IndoPetroNews

Headlines News :
INDOKARMED

Translate by Google

indoPetroNews


Web Desain App Builder


PetroInfo

PetroComodity

Nama-nama Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ESDM

indoPetroNews.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan hasil seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi madya,  berdasarkan  seleksi tahap assessment (wawancara) yang diselenggarakan pada  16 Maret hingga 21 Maret 2015.

Sejumlah nama-nama pelamar yang lolos seleksi ini kemudian akan diserahkan kepada Presiden Jokowi, untuk diusulkan serta mendapat restu. Bagi calon terpilih  kemudian baru disahkan untuk menjabat pada posisi masing-masing  sesuai tugas dan fungsinya.

Lima darim kelima belas nama-nama nantinya akan menduduki jabatan sebagai Dirjen Minyak dan Gas, Dirjen Kelistrikan, Dirjen Mineral & Batubara dan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dan terakhir adalah Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN).

Lampiran pengumuman seleksi terbuka dengan nomor 0009 Pm/72/SJN/2015 dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM pada tanggal 27 Maret 2015. Berikut  15 nama  yang dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM: (Ehs)

1. Agoes Triboesono
2. Andhika Prastawa
3. Arya Rezavidi
4. Bambang Gatot Ariyono
5. Edi Prasodjo
6. Faizul Ishom
7. I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja
8. Jarman
9. Jugi Prajogio
10. Montty Girianna
11. Muhamad Husen
12. Muhammad Said Didu
13. Rida Mulyana
14. Ronggo Kuncahyono
15. Satry Nugraha

Menteri ESDM Tidak akan Intervensi Persentase Pengelolaan Blok Mahakam

indoPetroNews.com - Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan bahwa tidak akan mengintervensi persentase pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur (Kaltim) antara PT Pertamina (Persero), Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation dan persentase untuk Pemerintah Daerah (Pemda).

"Kita kasih waktu dua minggu, mudah-mudahan selesai, kalau tidak ada kesepakatan dan mereka meminta Pemerintah maka itu keputusan mereka, namun jika tidak selesai juga maka kita tetap duduk lagi bersama, namun pemerintah tidak akan mengintervensi persentase kepemilikan di Blok Mahakam," ujarnya.

Sudirman mengatakan, diskusi pembahasan Blok Mahakam itu tidak boleh mengganggu psikologis dan kepentingan nasional serta pendapatan negara harus lebih besar dari sebelumnya, namun kedepannya akan diatur sebuah aturan mengenai pergantian operator migas memasuki masa transisi.

"Pertamina dan Total-Inpex bisa menyelesaikan masa transisi, jadwal dan tahapan transisi dan paska berakhir masa kontrak tahun 2018 nanti untuk operator Blok Mahakam, hingga persentase blok mahakam harus selesai, dan salah satu permen yang sedang digodok adalah tata cara pengakhiran kontrak, termasuk Pemda dapat hak partisipan interest," katanya.

Pertemuan pembahasan Blok Mahakam yang berlangsung sejak pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB pada Jumat, (27/03) itu juga dihadiri oleh Kepala SKK Migas Amin Sunaryadi, Presiden Direktur Inpex Corporation Shunichiro Sugaya, Presiden Total Asia Pacific Fabrice Civavire, Direktur Utama Pertamina Dwi Sucipto dan Direktur Hulu PT Pertamina Syamsu Alam. (Ehs)

Sudirman Said : Karyawan Total E&P Semua Masuk ke Pertamina

indoPetroNews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengatakan awal 2018 mendatang, tidak ada karyawan Total E&P Indonesie dan Inpex yang dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hal tersebut dikatakan Sudirman usai mengantarkan kick off meeting, antara PT. Pertamina dengan PT. Total E&P Indonesie dan Inpex di gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/3).

Sudirman juga menjelaskan, mulai dari sekarang PT. Pertamina (Persero) harus sudah mempersiapkan diri memasuki Blok Mahakam, mulai dari barang dan jasa, juga orang-orang yang akan dipekerjakan. Pasalnya Blok Mahakam merupakan blok terbesar di Kalimantan Timur.

"Bagaimana mentransfer orang, Pertamina harus mempersiapkannya. Karena human yang terampil itu harus dijaga. Dan Pertamina juga komit akan mengambil semua karyawan dan tidak ada yang di PHK," kata Sudirman.

