IndoPetroNews

Headlines News :
IndoPetroNews

Translate by Google

indoPetro Edisi Agustus 2014


Web Desain App Builder


PetroInfo

PetroComodity

Indonesia akan Hapus Impor Premium dan Menggenjot Produksi Pertamax

indoPetroNews.com – Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Minggu (21/12) memberikan rekomendasi penting, di antaranya menghapus impor Premium (Ron88) yang selama ini disinyalir sebagai sumber transaksi para mafia minyak yang memblending RON92 ke dalam Kiilang Minyak Pertamina dengan campuran naftan hingga menjadi produk Premium.

Selama ini, menurut Faisal, Basri, selaku Ketua Tim, sebagian besar kilang BBM di dalam negeri dikatakan hanya dapat memproduksi bensin Premium (Ron88), Minyak Solar (kandungan sulfur 0,35%), dan Minyak Tanah. Subsidi harga pun diberikan untuk BBM jenis tersebut. Sehingga, lanjut Faisal, penentuan Harga Patokan untuk menghitung subsidi mengacu pada BBM jenis tersebut. Mengingat kata Dia, di Bursa Singapura tidak tersedia kutipan harga untuk BBM jenis Bensin Premium (RON88) dan Minyak Solar (kandungan sulfur 0,35%), HIP (Harga Indeks Pasar) untuk kedua jenis BBM tersebut dihitung berdasarkan harga MOPS untuk jenis BBM yang spesifikasinya paling mendekati.

Kepada sejumlah media, Faisal juga mengungkapkan, Indonesia adalah pembeli tunggal bensi Ron88, dengan volume pembelian yang jauh lebih besar dibandingkan transaksi Mogas92 di kawasan Asia Tenggara. Namun Indonesia tidak memiliki kekuatan dalam pembentukan harga MOPS untuk Mogas92 yang menjadi benchmark harga bensin Ron88 alias Premium, yang biasa dikonsumsi,” katanya.

Oleh karena itu, Tim nya merekomendasikan sejumlah hal, di antaranya:1).Menghentikan impor RON 88 dan Gasoil 0,35% sulfur dan menggantikannya masing-masing dengan impor Mogas92 dan Gasoil 0,25% sulfur; 2).Produksi minyak solar oleh kilang di dalam negeri ditingkatkan kualitasnya sehingga setara dengan Gasoil 0,25% sulfur;3).Mengalihkan produksi kilang domestik dari bensin RON 88 menjadi bensin RON92 (Pertamax).

Dengan demikian, jelas Faisal, maka Formula perhitungan harga patokan menjadi lebih sederhana, yakni:

–Harga MOPSMogas 92 + α untuk bensin dengan RON92, dan
–Harga MOPS Gasoil 0,25% sulfur + α untuk miyak solar. 

Sehingga katanya lagi, benchmark yang digunakan dalam menghitung HIP menjadi lebih sesuai dengan dinamika pasar;

Faisal menjanjikan, dalam jangka pendek, impor Mogas92 akan meningkat namun disertai penurunan impor RON88. "Dampak keseluruhannya, terutama dalam jangka panjang, diperkirakan bakal positif. Peningkatan produksi RON 92 bisa dilakukan dengan menambahkan MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) pada Pertamax Off untuk mengurangi kadar aromatic yang dihasilkan oleh kilang-kilang minyak Pertamina saat ini," katanya.

Sementara itu, Agung Wicaksono, anggota Tim Reformasi dalam akun Facebooknya  yang dikutip, Senin (22/12) mengatakan, Ron88 alias Premium, adalah suatu produk yang selama bertahun-tahun dipertahankan padahal tidak ada lagi negara yang menggunakannya di Asia Pasifik. Akibatnya, harganya di pasaran tidak transparan, pemasoknya rawan dikendalikan kartel dan penyuap kekuasaan, terlebih lagi bahwa produk RON92 yang sudah bagus kualitasnya malah di-blending agar turun kualitas menjadi RON88 ini.

Menurut mantan anggota UKP4 era SBY ini, selama ini juga selalu disuarakan bahwa kilang milik Pertamina hanya mampu memproduksi RON88 sehingga Premium hanya bisa diproduksi pada tingkatan oktan tersebut. Padahal ternyata dengan upaya lebih keras dengan menambahkan MTBE, naphta yang dihasilkan Pertamina dan diolah/blending menjadi Pertamax Off (yang masih beraroma keras), ternyata dapat menjadi RON92 alias Pertamax juga.

