IndoPetroNews
Headlines News :
IndoPetroNews

Translate by Google

indoPetro Edisi Maret-April 2014


Banjir Melanda Sedekah Solusinya


PetroInfo

PetroComodity

Kepmen Baru Harga Patokan BBM TA 2014 Tak Punya Pengaruh

indoPetroNews.com - Pengamat BUMN Said Didu menyatakan Keputusan Menteri ESDM tentang harga patokan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Tertentu untuk PT Pertamina, itu tidak ada bedanya dengan aturan-aturan sebelumnya.

"Itu sama saja, yang sebelumnya juga memasukkan biaya distribusi dan marjin keuntungan ke dalam harga patokan BBM itu," kata dia kepada indoPetronews.com, Rabu (23/4).

Sebagaimana diketahui, Menteri ESDM Jero Wacik mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM  No 2187 K/12/MEM/2014 tentang Harga Patokan Jenis BBM Tertentu untuk PT Pertamina (Persero) Tahun Anggaran 2014.

Isinya, menjelaskan bahwa biaya distribusi dan margin digunakan sebagai dasar perhitungan harga patokan jenis BBM tertentu untuk PT Pertamina. Besaran biaya distribusi dan marginnya akan dimasukkan ke dalam APBN-P 2014, menggantikan apa yang sudah tertera pada APBN 2014.

Untuk BBM jenis premium dan biopremium, biaya distribusi dan marginnya adalah 3,32% MOPS + 484 per liter. Sedangkan untuk jenis BBM minyak tanah, biaya distribusi dan margin adalah 2,49% MOPS + 263 per liter.

Untuk jenis BBM minyak solar dan biosolar, biaya distribusi dan margin adalah 2,17% MOPS + 521 per liter. Selain itu, dalam hal realisasi volume penyediaan dan pendistribusian oleh PT Pertamina (Persero) untuk jenis bensin premium dan minyak solar berasal dari kilang dalam negeri, diberikan tambahan sebesar Rp 20 per liter.

Namun, anehnya, Kepmen itu sama saja dengan Kepmen sebelumnya. Pada 11 November 2013 lalu, Wacik mengeluarkan Kepmen ESDM No 3794 K/12/MEM/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri ESDM No 2046 K/12/MEM/2013 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Tertentu Untuk PT Pertamina (Persero) Tahun Anggaran 2013. Harga patokan BBM Jenis Tertentunya pun sama. Tak ada bedanya.

"Ya itulah, kita ini dibodohi sama yang seperti itu," ujar Said.


Untuk diketahui, dalam Kepmen baru tahun anggaran 2014, yang ditetapkan pada pertengahan April ini,  menyatakan harga patokan jenis BBM tertentu tahun anggaran 2014 dihitung berdasarkan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak (HIP-BBM) dan atau Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP-BBN) rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya, ditambah biaya distribusi dan margin. Umar Mukhtar

Pertamina Tambah Lagi Armada Laut Pengangkut Migas

indoPetroNews.com  - PT Pertamina (Persero) semakin agresif dalam memperkuat armada laut pengangkut minyak dan gas. Hal itu dibuktikan dengan aksi pesan kapal dari industri dalam dan luar negeri. Untuk dalam negeri perusahaan plat merah ini memesan armada laut dari galangan kapal PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia maupun luar negeri dari galangan kapal Hyundai Heavy Industries Co. Ltd, Ulsan, Korea Selatan.

Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/4), Direktur Pemasaran Niaga Pertamina, Hanung Budya memaparkan, saat ini akan ada tambahan enam unit kapal, sehingga armada kapal milik Pertamina akan menjadi 66 unit.

Menurutnya, saat ini armada kapal pengangkut minyak dan gas yang berstatus Pertamina mencapai 60 unit. "Dengan pengoperasian satu unit Very Large Gas Carrier (VLGC) bernama Pertamina Gas 2, maka jumlah armada menjadi 61 unit, hingga akhir tahun Pertamina akan mendapatkan tambahan lagi sebanyak lima unit kapal baru," ungkap Hanung saat peresmian kapal Pertamina Gas 2, di galangan kapal Hyundai Heavy Industries Co. Ltd, Ulsan, Korea Selatan.

Menurutnya, penambahan armada laut merupakan bagian dari strategi Pertamina dalam pengembangan usaha penguatan armada. Ia mengatakan, tahun ini akan ada tambahan kapal selain VLGC Pertamina Gas 2, yakni MT Gas Ambalat berukuran 5.000 Cubic Meter pengangkut LPG, MT Pagerungan dan MT Pangkalan Brandan berbobot 17.500 DWT, dan MT Gamsunoro berbobot 85.000 DWT.

