IndoPetroNews

Headlines News :
SKKMigas

Translate by Google

Beyond Communication


ACT


PetroInfo

PetroComodity

Pertamina Miliki Banyak Opsi untuk Eksplorasi Migas di Offshore

indoPetroNews- Pertamina memiliki banyak opsi untuk mengantisipasi kegiatan eksplorasi migas di offshore. Hal tersebut disadari mengingat masa depan minyak dan gas bumi (migas) di masa mendatang akan lebih banyak berada di areal lepas pantai.

“Banyak opsinya. Ada beberapa blok offshore. Misalnya seperti blok Mahakam. Atau PT. Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (ONWJ) dan Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) juga offshore. Jadi, kapabilitas untuk offshore sudah ada di tim-tim Pertamina,” kata Vice President for Corporate Communication PT. Pertamina (Persero) Wianda Pusponegoro kepada indoPetroNews.com Minggu (25/9/2016) di Jakarta.

Walaupun demikian, lanjut Wianda, opportunity nya lebih pada tantangan bagaimana melakukan eksplorasi di blok-blok yang kandungan CO2 nya (karbon dioksida) tinggi.

“Kasus seperti Natuna yang memiliki kandungan CO2 sebesar 75%. Itu membutuhkan fasilitas, storage dan kemampuan sendiri,” imbuhnya.

Karena itu, lanjut Wianda, pihaknya berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berpengalaman dalam melakukan eksplorasi di daerah tersebut. “Untuk blok offshore sebagian besar sudah kita lakukan. Kecuali untuk laut yang dalam sekali,” paparnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa Direktur Utama (Dirut) Pertamina Dwi Soetjipto, baru pulang dari Norwegia. “Beliau bertemu dengan Statoil . Perusahaan tersebut memiliki kemampuan eksplorasi di laut dalam. Dan Pertamina sedang menjajaki upaya kerjasama dengan perusahaan tersebut,” ujar Wianda. (Sofyan)

DEN : Pertamina Jangan Jadi Satu Kepala dengan Dwifungsi Bertabrakan

indoPetroNews-Tugas Public Service Obligation (PSO) yang diemban oleh Pertamina harus diperjelas ketika posisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini nantinya bermetamorfosis menjadi holding BUMN energi. Apa risikonya bila tidak ada kejelasan?

“Bila tidak maka Pertamina akan menjadi satu kepala tetapi melakukan dua tugas yang bertolak belakang,” kata anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi kepada indoPetroNews.com Minggu (25/9/2016) di Jakarta. Sepertinya holding BUMN energi akan menyelesaikan masalah bila ditilik dari business entity tetapi bagaimana dengan tugas PSO-nya.

Dia menegaskan holding BUMN energi tidak gampang. Banyak kalangan tidak sepakat adanya rencana holding BUMN energi. “Saya melihat holding atau tidak holding tapi begitu menjadi holding maka apa aturan ikutannya. Tidak holding pun bisa, Namun begitu dijadikan holding maka aturan ikutannya pun berubah dan harus diperkuat. Jangan sampai menyelesaikan satu masalah lalu timbul masalah baru,” ujarnya.

Rinaldy mengingatkan bahwa saat Pertamina dibentuk tugas utamanya adalah sebagai PSO. “Ia (Pertamina) harus mendistribusikan minyak at all cost. Dan itu masih ada sampai sekarang. Misalnya untuk Papua, Indonesia bagian Timur atau daerah-daerah remote harus disuplai minyak at all cost,” katanya.

Bayangkan, imbuhnya, biaya transportasi 1 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Papua sebesar Rp 25.000. “Terus dijual berapa di sana? Kalau dijual dengan harga standar nasional maka Pertamina akan rugi besar,” cetus Rinaldy.

Oleh sebab itu, Rinaldy berharap ke depan Pertamina harus memperjelas posisi PSO dan business entity-nya agar dapat efisien dan efektif. “Peran PSO tetap harus ada tetapi harus terpisah secara akuntan. Mana saja yang untuk PSO dan mana saja yang untuk bisnis,” tegasnya. (Sofyan)

Gubernur OPEC Irak: Sidang OPEC Bakal Hasilkan Keputusan yang Lebih Baik

indoPetroNews- Pertemuan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan produsen minyak utama lainnya yang akan berlangsung pada 26 - 28 September 2016 di Aljazair diyakini bakal menghasilkan satu keputusan yang lebih baik dan disepakati oleh peserta pertemuan. Optimisme itu datang dari Gubernur OPEC Irak Falah Alamri.

