IndoPetroNews

Headlines News :
INDOKARMED

Translate by Google

indoPetro Edisi Agustus 2014


Web Desain App Builder


PetroInfo

PetroComodity

Menteri ESDM: Pembangunan Infrastruktur Gas Memperkuat Kemandirian Energi

indoPetroNews.com - Menteri ESDM Sudirman Said kepada sejumlah media di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (30/1)  mengatakan, pembangunan infrastruktur gas bumi merupakan salah satu kunci terwujudnya program konversi energi ke gas bumi dan penguatan kemandirian energi di dalam negeri. Melalui pembangunan infrastruktur gas bumi diharapkan sumber energi semakin terdiversifikasi, sehingga masyarakat dan perekonomian Indonesia tidak tergantung pada salah satu sumber energi yaitu bahan bakar minyak (BBM).

Sudirman yang hadir meresmikan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur gas milik Perusahaan Gas Negara (PGN) di Batam menambahkan, "Pemerintah memiliki konsen dan komitmen untuk terus memperkuat kemandirian energi dengan optimalisasi seluruh potensi sumber energi di Indonesia. Gas bumi sebagai salah satu sumber energi terbesar di dalam negeri akan terus didorong pemanfaatannya melalui pembangunan infrastruktur gas bumi seperti yang kini digalakkan oleh PGN," jelasnya.

"Melalui pembangunan infrastruktur tersebut, diharapkan Indonesia tidak lagi tergantung pada produk migas impor yang terbukti sangat membebani anggaran pemerintah," tegas Dia.

Sudirman melanjutkan, dengan total cadangan gas bumi yang masih sangat besar, pembangunan infrastruktur akan menjadi faktor kunci yang memungkinkan sumber energi tersebut dapat dioptimalkan bagi kepentingan rakyat.

"Penurunan harga minyak dunia jangan membuat kita terlena. Justru saat ini kita harus mempercepat pembangunan infrastruktur migas nasional agar sumber energi kita tidak tergantung pada produk impor. Pemerintah akan terus mendorong gas bumi sebagai salah satu energi utama melalui penambahan pasokan, pembangunan infrastruktur dan pembentukan pasarnya di dalam negeri. Kemandirian energi akan menjadi salah satu unsur penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional, dan itu menjadi perhatian ESDM," pungkas Sudirman.

Seperti diketahui sejumlah proyek infrastruktur gas milik Perusahaan Gas Negara (PGN) diresmikan pemerintah di Batam, Kepulauan Riau. Proyek  yang diresmikan meliputi proyek pipa distribusi gas bumi Panaran-Tanjung Uncang Batam, sepanjang 18 km  untuk memenuhi kebutuhan sektor industri, rumah tangga, komersial dan pembangkit listrik. Proyek lainnya adalah jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga di wilayah Bogor dan Tangerang. Jargas di Bogor mengalirkan gas bumi untuk 4.320 rumah tangga, sedangkan Jargas Tangerang mengalirkan gas bumi untuk 382 rumah tangga. Ksr






Sejumlah Proyek Infrastruktur Gas PGN Diresmikan Pemerintah di Batam


indoPetroNews.com - Sejumlah proyek infrastruktur gas milik Perusahaan Gas Negara (PGN) diresmikan pemerintah, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, Jumat (30/1) di Batam, Kepulauan Riau.

Proyek infrastruktur gas bumi yang diresmikan meliputi proyek pipa distribusi gas bumi Panaran-Tanjung Uncang, di Batam, sepanjang 18 km dengan diameter sebesar 16 mm. Pipa yang mampu mengalirkan gas dengan kapasitas hingga 75 MMSCFD akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri, rumah tangga, komersial dan pembangkit listrik.

Proyek lainnya adalah jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga di wilayah Bogor dan Tangerang. Jargas di Bogor dan Tangerang ini merupakan bentuk sinergi antara PGN dengan Kementerian ESDM. Proyek ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM dan PGN mendapat penugasan untuk mengoperasikan jaringan pipa tersebut. Jargas di Bogor mengalirkan gas bumi untuk 4.320 rumah tangga, sedangkan Jargas Tangerang mengalirkan gas bumi untuk 382 rumah tangga.

