukkan draft pergantian sistem Production Sharing Contract (PSC) dan digantikan dengan sistem Royalti and Tax. Sehingga jika RUU ini disahkan atau diparipurnakan oleh DPR-RI maka dalam penerapannya, sektor hulu migas akan sama dengan sektor pertambangan mineral dan batubara. Sementara kita tahu bahwa sektor pertambangan masih carut marut saat ini.

Sistem seperti ini sebenarnya tidak familiar dan dipastikan akan membutuhkan waktu yang cukup lama bagi sejumlah industri hulu migas, seperti Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) karena masa peralihan (transisi) dari Sistem PSC ke sistem Royalti and Tax. Belum lagi timbul persoalan KKKS yang sudah menandatangani kontrak dengan rentang waktu puluhan tahun, tentu akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan industri migas.

Namun, jika Pemerintah dan DPR-RI menyetujui RUU tersebut maka penerapannya bisa saja baru akan dilakukan dalam rentang waktu 5 hingga 10 tahun kedepan, atau bisa saja lebih. Tapi pemerintah sepertinya cukup mengerti akan hal itu, dan seolah-olah saat ini hanya sekedar melempar bola panas dan berharap respon positif dari industri migas dan pasar.

Padahal, jika diibaratkan seperti kotoran cicak yang jatuh di dalam wadah berisi minyak, dan tidak perlu membuang semua minyaknya, hanya cukup mengambil kotorannya saja. Nah, jika persoalan Cost Recovery migas yang menjadi hambatan oleh sejumlah kalangan, kenapa bukan aturan dan sistem cost recovery Migas ini saja yang disempurnakan menjadi lebih baik, tanpa harus merubah induk aturan dan sistem yang sudah berjalan puluhan tahun silam.

Pemerintah seharusnya jangan melupakan, bahwa sistem Royalti dan Tax adalah bentuk dari swastanisasi, artinya tanpa campur tangan dan intervensi negara maka dampak terburuknya adalah rakyat yang menderita.

Terkait persoalan ini, sejumlah kalangan pun angkat bicara, seperti dari Direktur Executif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean yang terang-terangan menolak RUU Migas yang memasukkan draft pergantian sistem PSC ke sistem royalti dan tax, karena memiliki dampak multi efek bagi semua kalangan.

 "Saya jelas tidak setuju sistem royalti ini, karena hampir dapat dipastikan royalti akan sangat kecil. Dan jika royalti dibuat tinggi, maka investor enggan masuk, ini sebuah dilema," katanya.

Menurutnya, kedua sistem yaitu PSC dan Royalti sama-sama memiliki sisi baik dan sisi buruk. Seperti, Cost Recovery akan dihapus dan sangat baik bagi untuk negara, artinya pemerintah tidak perlu repot memikirkan cost recovery Migas yang dianggap memiliki banyak kekurangan.

"Cost Recovery dianggap banyak silumannya, dan keuntungan yg paling baik adalah APBN kita akan lebih sehat dari sebelumnya," ujarnya.

Namun dari sisi buruknya adalah ada sejumlah kekhawatiran besar terhadap royalti dan tax akan kecil untuk bagian negara. Ini terjadi pada sektor pertambangan seperti PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Dimana kedua industri tambang raksasa itu ditetapkan persentase royalti yang sangat kecil.

"PSC Migas ini memang terlalu rumit hitung-hitungannya, karena ada DMO pula ada lagi yang lain, sementara justru dilema buruknya adalah sistem royalti akan memperkecil pendapatan kita. karena kemampuan bergaining pemerintah kita sangat lemah. Bisa-bisa royalti hanya berada pada kisaran 3,5 persen, ini sangat berbahaya" paparnya.

Ide Service Contract Migas Relawan Jokowi ini pun mengusulkan penerapan sistem baru, yaitu sistem kontrak jasa service atau Service Contract Migas dimana sistem kerjanya adalah operator atau KKKS hanya akan dibayar jasa profesionalnya menggarap blok-blok migas, namun hak dari produksi migas akan menjadi milik negara.