"Kali ini saya rasa akan sedikit berbeda karena keadaan yang lebih baik, yakni membantu (produsen) untuk mencapai kesepakatan," kata gubernur OPEC Irak Falah Alamri, seperti dilansir Reuters, Kamis (22/9/2016).

Menurutnya, OPEC harus mengambil langkah saat bertemu dengan Rusia di sela-sela konferensi produsen dan konsumen energi di Aljazair pekan depan. Karena harga minyak yang saat ini sekitar US$45 - US$50 per barel sangat sulit bagi anggota kelompok.

Seperti diketahui, Irak, Arab Saudi, Iran, dan Rusia telah meningkatkan produksi minyak ke tingkat tertinggi dalam sejarah selama tahun lalu, untuk bersaing dalam pangsa pasar dengan produsen seperti Amerika Serikat di mana produksinya telah menurun karena rendahnya harga minyak.

Irak dinilai sebagai salah satu hambatan utama bagi kesepakatan produksi minyak global mengingat Irak ingin meningkatkan produksinya pada tahun depan. Sedangkan Rusia dan Iran mungkin mungkin saja mengurangi kapasitas produksinya, sementara Arab Saudi tak pernah memproduksi minyak dalam jumlah yang lebih tinggi.

Kendati demikian, Alamri mengatakan Irak tak akan menghalangi kesepakatan. "Kami tak berniat untuk membanjiri pasar, kami ingin mendukung pasar, kami tak akan berpartisipasi dalam setiap keputusan yang akan mengurangi harga minyak," katanya.

Sebagai catatan, OPEC ada organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak.

OPEC didirikan pada 14 September 1960 di Bagdad, Irak. Saat itu anggotanya hanya lima negara. Sejak tahun 1965 markasnya bertempat di Wina, Austria. (Sofyan)

Papua Nugini Sokong Proyek LNG Total, Sekaligus Perluas LNG Exxon

indoPetroNews- Papua Nugini akan menyokong fasilitas lahan liquefied natural gas (LNG) baru yang akan dioperasikan oleh Total SA Perancis, dalam rangka memperluas proyek LNG bernilai US$19 miliar milik Exxon Corp. Papua New Guinea (PNG).

Direktur Kumul Petroleum, perusahaan milik negara, Wapu Sonk mengatakan bahwa diharapkan cadangan gas baru tersebut cukup untuk kedua proyek, PNG LNG dan Papua LNG. Rencana pengembangan kedua proyek sudah diragukan sejak Exxon membeli saham di lapangan gas alam yang awalnya dijadwalkan untuk proyek Papua LNG.

“Exxon telah beroperasi di negara ini untuk waktu yang lama dan mereka tahu apa yang diinginkan oleh pemerintah,” kata Sonk di Singapura, Rabu (21/9). “Ini adalah proyek raksasa dan terpisah”.

Sumber energi PGN yang berlimpah, pajak yang lebih rendah dan upah tenaga kerja yang murah adalah sebuah titik terang bagi pengembang LNG. Namun hal ini berimbas pada turunnya harga gas global akibat melimpahnya suplai. Sehingga harus dilakukan penundaan investasi dan pemotongan biaya melalui integrasi.

Pada Juli 2017, Exxon setuju untuk membayar US$3,6 miliar untuk InterOil Corp., dimana telah ditemukan lapangan gas Elk-Antelope yang sangat luas yang dimaksudkan untuk mendukung proyek Papua LNG milik Total. InterOil menyatakan bahwa mayoritas pemegang saham telah menyetujui akuisisi Exxon. (Gadih/Bloomberg)

Pertamina Untung Rp 8,3 Triliun dari Jualan BBM Subsidi

indoPetroNews- Pertamina sejatinya tidak berdagang dengan rakyat dengan cara mengambil untung yang besar dari jualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti premium dan solar.

Hal tersebut dikatakan oleh Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of  Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati kepada sejumlah media, termasuk indoPetroNews.com Jumat (23/9/2016) di Jakarta.

Menurut data yang bersumber dari Laporan Keuangan Pertamina Semester I 2016, ungkap Enny, keuntungan yang diraih Pertamina pada semester I 2016 lalu ternyata berasal dari produk-produk bersubsidi. Laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini menyebutkan bahwa pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) dan penugasan (kerosene, LPG 3:kg, solar dan premiun non Jamali) telah memberikan laba hinggga US$ 755 juta. Kontribusi BBM PSO dan penugasan mencapai US$ 637 juta atau sekitar Rp 8,3 triliun (kurs Rp 13.100 per US$) dan dari liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg sebesar US$ 117 juta atau sekitar Rp 1,5 triliun.

