IndoPetroNews

Headlines News :
SKKMigas

Translate by Google

Beyond Communication


ACT


PetroInfo

PetroComodity

Reformasi Peraturan dan Fiskal Syarat Utama Bangkitkan Industri Migas

www.indopetronews.com, -- Harga minyak dunia yang rendah selama kurun waktu dua tahun terakhir ini menyebabkan penurunan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi industri minyak dan gas bumi (migas). Reformasi peraturan dan kebijakan fiskal dalam negeri merupakan salah satu upaya yang diyakini dapat membangkitkan kembali industri migas di Indonesia. "Diperkirakan, harga minyak mentah dunia pada tahun-tahun mendatang tetap masih rendah. Kondisi ini perlu disikapi serius oleh para pemangku kepentingan dengan melakukan reformasi terhadap aturan terkait di industri migas sehingga menarik investor untuk datang ke Indonesia," ucap Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA), Christina Verchere, di sela-sela acara Rapat Umum Tahunan (Annual General Meeting) IPA, Rabu (7/12/2016) di Jakarta.

Dijelaskannya, upaya Pemerintah Indonesia untuk menarik banyak investasi masuk ke dalam negeri sudah terlihat dengan banyaknya perubahan peraturan terkait, tetapi di sisi lain masih banyak tantangan dari para pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kepentingan berbeda.

Christina mengakui bahwa IPA dan Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak diskusi dan pertemuan untuk membahas mengenai reformasi peraturan dan kebijakan fiskal sepanjang tahun 2016. "Ke depan, kami akan terus bersama Pemerintah untuk mencari formula dan implementasi yang tepat guna memperbaiki iklim investasi migas di Indonesia," tegasnya.

Beberapa hal yang menjadi diskusi antara IPA dan Pemerintah Indonesia selama kurun waktu 2016 di antaranya Revisi PP 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, FGD terkait Tata Kelola Gas, Pengembangan Lapangan Laut Dalam, Penyederhanaan Perijinan, Implementasi Permen ESDM 38 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non-Konvensional, dan masukan untuk draft UU Migas yang baru. (Sofyan)

DPR Dorong Blok Natuna Dikelola Skema Profit Unconventional


www.indopetronews.com,  -- Pengembangan Blok Natuna didukung oleh Komisi VII DPR. Agar pembangunannya dapat dilakukan secara maksimal dan berdampak pada masyarakat Indonesia maka pihak sikap DPR mendorong penerapan profit split unconventional. Apa rasionalisasinya?

“Apabila berpaku tangan dengan profit split conventional akan menimbulkan negatif externality yang tinggi,” kata anggota Komisi VII Satya Wira Yudha, pada Selasa (6/12/2016) di Jakarta. Akibat lanjutannya adalah pihak kontraktor dapat menghentikan produksinya.

Hal lainnya, ungkap politiisi Partai Golkar ini, cadangan minyak dan gas bumi (migas) nasional menjadi cadangan tidak terbukti . “Dikhawatirkan terjadi pengurangan tenaga kerja disektor migas,” ucapnya.

Disamping itu, Satya juga menyarankan agar pengelolaan Blok Natuna menerapkan sliding scale. “Ini tidak hanya untuk Blok Natuna tetapi juga untuk semua blok migas (mengurangi bagian negara saat harga minyak rendah akan tetapi bagian negara bertambah ketika harga minyak meningkat),” papar Satya, sembari mengimbuhkan bahwa hal ini akan menciptakan multiplier effect .

“Memastikan investasi di tengah rendahnya harga minyak, industri running tanpa lay off. Dan pertumbuhan daerah terdorong dan supplier tetap bertahan,” paparnya. (Sofyan)

Kuwait Potong Subsidi BBM Akibat Melorotnya Harga Minyak

www.indopetronews.com,  -- Anjloknya harga minyak mentah memaksa Kuwait, sebagai salah satu negara kaya minyak, melakukan pemangkasan terhadap subsidi bahan bakar. Berapa penghematan yang diperoleh dari kebijakan ini?

"Kuwait berhasil menghemat anggaran US$ 76 juta sebulan setelah mencabut subsidi atas bahan bakar kendaraan bermotor," demikian kutipan surat kabar An-Nahar, Senin (5/12/2016). Surat kabar ini pu mengutip sumber-sumber dalam pemerintahan.

An-Nahar menyebutkan para pengguna kendaraan bermotor di Kuwait telah beralih ke bensin jenis premium sejak harga bahan bakar baru diberlakukan. Jumlah mereka yang beralih ke premium hingga 50 persen.

Kuwait berencana menghapus subsidi terhadap tarif listrik dan air mulai April tahun depan.