"Namun ini kan bisa diterapkan kepada kontrak migas yang sudah habis masa berlakunya, dan bagi sumur baru tetap menggunakan sistem PSC lama, dan Service contract ini jauh lebih menguntungkan bagi negara, bahwa minyak dan gas kita sendiri yang berhak menjual dan menjadi milik kita seluruhnya, dan dari hasil penjualan inilah jasa service kita bayar," tegasnya.

Jika Pemerintah dan DPR-RI tetap ingin menerapkan sistem royalti dan tax, maka di dalam UU wajib mencantumkan nilai minimal royalti dan tax dari sebuah kontrak migas, bahkan pemerintah harus mengkaji dengan baik dan cermat


"Jika UU tidak mencantumkan nilai minimal royalti maka saya bisa pastikan, penerimaan kita dari sektor migas akan kiamat," katanya.

Hal senada juga disampaikan, Sofyano Dzakaria dari Puskepi juga menganggap bahwa sistem PSC Migas sebenarnya sudah cukup baik, hanya perlu dilakukan sejumlah penyesuaian, perbaikan dan penyempurnaan. Artinya, setiap aturan main harus diperjelas dan dipertegas dengan perhitungan formula yang baik.

"PSC sudah bagus, hanya diperjelas saja kan yang jadi masalah kan cost recovery saja, seperti ada rincian mengenai apa-apa yang boleh dan tidak bagi serta ada batasan-batasan bagi Cost Recovery," ujarnya.

Menurutnya, kata kunci yang paling utama adalah negara harus mendapat nilai yang sebesar-besarnya, dan sistem PSC sudah terbukti mampu memberikan hal tersebut. Berbeda dengan sistem royalti dan tax, contoh seperti di sektor pertambangan.

"Jika dalam royalti itu pemerintah dapat 85 persen atau lebih yah its oke, cuma kalau nanti ujung-ujungnya cost recovery masih ditanggung pemerintah itu tidak benar," ujarnya.

"Kita ini bicara dalam kontrak maka DPR dan Pemerintah harus memberikan angka yang sebesar-besarnya bagi negara yang tertuang dalam RUU Migas dan disahkan menjadi UU, dan dalam UU juga harus menyebutkan bahwa setiap penguasaan diwilayah kerja migas harus memberikan tempat dan ditawarkan kepada perusahaan BUMN, artinya Pertamina harus mendapat prioritas, baik untuk wilayah kerja baru dan habis masa kontrak," tambahnya.

Namun, Sofyano sependapat jika hasil produksi minyak dan gas dari pengeboran sumur-sumur diberikan prioritas pembelian dari dalam negeri, artinya KKKS harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemerintah dengan harga domestik.

"Yah harus dong, namun harga penawarannya jangan harga internasional, jika pemerintah tidak ingin membeli maka baru KKKS boleh menjualnya ke luar negeri, nah aturan itu harus dibuat, ini berkaitan dengan harga domestik atau internasional karena jika harga tinggi maka pemerintah tidak akan beli," katanya.

Sementara, Uchok Sky Khadafi dari Centre of Budget Analysis menilai sistem royalti dan pajak justru akan berdampak pada naiknya penerimaan negara, karena sistem dalam PSC Migas yang menganut cost recovery akan hilang. Namun tetap saja banyak tantangannya karena KKKS menganggap sistem PSC sangat menguntungkan perusahaan asing.

"Bisa bisa saja, sistem pajak dan royalti ditolak karena dianggap menghambat investasi, namun dari sisi baiknya adalah dengan sistem royalti ini maka penerimaan negara akan meningkat, minimal dari negara tidak perlu lagi memberikan alokasi cost recovery yang selama ini, banyak diselewengkan dan disalahkan peruntukannya," tuturnya.


Kontrol Negara

Kepala Bagian Humas SKK Migas Rudi Rimbono mengatakan bahwa secara jelas terlihat bahwa jika sistem penerapan PSC migas diterapkan maka pemerintah dan negara memiliki kendali lebih dalam untuk manajemen operasional, berbeda dengan sistem royalti dan tax yang digunakan maka dalam manajemen harian tidak bisa dikontrol.