Sudirman meminta kepada kedua belah pihak untuk lebih membicarakan bisnis to bisnis (B to B), sehingga dalam proses peralihan ini, yang beralih hanya saham, tidak dengan orang-orangnya Total E&P.
"Mereka (Karyawan Total dan Inpex) tidak mungkin pergi begitu saja. Kalau mereka alot, kita akan suruh duduk lagi," tegas Sudirman.

Sudirman menjelaskan dalam 2 minggu kedepan harus sudah ditemukan kesepakatan dan nantinya akan dijadikan keputusan final agar Pertamina dapat masuk ke dalam Blok Mahakam.

"Diskusi harus rasional dan tidak boleh dicampur dengan aspek lain seperti psikologi dan politik. Jadi harus transparan," tegas mantan Dirut PT Pindad.

Ditanya soal investasi awal, Sudirman menjelaskan pihak Pertamina sudah melakukan investasi awal. Dan dipastikan dalam rapat bersama pihak Total E&P Indonesie, kedua belah pihak mungkin bisa membentuk tim transisi dan membicarakan tahapan-tahapan transisi.

"Bisa saja mereka membentuk tim kemudian menyepakati tahapan-tahapan transisi itu seperti apa. Bisa juga saat ini Pertamina masuk sebagai minoriti, dan pada 2018 berubah menjadi operator penuh," ujarnya.

Sudirman juga menjelaskan bahwa harus ada masa transisi dalam mengelola Blok Mahakam. Hal itu demi kelangsungan produksi. "Saat ini kita sedang godok Permen soal aturan masa transisi. Dan saat ini sedang dikerjakan oleh Dirjen Migas," tutup Sudirman. (Ehs)

APPBBMI : PP Nomor 11 Bisa Akibatkan Harga BBM Rp. 25.000

indoPetroNews.com - Ketua Umum Asosiasi Penyalur Bahan Bakar Minyak Indonesia (APBBMI), Achmad Faisal, menilai jika Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku dari Kementerian Perhubungan pada tanggal 24 Februari 2015, menimbulkan harga BBM akan semakin tinggi.

Faisal merasa keberatan dengan terbitnya PP nomor 11 Tahun 2015 khususnya terkait Jenis dan tarif pada lampiran PP 11 tahun 2015 untuk halaman 90 butir 7g yang menetapkan pengawasan bongkar-muat dalam pengangkutan barang berbahaya (dikenakan) tarif sebesar Rp 25.000 per kilogram.

" Besar tarif pengawasan bongkar-muat pengangkutan barang berbahaya tersebut ternyata ditetapkan jauh lebih tinggi dari harga bbm non subsidi," tuturnya dalam keterangan pers yang diterima indoPetroNews.com pada Jumat siang, (27/03).

Menurutnya, Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan barang atau produk yang merupakan bahan pokok utama bagi kehidupan dan masyarakat luas, dan seharusnya pemerintah meninjau ulang penetapan BBM sebagai barang berbahaya yang wajib di kenakan tarif pengawasan bongkar muat pengangkutannya.

"Sebagai bahan bakar yang menyangkut hajat hidup dan kepentingan orang banyak , APBBMI berharap Pemerintah tidak mengenakan tarif pengawasan atas BBM dalam PP 11 tahun 2015 dan atau dalam ketentuan ketentuan lainnya," ujarnya.

Mengingat besaran tarif pengawasan bongkar muat pengangkutan barang berbahaya tersebut (khususnya terhadap BBM) sangat tinggi dan menjadi beban yang sangat tidak sanggup kami penuhi, maka untuk sementara, sampai ditetapkannya ketentuan yang bijak dan tidak memberatkan kami, kami tidak akan melaksanakan pengangkutan bbm dengan menggunakan jasa pelabuhan laut, di pelabuhan manapun juga.

"Agar tidak terjadinya masalah pasokan atau ketersediaan bbm non subsidi , maka kami berharap Pemerintah sesegera mungkin mengambil kebijakan yang tepat dan cepat agar angkutan dan pasokan bbm tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat luas," tulis Sekjen APBBMI Sofyano Zakaria.

Diketahui dengan diterbitkannya PP ini, menimbulkan polemik yang luar biasa di kalangan pelaku industri. (Ehs)

Sofyano : Pembelian LPG 3 Kg Lewat 'Kartu Sakti' Tidak Efektif

indoPetroNews.com - Kebijakan Pemerintah yang akan membatasi pembelian gas elpiji kemasan 3 Kilogram (Kg) dengan menggunakan Kartu Indonesia Sejahtera atau biasa disebut `Kartu Sakti` dinilai tidak efektif. Hal itu dikhawatirkan justru membuat masalah baru, terutama dalam hal pengawasan.

Pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria mengatakan, proses pemberian bantuan langsung pemerintah yang didistribusikan melalui `Kartu Sakti` saja saat ini bermasalah dan sering tidak tepat sasaran.

"Menggunakan Kartu Indonesia Sejahtera, selama Pemerintah mampu menghimpun data pengguna elpiji 3 kg itu tidak masalah. Tapi ingat, pengguna elpiji 3 kg itu mencapai angka 57 juta kepala keluarga. Kalau Pemerintah tidak mampu, ini akan timbul masalah," kata Sofyano dalam keterangan persnya, di Jakarta, Jumat (27/3).

Sofyano berpendapat, ketimbang Pemerintah direpotkan dengan permasalahan distribusi elpiji yang tidak tepat sasaran, Menurutnya lebih baik Pemerintah mengambil jalan aman yakni dengan menentukan besaran subsidi tetap bagi elpiji kemasan 3 kg.

"Pemerintah harus punya keberanian mengkoreksi harga saja. Koreksi harga, kasih batasan misalnya pemerintah hanya akan mensubsidi Rp2000/kg. Harganya disesuaikan dengan harga pasar. Tapi tetap ada subsidi," ujarnya.

Selain itu, kata Sofyano, pemerintah juga harus membuat regulasi yang jelas tentang siapa-siapa saja yang berhak membeli elpiji kemasan 3 kg tersebut. "Kalau ada peraturan bahwa yang boleh menggunakan elpiji 3 kg hanya orang miskin. Kalau orang kaya membeli, dijatuhkan sangsi. Kan selama ini gak ada larangan," katanya.

Seperti diketahui, sebelumnya Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang menyebut ada kebocoran besar terkait subsidi elpiji 3 kg. Dari total konsumsi 5,2 juta metrik ton (MT), yang digunakan masyarakat kelas bawah dan UKM hanya 1,9 juta MT. Sisanya, sebanyak 3,3 juta MT digunakan orang mampu.

Menurut Ahmad, konsumsi elpiji kemasan 3 kg melonjak seiring kenaikan harga elpiji 12 kg pada 1 Maret lalu. Kendati tidak menyebutkan seberapa besar lonjakan konsumsi, pihaknya memiliki langkah preventif mencegah hal itu, salah satunya dengan menggagas penggunaan kartu sakti dalam distribusi. (Ehs)

Kardaya : PP 11 Tahun 2015 Menyesatkan, Pemerintah harus Merivisi


indoPetroNews.com - Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan terkait Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku dari Kementerian Perhubungan dan baru dikeluarkan pemerintah sangat menyesatkan dan memberatkan rakyat karena memasukan BBM dalam kategori barang berbahaya.

Menurutnya, jika BBM dianggap berbahaya maka seharusnya pemerintah melarang penggunaan bahan bakar tersebut, dan justru membebani masyarakat karena mendorong kenaikan harga BBM yang disebabkan oleh pungutan tambahan.

"Ini bisa dikategorikan sebagai kebohongan publik dan hanya bisa memungut dana dari masyarakat, mestinya Menteri ESDM meminta pembatalan penerapan PP ini, khususnya untuk BBM, dan itulah fungsinya Sudirman Said," katanya, di Jakarta, Jumat, (27/03/2015).

Senada, Pengamat Kebijakan Energi dari Puskepi Sofyano Zakaria juga menyebutkan bahwa PP itu sebenarnya hanya berlaku untuk di sektor Perhubungan, artinya penertiban PP Perhub Nomor 11 Tahun 2015 diterbitkan sebagai pengganti PP nomor 6 Tahun 2009 (tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Perhubungan) sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 74 Tahun 2013 (tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahub 2009), namun menyoal tarif jenis pengawasan bongkar muat pengangkutan barang berbahaya semakin tidak jelas.

Sofyano menjelaskan, BBM yang dikategorikan dalam jenis barang berbahaya, menimbulkan  biaya pengawasan atas bongkar muat pengangkutan, dan justru biaya Pengawasan atas BBM itu ditetapkan sebesar Rp 25.000 perkilogram.

"Jika harga BBM jenis solar non subsidi itu dikonversi maka dari liter ke kilogram didapat harga bbm solar per-kilogram sekitar Rp 9.600, perkilogram, sementara tarif pengawasan yang dikenakan menurut PP 11 Tahun 2015 sebesar Rp 25.000 perkilogram, jadi ada biaya pengawasan yang sangat tinggi ketimbangan harga BBM tersebut," katanya.

