IndoPetroNews
Headlines News :
IndoPetroNews

Translate by Google

indoPetro Edisi Agustus 2014


Banjir Melanda Sedekah Solusinya


PetroInfo

PetroComodity

Penjualan Gas Murah ke Korsel Sulit Direvisi

indoPetroNews.com - Hingga kini Indonesia masih mengekspor gas bumi dengan harga murah. Seperti mengekspor gas ke Korea Selatan dengan harga US$ 4,1 per MMBTU hingga 2034. Parahnya, penjualan gas murah ke Korea Selatan itu akan sulit direvisi hingga kontrak berkahir. 

Pelaksana Tugas Harian Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Johanes Widjonarko kepada wartawan di Jakarta, (23/7) mengakui, harga gas yang diekspor ke Korea Selatan sulit untuk diperbaiki. Soalnya, tak ada klausul price review (pengkajian harga) tiap 4 tahun sekali seperti pada kontrak dengan Fujian, Tiongkok.

Kendati tak ada untuk pengkajian harga di kontrak penjualan gas ke Korea Selatan, Ia mengungkapkan, pemerintah akan tetap berusaha agar harga ekspor gas bisa dinaikkan.

Menurutnya, seandainya Korea Selatan tidak setuju kenaikan harga bisa-bisa saja. "Tapi upaya kita, dan kita meminta juga ada willing (keinginan) untuk itu. Kita terus dekatilah pihak Korea-nya, semoga tidak ada masalah," terangnya.

Hanya saja, Johanes mengakui, pihaknya tidak bisa menjanjikan kapan renegosiasi kontrak tersebut dapat tercapai. "Saya tidak bisa janjikan kapan selesai, karena nggak ada price review, kami berharap mereka tidak menolak permintaan pemerintah Indonesia. Karena harga gasnya hanya US$ 4,1 per MMBTU," terangnya.(*/ris)

Pertamina Didorong Perkuat Operasi Hulu Migas

indoPetroNews.com - Kompetensi inti (core competency) Pertamina dinilai masih kurang terbangun di sektor hulu minyak bumi dan gas (upstream). Untuk itu, perlu peningkatan kualitas kepemimpinan di bidang hulu Pertamina. Demikian diungkapkan, Darmawan Prasodjo dalam keterangan persnya kepada indoPetro, Rabu (23/7).

Tujuannya, ujar Darmawan, agar Pertamina tidak hanya menjadi penguasa di dalam negeri saja. Ia juga mengatakan, penggunaan teknologi masa lampau harus seluruhnya digantikan dengan teknologi termutakhir.
"Hal itu agar core competency Pertamina bisa terbangun baik," terang Darmawan menanggapi produksi minyak Pertamina EP, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Saat ini, rata-rata produksi Pertamina EP sekitar 115 ribu barel per hari dari target sebesar 128 ribu barel per hari pada 2014. 

Menurut Darmawan, negara perlu memberikan dukungan penuh terhadap badan usaha milik negara (BUMN), agar maju dan tidak hanya menguasai di tingkat domestik, namun bersaing di tingkat internasional.
Untuk itu, ungkapnya, diperlukan dukungan dari kepemimpinan nasional baik secara politik, kebijakan, capital, dan strategi agar Pertamina bisa menjadi perusahaan energi internasional.

Menurutnya, selama ini Pertamina memiliki akses terhadap sumur-sumur tua. "Apabila punya core competency, maka akan bisa merevitalisasi sumur-sumur yang sudah tua itu. Tapi nyatanya, saat ini recovery rig masih rendah," paparnya.

Selain itu, seperti diberitakan indoPetro sebelumnya, Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) mengakui produksi minyak pada semester I tahun 2014 masih di bawah target. Terbukti, PHE WMO hanya berhasil mencatat produksi minyak sebanyak 21.155 barel minyak per hari (BOPD/Barrels of Oil per Day). Angka produksi minyak itu dibawah target dari pemerintah untuk tahun 2014 yang mematok target 21.432 BOPD.

Hal itu diakui General manager PHE WMO, Boyke Pardede dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (21/7). Ia mengatakan, pada awal tahun 2014 aktivitas produksi migas PHE WMO banyak terganggu dengan cuaca buruk yang cukup panjang.(ris)

SKK Migas Jamin Alokasi Gas untuk Ferrostaal

indoPetroNews.com - Kendati Papua merupakan penghasil gas yang menjanjikan, namun bukan berarti kalangan masyarakat atau industri di Bumi Cendrawasih itu sudah terpasok gas dengan memadai.
Salah satunya, Ferrostaal Industrial Projects GmbH, perusahaan multinasional yang bergerak di bidang petrokimia ini teriak berharap kepastian alokasi gas untuk pengembangan komplek pabrik petrokimia di Teluk Bintuni, Papua Barat dengan nilai investasi sebesar US$8 miliar atau sekitar Rp 80 triliun.

Kondisi tersebut kini mendapat respon dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), guna menjamin pasokan gas untuk investasi petrokimia di Papua-Papua Barat.

