IndoPetroNews
Headlines News :
IndoPetroNews

Translate by Google

indoPetro Edisi Agustus 2014


QURBAN KITA BAHAGIAKAN DUNIA


PetroInfo

PetroComodity

Bukan Hanya Kemanan, Pasokan Listrik Juga Dibuat Berlapis di Acara Pelantikan

indoPetroNews.com - Tidak hanya kemanan yang dibuat berlapis, tetapi pasokan listrik juga dibuat berlapis  untuk menghadapi pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden Baru Indonesia untuk 5 tahun mendatang, Senin (20/10).  Setidaknya Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menyiapkan beberapa strategi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama gangguan pasokan di acara pelantikan hari ini. Demikian dikatakan Bambang  Dwiyanto, Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN kepada sejumlah media, Minggu (19/10).

Acara kenegaraan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu, memang sangat menyedot perhatian banyak fihak. Persiapan untuk lancarnya acara juga dilakukan banyak fihak yang terkait. Tidak terkecuali PLN. 

"Sejak beberapa waktu lalu PLN menyiapkan berbagai pekerjaan pendukung agar pasokan listrik andal untuk mengawal suksesnya acara kenegaraan yang dihadiri banyak tamu dari berbagai negara lain tersebut, " kata Bambang. 

Dijelaskan Dia, upaya yang dilakukan untuk menjaga keandalan pasokan listrik di antaranya adalah :1). Melakukan pemeliharaan dan uji coba fungsi pada semua peralatan listrik yang memasok kawasan penting untuk rangkaian acara seperti gedung MPR DPR dan DPD, istana negara dan kawasan Silang Monas;2).Menyiapkan petugas yang akan menjaga titik-titik utama pada gedung MPR, DPR dan DPD pada hari H untuk memastikan peralatan bekerja dengan baik dan mitigasi apabila ada permasalahan teknis; 3). Melakukan modifikasi manuver beban pada gardu induk Senayan yang memasok kawasan Senayan dan kawasan Monas; 4). Menyiapkan genset cadangan dan UPS (uninterupted power supply) mobile untuk acara pesta rakyat di Monas; 5). Pada sisi pembangkitan dan transmisi petugas sudah siaga sejak beberapa hari lalu untuk memastikan kecukupan daya dan pasokan listrik pada gardu induk yang memasok kawasan DPR MPR, Istana Negara, Silang Monas, bandara Soekarno Hatta dan bandara Halim Perdana Kusuma; 6). Menyiagakan peralatan cadangan seperti trafo mobile, unit kabel bergerak untuk situasi kontigensi; 7). Menyiapan cadangan PLTD Senayan kapasitas 16,5 MW untuk back up di Senayan.

Menurut Bambang, "semua upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menjaga agar perhelatan besok (hari ini) bisa berjalan lancar tanpa adanya gangguan pasokan listrik," pungkasnya. Kus

MedcoEnergi Tandatangani Dua Perjanjian Jual Beli Gas, Nilai Keuntungan Sebesar 34Juta USD

indoPetroNews.com - MedcoEnergi mendatangani dua Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT PLN Persero dan PT MEPPOGEN, Jum'at (17/10) di Jakarta. Pasokan gas ini akan digunakan untuk kebutuhan pembangkitan listrik, masing-masing di wilayah Kalimantan Utara dan Sumatera Selatan.

Menurut Presiden Direktur dan CEO MedcoEnergi, Lukman Mahfoedz kepada sejumlah media di Jakarta saat penandatanganan, "Dalam beberapa tahun terakhir pasokan gas dalam negeri semakin turun secara alamiah, sementara permintaan kebutuhan gas terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur termasuk pembangkit listrik. Sebagai bentuk komitmen untuk terus mengembangkan pasar gas domestik, PT Medco Energi Internasional Tbk, melalui anak perusahaannya PT Medco E&P Indonesia  menandatangani dua Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) ini," katanya.

