IndoPetroNews
Headlines News :
IndoPetroNews

Translate by Google

indoPetro Edisi Agustus 2014


QURBAN KITA BAHAGIAKAN DUNIA


PetroInfo

PetroComodity

2015 Dibubarkan, SKK Migas Siap Kejar Target Lifting

indoPetroNews.com - Nasib Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) belum menentu. Bahkan, pada 2015 bakal dibubarkan. Kendati begitu, lembaga pengelola operasi hulu migas ini pada pada 2015 tetap mendapat anggaran. Saat ini angka kebutuhan SKK Migas sudah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2015.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ad Interim, Chairul Tanjung mengakui, anggaran untuk SKK Migas dalam RAPBN 2015 diusulkan sebesar Rp 1,9 triliun. "Pada 2015 SKK Migas Rp 1,9 triliun" ungkap pria yang akrab disapa CT dalam Rapat Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga, di gedung DPR, Jakarta, (17/9).

CT menyerahkan pengajuan tersebut ke komisi VII DPR untuk kemudian dibahas dan disetujui.DPR pun menyetujui usulan anggran SKK Migas yang diusulkan oleh Kementerian ESDM sebesar Rp 1,9 triliun.

Anggaran operasional SKK Migas dalam APBN 2015 yang mencapai Rp 1,9 triliun itu naik tipis Rp 100 miliar dari tahun 2014. Tahun 2014 sendiri pagu anggran SKK Migas mencapai Rp 1,8 triliun.

Sementara itu, Pelaksana tugas SKK Migas, Johanes Widjonarko memaparkan, produksi migas yang ditargetkan dalam APBN 2015 mencapai 900 ribu barel per hari (bph), sehingga SKK Migas akan melakukan perencanaan strategis.

Menurutnya, terkait dengan penetapan target atau penugasan yang ditetapkan DPR kini SKK Migas tengah melakukan pembahasan dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). "Kita juga secara internal menugaskan mitigasi-mitigasi," papar Widjonarko.

Menurutnya, usulan produksi minyak bumi awalnya 845 ribu bph, namun Komisi VII DPR telah mematok target 900 ribu bph. Dengan begitu, sehingga harus ada upaya mitigasi untuk mengejar tambahan 55 ribu bph.

Untuk proyek hulu migas yang diharapkan bisa ditarik ke depan. "Yaitu, diharapkan on stream kuartal pertama 2016 kita tarik secepatnya on stream akhir 2015. Itu yang utama karena itu yang bisa menunjukkan produksi bisa mencapai atau tidak," paparnya.

Untuk kegiatan lain yang rutin akan dilakukan lebih mendalam. Pasalnya, lapangan minyak bumi yang ada cukup tua, kecuali Cepu dan Bukit Tua yang dioperasikan Petronas. 

"Bukit Tua diharapkan mencapai puncak produksi pada 2016 sebesar 20 ribu bph dan diharapkan mulai produksi Maret 2015," terangnya. Ia berharap, puncak produksi lapangan Bukit Tua juga bisa dimajukan. Selain itu, upaya pemboran pengembangan juga akan ditambah.

Dengan begitu, lanjutnya, akan ada trend kenaikan investasi. Menurutnya, trend kenaikan investasi SKK Migas dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. 

"Pada tahun 2012, SKK Migas mencatat investasi sebesar 17,8 miliar dollar AS. Ppada tahun 2013 investasi meningkat menjadi 21,9 miliar dollar AS. Direncanakan hingga akhir 2014 ini, investasi SKK Migas mencapai 25,6 miliar dollar AS," paparnya.(ris)

Blok Mahakam Pasca 2017: Operator Pasrah, Pemerintah Masih Menimbang

indoPetroNews.com - Kendati bukan "gadis perawan", Blok Mahakam di Kalimantan Timur masih jelita. Tak heran, blok minyak dan gas bumi (Migas) ini jadi rebutan. Bagaimana tidak, cadangan gas yang tersisa pada tahun 2017 masih mencapai 6–8 triliun kaki kubik (TCF) dan 100 juta barel minyak. Potensi pendapatan kotor Blok Mahakam itu mencapai USD 120 miliar atau sekitar Rp 1.300 triliun.