"Tidak akan bisa di intervensi jika menggunakan sistem royalti dan tax, itu kan sistemnya izin," katanya.

Namun, jika yang menjadi persoalan adalah Cost Recovery Migas, maka sebaiknya pemerintah dan stakeholder lainnya bisa menyelesaikan atau merevisi aturan main. Artinya yang bermasalah yang harus dibereskan dan disempurnakan.

"Yah harusnya yang bermasalah itu yang kita sempurnakan, karena filosofinya kan agar kita bisa mengontrol operasi-operasi migas ini," ujarnya.

Sebelumnya, Draf Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) yang disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yaitu membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus. BUMN Khusus dipastikan memberlakukan sistem pembayaran pajak dan royalti kepada Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas).

Pemerintah bahkan mewajibkan pembayaran pajak dan royalti dalam setiap perizinan usaha migas yang dikeluarkan, namun sistem justru menggantikan kontrak kerjasama yang diterapkan dalamProduction Sharing Contract (PSC).

Staf Khusus Menteri ESDM, Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan keputusan dalam Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menganut sistem pajak dan royalty. Konsep itu akan diberlakukan dari PT Pertamina (Persero) dan BUMN Khusus dari Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).


"Dapat izin dari MK untuk menggunakan royalty and tax," katanya.

BUMN Khusus tidak akan menerapkan konsep PSC, karena hanya diwajibkan untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan migas atau Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).

"Pertamina dan BUMN khusus akan melakukan kontrak dengan KKKS, namun yang satunya kerja sendiri, namun inikan masih dibahas, masih jauh. Jangan lupa ini RUU Migas masih harus dibawa ke DPR," tuturnya.


PSC Migas Warisan Bung Karno

Sebenarnya, jika berbicara soal Sistem Production Sharing Contract (PSC) dan Cost Recovery di industri hulu migas Indonesia. Maka sangat kental dengan pernyataan dari Almarhum Prof. Widjajono Partowidagdo yang pernah menjadi Wakil Menteri ESDM dan Guru Besar Ekonomi Migas pada Jurusan Teknik Perminyakan ITB.

Dalam makalahnya, Widjajono mengatakan bahwa dasar pemikiran pengelolaan migas di Indonesia sebenarnya sudah dirancang dengan ide Kontrak Production Sharing (Bagi Hasil). Pencetusnya adalah Bung Karno, yang mendapat ide berdasarkan praktek yang berlaku di pengelolaan pertanian di Jawa.

Kebanyakan petani (Marhaen) adalah bukan pemilik sawah. Petani mendapatkan penghasilannya dari bagi hasil (paron) dan pengelolaan ada ditangan pemiliknya. Bahkan Widjajono menyinggung Ibnu Sutowo dalam bukunya “Peranan Minyak dalam Ketahanan Negara” (1970) yang menyatakan bahwa bagi hasil adalah minyak dan bukan uangnya. Dan mengenai minyak ini, terserah pada kita sendiri, apakah kita mau barter, mau refining sendiri atau mau dijual sendiri.


Atau kita minta tolong kepada pathner untuk menjualkannya, untuk kita. Dan intinya adalah kita harus menjadi tuan di rumah kita sendiri. Itulah sebabnya dalam Kontrak Production Sharing manajemen ada di tangan pemerintah.

Perbedaan Kontrak Karya (konsesi) dan Kontrak Production Sharing (bagi hasil) adalah pada manajemennya. Pada Kontrak Karya, manajemen ada di tangan kontraktor, yang penting adalah dia membayar pajak. Sistem audit disini adalah post audit saja.

Pada Kontrak Production Sharing (KPS), manajemen ada di tangan pemerintah. Setiap kali kontraktor mau mengembangkan lapangan dia harus menyerahkan POD (Plan of Development) atau perencanaan pengembangan, WP&B (Work Program and Budget) atau program kerja dan pendanaan serta AFE (Authorization fo Expenditure) atau otorisasi pengeluaran supaya pengeluaran bisa dikontrol. Sistem audit di sini adalah fee, current, dan post audit.

