IndoPetroNews

Headlines News :
SKKMigas

Translate by Google

Beyond Communication


#LetsHelpRohingya


PetroInfo

PetroComodity

Pemerintah Siap Bentuk BUMN Migas Baru

indoPetroNews.com - Pemerintah berencana membentuk holding energi sektor minyak dan gas bumi (migas) sebagai bagian transformasi perusahaan pelat merah dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. 

Menteri BUMN, Rini Soemarno menuturkan pembentukkan holding migas telah menjadi rencana penyusunan roadmap BUMN pada lima tahun ke depan, namun semua bergantung kebutuhan dan diskusi tingkat lanjut dengan pimpinan negara.

"Ini salah satu program mempersiapkan roadmap, saya tidak bisa menjawab akan ada holding. Tapi itu menjadi salah satu pemikiran yang ada," jelas Rini di Jakarta, Jumat (29/5).

Rini mengakui, rencana pembentukkan holding migas baru sebatas wacana, tapi pihaknya telah melakukan berbagai kajian mendalam terkait pembentukkan holding tersebut. "Belum-belum, masih dalam proses penggodokan," papar dia.

Sampai saat ini pemerintah memiliki dua BUMN sektor migas yakni, PT Pertamina (Persero) dan PT PGN (Persero) Tbk.(ehs)

Elan Biantoro Kembali Menjabat Kepala Humas SKK Migas

indoPetroNews.com - Sempat dicopot menjadi Kepala Divisi Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Februari 2014 lalu, kini Elan Biantoro kembali menjabat posisi Golongan IX tersebut di SKK Migas.

"Yang memilih saya kembali menjadi Humas SKK Migas adalah Kepala SKK beserta Deputinya," ujar Elan, saat dihubungi indoPetroNews.com, Kamis (28/5).

Elan sebelumnya menjadi Vice President (VP) Management Reperesentative SKK Migas di Conoco Phillips. menurutnya tidak ada perbedaan yang signifikan terkait posisi yang diembannya saat ini.

"Jika dibanding Conoco, jabatan ini sejajar, sama-sama golongan IX. gag ada promosi, gag ada turun downgrade. antara Kepala Humas dengan VP, itu jabatannya kesamping. dan itu adalah jabatan karir tertinggi, sudah tidak bisa lagi naik ke atas. tidak ada golongan X, di SKK Migas. jadi saya nyamping-nyamping saja," ujar Elan.

Namun, mantan juru bicara SKK Migas ini mengaku, bahwa ini bagian dari pengabdian dirinya kepada institusi. ia harus loyal dengan institusi dimana ia kerja. dan menjalankan seluruh kebijakan SKK Migas kedepan.

Selain itu menurutnya, pekerjaan Humas saat ini dengan Humas yang dulu sangat jauh berbeda. disamping mengerjakan kehumasan, ia juga mengcover Divisi Program dan Pelaporan. dimana ia akan menyiapkan komplain, pengecekan surat-surat yang akan ditandatangi oleh Kepala SKK Migas.

"Jadi jangan sampai bahasa yang dikeluarkan dalam surat tersebut menimbulkan konflik. misal kalau ada potensi dipersalahkan oleh Undang-undang atau laporan buku SKK Migas," sebutnya.(ehs)

Berikut nama-nama fungsionaris pejabat se-level Kepala Divisi di SKK Migas :

Elan Biantoro - Kepala Humas SKK Migas Handoyo Budi Santoso - Vice President Mr. ExxonMobilBenyamin - Kepala Divisi Eksploitasi
Arief Riyanto - Kepala Divisi Management Project & Pemeliharaan Fasilitas
Arief Sukma - Kepala Divisi Penghitungan Keuangan
M. Hatta Filsafawan - Kepala Divisi Manajemen Resiko dan Perpajakan
Budi Ibrahim - Tenaga Ahli Informasi
Sujoko - Kepala Divisi Finansial & Ekonomi
Agus Imanudin - Kepala Divisi Hukum & Formalitas
Agus Kurnia - Vice President, Mr Pertamina
Sulistya Hastuti Wahyu MHBJ - Vice President Mr ConocoPhilips
Sampe L. Purba - Kepala Divisi Komersial Gas Bumi

Penyerapan Biodiesel Meleset dari Target

indoPetroNews.com - Implementasi mandatori penyerapan biodiesel sebesar 15 persen (B15) untuk bahan bakar minyak (BBM) subsidi meleset dari target. Terbukti, seharusnya rencana itu sudah dapat dilakukan pada akhir bulan ini. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan, melesetnya target itu lantaran pemerintah masih menunggu regulasi terkait Crude Palm Oil (CPO) supporting fund.