Menurut Dia, negara ini masih akan harus mengimpor RON92 selama kilang baru belum terbangun atau kilang existing belum dilipatgandakan kapasitasnya. Namun impor RON88 yang selama ini jadi sumber keuntungan kartel/mafia akan turun dan bahkan hilang. Sedangkan pemasok impor RON92 sangat luas di pasaran sehingga tak ada kartel/mafia yang bisa mengendalikan.

Dan pada akhirnya, tutup Agung,  konsumen Indonesia akan menikmati bahan bakar yang lebih berkualitas, bersih dan ramah lingkungan, dengan usulan besaran subsidi tetap yang lebih terkendali.

Seperti diketahui, selama ini produksi Perrtamax untuk kilang Pertamina relatif kecil, sekitar 1,5 juta barel per hari, sementara Premium mencapai angka 12 juta barel per hari. Sehingga sebagian besar kekurangan dari dua jenis bahan bakar yang banyak dikonsumsi transportasi di Indonesia itu harus diselesaikan dengan impor. Ksr




Sumut Krisis Gas, Berikut Rekomendasi yang Perlu Dilakukan Pemerintah

indoPetroNews.com - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumatera Utara (Sumut) mengatakan, krisis gas di wilayah tersebut sudah menjadi isu nasional, namun hingga kini belum ada penyelesaian yang kongkrit. Para anggota Kadin sebagai pelaku bisnis dan masyarakat umum di Sumatera Utara telah menjadi korban krisis yang telah berlangsung selama beberapa tahun belakangan ini.

Pernyataan itu terungkap pada acara Focus Group Discussion (FGD), yang digagas Energy Nusantara dan dihadiri sekitar 80 praktisi migas, terdiri dari instansi, asosiasi, perusahaan, akademisi di Jakarta dan Medan, dengan beberapa peserta lain yang datang dari Batam, Bandung dan Yogyakarta.

Wakil Ketua Umum Energi dan Mineral Kadin Sumut Tohar Suhartono menyatakan, pihaknya sudah mengirim surat sebanyak 10 kali ke Kementerian ESDM tapi tidak ditanggapi secara serius. “Kami sudah capek kirim surat, tapi tak ada tanggapan,” kata Tohar di acara FGD yang mengusung tema “Sinergi BUMN dan Peran Pemerintah dalam Menyelesaikan Krisis Gas Bumi di Wilayah Sumatera Utara,” Kamis (18/12).

Tohar mendesak agar gas tidak lagi diekspor namun digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dia juga meminta agar kontrak gas antara PGN dengan Pertamina yang saat ini tinggal 5-6 mmscfd dan akan selesai pada Maret 2015 tidak diputus. Ke depan, kata Tohar, perlu disusun strategi ketahanan energi Sumut dan mengurangi ketergantungan pada pipa gas Arun-Belawan. “Harus ada political will dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. koordinasi yang baik antara PGN, BPH Migas, Pertamina, Dirjen Migas, SKK Migas, Kadin, dan DEN penting untuk meminimalisasi kendala pasikan gas,” paparnya.


PGN-Pertamina Agar Bersatu

Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Sumatera Edi Salim menyarankan agar dua BUMN yakni PGN dan Pertamina bersatu demi mengatasi pasokan gas di Sumut. “Pemprov akan mendukung dengan mengusahakan gas mudah dan murah. Kebutuhan gas di Sumut mencapai 39,51 mmscfd tetapi yang tersedia hanya 6 mmscfd,” ujar Edi.

Sedangkan Kepala Sub Bagian Komunikasi dan Protokol SKK Migas Zudaldy Rafdi menegaskan bahwa harga gas harus memperhatikan keekonomian pasar. “Formula harga gas berbeda-beda antara di hulu dengan harga LNG,” ucap Zudaldy.