Tujuan jangka panjang KPS sebenarnya mengusahakan minyak kita sedapat mungkin oleh kita sendiri. Dengan mengelola KPS bangsa Indonesia dapat belajar cepat tentang bagaimana mengelola perusahaan minyak serta belajar cepat untuk menguasai teknologi di bidang perminyakan. Pak Ibnu menyatakan “Tapi telah menjadi tugas kita dan telah kita sanggupi untuk mengusahakan minyak kita oleh kita sendiri. Dan ini telah memikulkan suatu kewajiban atas pundak kita semua, supaya setiap detik dan setiap ada kesempatan, kita berusaha mengejar know, how dan skill ini dalam tempo yang sependek mungkin”.

Indonesia memang diakui sebagai pelopor Production Sharing di dunia. Sayangnya ide Pak Ibnu dan ide berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) dari Bung Karno justru lebih berhasil dilaksanakan oleh Petronas Malaysia. Walaupun demikian, kita cukup berbangga hati mempunyai Medco dan perusahaan-perusahaan swasta nasional lainnya yang dapat menyaingi perusahaan multi nasional.

Pertamina pun diharapkan dengan statusnya yang baru segera bisa menjadi perusahaan migas multi nasional yang unggul. Perlu disadari bahwa ide Swadesi Mahatma Gandhi maupun ide Berdikarinya Bung Karno tidak berarti kita anti asing. Swadesi dan Berdikari menginginkan kerjasama dengan pihak asing, tetapi dalam kesetaraan. Terus terang saja, kita memerlukan perusahaan multinasional untuk melakukan eksplorasi (apalagi di laut dalam).

Kita harus menghormati mereka sebagai tamu seperti yang dianjurkan Nabi: “Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamu”. Gandhi bahkan menyatakan bahwa: All men are brothers atau semua manusia adalah bersaudara.

Untuk kepentingan nasional, sebaiknya bagi kontrak yang sudah selesai diprioritaskan untuk dikerjakan perusahaan-perusahaan Nasional (Pertamina, Swasta Nasional, Perusahaan Daerah) atau paling tidak saham Nasional lebih besar. Mohon diingat bahwa visi pengusahaan migas di Indonesia adalah untuk memanfaatkan migas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 33 UUD 1945).

Untuk era pemerintahan sekarang, terserah bagi anda apakah akan menghormati dan tetap menggunakan ajaran Bung Karno atau lebih memilih sistem migas yang baru. Namun, apapun keputusan pemerintah pada hari ini dan besok, maka akan berdampak besar bagi rakyat dan bangsa di kemudian hari.
Editor : Aldi/Epan/UG

Menteri ESDM Bentuk Dirjen Konservasi Energi

indoPetroNews.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mendorong Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sebagai prioritas kinerja dan program di 2016. Bahkan Menteri ESDM, Sudirman Said, akan melakukan reformasi struktur Ditjen di Kementerian ESDM.

Tak hanya itu, pihaknya juga mengusulkan Ditjen baru yang sebelumnya secara struktur menjadi bagian di Ditjen EBTKE. Adapun yang diusulkan adalah Ditjen Konservasi Energi.

"Jadi struktur yang pertama nanti Ditjen EBT, dan kedua Ditjen Konservasi Energi. Intinya rancangan struktur baru ini harus ada Eselon I soal Konservasi Energi," kata Sudirman, dalam konfrensi press, di kantor KESDM, Jumat (17/4).

Sudirman menjelaskan, EBTKE akan menjadi Ditjen utama yang menjadi prioritas yang sebelumnya menduduki struktur paling buncit di Kementerian ESDM.

Menteri ESDM memaparkan, EBTKE kerap menjadi pembahasan akhir dan belum menjadi program prioritas Kementeriannya. Akibatnya, pengembangan EBTKE pun menjadi tidak maksimal meski pengaruhnya cukup besar terhadap pengelolaan energi mendatang.