Dalam penjelasan di Laporan Keuangannya, Pertamina menyatakan bahwa laba usaha BBM PSO 449,9% lebih tinggi dibandingkan periode sama 2015. Tingginya kenaikan laba ini disebabkan oleh rendahnya biaya produk sejalan dengan penurunan harga MOPS (Mid Oils Platts Singapore) dan ICP (harga minyak mentah Indonesia) yang merupakan komponen pembentuk biaya produk.

Realisasi ICP di semester I 2016 hanya US$ 36,16 per barel, jauh dibawah RKAP Pertamina sebesar US$ 50 per barel. Maka dengan modal harga minyak yang rendah dan menjual BBM dan LPG subsidi di harga tinggi, di semester I ini Pertamina mampu mengantongi EBITDA sebesar US$ 4,1 miliar, dengan EBITDA margin 23,9% atau 128% dari RKAP yang dirancang perusahaan. Sementara laba bersihnya mencapai US$ 1,83 miliar, 113% lebih tinggi dari RKAP perseroan.

Enny pun menyayangkan sampai saat ini Pertamina tidak ada inisiatif untuk mengungkap harga keekonomian atas BBM subsidi ini secara transparan. "Masyarakat hanya disuguhkan tentang keuntungan, laba dan kinerja Pertamina tanpa tahu transparansi harga keekonomian BBM subsidi tersebut," tegas Enny.

"Pertamina harus transparan. Jangan rakyat yang menderita di atas keuntungan Pertamina," tandasnya. (Sofyan)

Plt Menteri ESDM : Harga Gas Mahal Karena Banyak Miss Management

indoPetroNews- Pemerintah masih mempelajari mengapa harga gas mahal hingga mencapai US$13 per million british thermal unit (MMBTU). “Kita lihat di wheel heat-nya berapa. Wheel heat-nya macam-macam. Kita lihat porsi pemerintah,” kata Pelaksana tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan, Kamis (22/9/2016) di Jakarta.

Selain itu, lanjut Luhut, pihaknya juga meminta anak-anak muda di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk mempelajari kembali tata kelola gas blok Masela.

“Masela juga sedang berpikir sekarang. Kita usulkan untuk dibagi dua, yaitu Shell dan Inpex menangani port hingga sampai wheel heat-nya. Cost-nya kira-kira sampai US$8 miliar. Kemudian kita alihkan ke petrochemical-nya, hingga pupuk dan sebagainya. Dan ini sedang kita pelajari semuanya sehingga harga gas dapat terjangkau,” katanya.

Dia juga mengemukakan tengah membicarakan mengenai harga gas dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. "(Harga gas mahal) karena banyak miss management. Lagi kita exercise dan sekarang lagi kita kerjakan, saya koordinasi dengan Sri Mulyani," kata Luhut. Luhut menilai, harga gas akan menjadi penggerak ekonomi dan memberikan multiplier effect kepada industri di dalam negeri.

Untuk itu, Menkeu Sri Mulyani diminta tidak membebankan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) untuk memikul pajak pada masa eksplorasi. Hal itu yang menurutnya menjadi faktor membengkaknya harga gas di Industri. (Sofyan)

Rusia Tidak Berencana Turunkan Produksi Minyak

indoPetroNews- Menteri Energi Rusia Alexander Novak menyatakan tidak akan ada pemotongan produksi minyak. Hal ini sangat berbeda dengan informasi yang dikeluarkan oleh wakilnya.

Kamis (22/9) Novak mengatakan para delegasi konferensi energi internasional yang dijadwalkan pekan ini akan mempertimbangkan untuk mempertahakan produksi minyak secara bertahap untuk 3 hingga 6 bulan kedepan. Sejauh ini, Novak menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengurangi produksi walaupun beliau dan Menteri Perminyakan Saudi Khalid al-Falih, pada pertemuan G-20 lalu, setuju untuk berkolaborasi untuk menghentikan turunnya harga minyak secara drastis yang terjadi sejak 2014.

“Pilihan ini (mengurangi produksi), berdasarkan informasi yang didapat dari beberapa diskusi dengan menteri-menteri dan negara-negara lainnya, tidak akan dipertimbangkan,” kata Novak seperti dilansir oleh Tass, media asal Rusia.