Sebelumnya, PGN sudah mendapat penugasan dari Ditjen Migas Kementerian ESDM untuk mengelola dan mengoperasikan jargas untuk rumah tangga di DKI Jakarta dan Cirebon. Di DKI Jakarta jargas itu akan mengalirkan gas untuk 4.532 rumah tangga. Yang sudah teraliri antara lain di Rusunawa Marunda. Adapun di Cirebon, jargas itu mengaliri gas bumi untuk 4.000 rumah tangga.

Menteri ESDM Sudirman Said kepada sejumlah media  menyatakan, proyek jargas ESDM lain ada di 14 lokasi. Jargas tersebut saat ini ada yang sedang dibangun dan sudah selesai dibangun. Jargas tersebut ada di Palembang, Surabaya, Sidoarjo, Semarang, Subang, Ogan Ilir, Blora, Sorong, Lhokseumawe dan Pulau Bunyu. "Jargas ini akan mengalirkan gas bumi untuk 47.430 rumah tangga," katanya di Batam (30/1).

“Kerjasama dengan PGN dalam mengoperasikan jargas ESDM ini tentunya akan mempercepat penambahan jumlah rumah tangga yang akan teraliri gas bumi,” imbuh Sudirman

Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso pada kesempatan yang sama mengatakan, PGN siap untuk mendapatkan penugasan lanjutan dari Kementerian ESDM dalam mengoperasikan jargas di wilayah Indonesia lainnya. “Kerjasama antara PGN dan Kementerian ESDM ini tentunya akan membuat makin banyak lagi rumah tangga yang menggunakan gas bumi,” kata Dia.

Hendi menambahkan PGN berkomitmen dan konsisten dalam mendukung program pemerintah mewujudkan konversi energi ke gas bumi. Melalui pembangunan infrastruktur dan penyaluran gas bumi di berbagai wilayah di Indonesia, PGN telah membuktikan bahwa gas bumi mampu memperkuat daya saing sektor industri, menciptakan penghematan bagi sektor rumah tangga, UKM dan transportasi, serta mengurangi ketergantungan dari impor energi.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat dan daerah serta Kementerian ESDM untuk terus memperluas dan meningkatkan pemanfaatan gas bumi di tanah air. Sebagai BUMN gas bumi, PGN akan terus melakukan inisiatif dan inovasi untuk memastikan bahwa energi baik ini dapat menjangkau lebih banyak wilayah di Indonesia," tutupnya. Ksr



Demi Pencapaian Cadangan 30 Hari, Harga BBM Tidak Berubah


indoPetroNews.com - Pemerintah menegaskan bahwa dalam waktu dekat ini tidak akan ada perubahan harga untuk BBM jenis premium dan BBM subsidi jenis solar. Walau sebelumnya harga minyak mentah dunia mengalami penurunan.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, pemerintah tetap mematok harga untuk Premium Rp. 6.700 per liter dan solar Rp.6.400 per liter. Ini dilakukan untuk menabung dan menciptakan cadangan BBM diatas 30 hari bahkan lebih.

"Tetap harganya. Karena kita mau mulai menabung untuk pembangunan cadangan BBM," ujar Sudirman di Jakarta, Jumat (30/1).

Sudirman memastikan, walau harga premium dan solar tidak berubah, tidak akan memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah mengungkapkan akan selalu melakukan perubahan harga premium dan solar dalam waktu dua minggu sekali, perubahan tersebut seiring dengan naik turunnya harga minyak mentah dunia. (Epan Hasyim)

ESDM Rencanakan Proyek Gas Rumah Tangga Di 14 Lokasi


indoPetroNews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengatakan untuk mempercepat terwujudnya program konvensi energi ke gas bumi perlu dilakukan percepatan dalam pembangunan infrastruktur Jaringan Gas (Jargas) untuk kebutuhan rumah tangga.

PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) telah mendapatkan penugasan dari Ditjen Migas Kementerian ESDM untuk mengoperasikan Jargas rumah tangga di DKI Jakarta dan Cirebon. Sudirman mengatakan Jargas di Jakarta bisa mengalirkan gas untuk 4.532 rumah tangga.

Menteri menyatakan bahwa proyek jargas ESDM lain ada di 14 lokasi. Jargas tersebut saat ini ada yang sedang dibangun dan sudah selesai dibangun. Jargas tersebut ada di Palembang, Surabaya, Sidoarjo, Semarang, Subang, Ogan Ilir, Blora, Sorong, Lhokseumawe dan Pulau Bunyu. Jargas ini akan mengalirkan gas bumi untuk 47.430 rumah tangga.

“Kerjasama dengan PGN dalam mengoperasikan jargas ESDM ini tentunya akan mempercepat penambahan jumlah rumah tangga yang akan teraliri gas bumi,” ujar Menteri, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (30/1).

Sudirman hari ini juga telah meresmikan sejumlah infrastruktur gas bumi milik PGN di Batam, Kepulauan Riau. Peresmian disaksikan oleh Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso, Direksi dan Komisaris PGN, Pejabat Eselon I Kementerian ESDM, Gubernur dan para pejabat di lingkungan Pemprov Kepulauan Riau.

Proyek infrastruktur tersebut meliputi proyek pipa distribusi gas bumi Panaran-Tanjung Uncang, di Batam, sepanjang 18 km dengan diameter sebesar 16 mm. Pipa yang mampu mengalirkan gas dengan kapasitas hingga 75 MMSCFD akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri, rumah tangga, komersial dan pembangkit listrik.

Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso mengatakan sebelumnya yang sudah teraliri antara lain di Rusunawa Marunda. Adapun di Cirebon, jargas itu mengaliri gas bumi untuk 4.000 rumah tangga. Jargas di Bogor mengalirkan gas bumi untuk 4.320 rumah tangga, sedangkan Jargas Tangerang mengalirkan gas bumi untuk 382 rumah tangga.

“Kerjasama antara PGN dan Kementerian ESDM ini tentunya akan membuat makin banyak lagi rumah tangga yang menggunakan gas bumi,” kata Hendi.

Hendi menambahkan PGN berkomitmen dan konsisten dalam mendukung program pemerintah mewujudkan konversi energi ke gas bumi. Melalui pembangunan infrastruktur dan penyaluran gas bumi di berbagai wilayah di Indonesia, PGN telah membuktikan bahwa gas bumi mampu memperkuat daya saing sektor industri, menciptakan penghematan bagi sektor rumah tangga, UKM dan transportasi, serta mengurangi ketergantungan dari impor energi.

Hendi mengungkapkan, proyek-proyek yang diresmikan di Riau, oleh Menteri ESDM memiliki peranan penting dan manfaat yang besar di daerah masing-masing. Proyek Panaran – Tanjung Uncang akan memperluas jalur distribusi gas di wilayah Batam.

Kehadiran jaringan pipa distribusi ini akan memungkinkan jumlah pelanggan PGN terus meningkat. Sementara proyek Jargas di Bogor dan Tangerang untuk memperluas penggunaan gas bumi bagi rumah tangga.

"Melalui sinergi yang melibatkan seluruh stakeholder, kami optimis bahwa pemanfaatan gas bumi dapat lebih dipercepat. PGN akan selalu berusaha dan memastikan bahwa gas bumi dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan nasional dan kemakmuran Indonesia," kata Hendi menegaskan. (Epan Hasyim)

Pertamina Butuh Rp. 250 triliun Untuk Perbaikan Infrastruktur Hilir

indoPetroNews.com - PT. Pertamina (Persero) membutuhkan pendanaan yang cukup besar untuk merealisasikan perbaikan infrastruktur hilir dan pembangunan kilang. Hal ini guna membantu menutup pertumbuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional saat ini.

Pemerintah rencananya akan membangun kilang baru dengan skema kerja sama pemerintah swasta (KPS). Dan masih menunggu dari pemerintah sendiri terkait rencana tersebut.