"EBTKE hanya selalu menjadi sisipan dan hanya dibahas di akhir. Padahal EBTKE ini merupakan hal penting dalam kebijakan energi mendatang," ujarnya.

Sudirman menambahkan, usulan ini tengah diproses oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Ia menjamin usulan ini bisa memaksimalkan program EBTKE sehingga memengaruhi arah kebijakan energi ke depannya.

Diberitahukan, Sudirman juga telah mengusulkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk 2016 sebesar Rp.25 triliun. Dimana porsi yang akan dialokasikan untuk EBTKE adalah porsi yang paling besar (Rp.10 triliun).EHS

Kementerian ESDM Usulkan APBN 2016 Sebesar Rp.25 Triliun

indoPetroNews.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp25 triliun.

Menteri ESDM, Sudirman Said mengatakan, saat ini Kementerian ESDM mendapatkan alokasi dana Rp15 triliun dalam APBN-P 2015. Dia menegaskan, dirinya akan memperjuangkan agar besaran anggaran tersebut disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kami mengusulkan alokasi APBN Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp25 triliun," ujar Sudirman dalam jumpa pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4).

Sudirman menjelaskan, besaran anggaran tersebut di antaranya Rp10 triliun untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). "Memang akan terjadi lompatan besar. Porsi EBT sangat besar sekali yaitu Rp10 triliun," katanya.

"Kalau perlu membiayai BUMN untuk investasi di sektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Ini menjawab soal politik anggaran. Kenapa berani mengajukan begitu besar. Karena DPR juga memberikan masukan untuk pengembangan EBTKE," ungkapnya.

Dia menambahkan, dari Rp10 triliun, Rp1 triliun akan digunakan untuk kampanye energi baru dan terbarukan. Sebagai bentuk keseriusan untuk mengembangkan EBTKE, lanjut Sudirman, Kementerian ESDM juga akan merancang (yang sudah dibicarakan dengan Kementerian PAN) untuk membentuk kelembagaan baru di ESDM, khususnya Direktorat Konservasi Energi.

"Kita ingin mempercepat kemandirian energi berbasis lokal. Inilah bentuk perubahan mendasar," ujarnya.EHS

Pertamina Klaim Penyaluran BBM Capai US$ 46.25 Juta

indoPetroNews.com - Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, mengatakan PT Pertamina selama triwulan I berhasil meningkatkan efisiensi dalam proses penyaluran BBM mencapai U$ 46,25 juta.

Namun, pencapaian tersebut, lanjut Wianda, merupakan kontribusi dari seluruh lini Direktorat Pemasaran dan Niaga atas beberapa program yang saat ini telah digulirkan sejak Januari 2015 lalu.

Value efisiensi tersebut diperoleh dari program Sales & Marketing Excellence, Supply Chain Excellence, Shopping Excellence, Losses Control yang didukung dengan sistem informasi teknologi (IT) yang terintegrasi di setiap bisnis di Pertamina.

"Bahwa efisiensi yang berhasil di raih merupakan bukti bahwa Pertamina selalu meningkatkan kinerja dengan mengkaji seluruh aspek bisnis yang dapat dioptimalisasikan dengan menggunakan sistem IT yang terintegrasi," kata Wianda, Jumat (17/4), di Kantor Pertamina, Jakarta.

Mengingat kondisi dunia migas saat ini yang cukup memprihatinkan, Wianda mengatakan diperlukan usaha-usaha yang luar biasa, untuk bisa terus menjalankan roda bisnis perusahaan, agar dapat terus memberikan kontribusi kepada negara.

Dia menjelaskan beberapa program efisiensi yang telah digulirkan manajemen sejak tahun 2015, menunjukkan hasil yang cukup signifikan bagi perusahaan dan terus berkomitmen untuk menciptakan efisiensi dalam aspek bisnis lain yang masih dapat dioptimalisasikan.