"Saat ini tengah dipersiapkan pasokan gas dari proving up Train III Tangguh yang dioperasikan BP Tangguh untuk itu. Alokasi gas yang disiapkan juga cukup besar mencapai 200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD)," ungkap Pelaksana Tugas Harian (Plh) Kepala SKK Migas, Johanes Widjonarko saat ditemui wartawan di Jakarta, Rabu (23/7).

Hal yang menjadi kendala, lanjutnya, pembangunan pipa menuju lokasi atau lahan pabrik petrokimia yang membutuhkan gas itu.

Menurutnya, apabila nanti lahannya sudah siap akan dibuat action plan. "Pipanya harus seperti apa, diserahkan di mana, kan banyak hal. Itu baru bicara mengenai konstruksinya, nanti bicara lagi mengenai harga gasnya, itu dijalankan semua, kan semuanya sudah ada dalam POD (Plan Of Development)," paparnya.(*/ris)

Pemerintah Gencarkan Pencarian Gas Non Konvensional

indoPetroNews.com - Pemerintah berencana mengembangkan shale gas kedua. Saat ini pemerintah sudah siap melakukan penandatanganan kontrak kerja sama (KKS). Pengembangan migas non konvensional (mnk) ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan energi nasional.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Edy Hermantoro mengatakan, saat ini tinggal menunggu waktu untuk tanda tangan. "Prospek shale gas di Indonesia cukup bagus. Potensi shale gas Indonesia diperkirakan mencapai 574 TCF, lebih besar jika dibandingkan gas metana batu bara (CBM) yang mencapai 453,3 TCF dan gas konvensional sebesar 153 TCF," ungkap Edy yang dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, di Jakarta, (22/7).

Ia mengatakan, tujuan eksplorasi untuk menemukan cadangan baru. Nanti kalau sudah ketemu, lanjutnya, baru bisa dihitung berapa besar cadangannya. Shale gas Indonesia banyak ditemukan di Sumatra, Kalimantan, Jawa dan Papua. 

Pengembangan shale gas diatur dalam Permen ESDM No 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Non Konvensional. Shale gas adalah gas yang diperoleh dari serpihan batuan shale atau tempat terbentuknya gas bumi. 

Proses yang diperlukan untuk mengubah batuan shale menjadi gas membutuhkan waktu sekitar lima tahun. 
KKS shale gas pertama telah ditandatangani pada 15 Mei 2013 di Forum IPA ke 37. Wilayah kerja yang berlokasi di dekat Sumatera Utara tersebut dikelola PT Pertamina dan saat ini masih dalam tahap eksplorasi.
Terkait pengembangan shale gas ini, pemerintah menawarkan enam Wilayah Kerja shale gas melalui tender reguler dan penawaran langsung atau joint study pada 23 Mei 2014. Blok migas non konvensional yang ditawarkan melalui mekanisme tender reguler adalah MNK North Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, MNK Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, dan MNK Shinta, Provinsi Kalimantan Selatan.

Sedangkan tiga blok yang ditawarkan melalui penawaran langsung atau joint study adalah antara lain MNK Sakakemang, Provinsi Sumatera Selatan, MNK Palmerah, Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi, serta MNK Selat Panjang, Provinsi Riau.

Pengambilan dokumen penawaran untuk reguler tender mulai 23 Juni hingga 20 Oktober 2014. Sedangkan untuk penawaran langsung, pengambilan dokumen mulai 23 Juni hingga 6 Agustus 2014.(*/ris)

2014, Pemanfaatan EBT Baru Capai 8,9%

indoPetroNews.com - Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) akan berdampak positif di masa depan. Soalnya, pemanfaatan EBT akan membuat lingkungan yang makin lestari (green), minyak sawit semakin laku, lapangan kerja semakin terbuka. Selain itu, ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) akan berkurang. Terlebih, selama ini impor memberatkan keuangan negara.Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE), Rida Mulyana saat ditemui indoPetro di ruangan kerjanya, Kamis (17/7). 
 
Menurutnya, energi fosil yang tak bisa diperbaharui ke depan itu akan habis, sehingga, satu-satunya jalan untuk bisa mendapat ketahanan dan kemandirian energi adalah mengembangkan EBT. "Tidak ada cara lain, selain dengan pengembangan EBT untuk bisa mencapai ketahanan dan kemandirian di masa depan," terangnya. 

Ia juga mengatakan, sektor EBT itu melibatkan multi sektor, sehingga perlu kerjasama yang baik antara sektor untuk pengembangannya. Dengan begitu, lanjutnya, keberhasilan dalam pengembangan EBT akan memberi efek pada ketahanan dan kemandirian energi serta berkontribusi pada sejahterakan masyarakat luas secara lintas sektor.

Hanya saja, diakui Rida, saat ini pemanfaatan EBT di Indonesia baru 8,9%, sehingga dampaknya belum bisa terlalu dirasakan.(ris)

Produksi PHE WMO: Minyak di Bawah Target, Gas Lampaui Target

indoPetroNews.com - Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) mengakui produksi minyak pada semester I tahun 2014 masih di bawah target. Terbukti, PHE WMO hanya berhasil mencatat produksi minyak sebanyak 21.155 barel minyak per hari (BOPD/Barrels of Oil per Day). Angka produksi minyak itu dibawah target dari pemerintah untuk tahun 2014 dengan mematokangka 21.432 BOPD.