Ia menjelaskan, Pertamina juga bekerjasama memajukan industri maritim dalam negeri dengan mengoptimalkan galangan kapal domestik memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. "Seperti MT Pagerungan dan MT Pangkalan Brandan yang merupakan dua kapal pertama dari galangan domestik yang memiliki bobot mati 17.500 LTDW," paparnya.

Tahun 2013-2014, ungkapnya, Pertamina menandatangani kontrak baru pembangunan kapal tanker minyak ukuran 17.500 LTDW sebanyak 7 unit yang dibangun di galangan kapal PT PAl Indonesia. Ketujuh unit tanker kategori general purpose tersebut direncanakan selesai dan memperkuat armada kapal pendistribusian minyak pada tahun 2015-2016.(*/ris)

BPH Migas Menjerit, Kewalahan Salurkan BBM Subsidi Sesuai Kuota

indoPetroNews.com - Pemerintah didorong realistis dalam menyediakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Soalnya, Indonesia bukan lagi produsen minyak mentah. Bahkan, saat ini sudah terlalu mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan. Hal itu diungkapkan, Andy Noorsaman Sommeng, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kepada wartawan di Jakarta, Selasa, (22/4).

Ia menyatakan, pihaknya telah lama mengusulkan pengurangan subsidi BBM. Selain itu, masyarakat juga agar beralih pada BBM non-subsidi. Menurutnya, sebenarnya pemerintah sudah lama memiliki peta jalan hingga subsidi dihapuskan. "Iya tak apa-apa tetap ada subsidi, namun harus tepat sasaran dan tepat volume.

Andy mengakui, saat ini pihaknya telah kewalahan mengawasi distribusi premium dan solar pada 2014 ini. Pasalnya, volume BBM subsidi ditetapkan 48 juta kiloliter sama dengan kuota 2013. "Sedangkan konsumsi masyarakat diprediksi meningkat," katanya.

Ia pun berharap, pemerintah menggenjot program bauran energi alternatif yang diikuti secara bertahap melepas harga BBM ke mekanisme pasar.

Sebelumnya, hal senada diungkapkan  Dr. Ir. Tumiran, M.Eng, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2009-2014 kepada  indoPetroNews.com. Ia menilai, saat ini fiskal Indonesia sangat terbebani dengan subsidi BBM. "Untuk itu pemerintah perlu segera melakukan pengurangan subsidi (menaikkan harga,-red) BBM," terangnya.

Ia yakin, apabila keputusan itu dijelaskan secara transparan kepada rakyat sekaligus tujuan dan manfaat jangka panjang, masyarakat akan percaya dan setuju dengan keputusan yang cukup berat tersebut.

Selain itu, Tumiran memaparkan, sejumlah langkah perlu diambil untuk mengurangi meningkatnya impor BBM, antara lain dilakukan percepatan pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) untuk sektor transportasi, percepat pemanfaatan gas untuk sektor transportasi, penataan transportasi massal berbasis energi listrik dan gas, pengurangan pembangkit PLN yang memakai BBM dengan konversi ke gas dan batubara.

Di tempat berbeda, Direktur Departeman Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Solikin M Juhro berharap pemerintah tidak ragu untuk menaikan harga BBM bersubsidi.

Ia menilai, reformasi anggaran memang harus dilakukan guna mempeluas ruang fiskal untuk peningkatan pembangunan. Dengan begitu, ia mengakui, akan ada tantangan yang harus dihadapi, seperti tekanan inflasi akibat perubahan harga BBM. Hanya saja, yakin Solikin, langkah koordinasi yang baik di antara otoritas terkait akan bisa meminimalisir inflasi.(*/ris)

Konversi LPG Belum Tuntas, Hemat Subsidi Rp 115,6 Triliun

indoPetroNews.com - Program konversi minyak tanah ke LPG (liquefied petroleum gas) di Indonesia ternyata belum tuntas. Terbukti, hingga saat ini wilayah Indonesia timur belum tersentuh program konversi tersebut. Daerah yang belum tersentuh itu antara lain  Papua, Ambon, beberapa daerah di Sulawesi, Sumbawa serta Nusa Tenggara Timur.

"Adalah keterbatasan infrastruktur di wilayah timur yang menjadi faktor utama program konversi tidak berjalan," papar Gigih Wahyu Hari Iryanto, Vice President Domestic Gas Pertamina kepada wartawan termasuk indoPetroNews.com di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, (21/4).

Menurutnya, pemerintah pada 2007 hingga 2013 menargetkan konversi minyak tanah ke Elpiji 3 kg mencapai 58 juta kepala keluarga (KK). Hanya saja, ujar Gigih, selama enam tahun itu baru menyentuh 55,3 juta unit, sehingga, ada yang belum terpenuhi yang mencapai 2,3 juta unit paket perdana konversi.