Seperti diketahui, penghapusan subsidi diambil karena Kuwait mengalami defisit akibat melorotnya harga minyak mentah global sejak pertengahan 2014.

Negara Arab Teluk ini mengandalkan lebih dari 90 persen pendapatannya dari minyak.

Kuwait mengalami defisit US$ 15 miliar tahun lalu, yang pertama setelah 16 tahun menikmati surplus. Pemerintah berencana menghapus program subsidi paling lambat 2020.

Menurut IMF (Dana Moneter Internasional) Kuwait memerlukan US$ 116 miliar untuk 6 tahun kedepan guna membiayai defisit. Lembaga kreditor internasional ini juga minta pemerintah Kuwait mencabut lebih banyak lagi subsidi energi. Untuk diketahui, jumlah subsidi tahun lalu berjumlah US$ 7 miliar. (Sofyan)

TNI Sudah dan Sedang Lakukan Penguatan Keamanan di Bisnis Migas Natuna

www.indopetronews.com, -- Agar isu-isu keamanan tidak menjadi gangguan bagi para pelaku bisnis dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) Minyak dan Gas Bumi (migas) di kawasan pengembangan migas di Natuna, pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah melakukan upaya-upaya strategis dan taktis dalam pengamanan. Apa saja yang dilakukannya?

"Agar pelaku bisnis dan stakeholders dapat bekerja dengan baik untuk mengeksploitasi sumber daya migas di Natuna, kita tempatkan beberapa kekuatan-kekuatan yang dimiliki TNI," kata Brigjen TNI Eko Budi, Kementerian Pertahanan, dalam acara symposium bertajuk Forum Bisnis Pengembangan Migas Kawasan Natuna Untuk Kedaulatan Energi dan Bangsa, yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), pada Selasa (6/12/2016) di Jakarta. Secara fisik dan non fisik sudah dan sedang dilakukan di sana.

Menurutnya, masyarakat di Natuna pun juga diperkuat Bela Negaranya melalui prajurit TNI. "Inti Bela Negara adalah kesadaran berbangsa, bernegara, rela berkorban dan memiliki kemampuan Bela Negara serta yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi negara," papar Eko.

Dia juga mengutarakan bahwa TNI, melalui Mabes TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) sudah dan sedang melakukan penguatan pertahanan. Hal ini agar isu-isu keamanan yang akan menjadi potensi ancaman dapat dicegah sedini mungkin, sehingga mendukung upaya mencapai prosperity yang baik Indonesia.

Pihak TNI menyadari, bahwa Natuna dapat diibaratkan seperti gadis seksi yang bakal menjadi rebutan baik kawan apalagi lawan. "Natuna adalah masa depan Indonesia," tegas Eko, seraya mengimbuhkan bahwa dalam 10 tahun kedepan Kementerian Pertahanan merancang program 100 juta kader Bela Negara. "Dengan 100 juta orang yang telah dilatih Bela Negara maka diharapkan tidak ada keberanian bagi negara lain yang akan coba-coba mengambil kekayaan sumber daya alam Indonesia," kata Eko.

Israel saja, lanjut Eko, telah mengkader 7 juta orang sebagai kader Bela Negara. Apalagi Indonesia berpenduduk 250 an juta orang. "Ini kekuatan besar," katanya.

Sebagai catatan, perairan Natuna menyimpan 16 blok migas yang belum berproduksi maksimal. Salah satu ladang migas di Natuna, potensinya empat kali lebih besar dari Blok Masela. (Sofyan)

Anggota Komisi VII DPR : Fungsi SKK Migas Tetap Dibutuhkan Indonesia

indoPetroNews - Eksistensi dan keberadaan lembaga Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tetap dibutuhkan. Namun ada syaratnya. Apa itu?

"Fungsi SKK Migas tetap harus ada. Karena dalam pola bagi hasil seperti saat ini, kita tetap membutuhkan institusi yang memperhitungkan untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui sektor migas," kata anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Satya W Yudha kepada indoPetroNews.com Selasa (6/12/2016) di Jakarta. Soal ditempatkan di mana, hal tersebut masih dalam perdebatan.

Menurut politisi Partai Golkar ini, apakah nantinya SKK Migas berada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) atau di Pertamina atau dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara khusus, itu masih menjadi pilihan-pilihan di revisi Undang-undang (UU) Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001, yang akan didiskusikan dengan pemerintah. "Tapi yang justru lebih penting adalah fungsinya tetap ada," tegasnya.