Menurut Dia, di Sumatera Selatan, MedcoEnergi akan memasok gas untuk kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Gunung Megang di Kabupaten Muara Enim milik PT MEPPOGEN. Jumlah pasokan gas sebesar 6.6 Trilyun  British Thermal Unit (TBTU) selama periode 21 bulan berasal dari blok South Sumatra PSC. Harga jual gas adalah AS$ 7,32 per Million Metric British Thermal Unit (MMBTU) untuk tahun 2014, dengan peningkatan sebesar 3% per tahun. Kontrak ini diperkirakan akan memberikan pendapatan kepada Pemerintah dan Kontraktor PSC sebesar AS$ 43 juta.

Di Kalimantan Utara,  tambah Dia lagi, perseroan, melalui Joint Operating Body Pertamina Medco E&P Simenggaris (JOB-PMEPS), telah menandatangani PJBG dengan PT PLN Persero) untuk memasok gas sejumlah 805 BBTU selama periode lima tahun dengan harga gas AS$ 5,52 per MMBTU. "Gas akan dipasok dari lapangan gas South Sembakung, Blok Simenggaris untuk pembangkitan listrik di Kabupaten Tana Tidung. Kontrak ini diperkirakan akan memberikan pendapatan bagi Pemerintah dan Kontraktor PSC sekitar AS$ 3 juta," jelasnya.

Lukman Mahfoedz mengungkapkan, perseroan akan terus aktif melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan sumber cadangan minyak dan gas serta memasok lebih banyak gas ke pasar domestik. "Dalam dua tahun terakhir, Perseroan berhasil menemukan cadangan gas baru dari kegiatan eksplorasi, seperti di Matang (Block A PSC, Aceh), Bajul Besar (Simenggaris PSC, Kalimantan Utara) dan yang terakhir Hijau (South Sumatra PSC, Sumatera Selatan)," pungkasnya. Kus

Tingkatkan Pasokan Gas untuk Domestik, Lima Kontrak Gas senilai 126 Triliun Ditandatangani

indoPetroNews.com -  Guna memenuhi pasokan gas dalam negeri mengingat kebutuhannya yang semakin meningkat,  lima perjanjian jual beli gas (PJBG) ditandatangani di Jakarta, Jumat (17/10). "Seluruh kontrak diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan domestik dengan potensi penambahan pendapatan Negara selama periode perjanjian jual beli sebesar US$ 10,5 miliar atau Rp 126 triliun," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas, J. Widjonarko.

“Ini penandatangan kesepakatan jual beli gas untuk memenuhi kebutuhan domestik terbesar sepanjang sejarah,” Tambah Widjonarko. Hadir menyaksikan penandatangan tersebut Plt. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Chairul Tanjung.

PJBG yang ditandatangani yakni, perjanjian jual beli gas alam cair (LNG) jangka panjang antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama Tangguh dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan jangka waktu perjanjian selama 19 tahun. “Diproyeksikan sejumlah 400 kargo akan dikirimkan selama jangka waktu perjanjian,” kata dia. Gas itu diperuntukan memenuhi kebutuhan pembangkit listrik PLN di seluruh Indonesia dan akan menggantikan kebutuhan bahan bakar minyak sebagai energi primer.

Lalu PHE Simenggaris dan Medco E&P Simenggaris menandatangani perjanjian jual beli gas dengan PLN untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di Kabupaten Tana Tidung, dengan jangka waktu selama lima tahun dan volume pasokan gas 0,5 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Kabupaten Tana Tidung yang berada pada wilayah perbatasaan di Indonesia Timur adalah kabupaten tempat fasilitas produksi kegiatan minyak dan gas Wilayah Kerja (WK) Simenggaris berada, sehingga pasokan gas 0,5 MMSCFD ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar daerah operasi migas.