Sedangkan Kepala Divisi Gas dan BBM PT PLN Suryadi Mardjoeki menyatakan, persoalan di Sumut adalah gas yang tidak tersedia. Justru yang tersedia adalah LNG namun harganya cukup tinggi. “Persoalannya, apakah industri mampu membeli dengan harga di atas US$ 16 per mmbtu?” kata Suryadi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, dari hasil FGD diperoleh beberapa kesimpulan yang diharapkan bisa menjadi acuan pemerintah dalam mengambil keputusan mengingat krisis gas di Sumut sudah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan, di antaranya: 1). Regulasi mengenai alokasi penyediaan gas Sumut agar lebih fleksibel; 2).Kontrak gas saat ini yang akan segera berakhir antara PGN dengan Pertamina EP segera diperpanjang demi menjamin ketersediaan gas yang sudah berjalan selama ini; 3). Sinergi BUMN perlu lebih ditingkatkan supaya pengaliran gas dari Arun Belawan segera terwujud; 4). Harga gas harus tetap mempertimbangkan kemampuan daya beli dan daya saing dari end user; 5). Pemerintah segera mengambil langkah yang diperlukan, secara regulasi maupun kebijakan dan berkoordinasi dengan pihak instansi terkait maupun pelaku usaha BUMN, pendistribusian dan penyedia gas; 6). Harga gas  ditentukan dari mata rantai bisnis gas atau “value chain”, sehingga peran pemerintah diperlukan untuk mengatur sesuai dengan kemampuan end user; dan 7).Pemerintah harus melakukan kontrol terhadap harga gas mulai dari sumber-LNG-regasifikasi-transmisi-distribusi-end user.Ksr

PLT MG diTanjung Jabung Barat Mulai Dialiri Gas

indoPetroNews.com - Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan mulai mengalirkan gas sebesar 0,01 juta kaki kubik per hari untuk start up pembangkit listrik tenaga mesin dan gas (PLTMG) di Desa Purwodadi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, pada Rabu (17/12) malam. Demikian dikatakan Rudianto Rimbono, Kepala Bagian Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kepada sejumlah media, Jumat (19/12).

Secara bertahap, kata Rudianto, pasokan gas tersebut akan meningkat hingga maksimal lima juta kaki kubik per hari. Gas menghasilkan delapan megawatt untuk memasok beberapa daerah di Tanjung Jabung Barat yang sebelumnya tidak teraliri listrik. Pasokan gas tersebut sebagai tindaklanjut revisi surat penunjukan penjual gas bumi (seller appointment letter/SAL) untuk JOB Pertamina Talisman Jambi Merang yang ditandatangani Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi pada Kamis, 27 November 2014. 

Berdasarkan revisi surat tersebut. JOB Jambi Merang menandatangani perjanjian jual beli gas bumi dengan PDPDE Sumatera Selatan. Revisi SAL dipilih karena merupakan opsi tercepat untuk mengalirkan gas ke PLTG Purwodadi mengingat kondisi kritis kelistrikan di daerah tersebut. Langkah ini sesuai berkomitmen pemerintah untuk memprioritaskan pasokan gas untuk domestik, khususnya untuk kelistrikan. 

Seperti diketahui Pemerintah Kebupaten Tanjung Jabung Barat, sebagian besar wilayahnya belum mendapat listrik. Elektrifikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya 42 persen. Empat kecamatan belum teraliri listrik sama sekali, yaitu Tebing Tinggi, Renah Mendalo, Seberang Kota, dan Kuala Betara. PLTG Purwodadi diproyeksikan memasok kebutuhan listrik masyarakat di Tebing Tinggi, Tungkal Ulu, Batang Asam, Merlung, Renah Mendalo, dan Muara Papalik.

Kondisi ini sempat membuat warga di enam kecamatan di Tanjung Jabung Barat menggeruduk kantor SKK Migas di Jambi akhir November 2014 lalu.Mereka menilai  perwakilan SKK Jambi tersebut lambat dan harus menunggu keputusan pusat.Ksr


Tim Mafia Migas Rekomendasikan Tahun Depan Indonesia Pakai Pertamax

indoPetroNews.com - Tahun depan dipastikan Indonesia tidak akan lagi mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Ron 88 atau Premium dari Singapore. Hal tersebut dikatakan salah satu anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, Djoko Siswanto.

Menurutnya selama ini kita ketergantungan BBM dengan kadar Ron 88 dari negara Singa tersebut. Meskipun negara manapun mendapatkan impor BBM dengan kadar Ron 92 atau setara dengan Pertamax.

"Kita akan rekomendasikan kepada pemerintah untuk tidak lagi impor Ron 88. Hal ini agar kita lebih gampang, sehingga tidak nyampur-nyampur," katanya, di Kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Kamis (18/12).

Djoko Siswanto mengungkapkan, dengan mengimpor BBM kadar ron 92 atau sekelas Pertamax akan memudahkan pengadaan BBM. Hal itu karena tidak perlu lagi melakukan perubahan Ron yang dilakukan di Singapura.

Sebelumnya Ketua Tim Reformasi, Faisal Basri mengatakan anak usaha PT Pertamina (Persero) yaitu Pertamina Energy Trading Limited (Petral) ternyata berperan sebagai trading company.