Kontrak Total dan Inpex Corporation di Blok Mahakam akan habis pada 2017. Total dan Inpex masing-masing memiliki saham 50 persen. Dari Blok Mahakam Total E&P Indonesie berhasil memproduksi 1.747 juta kaki kubik dan 65.960 barel kondensat dan minyak per hari.
Saat ini masa depan Blok Mahakam memang belum begitu jelas. Hanya saja, Total dan Pertamina ingin mendapat kontrak untuk mengelola blok tersebut.

Senior Vice President Corporate Strategic Growth Pertamina, Gigih Prakoso mengakui, Pertamina secara resmi berminat mengelola Blok Mahakam. Bahkan, sudah mengajukan surat kepada pemerintah untuk meminta agar pengelolaan Blok Mahakam diserahkan ke Pertamina.

"Kita (Pertamina,-red) sudah menyampaikan rencana-rencana bisnis pengelolaan Blok Mahakam ini, secara komprehensif. Pertamina juga sudah berulangkali meyakinkan pemerintah bahwa dengan ahli-ahli yang dimiliki Pertamina akan bisa mengoperasikan blok tersebut. Kami sudah punya pengalaman di offshore," ujar Gigih.

Dengan begitu, lanjutnya, apabila pemerintah mempercayakan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina. Perusahaan berplat merah ini telah siap untuk menyediakan pendanaan sesuai kebutuhan. Selain itu, Pertamina menjamin produksi migas dari Blok Mahakam tetap stabil sesuai target yang ditetapkan pemerintah.

Di sisi lain, Total E&P Indonesie selaku operator pengelola minyak dan gas di kawasan Blok Mahakam berharap pemerintah memberikan kebijakan yang lebih pasti mengenai kontrak Blok Mahakam.

General Manager Total E&P Indonesie, Hardy Pramono mengaku berharap pemerintah memberikan kebijakan yang lebih pasti mengenai Blok Mahakam. Ia mengaku memaklumi pemerintah yang hingga kini belum memberikan keputusan mengenai kontrak pengelolaan Blok Mahakam.

"Iya sewajarnya memang harus melakukan evaluasi. Mungkin para pimpinan-pimpinan kita masih memikirkan hal yang terbaik, karena saat ini masih ada waktu," terangnya.

Hardy juga menegaskan, Blok Mahakam bukan milik Total E&P Indonesie namun milik negara. Oleh karena itu, perpanjangan kontrak pengelolaan tetap bergantung pada evaluasi pemerintah.
Total. lanjutnya, hanya operator. Sehingga, pihaknya berusaha maksimal untuk mengelola dengan baik. "Apabila pemerintah memutuskan untuk tak memperpanjang kontrak pengelolaan, Total tak akan putus asa dan akan terus mencari kawasan potensial lain untuk dikelola," terangnya.

Saat dua proyek dari Total E&P Indonesie ditargetkan on-stream pada 2015 yaitu pengembangan Bekapai Phase 2B dan South Mahakam 3. "Semua masih seusai rencana. Sekarang masih di tahap engineering," ujarnya. 

Sementara itu, Pengamat Energi, Marwan Batubara menilai, saat ini pemerintah telah memicu kerumitan birokrasi. Padahal, untuk memutuskan kontrak pengelolaan blok yang dioperatori KKKS harus simpel dan praktis.

Menurutnya, sejatinya usulan perpanjangan 10 tahun sebelum kontrak berakhir bisa dilakukan. "Memang hal ini juga bisa dilakukan pada masa satu sampai dua bulan sebelum kontrak berakhir," ujar Marwan di Jakarta, (13/9).

Ia menilai, hal itu ada semacam agenda tertentu yang mengarahkan pada perpanjangan salah satu blok migas nasional oleh asing. "Ya makin cepat diputuskan makin baik. Tapi kalau ditunda-tunda karena memang ada agenda di balik itu, ingin diperpanjang oleh asing," kata Marwan.