Kemudian, amandemen pertama PJBG antara PC Ketapang II Ltd, Petronas Carigali (Ketapang) Ltd dengan PT Petrogas Jatim Utama untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di Jawa Timur, dengan jangka waktu selama lima tahun dan dengan indikasi pasokan 12 – 50 MMSCFD.Pasokan gas yang berasal dari WK Ketapang ini adalah gas ikutan dari produksi minyak Lapangan Bukit Tua yang diperkirakan akan mulai produksi perdana pada Maret 2015 yang akan menyumbang produksi sebesar 20.000 barel minyak per hari.

Selain itu, amandemen pertama PJBG antara Pertamina dengan Kaltim Pasific Amoniak untuk kebutuhan Pabrik Amonia di Kalimantan Timur, dengan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2019 dan pasokan 65 miliar british thermal unit per hari (BBTUD). Pada amandemen PJBG ini, Negara mendapat tambahan pendapatan sebesar US$ 370 juta sebagai dampak kenaikan harga gas. Terakhir, perjanjian antara Medco E&P Indonesia dengan Meppo-Gen untuk PLTG Gunung Megang Kabupaten Muara Enim di Sumatera Selatan, dengan jangka waktu 21 bulan dan pasokan 10 BBTUD.

Widjonarko mengatakan, langkah ini menunjukkan perhatian dan komitmen sektor hulu migas terhadap pemenuhan kebutuhan industri pupuk dalam rangka menjaga ketahanan pangan Nasional. “Termasuk pemenuhan kebutuhan di sektor kelistrikan sejalan dengan program pemerintah untuk subsitusi BBM dalam kerangka penghematan keuangan negara,” kata dia.

SKK Migas berkomitmen untuk meningkatkan pasokan gas untuk domestik. Sejak tahun 2003, pasokan gas untuk domestik meningkat rata-rata 9 persen per tahun. Pada 2013, volume gas untuk memenuhi kebutuhan domestik lebih besar dibandingkan ekspor. Tahun ini, komitmen untuk domestik mencapai 3.981 BBTUD atau 53,8 persen, sementara peruntukan ekspor sebesar 3.416 BBTUD.

Hanya saja, Widjonarko mengingatkan, industri hulu migas tidak memiliki fleksibilitas memanfaatan gas yang diproduksikan untuk konsumen dalam negeri apabila infrastruktur yang lengkap tidak terwujud. Pembangunan infrastruktur harus dipercepat. Terlebih ke depan akan lebih banyak proyek gas yang berproduksi. “Diperlukan kerja keras dan kerja sama dari para penjual, pembeli, dan transporter gas, serta dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan monetisasi lapangan – lapangan gas yang ada,” katanya.Kus

Pertamina Masuk Associate Member Jaringan Gas Global

indoPetroNews.com - PT Pertamina (Persero)  mulai  menjalin network internasional, khususnya pada jaringan pemain gas global. National Oil Company (NOC) Indonesia itu, telah diterima resmi menjadi associate member pada International Gas Union (IGU). "Ini sebagai sebagai bentuk upaya perusahaan dalam menjalin network di kalangan pemain gas global," kata Ali Mundakir, VP Corporate Communication kepada media, Jum'at (17/10).

Menurut Ali, diterimanya Pertamina bersama Indonesian Gas Society associate member IGU diresmikan dalam ajang council meeting IGU di Berlin, Jerman pada Kamis (16/10). Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliart, menurut Dia juga hadir mewakili Pertamina sekaligus Chairman Indonesian Gas Society dalam sidang tahunan IGU tersebut.

Dalam siaran pers yang diterima indoPetroNews.com, Hari mengatakan, “Ini merupakan momentum yang sangat baik bagi Pertamina dan juga Indonesian Gas Society untuk mengembangkan network di kalangan pemain gas global. Diterimanya Pertamina sebagai associate member IGU semakin menumbuhkan komitmen kuat perusahaan untuk memegang peranan penting dan berkontribusi nyata dalam membangun infrastruktur dan industri gas di Indonesia,” katanya.