Regulasi itu terbit dalam Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur megenai penghimpunan dana perkebunan dari kelapa sawit. Dalam beleid itu nantinya, para pengusaha kelapa sawit diwajibkan membayar US$50 per ton CPO yang diekspor. Aturan juga tetap berlaku pada ekspor produk turunan CPO. Namun pungutan yang dikenakan US$30 per ton.

"Jadi ceritanya harus lama menunggu PP dan Perpres. Karena mesti ditandatangani Presiden dan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)," kata Rida di Jakarta, Kamis (28/5). Selain itu, kedua aturan tersebut juga membutuhkan beleid turunan yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian ESDM dengan bentuk Peraturan Menteri (Permen). Namun, Rida memastikan, aturan itu bisa terbit dalam waktu dekat.

"Sebenarnya Permen-nya sudah ada tinggal teken. Kan enggak lucu kalau Permen duluan yang keluar sementara PP dan Perpres-nya belum," ujarnya. Rida menambahkan, beleid yang dikeluarkan Kementerian ESDM khusus mengatur Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel. Dengan terbitnya seluruh aturan, maka diperkirakan implementasi penyerapan B15 bisa terealisasi awal Juni 2015. (ehs)

Layani BBM Kapal Laut, Pertamina Gandeng Pelindo II dan ASDP

indoPetroNews.com – PT Pertamina (Persero) menandatangani kesepakatan bersama dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam kerangka sinergi BUMN untuk pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur BBM bagi transportasi laut.

‪Kerjasama ini sangat sejalan dengan program pemerintah karena dapat mendukung interkoneksi antar pulau di Nusantara (Tol Laut), sekaligus peningkatan ketahanan energi nasional. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Direktur Utama Pertamiana Dwi Soetjipto, Direktur Utama Pelindo II R. J. Lino, dan Direktur Utama ASDP Indonesia Danang S. Baskoro di saksikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.

‪Bersama Pelindo II, kesepakatan bersama mencakup investasi pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian terminal BBM sekaligus penyediaan produk BBM kepada kapal-kapal laut, khususnya yang akan singgah di Pelabuhan New Priok, Kalibaru, milik Pelindo II. Terminal BBM yang akan dibangun pada tahap awal direncanakan berkapasitas 500.000 KL. Adapun kerjasama dengan ASDP mencakup penyedia produk BBM dan pelumas untuk kapal ferry yang beroperasi di seluruh wilayah operasional ASDP di Indonesia.

‪"Kami menyambut dengan sangat antusias sinergi antar BUMN ini. Pelindo II dan ASDP dapat dikatakan sebagai BUMN garda depan untuk penciptaan interkoneksi Nusantara sesuai program pemerintah, di sisi lainnya Pertamina selaku BUMN energi yang merupakan garda depan bagi ketahanan energi nasional. Kerjasama ini juga sejalan dengan breakthrough project Pertamina untuk peningkatan cadangan operasional perusahaan.  Kami berharap dengan kerjasama B to B ini Pertamina dapat memberikan pelayanan yang lebih prima kepada para konsumen BBM khususnya di industri jasa transportasi laut," papar Dwi, dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (28/5).

‪Selain itu, Menteri BUMN, Rini Soemarno mengatakan selain untuk mencetak profit, BUMN merupakan kepanjangan tangan pemerintah untuk menggenjot pembangunan. Sinergi antara Pertamina dan Pelindo II serta ASDP merupakan salah satu model bagaimana kerjasama di antara BUMN dapat berkontribusi bagi pembangunan, khususnya infrastruktur BBM yang akan mendukung ketahanan energi nasional.

‪Pertamina memiliki peran penting untuk menjaga  dan meningkatkan ketahanan energi nasional, dimana saat ini cadangan BBM masih berada di kisaran 18 hari. Dengan kerjasama ini, akan memberi ruang bagi Pertamina untuk memperbesar kapasitas penyimpanan BBM.