Sementara itu, Deputi Pengendalian Perencanaan SKK Migas Aussie B Gautama menyatakan, cadangan migas di Blok Mahakam masih menjanjikan. "Iya masih signifikan," terangnya kepada wartawan di Jakarta, (15/9). 

Aussie memaparkan, pemerintah harus segera menentukan masa depan Blok Mahakam. Soalnya, setiap detik keterlambatan merupakan kerugian negara. Selain itu, akan menimbulkan persepsi kepada para investor terkait kepastian hukum di Indonesia.

"Sulitnya penentuan masa depan Blok Mahakam karena banyak yang dijadikan pertimbangan pemerintah. Namun, keputusan secepat mungkin akan memberikan kepastian dalam investasi," jelasnya.(ris)

Produksi Migas dan Pelabuhan Cilamaya: Mungkinkah Ada Peluang Sinergi?

indoPetroNews.com - RENCANA pengembangan Pelabuhan Cilamaya terus menuai kontroversi. Pasalnya agenda pembangunan pelabuhan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat itu mengancam produksi sumur minyak dan gas (migas) yang dikelola PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ).

Menteri Perindustrian M.S Hidayat mengaku, Pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat akan mulai dibangun akhir tahun depan. "Pelabuhan Cilamaya kemungkinan jika tidak ada halangan akan dimulai pembangunan akhir tahun 2015," ujar Hidayat kepada wartawan di Jakarta, Kamis(24/7).

Ia menuturkan, selama ini investor mengeluh pengangkutan logistik di Pelabuhan Tanjung Priok yang jauh dari kawasan Cikarang. Dengan adanya Pelabuhan Cilamaya, sekitar 2 ribu hektar lahan di Cikarang siap digunakan untuk pengembangan industri mesin, elektronik, dan teknologi informasi.

"Maka pemerintah sepakat dengan pemerintah Jepang untuk menangani proyek strategis ini tanpa APBN," kata dia. Selain Jepang, sebenarnya investor Korea Selatan juga berminat membangun pelabuhan penyangga Tanjung Priok tersebut.

Menurutnya, dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) serta proyek kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) sudah selesai sejak tahun lalu.

Padahal, Communication & Relations Manager PHE ONWJ, Donna Priadi mengakui, lapangan ONWJ merupakan produsen keempat terbesar minyak di Indonesia. "Demikian pula, produksi gasnya mempunyai arti penting bagi industri nasional. Produksi PHE ONWJ terus meningkat sejak tahun 2009 lalu, sehingga SKK Migas menarget 40.600 barel per hari dari angka semula yang direvisi 39.400 barel per hari," papar Donna. 

Ia menambahkan, target tersebut bisa terlampaui. Bahkan produksi blok ONWJ memecahkan rekor 46.400 barel per hari. Selain menyuplai BBM, Blok ONWJ juga memasok gas pembangkit listrik PLN di Jakarta yang menerangi wilayah DKI serta penyuplai gas bagi PT Pupuk Kujang serta BBG. ONWJ juga merupakan penghasil APBN sekitar Rp 20 triliun per tahun.

Produksi migas Blok ONWJ juga menopang ketahanan energi nasional. "Kondisi tersebut, saat ini terancam dengan adanya rencana pelabuhan Cilamaya, karena pembangunan pelabuhan akan masuk wilayah operasi ONWJ," terangnya.

Menurutnya, dengan rencana pengembangan pelabuhan akan membuat alur pelayarannya berada di wilayah operasi produksi migas. “Seluruh fasilitas kami di tengah laut, mulai dari anjungan, flow station, sampai pipa-pipa di dasar laut," paparnya.

Donna mengatakan, seandainya rencana Pelabuhan Cilamaya tetap dilanjutkan akan terdapat sejumlah risiko. "Risiko yang paling utama adalah soal keselamatan. Migas yang diproduksi adalah hidrokarbon yang sangat mudah terbakar," paparnya.

Kendati dilema begitu, ada hal menarik yang diungkapkan Ketua Ikatan Umum Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Rovicky Dwi Putrohari. Ia menyatakan pemerintah perlu melanjutkan eksplorasi minyak dan gas (migas) yang ada di Cilamaya. "Dan setelah habis kandungan migasnya, barulah lokasi tersebut boleh dibangun pelabuhan. Untuk menghabiskan cadangan migas tersebut, tidak perlu waktu lama. Setelah cadangan migasnya habis maka dapat dibangun pelabuhan yang akan dimanfaatkan selamanya,” papar Povicky kepada wartawan, (16/9).