Saat ini, lanjutnya, Pertamina diberi tugas untuk meneruskan program konversi tersebut. Untuk itu, pada 2014 pihaknya akan mengedarkan lebih dari 2,3 juta unit paket perdana konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg.

“Untuk memenuhi sisanya itu akan 'digeber' pada 2014. Maka pada APBN-P 2014 kami menginginkan tambahan paket 800.000 unit untuk menyelesaikan,” ungkap Gigih.

Menurutnya, kawasan yang menjadi sasaran program konversi lanjutan pada 2014 ini, antara lain Sumbar, Bangka, Kalimantan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, ada sekitar 12 provinsi. "Tentu kita harapkan di daerah itu, minyak tanahnya bisa kering atau sudah tidak menggunakan minyak tanah lagi," katanya.

Gigih menyatakan, sesungguhnya pemerintah daerah (Pemda) bisa berinisiatif atau partisipasi aktif melakukan program konversi. "Program konversi yang dilakukan Pemda ini disebut konversi swadaya. Untuk konversi swadaya itu memang harus melalui persetujuan dari Kementerian ESDM," paparnya.

Pada 2015 ini, ia juga mengungkapkan, Pertamina akan membangun depot elpiji di Jayapura, Papua dengan kapasitas 2x2.500 metrik ton, guna memudahkan suplay terhadap kebutuhan gas di wilayah timur Indonesia. Di Sulawesi pun sudah tersedia depot elpiji berkapasitas 10.000 metrik ton. "Kita targetkan program nasional konversi elpiji 3 Kg sebanyak 58 juta Kepala Keluarga (KK) ini selesai tahun ini," paparnya.

Menurutnya, program konversi dari minyak tanah ke Elpiji 3 kilogram dari 2007 hingga Maret 2014 telah mampu menghemat subsidi bahan bakar sebesar Rp 115,6 triliun.

Gigih juga memaparkan, program konversi mulai dilakukan di tahun 2007. Program konversi ini dianggap penting karena banyak masyarakat yang menggunakan minyak tanah sebagai sumber energi rumah tangga, padahal pemerintah harus mensubsidi minyak tanah karena harga yang dijual di luar harga keekonomian.(ris)

Targetkan Hemat US$ 4 Miliar, Pemerintah Wajibkan Solar Dicampur BBN 10%

indoPetroNews.com - Pemerintah mendorong produksi crude plam oil (CPO) diserap kebutuhan dalam negeri. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral mencetuskan program baru, Program B10 yakni meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati dalam solar wajib 10% atau mandatori B10 (biodiesel 10%). Dengan demikian seluruh penggunaan solar di dalam negeri wajib dicampur bahan bakar nabati (BBN) 10% dari CPO.

Dadan Kusdiana, selaku Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menyatakan, pada tahun ini penyerapan biodiesel ditargetkan mencapai 4 juta kilo liter (KL). "Target tersebut lebih tinggi dibandingkan 2013 yang terserap sebanyak 1,07 juta KL," ungkap Dadan kepada wartawan di Jakarta, Senin, (21/4)

Ia menambahkan, sampai kuartal I di 2014 realisasi biodiesel yang terserap mencapai 350.000 KL. Menurutnya, hal itu sudah bisa menghemat devisa negara sebesar US$ 237 juta.

Sementara itu, Direktur Jenderal EBTKE, Rida Mulyana mengatakan, program B10 bukan merupakan kebijakan dadakan akibat kampanye negatif dari banyak negara terhadap CPO Indonesia. Menurutnya, program tersebut sudah ada sebelumnya, saat ini persentase BBN ditingkatkan menjadi 10%.

"Bahkan akan terus ditingkatkan hingga 20%. Kita targetkan penghematan devisa dari program B10 mencapai US$ 4 miliar," harapnya. Ia menambahkan, devisa akan didapat sebab impor solar dapat dikurangi 10%.

Di sisi lain, Pengamat Ekonomi dan Energi, Darmawan Prasodjo menilai, saat ini sudah diperlukan lembaga khusus yang memegang atau mengintervensi penyediaan biodiesel. Ia mengatakan, penyediaan itu tidak hanya pada biodiesel, namun juga untuk Energi Baru Terbarukan (EBT) lainnya.

Menurutnya, CPO terpangruh dengan harga global, sehingga ada cost yang siap ditanggung produsen CPO. Apabila, lanjutnya, dipegang Pertamina otomatis hitung-hitungannya tidak boleh rugi.