Lebih lanjut Faisal mengatakan, Petral menyewa blending facility di Singapura. Petral melakukan blending minyak RON 92 menjadi RON 88. "Saya juga baru tahu itu. Jadi, peranan dia sebagai traders," imbuh Faisal.

Faisal menyebut ada kesalahpahaman di publik selama ini mengenai Petral. Selama ini, Petral disebut sebagai sarang mafia migas. Dia mengakui, ternyata Petral juga bertindak sebagai trading agent sebagaimana anak usaha national oil company (NOC) negara lain.

"Membeli dari satu NOC, lalu menjual ke NOC lain di luar Pertamina. Kita juga enggak tahu selama ini (kenyataannya seperti itu)," pungkas Faisal. (Epan Hasyim Siregar)

Rupiah Anjlok, Laporan Keuangan PGN Terganggu

indoPetronews.com - Melemahnya Rupiah hingga di angka Rp. 12.700, memberikan dampak yang signifikan pada laporan keuangan PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.

Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk Hendi Priyo Santoso mengatakan, komponen pendapatan yang berbasis rupiah menjadi menurun. Hal tersebut disebabkan oleh laporan keuangan PGN yang selama ini tersusun berdasarkan dolar Amerika Serikat.

Kendati demikian, menurut Hendi perbaikan yang bersifat fundamental yang merupakan prioritas utama dalam perbaikan kinerja PGN. "Kita tidak mengharapkan perbaikan kinerja yang berbasis currently (waktu saat ini) karena itu tidak fundamental dan sifatnya hanya temporer," katanya, di Jakarta, Rabu (17/12).

Dia melanjutkan, PGN akan berupaya meningkatkan kinerja dengan penambahan volume pengelolaan gas dan menambah kapasitas infrastruktur, sehingga gas bumi bisa dimanfaatkan se-optimal mungkin.

Menanggapi hal tersebut, Corporate Secretary PT PGN Heri Yusup mengatakan saat ini permintaan gas nasional mencapai lebih dari 2000 mmscfd (juta kaki kubik per hari). Namun, suplai yang diberikan kepada konsumen masih jauh di bawah permintaan. "Suplai dari PGN hampir 800 mmscfd," ujar Heri.

Saat ini, lanjutnya, PGN sedang berupaya meningkatkan volume suplai gas dengan meningkatkan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Tambak Lorok, Jawa Tengah dan membangun pipa gas Kalimantan-Jawa (Kalija). "Dengan banyaknya pipa, maka akan banyak yang terhubung dan makin banyak pula yang mendapat aliran gas," tutupnya. (Epan Hasyim Siregar)

Ditemukan Data Penyelewengan, Petral Terancam Dibubarkan

indoPetroNews.com - Sejumlah transaksi dan penyelewengan yang dilakukan anak perusahaan PT.Pertamina (Persero) yaitu Pertamina Energy Traiding Ltd (Petral), membuat perusahaan yang berdomisili di Singapore tersebut akan ditutup pemerintah Indonesia.

“Jadi Presiden sudah memberi pengarahan untuk melakukan yang terbaik bagi negara. Kalau memang terbukti ada penyimpangan, yang terbaik untuk negara Petral ditutup, ya saya tutup,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, di Jakarta, Selasa(16/12).

Menurutnya, salah satu temuan yang sangat mencurigakan adalah keberadaan satu perusahaan yang menguasai impor minyak di Petral. Bahkan, dirinya pernah bertemu dengan Menteri Perminyakan Brunei Darusalam yang mengatakan negara Brunei memiliki produksi minyak lebih besar dari konsumsi di negaranya. Namun, Pertamina tidak pernah menengok negara tetangga ini untuk meminta alokasinya.

“Jika Petral dibubarkan maka skema impor Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa langsung ke pihak Pertamina tanpa campur tangan pihak ketiga,” tuturnya.

Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Fahmi Radi mengatakan bahwa tim belum bisa membeberkan semua data pada saat ini. Namun ada sejumlah bukti dari dokumen penagihan pembelian (invoice) perantara tersebut yang diduga bagian dari mafia migas. “Dan itu harus diberantas, temuan data invoice ini cukup baik,” tuturnya.

Sebelumnya, terdengar kabar bahwa sejak tahun 2002 lalu. Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) sudah tidak melakukan pembelian minyak mentah dan mengekspornya ke Indonesia dalam bentuk BBM. Namun, treding itu diambil alih oleh anak usaha Petral, yaitu Pertamina Service Energy.

