IndoPetroNews
Headlines News :
IndoPetroNews

Translate by Google

indoPetro Edisi Maret-April 2014


Banjir Melanda Sedekah Solusinya


PetroInfo

PetroComodity

Pertamina Manjakan Warga Pemakai BBM Non Subsidi

indoPetroNews.com - PT Pertamina (Persero) kembali melakukan inovasi untuk mengajak masyarakat membiasakan memanfaatkan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. Kali ini, perusahaan plat merah itu meluncurkan program ‘Jalan Pertamax-ku bersama Cannavaro’ sebagai inspirasi dan apresiasi serta memberikan pengalaman berbeda, berkesan serta nilai lebih kepada pelanggan .

Program yang merupakan bagian dari program ‘Jalan Pertamax-ku’ tersebut digelar di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta, (17/4). Program tersebut mulai diperkenalkan pada awal tahun 2014 untuk lebih menjalin kedekatan emosional Pertamina dengan pengguna Pertamax atau dikenal dengan sebutan, Sobat Pertamax.
Waljianto, Commercial Fuel Retail Marketing Manager PT. Pertamina (Persero) kepada wartawan termasuk indoPetronews.com menyatakan, ‘Jalan Pertamax-ku bersama Cannavaro’ sengaja diusung bertepatan dengan tahun bola. Sebab, masyarakat Indonesia khususnya pengguna Pertamax Series umumnya merupakan penggila bola. 

Untuk itu, lanjutnya, kehadiran program ini bagian untuk menyebarkan virus-virus sepakbola dengan menjadikan legenda sepakbola asal Italia, Fabio Cannavaro yang akan menemani Sobat Pertamax series jalan ke Brasil dan Jakarta.

Menurutnya, program ’Jalan Pertamax-ku Bersama Cannavaro’ akan berlangsung mulai 19 April hingga 19 Juni 2014 mendatang. Program itu merupakan program undian yang terbuka bagi masyarakat pengguna bahan Pertamax. "Dimana setiap pembelian produk-produk Pertamax, Sobat Pertamax berkesempatan untuk mendapatkan hadiah Grand Prizeberupa jalan bareng bersama Pertamax Soccer Stars, Fabio Cannavaro, kapten tim Italia ketika meraih gelar juara Piala Dunia 2006 yang kini menjadi Duta Piala Dunia 2014 di Brasil," ungkapnya.

Untuk mengikuti program undian, Pertamina menerapkan ketentuan setiap pembelian Pertamax series minimal Rp 250.000 untuk kendaraan mobil (R4) dan Rp 25.000 untuk kendaraan motor (R2), pelanggan akan mendapatkan satu struk pembelian. Data pembelian tersebut dikirimkan via SMS bertarif normal ke 9899.

Penarikan undian akan dilakukan dalam 4 periode, yaitu periode I (8 Mei 2014), periode II (22 Mei 2014), periode III (5 Juni 2014) dan periode IV (19 Juni 2014). Pertamina telah menyiapkan beragam hadiah menarik berupa Grand Prize 10 pemenang jalan bersama Fabio Cannavaro di Brasil dan 10 pemenang jalan bersama Fabio Cannavaro di Jakarta.

“Sebagai produk yang berkualitas dan senantiasa menawarkan pengalaman yang berbeda kepada pelanggan melalui program-program promo yang menawan dan memberikan nilai lebih, Pertamax pun ingin membangun kedekatan emosional dengan Sobat Pertamax dengan memperkenalkan program ‘Jalan Pertamax-ku’. Bagi kami, Sobat Pertamax merupakan aset penting yang juga harus didengar aspirasinya agar kami dapat terus berkembang sesuai harapan untuk memberikan yang terbaik,”, papar Waljianto.(ris)

Paradigma Energi Mesti Digeser: Genjot Nilai Tambah Lewat Transformasi “Brainware dan Skill”

indoPetroNews,com - Paradigma pengelolaan sumber daya energi nasional mesti segera digeser, dari orientasi endapatkan devisa sebagai bagian sumber APBN menjadi orentasi penggerak pembangunan yang memberikan efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, orientasi kepentingan domestik harus ditingkatkan guna mendukung hilirisasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Demikian diungkapkan, Prof Tumiran, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2014-2019 saat dihubungi indoPetroNews.com.