Pernyataan Novak ini dikeluarkan setelah Deputi Menteri Energi Kirill Molodtsov sebelumnya mengatakan bahwa Rusia kemungkinan dapat menurunkan produksi hingga 5 persen jika berdasarkan pada hasil diskusi dengan para produsen dalam negeri. Namun setelah itu Molodtsov berusaha untuk mengklarifikasi bahwa belum ada pernyataan resmi untuk mengganti peraturan mengenai pernyataanya sebelumnya.

Produksi minyak Rusia mencapai rekor tertingginya Selasa lalu, sekitar 11,75 juta barel per hari (bph), dan rata-rata sekitar 10,71 juta bph di bulan Agustus. Molodtsov menganggap output nasional 11,1 juta bph adalah “level yang realistis”.

Tidak seperti Novak, Molodtsov memilih untuk tidak mengomentari diskusi tentang potensi rencana Rusia terhadap Algeria, yang diselenggarakan setelah inisiatif yang sama di Doha pada April lalu gagal dikarenakan penolakan Iran untuk membatasi suplai.

Meningkatnya produksi minyak Rusia membantu pertumbuhan suplai global dan sebagai gantinya, juga menjadi faktor tetap rendahnya harga minyak. Jika kelimpahan minyak ini berlanjut, negara anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) akan mengadakan diskusi mengenai konferensi Algeria. (Gadih/oilprice)

Dirjen Migas : Revisi PP 79/2010 Diharapkan Bisa Gairahkan Eksplorasi

indoPetroNews- Proses revisi revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 diharapkan dapat menggairahkan kembali kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) di Tanah Air. Kendati demikian, belum ada target angka yang akan dipatok pemerintah.

“Target signifikannya adalah nanti eksplorasi akan bergairah kembali. Dan tentu investasinya akan semakin besar,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) IGN Wiratmaja Puja kepada sejumlah media, termasuk indoPetroNews.com Kamis (22/9/2016) di Jakarta. Walaupun begitu, lanjut Wiratmaja, pihaknya belum bisa menghitung berapa angka dari target eksplorasi per tahun setelah revisi PP tersebut.

Dia juga mengatakan sasaran revisi PP 79 untuk lebih mendorong eksplorasi kegiatan migas di wilayah onshore atau offshore. “Tidak spesifik di laut dalam. Atau eksplorasi di onshore. PP 79 ini kan masih global,” katanya.

Pun juga Wiratmaja menegaskan bahwa revisi PP 79 tidak hanya menyangkut kegiatan eksplorasi yang eksisting atau calon investor yang mau ikut lelang wilayah kerja (WK). “Tapi kedua-duanya. Baik eksplorasi yang sudah berjalan agar lebih intensif melakukan eksplorasi, ngebor dan lain sebagainya. Juga untuk investor baru yang akan melakukan kegiatan eksplorasi,” paparnya.

Wiratmaja juga membantah bahwa posisi PP 79 telah ada di Istana Negara. “Masih ada di Kementerian ESDM. Kita sudah sepakat dengan Kementerian Keuangan terkait revisi PP 79,” tandas Wiratmaja sembari berharap dengan revisi PP 79 ada peningkatan juga di replacement reserve ratio (RRR). “Maunya sih 100%. Sekarang masih 40%. Kita berharap dengan revisi PP ini dapat menaikkan RRR,” katanya.

Sebagai catatan, PP No.79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Aturan yang dikenal dengan sebutan PP Cost Recovery ini ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Desember 2010. (Sofyan)

Jangan Ada PHK dalam Proses Akuisisi ConocoPhillips oleh Medco

indoPetroNews- Proses akuisisi ConocoPhillips oleh Medco Energi menyisakan masalah. Disinyalir ada protes dari beberapa tenaga kerja dan karyawan Conoco Phillips. Apakah proses ini sudah sepengetahuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)?

“Secara lisan sudah dilaporkan ke KESDM,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) KESDM IGN Wiratmajapuja, kepada sejumlah media, termasuk indoPetroNews.com Kamis (22/9/2016) di Jakarta. Namun secara formal tertulis belum dilakukan.

Mantan Staf Ahli Menteri ESDM Jero Wacik ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya juga memberitahukan kepada perusahaan agar tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja (PHK). “Secara lisan kita juga kasih tahu agar tidak ada PHK terhadap tenaga kerja. Sistem harus berjalan seperti biasanya. Tidak boleh ada gangguan-gangguan dan PHK,” lanjut Wiratmaja.