Belakangan disebut-sebut bahwa Hutomo Mandala Putra alias Tommy Suharto dan Bob Hasan masih memiliki saham di Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Karena Petral berdiri pada tahun 1969 dengan nama Petra Group. Dan anak mantan Presiden Soeharto itu bersama Bob Hasan memiliki saham di Petral, masing-masing sebesar 20 persen. (Epan Hasyim Siregar)

Wartawan indoPetro Raih Penghargaan Jurnalistik PGN 2014

indoPetroNews.com - Wartawan indoPetro, Umar Mukhtar meraih penghargaan Kompetisi Jurnalistik PGN (KJ PGN) 2014.  Malam pemberian Anugerah Jurnalistik yang diikuti sebanyak 300 jurnalis  di Indonesia dan lebih dari 700 artikel yang dilombakan, baik cetak maupun online, dilakukan di Pelataran Parkir  kantor Pusat PGN di Jakarta, Senin malam (15/12).  Malam penganugerahan jurnalistik bagi wartawan yang biasa meliput persoalan migas tersebut,  rangkaian kegiatannya telah berlangsung sejak  Februari hingga Oktober 2014.

Pada kategori Berita, Umar berhasil mendapatkan Juara Harapan Pertama dengan artikel berjudul "Kiprah Si Jago Infrastruktur Gas".  Umar berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 5 juta  rupiah, piagam, dan tropi. Sementara pada kategori ini, Erik Purnama Putra dari Republika.co.id dengan artikel berjudul "Enaknya Pakai Gas Bumi Tanpa Subsidi", berhasil meraih Juara Pertama.  Erik berhak 'menggondol' uang tunai sebesar Rp. 35 juta rupiah, piagam dan juga  tropi. Selanjutnya juara kedua dan ketiga,  dengan hadiah sebesar Rp. 25 juta dan Rp. 10 juta, masih-masing diraih  Eko Edhi Caroko (BUMN Track) lewat "Sayang Ibu Mendongkrak Penggunaan Gas" dan  Madina Nusrat (Kompas) dengan artikel "Jaringan Gas Diperluas". Untuk kategori Foto, jurnalis Amston Probel dari Koran Tempo dengan foto berjudul "Pembangunan FSRU Lampung" berhasil menjadi juara satu.

Vice President Komunikasi Korporat PGN, Ridha Ababil  menjelaskan, Kompetisi Jurnalistik PGN 2014 merupakan bentuk apresiasi PGN terhadap para jurnalis yang secara konsisten memberikan informasi dan edukasi mengenai gas bumi. Kompetisi Jurnalistik PGN 2014 juga menjadi bagian dari upaya PGN untuk mewujudkan program konversi energi dari bahan bakar minyak (BBM) ke gas bumi yang telah ditetapkan pemerintah.

“Media massa memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong terjadinya perubahan. Melalui pemberitaan dan edukasi yang kontinyu dan menyeluruh, kami berharap gas bumi dapat menjadi energi alternatif yang dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi masyarakat,” jelas Ridha kepada sejumlah awak media di acara tersebut.

Kompetisi Jurnalistik PGN 2014 kali ini mengangkat tema "Transformasi Energi dari BBM ke Gas Bumi Sebuah Solusi". "Tema tersebut dipilih sebagai upaya PGN untuk menyampaikan informasi mengenai pentingnya memperkenalkan energi baik gas bumi sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM," tambah Ridha.

Selama penjurian, beberapa tahapan telah dilakukan  tim juri, di antaranya dengan verifikasi administrasi, penyesuaian artikel dengan tema yang dilombakan dan tahap akhir yakni penentuan pemenang.

Untuk memberikan bobot kegiatan jurnalistik yang dilombakan,  PGN menggandeng dewan juri yang kompeten di bidangnya di antaranya Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia, Arif Budisusilo, Direktur Pemberitaan Media Indonesia Abdul Kohar, Redaktur Foto Kontan, Hendra Suhara dan Redaktur Foto Kompas Agus Susanto.

Malam penganugerahan jurnalistik yang cukup bergengsi itu berlangsung hingga pukul 21.00 dan dihadiri sekitar 200 wartawan dari berbagai media di Indonesia. Ksr

 

Ads Google

Majalah IndoPetro

Loading...

_____________________________________

IndoPetroNews

ADS 2


Support : Web Master | Indo Cita | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login