Menurutnya, saat ini sudah waktunya meningkatkan hilirisasi dengan menaikan nilai tambah dengan transformasi “brainware dan skill” SDM Indonesia yang unggul. "Apabila transformasi “brainware dan skill” SDM Indonesia yang unggul tercapai, tentu akan dapat meningkatkan devisa dengan produk-produk unggulan atau secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan domestik terhadap negara-negara lain," terangnya.

Ia mencontohkan, Jepang, Korea dan Singapura adalah negara yang tidak memiliki sumber daya energi maupun mineral, namun dengan tranformasi “Brainware dan skill” SDM negara tersebut secara ekonomi dan teknologi telah menjadikan negaranya sebagai negara yang unggul di dunia. Pria yang berhasil mengambil gelar doktor pada 1996 di Saitama University, Jepang dengan beasiswa dari Pemerintah Jepang (Monbusho) , di bidang Production and Information Sciences ini berharapkan, pemerintah mendatang bisa mempercepat pembangunan infrastuktur energi terutama, listrik dan gas untuk mendukung hilirisasi industri, agar tercipta nilai tambah bagi industri-industri lain. 

"Dengan infrastruktur energi di dalam negeri yang kuat, akan tercipta pasar yang menampung sumber daya energi dan diikuti oleh terciptanya lapangan kerja baru, sehingga akan berdampak juga pada penguatan ekonomi nasional yang secara bertahap dapat mengatasi permasalahan ekonomi bangsa seperti pengangguran dan lainnya," papar Tumiran.

Ia menambahkan, untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah dalam membangun infrastruktur energi nasional. Hal itu bisa dilakukan dengan pengurangan subsidi BBM dan Listrik. Dana hasil pengurangan tersebut dialokasikan khusus untuk infrastruktur energi.(ris)

Pemerintah Dinilai Perlu Segera Menaikkan Harga BBM

indoPetroNews.com - Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai perlu segera dinaikkan. Soalnya, saat ini fiskal Indonesia sangat terbebani dengan subsidi BBM. "Untuk melakukan pengurangan subsidi (menaikkan harga,-red) BBM, memang bukan keputusan yang mudah untuk diambil. Tetapi bila keputusan itu dijelaskan secara transparan kepada rakyat tentang tujuan dan manfaat jangka panjang serta untuk apa dana pengurangan subsidi tersebut dimanfaatkan. Saya kira masyarakat akan percaya dan setuju dengan keputusan tersebut," ungkap Dr. Tumiran, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) saat dihubungi indoPetroNews.com, (7/4)

Ia menceritakan, sejarah perjuangan untuk mendirikan Republik Indonesia juga penuh pengorbanan harta maupun raga. Oleh karena itu, ungkap Tumiran, kini saatnya generasi sekarang berkorban menyiapkan generasi berikutnya agar memiliki daya saing yang unggul dalam kompetisi global.

Tumiran juga mengungkapkan, sejumlah langkah yang dapat diambil untuk mengurangi meningkatnya impor BBM, antara lain dilakukan percepatan pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) untuk sektor transportasi yang harus dipersiapkan matang dan diimplementasikan, percepat pemanfaatan gas untuk sektor transportasi, penataan transportasi massal berbasis energi listrik dan gas, pengurangan pembangkit PLN yang memakai BBM dengan konversi ke gas dan batubara. "Selain itu, harus ada penetapan harga BBM menuju keekonomian berkeadilan," terangnya.