Menurutnya, apabila pemerintah memaksa untuk membangun Pelabuhan Cilamaya sebenarnya proses eksplorasi tetap dapat dilakukan, hanya saja akan menimbulkan biaya yang sangat tinggi atau high cost untuk meningkatkan faktor keamanan dan kenyamanan. “Tentunya ini akan mengurangi pendapatan pemerintah dari hasil migas," paparnya. 

Dengan begitu, Ia menilai, hal yang paling tepat dilakukan pemerintah adalah melanjutkan eksplorasi migas di lepas pantai Karawang tanpa terganggu, karena hal ini tidak akan memakan waktu lama. 

"Setelah selesai eksplorasi, baru dilakukan reklamasi, sehingga pembangunan pelabuhan dapat segera dilakukan. Saat ini pemerintah harus tegas dan segera mengambil langkah yang tepat,” pintanya.

Menurutnya, rencana menggeser lokasi pelabuhan sekitar 3 km dari lokasi semula tidak akan banyak artinya. Pasalnya, kandungan migas di utara Jawa Barat itu ada di area yang luas, sehingga jaringan pipa penyaluran migas juga merata di utara Karawang. 

"Apalagi di area tersebut, terdapat sumur-sumur migas yang masih berproduksi, anjungan-anjungan lepas pantai yang aktif beroperasi, dan potensi migas untuk masa depan," terangnya.

Di tempat berbeda, Pengamat ekonomi Ichasanudin Noorsy kepada wartawan mengatakan, awal masalah dalam proyek pembangunan pelabuhan Cilamaya terjadi karena kajian awal Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Mulai posisi pelabuhan yang kurang tepat karena kedalaman laut yang kurang mendukung serta mengenai masalah produksi migas. "Benturan proyek pembangunan pelabuhan Cilamaya dengan produksi migas mencerminkan buruknya perencanaan pembangunan. Konsep tidak terintegerasi, bahkan rencana pembangunan satu sektor mengancam sektor lainnya," terangnya.

Menurutnya, apabila dipandang dari kepentingan kemudahan akses bisnis, maka usulan pelabuhan Cilamaya ini sangat bagus. Pembangunan pelabuhan menghubungkan antara moda transportasi darat dengan laut. Akan tetapi, lanjutnya, hal itu berbenturan dengan kepentingan yang lebih urgent. 

"Solusinya, pelabuhan Cilamaya dipindah ke lokasi yang tidak menganggu sektor migas. Alternatifnya, dipindahkan ke Jawa Tengah, lantaran Pemerintah daerahnya siap mendukung pembangunan baru," terangnya.(*/ris)

Tarik Ulur Pembubaran SKK Migas: Kemana Lembaga akan Berlabuh?

indoPetroNews.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dilanda kegamangan. Kali ini, terkait nasib masa depannya. Lembaga pengawas operasi hulu migas ini pun tengah harap cemas menunggu kepastian akan keberadaannya.

Pelaksana Tugas SKK Migas, Johannes Widjanarko kepada wartawan mengakui, pihaknya menerima jika institusinya akan dibubarkan. Bahkan, orang nomor satu di SKK Migas ini sudah mendengar kabar bahwa presiden terpilih akan menjadikan SKK migas sebagai unit usaha di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Namun yang penting ada kepastian hukum, dipastikan tidak akan ada gejolak, karena kontraktor migas pasti akan mengikuti apa yang jadi keputusan pemerintah," kata Johannes.

Menurutnya, status SKK Migas hingga sekarang memang tidak jelas. Untuk itu, Ia meminta, apapun keputusan pemerintah mendatang, jangan sampai menyengsarakan sekitar 1.600 pegawai lembaga pengganti BP Migas itu.