"Sales & Marketing Excellence berhasil menciptakan value sebesar U$ 100 ribu dengan mengembangkan pasar bahan bakar untuk kapal di wilayah selat malaka, sedangkan supply chain excellence menciptakan value U$ 6,72 juta dengan optimasi pola pengangkutan LPG," ujarnya.

Sementara itu, Program Shipping excellence dengan optimalisasi penggunaan kapal angkutan BBM dengan metode Freight on Board (FOB) serta renegoisasi kontrak kapal sewa berhasil menciptakan value penghematan US$ 12,84 juta.

"Efisiensi yang cukup signifikan juga terlihat pada losses control dengan mengintensifikasikan pengawasan kargo penyaluran BBM dengan sistem IT terpadu yang telah terpasang di beberapa Terminal BBM Pertamina. Serta penghematan bungker consumption untuk armada kapal baik yang charter maupun armada miliknya," ungkap Wianda. EHS

Kilang Balongan, Sumur Migas Indonesia Termuda

indoPetroNews.com - Sumur minyak dan gas di Indonesia sudah terlalu tua. Saking tuanya, hasil produksi minyak pun terbatas dan tidak sejalan dengan energi bersih.

Oleh karena itu Pertamina berencana menghapus Premium menjadi Pertalite. Salah satunya premium dengan RON 88, yang sudah tidak dipakai oleh banyak negara.

"Usia sumur ada yang 30 tahun, 40 tahun, paling muda itu kilang Balongan,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, di Jakarta, Jumat (17/4).

Usia sumur yang tua membuat Indonesia tidak bisa memproduksi RON di atas 90. "Mungkin Balongan bisa. Tapi ada di mana-mana. Akibatnya Pertamina mengimpor RON yang oktan lebih tinggi‎ dia campur dengan oktan lebih rendah akhirnya jadilah RON 88," ujarnya.

Diakui Sudirman, tujuan pemerintah ke depan memang akan menghilangkan premium RON 88, karena sudah tidak bagus bagi lingkungan. Walaupun, pernah digunakan timbal untuk meningkatkan kadar oktan, tetapi saat ini sudah dilarang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

"Tapi oktan kita masih rendah sekali. Sekarang ini, apapun premium ataupun minyak RON nonsubsidi apa saja bisa dia jual. Makin tinggi oktan makin bagus, bagi lingkungan, bagi mobil, dan lain-lain," tukasnya.EHS

Petralite Saingan Baru Pertamax dan Shell Super

indoPetroNews.com - Bahan bakar minyak (BBM) jenis Petralite, yang merupakan produk baru PT. Pertamina (Persero), akan menjadi saingan BBM jenis Pertamax dan Shell.

Guna membangun infrastruktur yang berkelanjutan, maka pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, segala subsidi mulai dikurangi termasuk subsidi energi. Salah satunya, adalah dengan menggantikan Premium dengan Pertalite, sebuah produk baru yang lebih baik dari Premium, namun lebih rendah dari Pertamax, agar masih terjangkau oleh masyarakat pada umumnya.

"Pertalite sejenis bahan bakar yang diperkenalkan oleh Pertamina. BBM ini menjadi saingan Pertamax dan Shell (Super), karena memiliki oktan yang kualitasnya tinggi," ujar Menteri ESDM, di Jakarta Pusat, Jumat (17/4).

Sudirman melanjutkan, Petralite yang memiliki oktan yang berkualitas tinggi, akan sangat bagus dan ramah lingkungan. Sekadar informasi, PT Pertamina (Persero) berencana akan menggantikan premium dengan BBM dengan kualitas yang lebih tinggi.Petralite Saingan Baru Pertamax dan Shell Super.EHS



Mei 2015 Premium Diganti dengan Pertalite

indoPetroNews.com - Mulai Mei tahun ini, PT Pertamina (Persero) akan menghapus bahan bakar minyak (BBM) premium dengan RON 88, dan menggantikannya dengan BBM Pertalite dengan RON sekitar 91.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said menjelaskan, langkah Pertamina tersebut merupakan transisi menghilangkan bensin RON 88 sejalan dengan rekomendasi dari Tim Tata Kelola Reformasi Migas yang diketuai oleh Faisal Basri.