Guna mendukung ketahanan dan kemandirian energi, lanjutnya, pemerintah juga harus segera membangun kilang, agar Indonesia dapat mengimpor crude oil langsung dari negara produsen dan diolah di kilang dalam negeri. "Pendanaannya dapat diperoleh dari penghematan dengan pengurangan subsidi itu," terangnya.

Di tempat berbeda, hal senada diungkapkan Direktur Departeman Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Solikin M Juhro. Pihaknya mengharapkan pemerintah tidak takut untuk menaikan harga BBM bersubsidi.

Menurutnya, reformasi anggaran memang harus dilakukan guna mempeluas ruang fiskal untuk peningkatan pembangunan. "Adapun sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti tekanan inflasi bukan hanya dikarenakan perubahan harga dari BBM yang diatur pemerintah, namun juga lonjakan suku bunga acuan atau BI rate bisa menjadi pemicu," paparnya.

Kendati begitu, terang dia, lewat koordinasi yang lebih baik di antara otoritas terkait dampak inflasi itu bisa diminimalisir. Sehingga, dengan koordinasi baik itu akan membuat dampak kenaikan harga BBM itu bisa ditekan.(*/ris)

Komitmen Konversi ke BBG, PLN Masi Was-was Pasokan Gas

indoPetroNews.com – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) komitmen melakukan konversi pada energi primernya. Ke depan pembangkit listrik akan menggunakan gas.

"Pembangkit listrik tenaga gas relatif mudah beradaptasi terhadap perubahan beban. Selain itu, dengan gas lebih murah dibanding BBM,” ungkap Josua Simanungkalit, Senior Manager PT PLN (Persero) kepada wartawan di Jakarta, (16/4).

Menurutnya, konversi gas untuk pembangkit listrik memiliki peranan penting. Soalnya, akan mampu mengurangi tingkat konsumsi terhadap BBM.

Hanya saja, ungkap Josua, pihaknya menyayangkan pasokan gas ke PLN yang sampai saat ini belum aman. Terlebih, pasokan gas akan semakin kritis pada periode jangka panjang sebab sumber gas dari sumur-sumur yang telah ada akan habis.

Menurutnya, untuk jangka pendek gas alam atau Liquified Natural Gas (LNG) akan dimanfaatkan sebagai base load. Sedangkan, untuk jangka panjang LNG akan dimanfaatkan sebagai load follower dan juga mendukung saat beban puncak.

Sebelumnya diberitakan indopetronews.com, Ketua Tim Energi Primer Serikat Pekerja PLN, Jumadis Abda menyatakan, PLN akan efisien bila pembangkit listrik dikonversi dari BBM ke BBG.

Ia menghitung, bila energi primer pembangkit listrik PLN dikonversi ke BBG akan bisa hemat sampai Rp60 triliun. Menurutnya, penghematan tersebut untuk kurun dua tahun.

Dengan begitu, terang Jumadis, harga jual listrik per Kwh bisa ditekan. Harga jual menggunakan minyak Rp 3.000 per kWh, namun kalau menggunakan gas Rp 600 per kWh. "Saat ini masyarakat membeli listrik Rp 700 per kWh karena dibantu subsidi pemerintah," terangnya.

Jumadis yakin, apabila konversi pada gas berlangsung lancar, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan subsidi meskipun tarif dasar listrik tak dinaikkan.(*/ris)

BBM Masih Sulit Jangkau Daerah Pelosok

indoPetroNews.com - Sekitar 12 Kabupaten atau Kota dinyatakan belum memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Minimnya infrastruktur, dianggap menjadi masalah utamanya sehingga banyak investor yang enggan berinvestasi dalam pembangunan SPBU.

“Ada 12 Kabupaten/Kota tidak punya pra sarana distribusi BBM,” kata Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya, di Jakarta (15/4).