IGU merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk pada 1931 dan telah menghimpun lebih dari 142 anggota, baik asosiasi maupun perusahaan yang bergerak di industri gas dan menguasai sekitar 95% pasar gas global. IGU mendorong perdagangan gas internasional yang menjunjung tinggi kebijakan dan prinsip-prinsip kontrak non diskriminatif, mendorong pengembangan teknologi gas yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan meningkatkan keamanan proses produksi, transmisi, distribusi dan utilisasi gas. Kus

Menantang Jokowi Tiru Langkah Morales Atasi Krisis Minyak

indoPetroNews.com – Pemimpin Bolivia, Evo Morales dipastikan bakal menjadi presiden kembali untuk ketiga kalinya. Morales yang bernama lengkap Juan Evo Morales Ayma, lahir di Orinoca, Oruro Bolivia, pada 26 Oktober mendatang genap berusia 55 tahun. Dia dilantik untuk pertama kali menjadi presiden pada 22 Januari 2006.

Mengutip Wikipedia, Morales dikenal sebagai pemimpin sayap kiri gerakan cocalero Bolivia–sebuah federasi kendur dari campesino, penanam daun koka yang melawan upaya-upaya pemerintah Amerika Serikat untuk membasmi koka di Provinsi Chapare di Bolivia tenggara. Morales juga adalah pemimpin partai politik Gerakan untuk Sosialisme (Movimiento al Socialismo, dengan singkatannya dalam bahasa Spanyol MAS, yang berarti "lebih"), yang terlibat dalam Perang Gas, bersama-sama dengan banyak kelompok lainnya, yang biasanya dirujuk sebagai "gerakan sosial".

Beberapa catatan penting dari kepemimpinannya hingga berhasil membawa negaranya keluar dari krisis di jazirah Amerika Latin adalah atas keberaniannya melakukan nasionalisasi sejumlah sumberdaya strategis di bidang migas, pertambangan, sumberdaya air, dan telekomunikasi. Di dunia migas, bukan kali ini saja Morales menjadi pemimpin yang berani melakukan nasionalisasi aset strategisnya dari tangan asing. Beberapa langkah strategis yang dilakukan Morales, sehingga akhirnya membawa bangsanya keluar dari kemiskinan, kemalaratan dan jebakan penguasaan ekonomi  bangsa asing, seperti dikutip dari berdikarionline.com (11/10/14) adalah sebagai berikut:

Pertama, begitu berkuasa di tahun 2006, pemerintahan Evo Morales berjuang keras mengembalikan kedaulatan bangsa Bolivia terhadap kekayaan alam dan aset-aset nasionalnya dari tangan segelintir korporasi asing. Sejak berkuasa di tahun 2006 hingga tahun 2012, Evo sudah empat kali melakukan nasionalisasi secara besar-besaran: nasionalisasi minyak dan gas tahun 2006; nasionalisasi perusahaan telekomunikasi tahun 2008; nasionalisasi pembangkit listrik tenaga air tahun 2010; dan nasionalisasi perusahaan listrik utama tahun 2012. Tahun 2013 lalu Evo mulai menasionalisasi perusahan timah dan perak serta perusahaan pengelola bandara. Langkah ini berhasil mendongkrat penerimaan negara berkali-kali lipat.

Kedua, pemerintahan Evo Morales konsisten meningkatkan belanja sosial hingga 750% dalam 9 tahun terakhir. Peningkatan belanja sosial itu dimungkinkan karena keberhasilan pemerintahan Morales menaikkan penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam. Strategi ini berhasil mengurangi kemiskinan dari 60,5 persen (2005) menjadi 45% (2011). Sedangkan kemiskinan ekstrim berkurang 36,7% (2005) menjadi 20,1% (2011).

Ketiga, pemerintahan Evo Morales juga konsisten menaikkan upah minimum bagi pekerja. Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), sepanjang tahun 2005 hingga 2013, upah minumum kaum buruh Bolivia meningkat sebesar 104%. Malahan, dalam dua tahun terakhir, peningkatan upah minimum buruh di Bolivia termasuk tertinggi di Amerika Latin.