"Karena kita ingin energi kita makin bersih tapi Pertamina sedang kaji dengan BPH Migas, jadi kita tunggu saja bagaimana hasil kajian," kata Sudirman di Jakarta, Jumat (17/4).

Menurut Sudirman, saat ini alasan menghilangkan premium RON 88 secara bertahap karena jenis BBM ini sudah tidak banyak lagi digunakan oleh negara lain. "Kan memang ada dua aspek, pertama premium di banyak negara sudah tidak banyak digunakan, kedua memang premium dalam pengadaan buat pertamina tergantung pada blending di luar," ujarnya.

Diketahui, nantinya BBM dengan kualitas hampir mirip pertamax hanya dijual di kota-kota besar saja.EHS

BBM Pertalite Tidak akan Berdampak bagi Pengusaha

indoPetroNews.com - Selama pemerintah mampu memberikan kepastian harga kepada masyarakat, beberapa kalangan pengusaha menilai, rencana PT. Pertamina (Persero), yang akan merilis BBM jenis baru dengan kadar oktan 90 untuk menggantikan premium ron 88 disebut-sebut tidak akan berdampak besar bagi sektor usaha.

"Pengusaha pasti melihat yang namanya transport pasti naik, distribusi cost pasti naik. Kalau kita sudah melihat dari sisi premium itu naik, lakukan itu (Kenaikan harga) sekali. Lakukan jangan mundur maju. Kalau itu sudah form, artinya premium itu sudah mau ditetapkan sekian yang mau ganti nama (Pertalite) udah, lakukan sebuah tagline yang jelas," kata Achmad Widjaja, Executive Committee Chairman Indonesian Gas Society (IGS), di Jakarta, Jumat (17/4).

Widjaja mengatakan, kondisi ekonomi saat ini bergejolak akibat kenaikan harga BBM premium dan solar itu terjadi karena masyarakat menilai, Pemerintah tidak tegas dalam mengeluarkan suatu kebijakan harga.

"Lakukan sebuah tagline yang jelas, bahwa premium mau ganti, harganya sekian A B C... Ini selesai. Sekarang kan di masyarakat melihat, mau ganti nama (Pertalite), di satu sisi masih punya pencitraan kan mau naik terus ni (harga minyak dunia). Jangan sampai nanti muncul persepsi bahwa ini (premium) mau naik terus sudah 'mentok' akhirnya ganti nama," ujarnya.

Widjaja yang juga menjabat sebagai Wakil ketua KADIN bidang Gas itu manambahkan, bagi pengusaha, yang dibutuhkan adalah suatu kepastian. "Buat pengusaha cuma satu, kalau sudah form, pasti, ya sudah lakukan, supaya tidak membebani pemerintah," ujar dia.

Sebelumnya, Pertamina telah mengumumkan bahwa pihaknya akan merilis jenis BBM baru dengan kadar oktan 90-91, atau posisinya diatas premium namun dibawah pertamax. BBM jenis baru yang diberi nama Pertalite itu rencananya akan dijual di SPBU-SPBU yang terletak di ruas tol.

Pertalite sendiri diciptakan karena hal itu sesuai dengan rekomendasi dari tim reformasi tata kelola migas yang beberapa waktu lalu merekomendasikan Pemerintah untuk menghentikan impor ron 88 (premium) karena diindikasikan merugikan keuangan negara.EHS

Terkait TKDN, Amien Sunaryadi : Pemerintah Harus Ikut Intervensi

indoPetroNews.com - Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penggunaan produk buatan industri penunjang dalam negeri, bagi pelaku usaha hulu Migas. Bahkan, kewajiban itu akan tertuang di dalam draf revisi Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi mengatakan, realisasi komitmen juga membutuhkan dukungan intervensi pemerintah. Menurutnya, perlu ada payung hukum yang mewajibkan kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) untuk menggunakan produk dalam negeri. Tanpa adanya kewajiban tersebut, maka KKKS masih akan tetap memilih menggunakan produk impor.