Seperti diberitakan, PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi atau Perseroan) telah menandatangani Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement/SPA) untuk mengakuisisi ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd. (CIIL) dan ConocoPhillips Singapore Operations Pte. Ltd. (CSOP), keduanya merupakan anak perusahaan ConocoPhillips (COP).

Dengan kepemilikan sebesar 40%, CIIL sebagai Operator dari PSC South Natuna Sea Block B PSC (SNSB) juga merupakan operator dari West Natuna Transportation System (“WNTS”). Sedangkan, CSOP mengoperasikan Onshore Receiving Facility (ORF) di Singapura.

Hilmi Panigoro, Direktur Utama Medco Energi menyatakan sebagai perusahaan minyak dan gas swasta nasional, pihaknya terus mencari kesempatan untuk terus meningkatkan kontribusi MedcoEnergi terhadap perekonomian Indonesia.

“Transaksi akuisisi ini akan memperkuat kehadiran MedcoEnergi di Indonesia dan meningkatkan kemampuan hulu minyak dan gas perseroan melalui integrasi operasi lepas pantai kelas dunia,” kata Hilmi. (Sofyan)

Komisi VII DPR Minta agar Cost Recovery Bisa Dihemat

indoPetroNews- Penghematan cost recovery adalah keniscayaan. Hal ini ditandaskan oleh beberapa anggota Komisi VII DPR, yaitu Hari Poernomo dari Partai Gerindra, Satya W. Yuda dari Partai Golkar, Kurtubi dari Partai Nasdem dan Daryatmo dari Partai PDI Perjuangan.

Permintaan mereka terungkap dalam Penetapan Asumsi Dasar dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2017 pada Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR dengan Pelaksana tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kamis siang (22/9/2016) di ruang Rapat Komisi VII Gedung DPR RI, Jakarta.

Satya W. Yudha menyatakan bahwa di sini antara Production Sharing Contract (PSC) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) harus pinter-pinteran. "Pemerintah harus melakukan exercise dengan kontrak-kontrak yang ada agar tidak setiap tahun meributkan soal cost recovery," kata Satya sembari mengimbuhkan bahwa di Vietnam cost recovery hanya 50%.

Sedangkan Kurtubi, anggota Partai Nasdem, menyatakan bahwa PSC akan bisa bekerja dengan baik bila pemerintah yang mengontrol. "Termasuk mengontrol cost recovery. Konsepnya B to B (business to business). Sekarang yang berkontrak adalah SKK Migas bukan negara," tegas Kurtubi.

Sementara Daryatmo Mardiyanto, politisi PDI Perjuangan, mengutarakan bahwa
cost recovery selalu menjadi perhatian tidak hanya oleh Komisi VII DPR. "Bagaimana mengkalkulasi cost recovery secara komprehensif. Soal Blok Mahakam setelah selesai bagaimana pemerintah bertindak. Paparan cost recovery perlu dilakukan secara detil oleh pemerintah," ujar Daryatmo.

Sedangkan Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, setelah melakukan pembicaraan bersama SKK Migas, Wakil Kementerian Keuangan dan Tim Pengawas, diputuskan cost recovery dalam RAPBN 2017 diajukan US$10,44 triliun.

"Saya sudah bicara dan bagaimana melakukan penghematan sehingga cost recovery dipotong. Kita gak mau lari dari US$10,44 miliar," ujar Luhut.

Sebenarnya, kata Luhut, cost recovery masih bisa ditekan lagi. Dirinya pun meminta SKK Migas menjalin kerjasama dengan konsultan independen untuk bersama menghitung.

"Bicara tahun depan, SKK migas coba dipelajari dulu, nanti kembali minggu depan ketemu saya. Saya mau di bawah US$10 miliar. Menurut hemat saya mungkin bisa," ujarnya.

Rapat antara anggota Komisi VII dengan Plt Menteri ESDM ini dihadiri oleh 10 anggota Komisi VII DPR dari 7 fraksi. "Yang telah hadir dan menandatangani 10 anggota dari 7 fraksi. Sesuai tata tertib, rapat telah memenuhi kuorum," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Mulyadi.

Mulyadi menambahkan, rapat kerja yang dibuka pukul 11.45 WIB ini bersifat terbuka. "Rapat bersifat terbuka dan terbuka untuk umum," katanya. (Sofyan)
 

Majalah IndoPetro

Loading...

Web Desain App Builder


___________________________________

IndoPetroNews
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login