‪"Dengan sinergi ini akan menjadikan tugas Pertamina lebih mudah dibandingkan dengan apabila harus disediakan sendiri. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mendorong kerjasama ini dapat dilakukan dengan BUMN-BUMN lainnya," kata Rini. (ehs)

Pertamina Siap-siap Ambil Alih Sejumlah Blok Migas

indoPetroNews.com - PT. Pertamina (Persero) sepertinya memiliki strategi tersendiri dalam mengelola minyak dan gas bumi (Migas) ke depan. Khususnya bagi blok migas yang akan segera habis masa kontraknya.

Direktur Utama Pertamina, Dwi Sotjipto mengungkapkan, bahwa saat ini pihaknya tengah mengevaluasi beberapa blok migas yang telah habis masa kontraknya dan dinilai memiliki potensi tinggi untuk kedepannya.

"Pertamina melakukan evaluasi beberapa blok saat ini yang akan berakhir masa Kontrak Kerja Sama (KKS)-nya. Ada beberapa yang kami sangat tertarik dan ada beberapa yang kurang tertarik," ujar Dwi Soetjipto, di Jakarta, Kamis (28/5).

Menurut Dwi hal yang harus diperhatikan dalam mengelola migas yakni, Pertamina akan melakukan evaluasi sub surface atau sisa cadangan migas, baik yang telah terbukti maupun yang memiliki prospek baik ke depannya, termasuk operasionalnya. Kemudian, lanjutnya, blok tersebut harus mempunyai pola operasi yang baik sehingga Pertamina dapat mengintegrasikan eksplorasi tersebut dengan lapangan Pertamina yang sudah ada. "Dan terakhir, mengkaji aspek keuangan perusahaan, pasalnya dalam mengelola blok juga sangat penting dilihat cash flow nya," ujarnya. (ehs)

Izin Distribusi Pertalite Selesai Juni 2015

indoPetroNews.com - PT. Pertamina (Persero) terus mengejar prospek keluarnya izin bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengatakan proses pengajuan perizinan distribusi BBM dengan kadar oktan 90 itu akan selesai Juni 2015.

Dengan sikap optimis Dwi mengatakan, setelah mendapat izin distribusi dari Kementerian ESDM, perusahaan plat merah itu bisa segera memasarkan produk BBM barunya tersebut.

"Segera setelah dapat perizinan, kita sosialisasi dulu. Mei atau Juni ini bisa diselesaikan," ujar Dwi di Jakarta, Kamis (28/5).

Saat ini kata Dwi, manajemen telah mencoba mensosialisasikan dan menguji di lapangan, bagaimana nantinya Petralite dapat digunakan kendaraan dengan baik. "Tinggal memonitor uji di lapangan untuk kendaraan, ini dipantau bagaimana perkembangannya," ujarnya.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja sebelumnya menegaskan, Pertamina dapat segera mendistribusikan BBM Pertalite apabila sudah mengajukan perizinan distribusi. (ehs)

Arah Kebijakan Energi Terbarukan Masih Mengambang

indoPetroNews.com - Masih dominannya persoalan ego sektoral diantara Kementerian dan pemerintah daerah (Pemda), membuat arah kebijakan soal energi baru terbarukan (EBT) masih mengambang. "EBT merupakan solusi atas ketahanan energi di masa depan. Sayangnya, selama ini pengembangan energi jenis ini masih kurang masif. Untuk mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan, pemerintah harus menyingkirkan ego sektoral setiap kementerian," kata Pengamat Sumber Daya Alam, dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redy, saat dihubungi, Kamis (28/5).

Sementara, Communication PT Pertamina (Persero) Wianda Pusponegoro menuturkan, pihaknya siap mendukung peningkatan pemanfaatan EBT nasional. Dalam jangka pendek, Pertamina bakal mengembangkan energi panas bumi dan biofuel.

"Untuk panas bumi, kami siapkan rencana pengembangan di Area Lahendong, Lumut Balai, Karaha, dan Ulubelu," ujar Wianda. Di sisi lain, lanjut Wianda, cadangan energi fosil nasional jenis minyak dan gas bumi diperkirakan segera habis. Cadangan minyak tinggal 3,6 miliar barel dan diprediksi habis dalam 13 tahun, sedangkan cadangan gas sebanyak 100,3 triliun kaki kubik dan akan habis dalam 34 tahun.

Berdasarkan definisi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, yang termasuk energi baru antara lain nuklir, hidrogen, gas alam dari batubara (coal bed methane), batubara cair (liquified coal), dan batubara hasil gasifikasi (gasified coal).