Sofyano menjelaskan, jika BBM dinyatakan barang berbahaya dan biaya bongkar muat pengangkutan harus dikenakan tarif pengawasan sebesar Rp 25.000, perkilogram maka PP dari Kemenhub sangat tidak logis dan justru membuat harga BBM menjadi mahal.

"Harga BBM akan naik, ini tidak masuk akal, apakah dalam penyusunan PP ini tidak menjadi perhatian dari para penyusun draft dan kok bisa sampai dikeluarkan, tarif pengawasan bongkar muat pengangkutan barang berbahaya untuk BBM sangat berpotensi melumpuhkan kehidupan di negeri ini," ujarnya.

Menurutnya, harga BBM akan menjadi yang termahal di dunia karena harus dibebani dengan biaya tambahan berupa biaya pengawasan sebesar Rp 25.000 perkilogram.

"Pemerintah harus merevisi PP 11 Tahun 2015 dan menyatakan BBM dikecualikan dari kategori barang berbahaya, dan Presiden Jokowi harus mengeluarkan Perpres menunda pelaksanaan PP 11 tahun 2015 atau setidaknya Menhub mengeluarkan Permen mengkecualikan BBM dari jenis barang berbahaya yang dimaksud dalam PP 11 Tahun 2015," ujarnya.

Sementara, pengenaan tarif pengawasan terhadap BBM akan menimbulkan dampak luar biasa terhadap harga BBM dan juga berdampak pada perekonomian, dan menimbulkan sosial di masyarakat, khususnya BBM yang diangkut dengan menggunakan fasilitas pelabuhan laut.

"Kami meminta Menteri ESDM sebagai menteri yang memiliki kepentingan terhadap BBM harusnya berkoordinasi dengan Menhub dan Menko Perekonomian serta Menko Maritim untuk membahas PP 11 tahun 2015 itu, sebelum masyarakat mempermasalahkan aturan tersebut," tuturnya. (Ehs)

Galang Petisi Tuntaskan Blok Mahakam

indoPetroNews.com - Eksponen masyarakat sipil yang tergabung dalam Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat menuntut Pemerintah bersikap tegas dan segera memutuskan status Blok Mahakam.

Blok Migas di lepas pantai Kalimantan Timur harus tetap diproduksikan untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Kita menuntut pemerintah segera menerbitkan surat keputusan penyerahan 100% saham Blok Mahakam kepada Pertamina tanpa kewajiban mengikutsertakan Total dan Inpex,” kata Koordinator Petisi Mahakam untuk Rakyat, IRESS, Marwan Batubara, saat melakukan audiensi dan menyampaikan petisi Mahakam bersama beberapa akademisi dari berbagai perguruan tinggi, di kantor ESDM Jakarta, Jumat (27/3).

Selanjutnya, kata dia, Pemerintah untuk berperan aktif mengendalikan dan menjamin penyerahan 10% saham Pertamina di Blok Mahakam kepada Pemrov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara.

“Partisipasi kedua Pemda memiliki saham Blok Mahakam bersama Pertamina harus diwujudkan dalam sebuah konsorsium yang tidak melibatkan perusahaan swasta,” kata Marwan.

Bukan hanya itu, papar Marwan, pihaknya juga meminta pada Total, Inpex dan para antek pendukungnya, termasuk para oknum begal di seputar istana untuk tidak berulah dan melakukan intervensi pada pengambil kebijakan di negera ini.

“Mereka harus menghentikan segenap upaya mempengaruhi pemerintah dalam memutuskan penyerahan 100% Blok Mahakam kepada Pertamina,” jelas Marwan.

Petisi, menurut dia juga meminta pemerintah menertibkan dan “mengamankan” para oknum pejabat yang melakukan “akrobat pernyataan”, mencari-cari alasan dan menggiring opini publik untuk masih memberi kesempatan kepada asing memiliki saham Blok Mahakam. (Ehs)

Menteri ESDM Minta Mendag Mempertimbangkan Permen Tentang Letter of Credit

indoPetroNews.com - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, meminta kepada Menteri Perdagangan (Mendag), Rachmat Gobel untuk mempertimbangkan kembali Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 4 Tahun 2014 tentang ketentuan wajib menggunakan fasilitas transaksi internasional Letter of Credit (L/C) kepada para eksportir atau importir komoditas tertentu.

Komoditas yang dimaksud, minyak sawit (CPO & CPKO), mineral (termasuk timah), batu bara, serta minyak dan gas bumi (migas). Menurut Sudirman, ekspor Migas berbeda dengan ekspor komoditas lainnya. "Terhadap L/C kami tidak bereaksi, kita konsen jelaskan migas berbeda dengan komoditi lain. Kita pahami tujuannya emang jelas untuk devisa, tapi urusan migas berbeda," ungkap Sudirman pada wartawan di kantornya, Kamis (26/3).