Pihaknya yakin perubahan status SKK migas menjadi BUMN tak bakal mempengaruhi produksi minyak. Pasalnya, lembaga itu pun nantinya tetap memiliki tugas sama, mewakili pemerintah menjalin kontrak kerja sama produksi migas dengan perusahaan swasta. "Dalam tataran Business to Business. Hanya para pihaknya yang diganti, kalau dulu dari Pertamina ke BP Migas," ungkapnya.

Deputi Kepala Staf kantor Tim Transisi, Hasto Kristiyanto menjelaskan, Tim Transisi saat ini tengah mengkaji dengan serius plus dan minus pembubaran SKK Migas.

"Tim Transisi tengah melakukan kajian itu," ungkap Hasto kepada wartawan di rumah Tim Transisi, Jakarta, (16/9). Ia menambahakn, Tim Transisi tidak pernah mengambil keputusan politik, apalagi keputusan strategis. 

Tim Transisi hanya memberikan pilihan kepada presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), untuk kemudian menjadi pertimbangan pengambilan keputusan.

Pernyataan tegas sebelumnya diungkapkan Anggota Komisi VII DPR yang juga politisi senior PDIP, Effendi Simbolon. Menurut Effendi, tahun depan SKK Migas akan menjadi unit usaha sendiri. "Presiden Terpilih, Joko Widodo sudah mengetahui wacana tersebut. Pembubaran akan dimulai 1 Januari 2015,” ungkap Effendi kepada wartawan di Jakarta, (15/9).

Pengamat Ekonomi Energi, Marwan Batubara kepada indoPetroNews.com, (17/9), mengatakan, sejatinya keberadaan SKK Migas memang harus diperbaiki. Soalnya, keberadaan lembaga tersebut selama ini melanggar konstitusi. 

"Amanat Mahkamah Konstitusi (MK) saat pembubaran BP Migas, pemerintah diminta menyiapkan BUMN untuk pengganti BP Migas. Ini penggantinya SKK Migas yang merupakan BHMN sebagai pengganti BP Migas," terangnya. 

Agar selaras dengan konstitusi, lanjutnya, SKK Migas ke depan bisa masuk pada BUMN yang menangani migas. "Ya katakanlah, SKK Migas "bedol desa" ke Pertamina masuk pada Direktorat apa gitu," ungkap Marwan.

Untuk menjaga moral jajaran SKK Migas, lanjutnya, pemerintah harus memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam proses itu. "Agar kinerja yang dilakukan SKK Migas saat ini tetap terjaga," tegasnya. 
 
Saat ini, tegas Marwan, kinerja SKK Migas memang harus dijaga. Soalnya, mundurnya kinerja lembaga pengatur hulu migas tersebut tentunya akan berdampak pada menurunnya tingkat produksi migas.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR, Milton Pakpahan mengatakan, fungsi dan kewenangan badan yang mewakili pemerintah untuk mengelola kegiatan hulu minyak dan gas bumi seharusnya tetap ada. "Kalau tidak ada, siapa yang mengawasi. Tidak mungkin pemerintah. Harus entitas yang sesuai," katanya.

Ke depan kewenangan badan itu nantinya harus lebih kuat dibandingkan SKK Migas. Oleh karena itu, ia tidak setuju adanya pembubaran fungsi dan kewenangan SKK Migas."Sesuatu yang baik kenapa mesti dibubarkan," katanya. 

Ia menyatakan, penguatan badan bisa dilakukan dengan memberikan kewenangan melakukan kesepakatan bisnis dengan KKKS. Dengan demikian, badan akan lebih kuat dan memberikan kepastian usaha bagi kegiatan hulu migas. Selain itu, dengan anggaran masuk dalam APBN mulai 2015 dan ditambah pengawasan DPR, maka kinerjanya akan lebih baik.(ris)

Menteri Kena Kasus Hukum, Sejumlah Proyek Hulu Migas Tersendat

indoPetroNews.com - Chairul Tandjung secara resmi telah menjabat Menteri sementara (ad interim) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak (9/11) lalu. Hal itu seiring turunnya Keputusan Presiden (Keppres) No. 7/2014 yang ditetapkan dan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jakarta.