Sedangkan yang termasuk energi terbarukan di antaranya bioenergi (bioenergybiofuel), panas bumi (geothermalwind), serta aliran dan terjunan air (water fall and water flow). (ehs)

Persoalan KKKS Dominan Terkait Pemenuhan Komitmen Pasti

indoPetroNews.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkap beberapa kendala yang dihadapi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam pemenuhan komitmen pasti. Wakil Kepala SKK Migas, M.I Zikrullah mengatakan, banyaknya kendala yang dihadapi KKKS membuat pemenuhan komitmen pasti eksplorasi hingga penemuan hidrokarbon memerlukan kekuatan finansial yang besar, kerja keras, dan komitmen tinggi dari KKKS.

"Kami juga berharap, para stakeholder turut mendukung upaya-upaya dalam mendorong kegiatan eksplorasi hingga produksi," katanya usai menyerahkan penghargaan kepada 10 Perwakilan Kontraktor KKS yang di Kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu (27/5).  Diketahui, kendala pasti disebabkan karena persoalan internal KKKS (30 persen), regulasi (19 persen), ketersediaan alat dan operasional (18 persen), subsurface (18 persen), dan fiskal 15 persen.

SKK Migas berkomitmen siap membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi kontraktor, termasuk berupaya mempercepat rencana pengembangan lapangan (persetujuan plan of development/PoD). Sampai dengan Tahun 2015 ini, sebanyak 4 kontraktor KKS mendapat peringkat tertinggi kategori emas, 10 masuk kategori hijau, dan 33 di kategori biru.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 Kontraktor KKS mengalami peningkatan peringkat dibanding tahun 2014 lalu. Rinciannya, 2 kontraktor KKS naik peringkat ke kategori emas, 2 masuk kategori hijau, dan 6 di kategori biru. "Sudah sepantasnya kontraktor eksplorasi yang berkinerja baik mendapat apresiasi," kata Wakil Kepala SKK Migas.

Dia mengingatkan kepada kontraktor yang belum menjalankan dan memenuhi komitmennya untuk memperbaiki kinerja. Tercatat, sebanyak 21 kontraktor berada di zona merah muda, 15 masuk kategori merah, dan sebanyak 13 kontraktor di kategori hitam. "Kami tidak segan memberikan sanksi apabila kontraktor tidak sesuai komitmen," kata dia.

Salah satu langkahnya, lanjut Zikrullah adalah pengiklananan di media, terminasi otomatis, serta mekanisme performance deficiency notice (PDN). Mekanisme PDN ini akan berujung kepada rekomendasi SKK Migas kepada Menteri ESDM untuk terminasi wilayah kerja.

Diketahui, per 22 Mei 2015, jumlah wilayah kerja (WK) yang berada dalama pengawasan dan pengendalian SKK Migas mencapai 321 WK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 239 dalam tahap eksplorasi dan 82 tahap eksploitasi. (ehs)

SKK Migas Beri Penghargaan Kontraktor Eksplorasi

indoPetroNews.com – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memberikan penghargaan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) yang telah menunjukkan kinerja eksplorasi yang baik. Sampai dengan Tahun 2015 ini, sebanyak 4 kontraktor KKS mendapat peringkat tertinggi kategori emas, 10 masuk kategori hijau, dan 33 di kategori biru.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 Kontraktor KKS mengalami peningkatan peringkat dibanding tahun 2014 lalu. Rinciannya, 2 kontraktor KKS naik peringkat ke kategori emas, 2 masuk kategori hijau, dan 6 di kategori biru. “Sudah sepantasnya kontraktor eksplorasi yang berkinerja baik mendapat apresiasi,” kata Wakil Kepala SKK Migas, M.I Zikrullah usai menyerahkan penghargaan kepada 10 Perwakilan Kontraktor KKS yang di Kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu (27/5).

Menurut Zikrullah, banyaknya kendala yang dihadapi membuat pemenuhan komitmen pasti eksplorasi hingga penemuan hidrokarbon memerlukan kekuatan finansial yang besar, kerja keras, dan komitmen tinggi dari kontraktor KKS. Berdasarkan data SKK Migas, kendala yang dihadapi Kontraktor KKS dalam pemenuhan komitmen pasti disebabkan karena persoalan internal kontraktor KKS (30 persen), regulasi (19 persen), ketersediaan alat dan operasional (18 persen), subsurface (18 persen), dan fiskal 15 persen. SKK Migas siap membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi kontraktor, termasuk berupaya mempercepat rencana pengembangan lapangan (persetujuan plan of development/PoD). “Kami juga berharap, para stakeholder turut mendukung upaya-upaya dalam mendorong kegiatan eksplorasi hingga produksi,” katanya.