Dengan begitu, Darmawan menilai, bukan hal ideal jika BUMN seperti Pertamina mendapat tugas untuk penyediaan biodiesel bagi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Soalnya, BUMN terikat kewajiban untuk setor dividen ke APBN, sehingga otomatis program mandotori akan tak maksimal.(*/ris)

Siap Terima Dua Kapal, Pertamina Perkuat Armada Distribusi Laut

indoPetroNews.com - Pertamina terus memperkuat armada lautnya untuk distribusi minyak. Terbukti, perusahaan plat merah itu akan menerima dua kapal tanker dari PT PAL Indonesia dalam waktu dekat. Kedua kapal tanker itu yakni, MT Pagerungan dan MT Pangkalan Brandan.

Ali Mundakir, selaku Vice President Corporate Communication Pertamina menyatakan, Pertamina memang berkomitmen untuk meningkatkan kemitraan dengan industri maritim dalam negeri. "Sejak 2005, Pertamina telah memesan 11 kapal di dalam negeri dengan ukuran 3.500 DWT dan 6.500 DWT. Dalam waktu dekat akan dilakukan serah terima kapal baru yang dibangun di galangan dalam negeri, saat ini sudah memasuki tahap akhir konstruksi yaitu MT Pagerungan dan MT Pangkalan Brandan. Kedua kapal tanker tersebut dibangun oleh PT PAL Indonesia," ungkap Ali dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/4).

Ia mengatakan, langkah itu merupakan komitmen Pertamina untuk lebih memberdayakan industri maritim dalam negeri. Ali mengatakan, dua kapal tanker tersebut merupakan kapal pertama dari galangan domestik yang memiliki bobot mati 17.500 LTDW.

Menurutnya, Pertamina melalui rencana jangka panjang melakukan penguatan armada dengan mengedepankan kerja sama dengan mitra nasional. Pertamina memang bertekad untuk terus maju bersama industri lain di Indonesia.

Pada 2013-2014 Pertamina telah menandatangani kontrak baru pembangunan kapal tanker minyak ukuran 17.500 LTDW sebanyak 7 unit yang dibangun di galangan kapal di dalam negeri. Ketujuh unit tanker kategori general purpose tersebut direncanakan selesai dan memperkuat armada kapal pendistribusian minyak pada 2015-2016.

Selain itu, lanjutnya, Pertamina secara konsisten menjaga kepatuhan terhadap azas cabotage. Langkah tersebut sejalan dengan semangat untuk memberdayakan bisnis maritim dalam negeri untuk kepemilikan kapal, penggunaan bendera Indonesia dan pemberdayaan awak kapal berkebangsaan Indonesia.(*/ris)

Konversi BBM ke BBG, Dipertanyakan DPP Organda

indoPetroNews.com  - Keseriusan pemerintah untuk program konversi dari bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar Gas (BBG) kembali dipertanyakan. Kali ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Angkutan Darat (Organda) yang mempertanyakan.

Eka Sari Lorena, selaku Ketua DPP Organda menyatakan, program konversi merupakan pekerjaan untuk menekan penggunaan BBM bersubsidi.

"Program itu merupakan program yang harus didukung semua pihak," terang Eka kepada wartawan di jakarta, (19/4).

Hanya saja, lanjutnya, konversi bahan bakar di Indonesia masih belum cukup matang. Sehingga, apa saja yang dilakukan pemerintah. Ia menjelaskan, untuk mengisi BBG selalu sulit. "Katanya dalam tiga tahun mau dibangun per area, tapi buktinya mana," ujarnya mempertanyakan.

Menurutnya, saat ini infrastruktur dan regulasi mengenai BBG masih belum mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah.

Ia berharap, pemerintah bisa semakin serius menciptakan infrastuktur dan regulasi dalam konversi BBM ke BBG ini.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo mengakui, ketidaksanggupan pemerintah menyediakan infrastruktur gas dan stasion pengisian bahan bakar gas (SPBG) melalui anggaran negara, lantaran biaya investasinya yang lumayan besar.

"Meskipun dalam konteks menjalankan program konversi BBM ke BBG," ungkap Susilo kepada wartawan. Ia menambahkan, ada sejumlah sarana dan prasarana infrastruktur yang dibangun pemerintah, namun tidak mungkin bisa nambah. "Karena itu, kita butuh investor atau sektor swasta turut berpartisipasi," katanya.

Ia pun berharap kepada sektor swasta dan juga Himpunan Wiraswasta dan Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) untuk dapat merealisasikan sarana dan prasarana SPBG.

Dengan adanya penambahan SPBG yang dibangun Hiswana Migas, lanjutnya, diharapkan konversi BBM ke BBG bisa cepat berjalan.(*/ris)
 

Majalah IndoPetro

Loading...

_____________________________________

IndoPetroNews

Air Asia Promo Heboh


Support : Web Master | Indo Cita | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login