Menurut Direktur Pengolahan Pertamina, Rahmat Hardadi, perseroan membutuhkan dukungan pendanaan guna menutup kebutuhan investasi penyelesaian peningkatan kapasitas dan kualitas kilang (refinery development master plan/RDMP) yang sebesar Rp 250 triliun.

Dari nilai investasi tersebut, setidaknya harus ada dana tunai sekitar 30%. "Untuk bisa menutup 30% itu, kalau bisa uang Pertamina yang masih nyangkut diharapkan bisa segera cair," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (30/1).

Rahmat menjelaskan, jika RDMP terealisasi maka kekurangan pasokan BBM bisa tertutup dalam 5-6 tahun mendatang. (Epan Hasyim)

Semua Wilayah Kerja Migas Diserahkan Kepada Pertamina


indoPetroNews.com - Sejumlah Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas bumi yang akan berakhir masa kontraknya hingga 2019, akan diserahkan kepada PT Pertamina (Persero).

Dari 17, dua diantaranya telah diperpanjang atau kembali diserahkan oleh operator yang lama, yakni Blok Gebang dan Blok Offshore North West Java (ONWJ).

Bagaimana dengan yang lainnya?

Ketua Tim Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Widyawan Prawira Atmaja menuturkan, pemerintah memiliki semangat agar kontrak WK migas yang habis diserahkan kepada perusahaan pelat merah yakni PT Pertamina (Persero). Namun semuanya memerlukan kajian secara komprehensif.

"(Yang akan diberikan) apa ya kan disesuaikan dulu. Itu sudah disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tuturnya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (30/1).

Widyawan menambahkan, bila Pertamina memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengelola Blok yang masa kontraknya habis, pemerintah siap memberikan. "Yang penting prinsipnya Pertamina minta kami kasih," ujarnya.

Adapun Ke 17 kontrak tersebut adalah Gebang Blok (berakhir 2015), Offshore North West Java (berakhir 2017), Lematang Blok (berakhir 2017), Warim (berakhir 2017), Mahakam Blok (berakhir 2017), Attaka (berakhir 2017), Tuban (berakhir 2018), Ogan Komering (berakhir 2018), Sanga-sanga Blok (berakhir 2018), Southeast Sumatra (berakhir 2018), B Blok (berakhir 2018), NSO/NSO Ext (berakhir 2018),Tengah Blok (berakhir 2018), East Kalimantan (berakhir 2018), Pendopo dan Raja (berakhir 2019), Bula (berakhir 2019), Seram Non Bula (berakhir 2019)

Pelaksana Tugas Dirjen Migas I Gusti Nyoman Wiratmadja sebelumnya mengatakan untuk Blok Mahakam, Pemerintah memberikan prioritas utama kepada PT Pertamina.

BUMN tersebut juga telah mengajukan minatnya untuk mengelola 100% blok tersebut setelah 2017. Kita prioritaskan Pertamina dan sedang menunggu proposal dari Pertamina. Tapi tetap aturan harus diikuti, kata Wiratmadja. (Epan Hasyim)

Undang-undang Migas RI Terlalu Liberal, Pertamina Diminta segera Berbenah

indoPetroNews.com - Tata kelola minyak dan gas bumi (Migas) di Indonesia belum memberikan efek pada kesejahteraan  rakyat banyak. Undang-undang Migas yang berlaku di negara tercinta ini, dinilai masih bersifat liberal.

Untuk itu, Direktur Utama PT. Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto mengatakan jajarannya siap memberi masukan atau usulan terhadap Revisi Undang-undang Migas Nomor 22 tahun 2001, tentang tata kelola migas. “Kami tengah menyiapkan usulan revisi. Kalau Komite II DPD-RI (Dewan Perwakilan Daerah) membutuhkan masukan revisi, kami siap menyampaikan,” kata Dwi Soetjipto, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (30/1).