Keempat, pada tahun 2008, setelah melalui referendum yang melibatkan partisipasi luas massa rakyat, Bolivia berhasil melahirkan Konstitusi Baru. Konstitusi baru ini memuat hal-hal penting dan sangat mendasar: pengakuan terhadap hak dan martabat masyarakat pribumi dalam kerangka negara Pluri-nasional; tanggung-jawab negara dalam memenuhi hak-hak dasar rakyat; kedaulatan atas kekayaan alam; kesetaraan gender; pemenuhan hak-hak kaum buruh; dan pengakuan atas prinsip pembangunan yang mempromosikan kehidupan bersama dan harmonis dengan alam.

Kelima, pada tanggal 17 Juli 2014, UNESCO menyatakan Bolivia sebagai kawasan bebas buta-huruf. Keberhasilan ini diraih berkat usaha keras pemerintahan Evo Morales memberantas buta-huruf dan mendemokratiskan lembaga pendidikan. Dengan mengadopsi model Kuba, “Yo sí puedo” (Ya, Aku Bisa), pemerintahan Evo Morales berhasil memobilisasi rakyat dan sumber daya negerinya untuk membebaskan 1,2 juta rakyat dari buta-huruf.

Keenam, Sejak tahun 2011, pemerintahan Evo Morales memulai langkah penting untuk mendemokratiskan lembaga peradilan sebagai jalan menjebol sistim peradilan kolonial. Untuk pertama-kalinya di benua Amerika Latin, para hakim dipilih melalui pemilihan oleh rakyat. Model ini memungkinkan sektor-sektor rakyat yang selama ini dikesampingkan, seperti masyarakat adat dan kaum perempuan, bisa menjadi hakim.

Ketujuh, di bawah pemerintahan Morales, partisipasi kaum perempuan dalam ruang publik dan politik meningkat pesat. Konstitusi baru Bolivia mensyaratkan 50% jabatan atau posisi di pemerintahan diisi oleh kaum perempuan. Sekarang ini, sebanyak 43% dari Walikota dan Dewan Lokal di 327 pemerintahan lokal Bolivia adalah kaum perempuan. Dan 96% diantara mereka menempati posisi tersebut untuk pertama-kalinya. Pada tanggal 9 Maret 2013, Bolivia juga mengesahkan UU baru untuk memerangi kekerasan terhadap kaum perempuan.

Kedelapan, sejak berkuasa di tahun 2006, pemerintahan Evo Morales sangat berkomitmen menjalankan land-reform sebagai jalan mendemokratiskan hubungan kepemilikan tanah. Menurut catatan Institut Reforma Agraria Nasional (INRA) Bolivia, sebanyak 3,5 juta tanah telah didistribusikan kepada para petani dan komunitas kolektif. Konstitusi baru Bolivia menjamin hak setiap warga negara atas tanah dan fungsi sosial tanah. Selain itu, konstitusi itu juga membatasi kepemilikan tanah maksimum 5000 hektar. Kemudian, pada tahun 2012 lalu, Bolivia mengesahkan UU yang melarang penjualan tanah kepada orang asing.

Kesembilan, pemerintahan Bolivia di bawah kepemimpinan Evo Morales menerapkan konsep “memerintah dengan mematuhi rakyat”. Di sini kedaulatan tidak di tangan negara, melainkan di tangan rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat tidak diekspresikan hanya melalui kotak suara dalam lima tahun sekali, tetapi partisipasi aktif dalam berbagai proses perumusan dan pengambilan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari. Di Bolivia, setiap penyusunan UU harus melalui diskusi dan perdebatan dengan organisasi-organisasi rakyat.