Pria yang akrab disapa CT ini menggantikan Jero Wacik yang mengundurkan diri pasca ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Kamis (11/9), CT pun memimpin langsung rapat pimpinan (Rapim) di Kementerian ESDM.

"Hal yang pertama tentu saya memperkenalkan diri ke seluruh pejabat Kementerian ESDM. Semua pejabat juga diperkenalkan oleh pak Wamen (Wakil Menteri) ke saya,” ucap CT seusai Rapim di gedung Kementerian ESDM.

Ia mengakui, kewenangannya tak ada bedanya dengan Menteri ESDM. Dirinya bisa mengambil tindakan dan keputusan terkait kebijakan dan penyelesaian di tubuh Kementerian ESDM. “Soal kewenangan tak ada bedanya. Kewenangan seorang menteri dengan saya sama saja. Saya berhak menandatangani apa pun,” ungkap CT.

Saat ini ternyata ada proyek minyak dan gas (migas) skala besar yang terbengkalai. Padahal proyek itu mestinya diputuskan pada periode kepemimpinan Jero Wacik untuk menambah produksi migas di Indonesia. Seperti proyek migas Indonesia Deepwater Development (IDD) Chevron di Selat Makasar.

Kepala Bagian Humas SKK Migas, Handoyo Budi Santoso kepada wartawan menjelaskan, perpanjangan kontrak proyek IDD sepenuhnya diputuskan oleh Kementerian ESDM. Tak hanya IDD Chevron, lanjutnya, proyek migas yang menunggu kelanjutan adalah pembangunan Kilang Tangguh Train III yang dioperatori BP. "Proyek tersebut juga masih menunggu keputusan Kementerian ESDM," terangnya.

Ia mengakui, proyek itu masih dalam kajian mulai dari pendanaan, trustee borrowing scheme (TBS). "Tapi kalau pendanaan terganjal KPK, saya sendiri tak mau komentar," terangnya.

Selain itu, ada juga proyek Blok East Natuna yang masih tertunda. Menurutnya, saat ini SKK Migas dan operator konsorsium pengelola, yakni Pertamina, ExxonMobil, PTT EP Thailand, dan Total E&P Activities Petrolieres masih harus menunggu keputusan bagi hasil gas.

Untuk itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Koordinator Perekonomian, serta Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) tengah menggodok hitungan bagi hasil yakni 55% untuk negara dan 45% konsorsium.

Sementara itu, Aussie B Gautama, Deputi Pengendalian dan Perencanaan SKK Migas menerangkan, ada beberapa proyek lain yang harus segera diputuskan adalah permohonan perpanjangan kontrak blok migas.

"Terutama soal Blok Mahakam yang pengelolaannya berakhir tahun 2017 oleh Total EP Indonesie. Tapi hingga saat ini permohonan perpanjangan kontrak Blok Mahakam belum ditanggapi," terangnya.

Menurutnya, keputusan lanjut tidaknya kontrak akan menjadi landasan bagi Total EP untuk menambah besaran investasi di Blok Mahakam. Ia mengakui, SKK Migas sudah memberikan rekomendasi berupa pertimbangan teknis mengenai cadangan dan keekonomian. Bahkan, SKK Migas juga telah mengirimkan rekomendasi ke ESDM sejak 2012 silam soal kelanjutan operasi di Blok Mahakam. "Apabila pengelolaan blok diserahkan ke perusahaan pelat merah, tentu perlu waktu adaptasi untuk menjadi kinerja lifting migas, sehingga kepastian harus disegerakan," paparnya.

Menurutnya, SKK Migas melihat Blok Mahakam masih signifikan untuk terus dikembangkan mengingat produksinya cukup besar, yakni 1.750 million metric standard cubic feet per day (mmscfd) dan kondesat 70.000 hingga 76.000 barel per hari (bph).(ris)

Keberadaan SKK Migas?

indoPetroNews.com - Tanda-tanda Satuan Kerja Khusus pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) akan dibubarkan terus menguat. Apakah SKK Migas sebagai lembaga pengatur operasi hulu migas di Tanah Air ini sudah tidak dibutuhkan keberadaannya?