Mantan Direktur PT. Semen Indonesia ini kemudian berkiblat kepada negara Malaysia, dimana hukum dan regulasi yang dikeluarkan pemerintahan negeri Jiran tersebut memuat beberapa fungsi terhadap perusahaan migas dalam negeri (Petronas). Di antaranya, regulator (pengatur), operator (pelaksana), dan custodian (pengelola). "Di Malaysia, siapa pun yang melakukan eksplorasi atau mereka yang menemukan sumur migas yang dapat berproduksi,Petronas (Petroliam Nasional Berhad) wajib mendapatkan porsi mayoritas. Dan mereka mendapatkan privilege penawaran dengan share yang besar. Privilege itu lah yang patut diadopsi dalam UU Migas ke depan," kata Dwi.

Maka dari itu pihaknya berharap pemerintah dapat memberikan Blok Mahakam kepada Pertamina. Sebab dengan begitu, kontribusi Pertamina kepada negara akan terus meningkat. "Harapan paling besar kami tentunya pemerintah memberikan hak penuh dalam mengelola Blok Mahakam. Sebab Pertamina siap mengelola Blok Mahakam," tegasnya.

Sementara di lain tempat, Pengamat Ekonom Sumberdaya Alam (natural resource economics), Darmawan Prasodjo menjelaskan, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1975, sebenarnya pemerintah bermaksud mencegah Pertamina mendirikan negara di dalam negara, dengan cara menyerahkan sebagian besar revenue Pertamina kepada Bank Indonesia (BI).

Akan tetapi, menurut Darmawan dalam perjalanannya, regulasi ini hanya membuat Pertamina menitik beratkan operasionalisasinya kepada profit semata, sebab harus menyetor pada pemerintah. "Pertamina hari ini berbasiskan pada profit. Jadi berbekal Inpres Tahun 1975, revenue Pertamina masuk ke BI, yang kembali dan plus kena pajak kepada Pertamina hanya 3 persen," ujar Darmawan di Jakarta.

Sebagai informasi, Darmawan Prasodjo merupakan bagian dari tim yang merumuskan Rancangan Undang-undang Migas (RUU-Migas), serta sempat didaulat menjadi Chairman Millennium Development Goals (MDGs) dalam Tim Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di Bali pada 2012 lalu. "Saya adalah salah satu yang merumuskan RUU Migas, dan yang mendesain tata kelolanya berasal dari orang kepartaian. Konsep kita saat itu adalah akademisi bukan politik," ujar Alumni Texas A&M University, Amerika ini.

Menurut Darmawan, di Malasyia yang paling mendapatkan sumber daya alam nomor wahid itu adalah Petronas, serta di negara Rusia adalah Gazprom. Kemudian kedua negara tersebut baru akan menjual Migas kepada pihak swasta atau asing, jika menemukan kesulitan dalam pengelolahan dan eksplorasi. "Petronas berkembang karena dapat merespon dinamika pasar seperti itu. Sedangkan Pertamina tidak seperti itu karena mau apa-apa harus mengajukan anggaran, jadi mau kapan jalan proyeknya," kata Darmawan.

Dirinya juga mengakui bahwa dalam sektor Migas ada tiga aspek, yaitu padat capital, padat risiko dan padat teknologi. Sedangkan perusahaan Migas swasta di Indonesia tidak memiliki ketiga-tiganya. Sehingga yang terjadi adalah adanya scarcity (kelangkaan). Dan akibatnya akan muncul secondary market.
"Kalau di Indonesia, Partai memberikan kelonggaran kepada Pertamina, namun dengan persyaratan yang sangat ketat, dan hasilnya yang mendapatkan privilege adalah swasta, usut punya usut, ternyata pesan sponsor," papar Darmawan.

Untuk itu, Pria yang menjadi salah satu anggota tim pemberantasan mafia migas ini, meminta dilakukannya perubahan strategi dalam pengelolaan kapital Pertamina. Hal ini dilakukan agar Perusahaan plat merah tersebut dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. (Epan Hasyim Siregar)
 

Ads Google

Majalah IndoPetro

Loading...

_____________________________________

IndoPetroNews

ICON Indocitaconsultant


Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login