Kesepuluh, Bolivia di bawah pemerintahan Evo Morales mendorong kerjasama dan integrasi regional berbasiskan solidaritas dan penghargaan atas kedaulatan masing-masing negara. Evo berhasil menggabungkan Bolivia ke dalam Aliansi Bolivarian untuk Rakyat Amerika Latin (ALBA), Perhimpunan Negara Amerika Selatan (UNASUR), dan Komunitas Negara-Negara Amerika Latin dan Karibia (CELAC). Dalam politik internasionalnya, Bolivia bersama dengan negara Amerika Latin lainnya, seperti Kuba, Venezuela, dan Ekuador, sangat aktif dalam menggalang solidaritas internasional menentang kejahatan imperialisme di berbagai belahan dunia, termasuk di Palestina.

Di antara Negara-negara di benua Amerika, sebenarnya Morales bukan menjadi pemimpin pertama yang berani melakukan kebijakan yang cukup revolusioner, semisal menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak asing. Sebelum itu ada Fidel Castro (Pemimpin Kuba), Hugo Chavez (Pemimpin Venezuela), dan Chistina Fernandez (Pemimpin Argentina). Christina sendiri, berhasil menasionalisasi perusahaan minyak Spanyol dan membawa keluar Argentina dari ketergantungan yang besar terhadap impor karena produksi minyak perusahaan nasionalnya yang terus turun. Sebuah kondisi yang kurang lebih tengah dihadapi Indonesia saat ini.

Dalam sejarahnya, Indonesia di jaman Soekarno, sesungguhnya punya pengalaman dalam menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak asing. Robinson, 1986: 72, mencatat, sejak 1957 hingga 1960, sebanyak 700-an perusahaan Belanda di Indonesia berhasil dinasionalisasi. Jumlah itu mencakup 70% perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia jaman itu. Di antara perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan minyak Belanda, seperti Shell. Dari hasil nasionaliasi ini, akhirnya lahir satu perusahaan minyak nasional yang bernama Pertamina.

National Oil Company (NOC) Perrtamina, yang dikukuhkan lewat UU No.8/1971, saat ini posisi kelembagaannya sudah jauh berbeda dengan dulu, sesuai UU Migas No. 22/2001 yang menggantikan UU No.8/1971. Pertamina tidak lagi menguasai bisnis dari hulu sampai hilir dengan entitas bisnis yang terintegrasi tetapi sudah terpisah-pisah (unbundling). Di sektor hulu peran regulator dan manajemennya dilakukan oleh SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia (dulu BP Migas). Sementara di sektor hilir peran yang sama dilakukan oleh BPH (Badan Pengatur Hilir) Migas. Pertamina sendiri, lewat anak usahanya, Pertamina EP (Eksplorasi dan Produksi), maupun PHE (Pertamina Hulu Energi), diposisikan sama sebagai bagian dari KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama). Namun apa yang terjadi? Alih-alih berhasil meningkatkan produksi, reformasi perundang-undangan malah membuat persoalan migas di Indonesia semakin terpuruk.

Tantangan Buat Jokowi-JK

Problem besar Indonesia saat ini terkait energi, khusunya minyak adalah konsumsi yang tinggi sementara tingkat produksi yang terus turun dan sulit mencapai target. Sektor transportasi telah menjadi wilayah penyerapan energi terbesar. Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2010 mencatat, dengan asumsi penduduk Indonesia sekitar 234 Jiwa, penyerapan migas untuk sektor transportasi masih terbilang besar, sekitar 47%, rumah tangga 22%, industri 22%, dan pembangkit listrik 9%.

Pada sisi produksi, dengan decline rate sebesar 8-12%, lifting minyak bumi tidak pernah mencapai target. Indonesia memang pernah melewati masa-masa emas puncak produksi; yakni pada tahun 1977 ketika berhasil mencapai angka 1,65 juta barel per hari (bph). Lalu pada 1995, pada masa puncak produksi yang kedua, berhasil menembus angka 1,6 juta bph. Setelah itu, dan hingga 4 tahun terakhir, lifting minyak Indonesia selalu mengalami penurunan. Tahun 2011, lifting minyak Indonesia hanya mampu menembus angka 899.000 bph, 2012 sebesar 861.000 bph, dan 2013 sebesar 826.000 bph. Sementara 2014 ini, lifting minyak dipatok pesimis, sekitar 813.000 bph. Hasl lifting minyak hingga Juli 2014 hanya berada di kisaran 799.000 bph. Produksi minyak pun disebut mencapai titik nadhir.