Saat ditanyakan apa dan bagaimana arah kecenderungan Partai Golkar, Satya menjawab, "Karena revisi Undang-undang Migas ini adalah inisiatif DPR maka nanti ketika sudah diparipurnakan (sidang paripurna) dan diketok sebagai inisiatif DPR maka hanya akan ada satu versi, yaitu versi DPR". Jadi, tidak ada lagi versi Partai Golkar atau versi partai politik lainnya.

Dia juga mengakui bahwa dalam rangka menuju satu versi tersebut, banyak sekali diskusi secara terbuka tentang bentuk dan wujud SKK Migas dimasa mendatang.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Wakil Direktur Utama (Wadirut) PT Pertamina (Persero), Ahmad Bambang, meminta kepada Menteri BUMN, Rini Soemarno, agar SKK Migas dimasukkan saja ke dalam Pertamina. Hal ini agar BUMN ini dapat berkembang lebih pesat dan besar serta dapat mengembangkan sayap usahanya lebih maksimal. (Sofyan)

Wamen ESDM : Pengembangan Natuna Diputuskan Awal Januari 2017

indoPetroNews - Penandatanganan dan keputusan kontrak East Natuna seharusnya ditandatangani pada 14 Nopember 2016. Tetapi hingga kini belum ditandatangani. Mengapa?

"Ada beberapa term yang harus diperbaiki agar bisa win a win solution antara negara dan pihak kontraktor bukan sebaliknya hanya menguntungkan pihak kontraktor," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, dalam sambutannya pada acara Forum Bisnis Pengembangan Migas Kawasan Natuna Untuk Kedaulatan Energi dan Bangsa pada Selasa (6/12/2016) di Jakarta. Oleh sebab itu, pihaknya berharap kepada pihak stakeholders untuk bersabar sebentar.

Arcandra mengutarakan bahwa paling cepat pengembangan East Natuna ditandatangani pada awal Januari 2017. "Insya Allah, segera ditandatangani," tegasnya.

Dia juga menandaskan bahwa East Natuna termasuk lapangan marginal. Karena itu membutuhkan teknologi yang kompleks dan baru. "Sementara di Indonesia, untuk membawa teknologi baru membutuhkan waktu hingga 5 tahun," ujar mantan Menteri ESDM ini. Sedangkan di negara lain hanya membutuhkan waktu 14 bulan untuk membawa teknologi baru.

Selain itu, ungkap Wamen, bila teknologi baru tersebut gagal dan dibiayai oleh APBN. "Ini akan jadi rumit dan umumnya akan berakhir di KPK," tandasnya.

Sementara itu, Satya W Yudha, menyatakan bahwa pengembangan East Natuna ini sudah lama sekali tetapi tidak bergerak-gerak. "Dari harga minyak mentah hingga harga minyak jatuh, pun proyek East Natuna juga belum dimulai," tutur Satya, seraya mengimbuhkan bahwa pemerintah dari Presiden SBY hingga Presiden Jokowi selalu kehilangan momentum untuk mengeksekusi pengembangan Natuna. (Sofyan)

Shell Perkenalkan Inovasi Teknologi Hemat Energi

indoPetroNews- Inovasi teknologi Shell menghadirkan pelumas berkinerja maksimal di segala medan dan teknologi mesin. Bahkan mampu menjaga efisiensi bahan bakar/hemat energi. Jenis teknologi yang ditawarkan adalah PurePlus Technology dan Active Cleansing Technology (ACT).

“Shell PurePlus Technology mampu mengubah gas alam menjadi bahan dasar pelumas yang sangat bening terbebas dari endapan kotor yang biasa ditemukan di pelumas berbahan dasar minyak mentah pada umumnya,” kata VP Consumer Brand Helix & Advance PT Shell Indonesia, Edward Satrio, dalam satu acara angkaian pelumas baru Shell Helix Professional, pada Sabtu (3/12/2016) di Jakarta.

Shell Helix Professional adalah pelumas yang dirancang khusus untuk mesin mobil modern dan berperforma tinggi, yang membutuhkan spesifikasi khusus dari pabrikan mesin (OEM), khususnya pabrikan Jepang, Amerika Utara dan Eropa.

Rangkaian pelumas ini terdiri dari Shell Helix Ultra Professional AV 0W40, pelumas full sintetis dengan viskositas 0W-40 untuk mesin mobil performa tinggi dan membutuhkan standar kualitas pelumas American Petroleum Institute (API) SN/CF atau standar kualitas pelumas Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles (ACEA) AE3/B4 ; Shell Helix HX8 Professional 0W20.