"Untuk bisa meningkatkan kapasitas industri penunjang dalam negeri dibutuhkan intervensi pemerintah yang mewajibkannya," kata Amien, disela penutupan acara Indonesia Supply Chain Management (SCM) Summit 2015, di Jakarta, Kamis (16/4).
Amien menilai ada ruang bagi pemerintah untuk bisa mewajibkan KKKS melaksanakan kebijakan itu. Ia mengatakan, keunggulan mekanisme kontrak bagi hasil yang berlaku di sektor hulu migas adalah negara masih hadir dalam melakukan kendali terhadap operasi yang dilaksanakan oleh kontraktornya. Dengan demikian, ia berharap KKKS bisa patuh melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah itu.

Secara teknis, Amien mengatakan, pihaknya sudah membuat Pedoman Tata Kerja (PTK) terkait penggunaan produk nasional. Ia menyebut, dalam dokumen yang dikeluarkan SKK Migas itu, pelaku industri hulu migas diwajibkan untuk menggunakan dan meningkatkan kapasitas nasional. Hal ini menurutnya bsa dilihat dari adanya kewajiban pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di daerah dan ketentuan mengenai konsorsium harus beranggotakan perusahaan dalam negeri.

Amien mengatakan, pihaknya memiliki pijakan kuat untuk terus meningkatkan kapasitas dalam negeri. Pasalnya, ia mendapat hasil kajian dari Universitas Indonesia yang menunjukan bahwa multiplier effect di kegiatan hulu migas cukup besar bagi perekonomian nasional.

Diketahui, sepanjang tahun 2014 lalu, SKK Migas mencatat, belanja sektor hulu migas mencapai Rp 209 triliun. Dari total itu, nilai seluruh komitmen pengadaan barang dan jasa industri hulu migas sebesar AS$ 17,354 miliar dengan persentase tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebesar 54,15 persen (cost basis). Sejak 2010, penggunaan TKDN juga melibatkan partisipasi badan usaha milik Negara (BUMN) penyedia barang dan jasa. Periode 2010-2014 nilai pengadaan yang melibatkan BUMN mencapai lebih dari AS$ 4,51 miliar dengan TKDN sebesar rata-rata 77,25 persen. "Maka dari itu kami akan terus mendorong kapasitas dalam negeri," tutup Amien.Ehs/Aldi

Kewajiban TKDN Masuk dalam Salah Satu RUU Migas

Amien Sunaryadi SKK Migas SCM
indoPetroNews.com - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi sangat optimis peningkatan kapasitas dan kapabilitas industri migas akan lebih baik kedepan.

Ia menemukan formula agar industri migas nasional berjalan dengan baik. Salah satunya mengutamakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Pasalnya hal tersebut sejalan dengan instruksi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terkait penggunaan produk buatan industri penunjang dalam negeri bagi pelaku usaha industri migas.

Bahkan, kewajiban itu akan tercantum dalam draf revisi Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.


"Peningkatan kapasitas dan kapabilitas nasional sesungguhnya tidak lain merupakan penerapan kebijakan TKDN dalam arti luas," ujar Amin, saat pidato penutupan acara Indonesia Supply Chain Management (SCM) Summit 2015, di Jakarta, Kamis (16/4).

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menilai bahwa kebijakan TKDN tidak hanya untuk mencapai target atau persentase tertentu, pengadaan barang/jasa dan tenaga kerja nasional, melainkan juga akan menjadi nilai tambah dalam negeri.

"TKDN itu sejalan dengan triple track program pembangunan nasional yang pro growth, pro job, dan pro poor," tegas Amien.

Amin berharap dampak kebijakan TKDN ke depan, harus dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, kemampuan industri domestik dan infrastruktur, kemampuan IPTEK nasional, dan kemakmuran komunitas lokal di wilayah operasi migas. (Eh.siregar)
 

Ads Google

Majalah IndoPetro

Loading...

___________________________________

IndoPetroNews

ICON Indocitaconsultant


Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login