Kesenjangan antara produksi dan konsumsi yang semakin memuncak di awal pemerintahan baru Jokowi-JK, memang memunculkan spekulasi yang tinggi. Lantaran sebelum dilantik Jokowi sudah ‘menggembar-gemborkan’ akan menaikan harga BBM bersubsidi dari Rp. 6.500 ke level Rp. 9000-9.500,-, sehingga ada kenaikan sekitar Rp. 3000,-. Tentu bukan langkah mudah. Mengingat tiap kenaikan BBM bersubsidi pasti akan memicu inflasi yang tinggi dan gejolak di masyarakat lantaran selama ini sudah “dimanjakan” dengan harga BBM yang murah.

Ada usulan memang, untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp. 1.500-1.800,- sehingga mampu menghemat anggaran hingga 55 triliun rupiah. Sehingga bila kenaikan BBM bersubsidi sampai menembus angka Rp.3000 per liter, maka penghematan anggaran dapat mencapai angka 110 triliun rupiah. Rencana kenaikan yang, kalau jadi, dinilai fantastis ini karena pemerintah baru “tak kuasa” menanggung beban subsidi yang besar. Tahun 2014, anggaran subsidi BBM mencapai angka Rp. 246,5 triliun, sementara pada 2015, anggaran subsidi meningkat hingga mencapai angka Rp. 276,01 triliun.

Belum lagi persoalan impor minyak dan BBM yang terus naik seiring penurunan produksi. Tahun ini saja kebutuhan BBM diprediksi mencapai 1,5 juta barel per hari. Tahun depan, seiring pertumbuhan kendaraan akan tumbuh sekitar 8 persen, atau 120 barel per hari. Tahun 2020, diprediksi kebutuhan BBM Indonesia bisa mencapai 2,2 juta barel per hari, dengan produksi minyak yang hanya berada pada kisaran 500rb-600rb bph. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat,biaya impor BBM pada tahun 2013 telah mencapai US$ 28,6 miliar atau sekitar 285 triliun rupiah. Sehingga biaya impor BBM di tahun 2014 pun dipastikan bakal naik.

Pertanyaannya, mengapa beban subsidi itu harus dikembalikan ke rakyat? Inikah menjadi langkah satu-satunya bagi pemerintahan baru?

Basis legitimasi rakyat?

Tampilnya Jokowi menjadi Presiden Baru Indonesia telah menjadi sebuah fenomena. Walaupun fenomena itu bagi sebagian orang, setidaknya bagi mereka yang tidak menetapkan pilihannya pada Jokowi-JK, dan tergabung dalam KMP (Koalisi Merah Putih), dinilai sebagai “the engineered phenomenon” (fenomena yang direkayasa). Karena diyakini keberhasilan dan kepopulerannya muncul atas bluffing dari media. Namun apapun persepsi kubu penentang Jokowi terhadap kemunculan dirinya, yang pasti mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI ini, berhasil mengemas dirinya sebagai “Pemimpin Rakyat”.