Sudirman mengungkapkan, bahwa pengawasan dalam sektor migas kini sudah lebih ketat, bahkan pencatatan finansial ekspornya terdaftar di Bank Indonesia (BI). Selain itu, pembeli migas juga merupakan kontrak dalam jangka panjang. Para pelaku usaha dan eksportir migas pun menilai, kebijakan tersebut terlalu merepotkan. Terlebih lagi, saat perusahaan migas melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan pembeli migas besar.

Sebelumnya, dari berita yang berhasil dihimpun indoPetroNews.com, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Kebijakan Luar Negeri dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Arlinda Imbang Jaya mengatakan, pemberlakuan kewajiban L/C ini diterapkan guna meningkatkan tertib usaha dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor barang. Dengan demikian, akurasi perolehan devisa hasil ekspor khususnya ekspor Sumber Daya Alam dapat terjamin. (Ehs)

Pemerintah harus Miliki Patokan Harga BBM per Enam Bulan

indoPetroNews.com - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengungkapkan, seharusnya pemerintah memiliki patokan harga rata-rata minyak dunia per 6 bulan. Dengan demikian, harga BBM nantinya mengacu pada patokan harga tersebut yang diambil di kisaran tengah dari harga patokan tersebut.

Menurutnya, hal ini digunakan untuk mempermudah pemerintah dalam menentukan harga BBM selanjutnya. "Jadi, ini memang yang harus dihitung betul adalah bagaimana kemampuan pemerintah memproyeksi (kenaikan harga minyak dunia). Ini kan harus dihitung," ungkapnya di Jakarta, Kamis (26/3).

Enny mengatakan, pemerintah juga harus mengambil harga jual yang pas. "Pemerintah harus tahu betul rata-rata (minyak dunia) per 6 bulan berapa, nanti pemerintah ambil harga jualnya jangan pas, tapi di tengah-tengah. Misalnya dalam enam bulan rata-rata ini di USD50, nah ketika USD50 itu rata-rata harga jualnya misalnya Rp 6.800/USD. Jangan dipasin di situ, jadi harus di-range tengah," terang Enny.

Nantinya, lanjut Enny, upaya tersebut akan meringankan pekerjaan pemerintah untuk merevisi harga BBM per bulannya. "Ketika harga turun, pemerintah juga enggak harus menurunkan. Ketika harga naik sedikit, pemerintah enggak harus menaikkan. Jadi yang penting stabilitas harga BBM itu penting," ujarnya.

Pasalnya, pelepasan harga BBM kepada mekanisme pasar secara total akan menyebabkan masalah yang sangat krusial. Hal ini, tambah Enny, disebabkan masih adanya masalah rigiditas harga. (Ehs)

Data Pembelian Minyak Mentah Pertamina Harus Transparan

indoPetroNews.com - Tidak transparannya data mengenai pengadaan produk bahan bakar minyak (BBM) serta minyak mentah impor, membuat beberapa kalangan meminta agar PT. Pertamina (Persero) untuk lebih terbuka kepada masyarakat, dalam mempubikasikan data-data.

Pasalnya mayoritas minyak mentah sudah dibuat kontrak pembeliannya oleh manajemen Pertamina Energy Trading Limited (Petral) akhir tahun lalu, atau sebelum kewenangan pengadaan minyak impor dipindah ke divisi pengadaan minyak Pertamina, Integrated Supply Chain (ISC).

"Petral dari dulu selalu dijadikan tumbal oleh Direksi Pertamina karena ujung-ujungnya yang memutuskan pembelian minyak impor itu ISC Pertamina. Kalau benar-benar sudah melakukan transformasi, apa salahnya jika data maupun dokumen yang ada di buka," ujar Pengamat energi, Yusri Usman, di Jakarta, Kamis (26/3).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri, sebanyak 6 juta dari 9 juta barel minyak mentah per bulan yang akan diimpor ISC tahun ini telah diamankan Petral dengan tenor kontrak selama 6 bulan.

Berangkat dari hal tersebut, Yusri pun meminta pemerintah dan Direksi Pertamina yang baru segera melakukan audit ketat terhadap dokumen mengenai pengadaan minyak impor. (Ehs)
 

Ads Google

Majalah IndoPetro

Loading...

___________________________________

IndoPetroNews

ICON Indocitaconsultant


Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login