Menurutnya, ada solusi yang patut ditawarkan kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten, misanya yang berada di Jawa ataupun Sumatera, itu harus menyediakan alokasi anggaran khusus untuk pembangunan sarana dan pra sarana penyaluran BBM.

Pasalnya, di matanya, dalam anggaran itu sebenarnya ada alokasi yang mesti diberikan untuk pembangunan seperti jalan, pelabuhan, jembatan, dan infrastruktur lainnya.

Lagi pula, pembangunan SPBU itu, kata Hanung, hanya menghabiskan sekitar Rp 8 miliar. Konsep pendiriannya pun bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak swasta ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau yang kini kita kenal dengan Kerja Sama Operasi (KSO).

Dan memang patut diakui, pola penyebaran BBM di Indonesia ini memang terbilang sulit. Pasalnya, letak geografisnya yang berupa kepulauan membuat pendistribusian BBM sulit untuk dilakukan hingga daerah-daerah pelosok.

Seperti diketahui, jika mengacu pada undang-undang nomor 22 tahun 2001, memang mensyaratkan bahwa semua aspek hulu dan hilir di sektor minyak dan gas bumi (migas) diserahkan kepada mekanisme pasar. Artinya, sektor hulu dan hilir migas menghendaki adanya liberalisasi. Akibatnya, perusahaan swasta akan marak dalam pembangunan sektor tersebut.

Namun, masalahnya, karena yang dikejar perusahaan swasta itu adalah profit, tentunya akan berimbas pada keengganan mereka untuk berinvestasi di daerah-daerah yang sangat sulit dijangkau. Sebab, berinvestasi di daerah-daerah seperti itu memang tidak menguntungkan mereka. 

Beda halnya jika mengacu pada undang-undang nomor 8 tahun 1971, tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara, di mana uu tersebut mensyaratkan pembangunan energi nasional bukan hanya untuk profit semata, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan pasokan energi nasional. Dengan begitu, daerah-daerah manapun di Indonesia, wajib mendapatkan pasokan energi dari perusahaan pertambangan migas negara: Pertamina. Umar Mukhtar

Berikut ini adalah Kabupaten atau Kota yang belum memiliki SPBU.

1. Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara.

3. Kabupaten Mamberamo Raya, Papua.

4. Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua.

5. Kabupaten Yalimo, Papua.

6. Kabupaten Puncak, Papua.

7. Kabupaten Nduga, Papua.

8. Kabupaten Dogiya, Papua.

9. Kabupaten Deiya, Papua.

10. Kabupaten Intan Jaya, Papua.

11. Kabupaten Tambraw, Papua Barat.

12. Kabupaten Pegunungan Arfat, Papua Barat.



2009-2013, 72.511 Sambungan Rumah Jargas Terbangun

indoPetroNews.com - Pemerintah mengklaim semakin serius melaksanakan pembangunan jaringan distribusi gas bumi (jargas) untuk rumah tangga. Pasalnya, sejak tahun 2009 hingga 2013 telah terbangun jargas sebanyak 72.511 sambungan rumah (SR). 

Dirjen Migas Kementerian ESDM, Edy hermantoro memaparkan, jargas sebanyak 72.511 SR itu tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua dan Sulawesi. "Pemerintah membangun 11.686 SR di tiga kota di Sumatera Selatan, 4.000 SR di Jambi, 5.254 SR di Jakarta, Bogor dan Tangerang," ungkap Edy yang dikutip pada situs resmi Kementerian ESDM, Rabu (16/4).

Ia menambahkan, sebanyak 11.547 SR dibangun di Jawa Timur yang tersebar di dua kota, 4.000 SR di Jawa tengah dan Jawa Barat sebanyak 20.628 SR yang tersebar di lima kota. "Untuk Kalimantan Timur, jargas dibangun di dua kota sebanyak 7. 326 SR, Sulawesi Selatan 4.172 SR dan Papua Barat sebanyak 3.898 SR," paparnya.