Dia mengingatkan kepada kontraktor yang belum menjalankan dan memenuhi komitmennya untuk memperbaiki kinerja. Tercatat, sebanyak 21 kontraktor berada di zona merah muda, 15 masuk kategori merah, dan sebanyak 13 kontraktor di kategori hitam.

“Kami tidak segan memberikan sanksi apabila kontraktor tidak sesuai komitmen,” kata dia. Salah satu langkahnya adalah pengiklananan di media, terminasi otomatis, serta mekanisme performance deficiency notice (PDN). Mekanisme PDN ini akan berujung kepada rekomendasi SKK Migas kepada Menteri ESDM untuk terminasi wilayah kerja.

Penilaian terhadap Kontraktor KKS Eksplorasi dilakukan kepada 96 Kontraktor KKS yang kontraknya sudah berjalan lebih dari tiga tahun. SKK Migas membuat peringkat ke dalam enam kategori warna, yaitu hitam, merah, merah muda, biru, hijau, dan emas. Kategori hitam diberikan untuk Kontraktor KKS yang kegiatan eksplorasinya hanya studi geologi dan geofisika dan belum melakukan kegiatan apapun di luar itu; kategori merah diberikan kepada Kontraktor KKS yang baru melaksanakan sebagian kecil komitmen pasti; kategori merah muda diberikan kepada Kontraktor KKS yang melaksanakan sebagian besar komitmen pasti. Sementara itu, kategori biru diberikan kepada Kontraktor KKS yang telah melaksanakan seluruh komitmen pasti; kategori hijau diberikan kepada Kontraktor KKS yang telah melaksanakan seluruh komitmen pasti dan secara teknis menemukan hidrokarbon (technical discovery); dan kategori emas diberikan kepada Kontraktor KKS yang telah melaksanakan seluruh komitmen pasti dan menemukan hidrokarbon yang ekonomis (economics discovery).

Per 22 Mei 2015, jumlah wilayah kerja (WK) yang berada dalama pengawasan dan pengendalian SKK Migas mencapai 321 WK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 239 dalam tahap eksplorasi dan 82 tahap eksploitasi.(*)


Pertamina Bantah Curang Isi Tabung Gas

indoPetroNews.com - Pihak PT. Pertamina (Persero) membantah kabar yang mengatakan bahwa dalam mengisi LPG, Pertamina melakukan kecurangan terhadap volume tabung gas. VP Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, mengatakan dalam pengemasan, kualitas dan kuantitas LPG sudah sesuai prosedur. Bahkan tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 31/M-DAG/PER/10/2011 untuk menjamin agar konsumen tidak dirugikan dan benar-benar mendapatkan LPG sesuai dengan isinya.

"Memang dalam kondisi penukaran tabung kosong masih ada kemungkinan elpiji yang tersisa. Namun secara teknis sisa elpiji tersebut dinilai sulit dikeluarkan tanpa menggunakan alat khusus. Sebelum diisi ulang harus kosong dahulu," ujar Wianda, di Jakarta, Rabu (27/5).

Sedangkan untuk alat timbang yang digunakan Pertamina, Wianda menegaskan, setiap tahunnya, ketepatan alat ukur selalu di chek oleh Dinas Metrologi.

Wianda juga membantah tudingan bahwa Pertamina melarang stasiun pengisian dan pengangkutan bahan bakar elpiji (SPPBE) untuk melakukan penimbangan ulang. "Pertamina memfasilitasi desain layout SPPBE dengan opsi penempatan jembatan timbang," katanya.

Sebelumnya, mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri, menuding Pertamina mengambil untung dari elpiji kosong yang nyatanya tidak benar-benar kosong. Selain itu, Faisal juga mencurigai setiap tabung elpiji, isinya tidak sepenuhnya sesuai dengan takaran yang tertulis. (ehs)
 

Ads Google

Majalah IndoPetro

Loading...

___________________________________

IndoPetroNews

Web Desain App Builder


Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login