“Rangkaian pelumas Shell Helix Professional diharapkan dapat membantu menghemat bahan bakar, menjadikan mobil dapat menempuh jarak lebih jauh dan ekonomis dengan tarikan lebih halus dan mesin yang lebih bersih,” kata Edward. (Sofyan)

Menteri Jonan : Keputusan OPEC Tidak Untungkan Indonesia

indoPetroNews- Keputusan sidang The Organization of The Petroleum Exporting Countries (OPEC) pada Rabu (30/11/2016) di Wina Austria, dianggap tidak menguntungkan posisi Indonesia. Pasalnya, didera defisit produksi minyak tanah sementara OPEC meminta pemangkasan produksi.

“Sebagai negara pengimpor minyak pengurangan produksi tidak menguntungkan bagi Indonesia karena secara teori harga bakal naik,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Senin (5/12/2016) di Jakarta.

Seperti diketahui, OPEC meminta Indonesia menurunkan lima persen dari produksi atau sekitar 37 ribu barel per hari. "Padahal kebutuhan penerimaan negara masih besar dan pada APBN 2017 disepakati produksi minyak pada 2017 turun lima ribu barel dibanding 2016," kata Jonan. Jumlah pemangkasan produksi yang bisa diterima Indonesia sebesar 5000 barel sehari.

Dengan demikian, Jonan memutuskan untuk membekukan keanggotannya di OPEC. Sebagai catatan, Indonesia sudah dua kali membekukan keanggotaannya di OPEC. Pertama pada 2008 dan berlaku mulai 2009. Indonesia kembali menjadi anggota OPEC awal 2016. (Sofyan)

Ada Beruang Merah Dibalik Kesepakatan OPEC di Wina

indoPetroNews- Tercapainya titik temu yang berbuah disepakatinya pengurangan produksi minyak 1,2 juta barel sehari dalam sidang The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) pada Rabu pekan lalu di Wina Austria sejatinya tidak lepas dari sepak terjang Presiden Rusia Vladimir Putin.

Pasalnya, orang nomor wahid di negeri Beruang Merah berperan signifikan dalam mempertemukan dua kutub kekuatan besar yang selama ini nyaris kepentingannya selalu bertolak belakang. Kedua kutub kekuatan itu adalah Arab Saudi dan Republik Islam Iran. Keduanya pun juga sama-sama anggota OPEC.

Kesepakatan juga dicapai dengan Rusia dengan negara produsen non-OPEC lainnya. Alhasil, total pengurangan produksi minyak secara global 1,8 juta barel per hari.

Sumber-sumber di OPEC dan non-OPEC mengungkapkan bahwa intervensi menjelang pertemuan OPEC di Wina datang dari Putin, Wakil Putera Mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, dan Presiden Iran Hasan Rouhani.

Peran Putin dalam menjembatani Riyadh dan Teheran sangat penting, menjadi bukti kian kuatnya pengaruh Rusia di Timur Tengah sejak negara Beruang Merah ini melakukan intervensi militer dalam perang di Suriah lebih dari setahun lalu.

Lobi itu dimulai ketika Putin berjumpa Pangeran Muhammad September lalu di sela pertemuan G20 di Cina. Keduanya sepakat bekerja sama untuk membantu memulihkan harga minyak mentah global, anjlok lebih dari setengah sejak pertengahan 2014. Rendahnya harga emas hitam dunia itu telah memangkas pendapatan Rusia dan Saudi.

Sama-sama rugi akibat harga minyak melorot membikin kesepakatan kedua negara itu mungkin dicapai, meski ada perbedaan politik sangat tajam antara Rusia dan Saudi soal Perang Suriah. Rusia setia menyokong rezim Presiden Basyar al-Assad, sedangkan Saudi getol mendukung kaum pemberontak ingin menumbangkan Assad, karena ingin menggusur pengaruh Iran di negara Syam itu.

"Putin menginginkan kesepakatan itu," kata seorang sumber dalam industri enegeri Rusia, menceritakan secara singkat isi pertemuan Putin dan Pangeran Muhammad. Perusahaan-perusahaan Rusia harus memotong jumlah produksi."

Semula, menjelang pertemuan OPEC di Wina, terdapat sejumlah penanda yang kurang menggembirakan. Pangeran Muhammad berkali-kali meminta Iran ikut dalam usulan pemotongan produksi. Hanya beberapa hari menuju Wina, Riyadh kelihatan ingin mundur dan mengancam menggenjot produksi minyak mereka jika Iran tidak mau bergabung. Tapi Putin berhasil membujuk Saudi. Dengan syarat, Iran tidak merayakan kemenangan atas Saudi soal kesepakatan ini.