Pada tahun 2014 ini, ungkapnya, pemerintah berencana membangun jargas di Semarang, Bulungan, Sidoardjo, Lhokseumawe dan Bekasi. Pembangunan kegiatan fisik jargas ini sebagai stimulan untuk masyarakat memanfaatkan gas alam. Ia berharap, pemerintah dapat terus jalan melakukan pembangunan jargas sampai dapat berkembang.

Menurutnya, pembangunan jargas untuk rumah tangga merupakan salah satu upaya guna meningkatkan sumber daya lokal, demi mencapai ketahanan energi serta memberikan energi yang murah bagi masyarakat. 

"Pembangunan jargas dilakukan juga untuk mengurangi ketergantungan impor LPG yang jumlahnya cukup besar. Setiap tahunnya, kebutuhan LPG Indonesia mencapai 4,5 juga ton," paparnya. Ia menerangkan, adapun hasil produksi LPG dalam negeri setiap tahun mencapai 2,5 juta ton, sehingga hampir 50%-nya untuk menutupi kebutuhan LPG dilakukan impor.(*/ris)

KKKS Tak Bayar Rp 994,80 M, SKK Migas Ogah Dipojokkan

indoPetroNews.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menolak dipojokkan, terkait temuan 8 Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang tidak patuh terhadap ketentuan cost recovery dan perpajakan. Akibat ketidakpatuhan KKKS itu membuat penerimaan negara berkurang Rp 994,80 miliar pada 2011 dan 2012. 

Kepala Sub Bagian Komunikasi dan Protokol SKK Migas, Zudaldi Rafdi dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (15/4) memaparkan, SKK Migas tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam urusan perpajakan. Sebab, hal itu menjadi urusan antara wajib pajak (KKKS) dengan Kantor Pajak. "SKK Migas tidak ikut mengurusi perpajakan KKKS," terangnya.

Menurut Rafdi, seluruh ketentuan perpajakan masuk ke ranah Undang-Undang Pajak, termasuk pengaturan sanksi dan denda apabila terjadi kurang bayar dan mekanisme penyelesaian perselisihan pajak. 

SKK Migas tidak memiliki peran dan kewenangan dalam proses pajak. Meskipun sebagai lembaga negara, lanjutnya, SKK Migas mendukung sepenuhnya upaya Dirjen Pajak serta terus mendorong KKKS untuk senantiasi mematuhi kewajiban pajaknya.

Ia mengatakan, pada industri hulu migas dikenal mekanisme koreksi cost recovery yang akan diperhitungkan di tahun berikutnya. "Hal itu memungkinkan untuk dilakukan karena siklus kontrak hulu migas bukan satu tahun, tetapi puluhan tahun," terangnya. Ia menambahkan, mekanisme koreksi memungkinkan dilakukan selama masih dalam periode kontrak.

Sebelumnya banyak diberitakan, Ketua BPK RI, Hadi Poernomo menyatakan, penyebab utama terjadinya kekurangan penerimaan negara sebesar Rp 994,80 miliar pada 2011 dan 2012 akibat belum optimalnya SKK Migas dalam melaksanakan tugasnya, yakni dengan membiarkan negara kehilangaan penerimaan dalam jumlah besar.

Menurutnya, ketidakpatuhan KKKS itu berupa membebankan biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan pada cost recovery. Sehingga, kemudian mengurangi nilai bagi hasil produksi migas. Dengan begitu, lanjutnya, pembebanan biaya-biaya tersebut akan mengurangi nilai bagi hasil produksi migas yang berdampak pada pengurangan penerimaan negara. 

Selain itu, terangnya, adanya denda keterlambatan pembayaran pajak pertambahan nilai yang belum disetor oleh KKKS ke kas negara.(*/ris)
 

Majalah IndoPetro

Loading...

_____________________________________

IndoPetroNews

Air Asia Promo Heboh


Support : Web Master | Indo Cita | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login