Kepala Subbagian Komunikasi dan Protokol SKK Migas Zudaldi Rafdi kepada wartawan di Jakarta menyatakan keberadaan SKK Migas masih sangat dibutuhkan. 

Menurutnya, industri migas masih sangat membutuhkan pengawas dan regulator. "Dengan begitu, pembubaran SKK Migas dinilai merupakan langkah yang tidak tepat," terang Zudaldi.

Menurutnya, fungsi SKK Migas diperlukan untuk mengawasi kerja dan kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor hulu migas dalam mengeksplorasi dan memproduksi minyak mentah dan gas alam.

Sebelumnya, rencana pembubaran lembaga pengatur operasi hulu migas itu diungkapkan Anggota Komisi VII DPR yang juga Politisi senior PDIP, Effendi Simbolon. 
 
Diungkapkan Effendi, tahun depan SKK Migas akan menjadi unit usaha sendiri. "Presiden Terpilih, Joko Widodo sudah mengetahui wacana tersebut. Pembubaran akan dimulai 1 Januari 2015,” ungkap Effendi kepada wartawan di Jakarta, (15/9).

Menurutnya, pembubaran SKK Migas akan dilakukan dengan menjadikan SKK Migas sebagai unit usaha di bawah naungan BUMN. “Itu perlu dilakukan karena MK memutuskan seperti itu. Tapi semua aset SDM-nya dialihkan menjadi unit usaha berdiri sendiri di bawah BUMN. Seperti Pertamina. Unit investasi dan eksplorasi,” paparnya.

Apabila SKK Migas dilebur menjadi unit usaha di bawah naungan BUMN, sehingga dipastikan akan ditulis ulang UU yang mengikatnya. "Namun, saat ini keputusan tersebut masih belum final, dan masih mengikuti judical review terlebih dahulu," paparnya.(ris)

Target Lifting Minyak Naik, Tetap di Bawah Kebutuhan

indoPetroNews.com - Target lifting minyak dan gas bumi (migas) 2015 telah disepakati. Untuk lifting minyak dipatok angka 900 ribu barel per hari dan gas bumi 1.248.000 barel per hari. Artinya, total lifting migas 2015 ditarget 2.148.000 barel setara minyak per hari dengan asumsi makro ICP US$ 105 per barel.

Kesepakatan target lifting migas itu dilakukan dalam rapat kerja (Raker) Pemerintah dengan Komisi VII DPR yang dipimpin Milton Pakpahan, (15/9) di Gedung DPR/MPR.

Sebelumnya Pemerintah yang diwakili Pelaksana Tugas Menteri ESDM Chairul Tanjung mengajukan lifting minyak 845.000 barel per hari. Hal itu didasarkan pada data-data produksi lapangan migas di Indonesia, termasuk rencana produksi Blok Cepu tahun 2015 yang rata-rata sekitar 119.000 barel per hari. 

Adapun saat ini, rata-rata produksi Blok Cepu mencapai 29.000 barel per hari dan pertengahan September diperkirakan naik menjadi 39.000 barel per hari.

“Bulan April dan Mei, produksi Blok Cepu naik menjadi 90.000 barel per hari, bulan Juni menjadi 130.000 barel per hari dan sekitar Juli hingga Agustus mencapai puncak produksi 165.000 barel per hari,” papar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas J. Widjonarko mewakili pemerintah.

Sementara itu, Pengamat Energi dari Universitas Pertahanan kepada indoPetroNews.com, Arbie Marwan menyatakan target lifting minyak 900 Ribu bph memang kecil. Terlebih, apabila melihat kebutuhan nasional yang saat ini mencapai 1,6 juta bph. 

Artinya, lanjut Arbie, target lifting tersebut memang naik, namun masih terbilang sangat kecil karena negara masih harus mengimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Tapi hal ini perlu sedikit diapresiasi, setidaknya pemerintah berani menaikan target lifting dari sebelumnya 818 bph pada APBN-P 2014, menjadi 900 bph di 2015," terangnya, (16/9).(ris)
 

Majalah IndoPetro

Loading...

_____________________________________

IndoPetroNews

Air Asia Promo Heboh


Support : Web Master | Indo Cita | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login