Demikian diungkapkan General manager PHE WMO, Boyke Pardede dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (21/7). Kendati begitu, Boyke menyatakan, produksi gas PHE WMO sebesar 118 juta kaki kubik per hari (MMSCFD/Million Standard Cubic Feet per Day) atau di atas target pemerintah untuk tahun 2014 yang mematok angka113 juta MMSCFD.

Ia mengatakan, pada awal tahun 2014 aktivitas produksi migas PHE WMO banyak terganggu dengan cuaca buruk yang cukup panjang. Boyke mengatakan, selama ini produksi minyak PHE diperoleh dari kegiatan pengeboran empat sumur pengembangan sebesar 1.450 BOPD seperti beroperasinya Temporary Production Facility (TPF) di lapangan PHE-38A yang meningkatkan produksi lapangan PHE-38A dari rata-rata 1.500 BOPD menjadi 4.700 BOPD, keberhasilan menahan laju penurunan alamiah kurang 5 persen per bulan, pekerjaan wellservice yang juga berhasil menambah produksi sebesar 380 BOPD, serta telah selesainya pekerjaan akuisisi 3D Broadband Seismik seluas 892 km2.

"Karena produksi minyak masih dibawah target yangditetapkan pemerintah untuk tahun 2014, kami berjanji akan terus menunjukkan komitmen untuk memenuhi target," terangnya.

Ia mengatakan, pada kuartal II tahun 2014 pihaknya yakin akan mampu menjaga momentum pertumbuhan produksi migas.Boyke menjelaskan, ada beberapa kegiatan besar yang dilaksanakan PHE WMO untuk mewujudkan target, diantaranya adalah rencana pemindahan existing pipa penyalur gas bawah air diameter 16 peninggalan Kodeco di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) ke sisi terluar sebelah timur dari APBS. Engineering, Procurement, Construction, Installation (EPCI) pekerjaan tersebut saat ini sedang berlangsung.
Selain menggenjot produksi, PHE WMO juga akan menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan kualitas lingkungan di area operasi, utamanya kebersihan sampah dan penghijauan. (*/ris)

Isu Mutasi Pejabat Secara Besar-besaran Melanda SKK Migas

indoPetroNews.com - Pasca M.I Zikrullah resmi menggantikan Lambok Hutauruk yang memasuki purna tugas sebagai Deputi Bisnis Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 3104K/73/MEM/2014. Kini, SKK Migas diterpa isu akan adanya pergantian pejabat baru secara besar-besaran.

Menanggapi kabar tersebut, Wakil Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan Sumber Daya Alam (LKA-ESDA), Abdul Choir di Jakarta, Senin (21/7) mengatakan, pergantian pimpinan SKK Migas itu perlu pertimbangan matang. Sebab, SKK Migas berperan penting dalam meningkatkan pendapatan negara.
Menurutnya, apabila tidak dipertimbangkan secara serius. "Hal ini akan menggangu struktur kinerja. Dan menimbulkan kerugian negara," ujar Abdul.

Abdul menjelaskan, pendapatan negara dari sektor migas kini mencapai sekitar Rp 320 triliun atau rata-rata pendapatan tersebut mengalir ke negara Rp 1 triliun per hari. "Karena itu, perlu mempertimbangan secara matang sebelum mengganti struktur jabatan kepemimpinan SKK Migas, agar program kerja di masa transisi ini dapat terjaga," ungkapnya.

Untuk itu, lanjutnya, pergantian pejabat publik pada posisi strategis harus dicermati bersama. "Jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, sehingga akan merugikan negara," terangnya.

Di sisi lain, Ridwan Darmawan, Wakil Ketua Indonesian Human Right Commite and Social Justice (IHCS) menyatakan, kementerian harus menyambut positif imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa jajaran kabinetnya tidak boleh mengambil langkah kebijakan strategis, seperti merombak struktur jabatan di SKK Migas karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Pergantian pejabat-pejabat dalam posisi strategis bagi hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam (SDA) dalam situasi sekarang dihindari hingga terbentuk pemerintahan baru," paparnya.

Menurutnya, serahkan saja pada pemerintahan baru nanti agar proses pembangunan sesuai visi dan misi serta program yang hendak dijalankan pemerintahan baru bisa berjalan dengan mulus. "Tujuannya untuk menjaga agar kepentingan hajat hidup orang banyak dan kesinambungan pengelolaan sumber daya alam yang harus tetap terjaga," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas SKK Migas, Handoyo Budi Santoso saat dikonfirmasi indoPetro menyatakan, belum mau menanggapi rumor mengenai rencana mutasi besar-besaran pejabat di SKK Migas. "Saya belum bisa menanggapi rumor," terang Handoyo.(*/ris)
 

Majalah IndoPetro

Loading...

_____________________________________

IndoPetroNews

Air Asia Promo Heboh


Support : Web Master | Indo Cita | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login