Pembicaraan lewat telepon antara Putin dan Rouhani memuluskan jalan menuju kata sepakat. Menurut seorang sumber dekat dengan Khamenei, Rouhani dan Menteri Perminyakan Iran Bijan Zanganeh kemudian menghadap Khamenei buat meminta persetujuan.

"Dalam pertemuan itu, Khamenei menekankan pentingnya memperhatikan garis merah Iran, yakni tidak menyerah pada tekanan politik dan tidak menerima pengurangan produksi (atas minyak Iran) di Wina," ujar sumber itu.

Zanganeh menjelaskan strateginya dan Khamenei mengiyakan. Dia juga menggarisbawahi pentingnya lobi politik, khususnya dengan Putin. Khamenei juga menyetujuinya.

Tetapi Rabu (30/11/2016), Saudi menyepakati untuk mengurangi produksinya minyaknya, sebuah keputusan dianggap Menteri Energi Khalid al-Falih sebagai pukulan besar. Sedangkaan Iran dibolehkan mengerek sedikit produksinya.

Zanganeh tetap bertindak biasa selama pertemuan OPEC di Wina. Dia juga menyetujui kesepakatan itu malam sebelumnya, dengan bantuan Aljazair sebagai mediator. Dia berhati-hati agar hal ini tidak bocor. Setelah pertemuan, Zanganeh biasanya cerewet menolak berkomentar soal kemenangan Iran atas Saudi dalam kesepakatan pengurangan produksi minyak.

"Kami tegas," kata Zanganeh kepada stasiun televisi pemerintah Iran. "Pembicaraan lewat telepon antara Rouhani dan Putin memainkan peranan besar. Setelah telepon itu, Rusia mendukung pengurangan produksi."

Produsen minyak non-OPEC juga bersedia mengurangi produksi mereka hingga 0,6 juta barel per hari, di mana Rusia menyumbang pengurangan produksi minyak sekitar 0,3 juta barel. Keputuan Rusia ini yang pertama dalam 15 tahun terakhir. Azerbaijan dan Kazakhstan juga sepakat ikut dalam keputusan ini. (Sofyan)

Kadin KTI : Pemda Jangan Persulit Investor Listrik dan Migas

indoPetroNews- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap agar Pemerintah Daerah (Pemda) dapat membantu pemerintah pusat mempermudah berbagai urusan perizinan bagi pengembang energi listrik maupun minyak dan gas (migas). Sebab listrik dan migas merupakan indikator utama pertumbuhan ekonomi.

“Ketersediaan listrik di Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih menjadi masalah utama. Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit izin-izinnya utamanya di daerah,” kata
Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia H.Andi Rukman Karumpa kepada wartawan, Senin (5/12/2016) di Jakarta.

Tidak (independent power producer) dan perusahaan kontraktor migas kerap yang dipersulit di daerah. Padahal, investasi listrik maupun migas ini nantinya akan dinikmati oleh penduduk lokal dan akan menggerakan perekonomian setempat. “Ini yang kita bingung juga. Listrik ini kan hasilnya akan dinikmati warganya. Tapi kenapa dibuat sulit. Investor mau masuk kalau ada listrik,” ujar Andi.

Andi menambahkan, yang menarik adalah Sulawesi akan menjadi magnet baru bagi investasi ke depan. Betapa tidak, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi telah mencapai 8 persen lebih. Bahkan Sulawesi Tengah mampu mencapai 15 persen. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat masing-masing tumbuh 7,15 persen dan 7,37 persen. Sementara itu, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara mencapai pertumbuhan 15,1 persen dan 6,88 persen. Sedangkan Gorontalo tumbuh 6,23 persen dan Sulawesi Utara tumbuh 6,12 persen. “Kita lihat Sulawesi akan jadi magnet baru, setelah Pulau Jawa. Listrik mulai mencukupi, proyek-proyek smelter mulai beroperasi, proyek-proyek infrastruktur pemerintah sudah jalan, akan banyak kejutan tahun depan dari Sulawesi,” ujar Andi.

Andi mengatakan, guna menjaga pertumbuhan ekonomi di KTI pemerintah perlu mendorong percepatan proyek-proyek infrastruktur. Menurutnya, sebagian besar proyek konstruksi, yang berkontribusi besar kepada perekonomian, berasal dari pembangunan infrastruktur. Belanja infrastruktur pemerintah yang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 mencapai Rp 313,5 triliun, tumbuh 7,99 persen dibandingkan tahun lalu. Tahun depan pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp 387,3 triliun. “Sebagian besar anggaran itu untuk infrastruktur di luar Pulau Jawa,” ujar Andi. (Sofyan)
 

Web Desain App Builder


___________________________________

IndoPetroNews
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login