Cap sebagai “Pemimpin Rakyat” yang menempel pada Jokowi, tidak hanya didasarkan pada gaya ‘blusukan’-nya dalam menjalankan roda pemerintahan, baik di Solo maupun Jakarta, tetapi keberaniannya dalam mengubah “kelaziman politik” dalam tata politik Indonesia. Seperti gaya casual-nya dalam memimpin, tawar menawar kursi dalam membangun mitra koalisi, dan upaya mencoba melepas “intervensi” partai politik di dalam pemerintahan. Semisal pilihan kader politik, antara kegiatan kepartaian dengan mengabdi di pemerintahan. Walaupun hal yang belakangan ini ternyata sangat sulit Dia terapkan lantaran dominasi dan hegemoni partai pendukung masih kuat membayangi kepemimpinan Jokowi. Sehingga memunculkan istilah “profesional partai” sekadar untuk mengakomodasi masuknya jajaran pengurus partai atau fungsionaris partai di dalam kabinet baru. Namun lepas dari itu semua, pemerintahan Jokowi-JK, dinilai memiliki “akar kerakyatan” yang kuat. Yang seharusnya dapat dijadikan “bargaining power” dalam mengembangkan ide-ide pembangunan vis a vis dengan kekuatan para pemodal (kapitalisme global).

Mengadobsi ide kerakyatan ala Morales

Lain Bolivia tentu lain pula Indonesia. Kalau dilihat dari potensi sumberdaya alam, geografis (keadaan alam), dan demografis (kependudukan). Namun dalam perspektif pembangunan politik, posisi Bolivia dan Indonesia, sesungguhnya bisa dikatakan sama bila dilihat perannya sebagai Negara dunia ketiga, yang pada sisi tertentu memiliki ketergantungan dengan Negara-negara maju. Sehingga kesadaran akan “ketergantungan” dan obsesi untuk “keluar dari ketergantungan”, harus menjadi agenda besar pemimpin baru ke depan. Di segala sektor, terutama energi dan sejumlah impor barang komoditas. Misalnya minyak dan pangan.

Dalam memberikan perspektif terhadap Negara-negara gagal, Acemoglu dan Robinson (2014) mengatakan, Negara-negara yang institusi politik-ekonominya bersifat inklusif akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat. Sebaliknya, Negara-negara yang memiliki institusi politik ekonomi yang ekstraktif tinggal menunggu waktu saja untuk terseret dalam jurang kemiskinan, instabilitas politik, dan mengarah menjadi Negara gagal.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia tentu saja tidak mau atau akan menghindarkan diri dari cap sebagai Negara gagal. Ketergantungan pada impor yang sangat tinggi, baik di sektor energi maupun pangan yang menyelimuti Indonesia menuntut respon terhadap persoalan pembangunan yang cepat. Di samping kondisi energi (khusunya minyak) yang telah dipaparkan di atas, di sektor pangan, kondisi Indonesia ternyata sangat memprihatinkan. Indonesia tercatat masih mengimpor sekitar 29 jenis komoditas; dari mulai beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, minyak goreng, susu, bawang merah, cabai, kentang, dan sebagainya. Bahkan ironisnya, sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia harus mengimpor garam dari Australia, India, Selandia Baru, Jerman, dan Denmark. Sehingga apabila semua sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan dipadukan, ternyata baru mampu menyumbangkan 14,43% PDB (Produk Domestik Bruto). Padahal, harapannya, dari semua sektor unggulan di bidang pangan ini, setidaknya mampu menyumbang paling sedikit 20% PDB. Ironisnya lagi, data Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah petani Indonesia terus turun dari tahun ke tahun. Jumlah petani Indonesia dalam dua bulan pertama tahun 2014, menyusut sebanyak 280 ribu jiwa. Sementara jumlah penduduk yang bekerja di sektor lain di luar pertanian justru mengalami peningkatan yang cukup besar.

Beberapa persoalan yang terpapar itu tentu saja membutuhkan langkah yang berani dan cepat, kalau tidak ingin disebut radikal. Beberapa Negara di Amerika latin telah memulai langkah berani dan ternyata berhasil dalam memberikan solusi pembangunan bagi rakyatnya. Beberapa Negara tersebut memang memilih langkah nasionalisasi untuk segera menutupi defisit anggaran belanjanya. Pemimpin Negara-negara itu, ternyata berani melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan tambang dan minyak asing, seperti yang pernah ditempuh Chavez, Fernandez ataupun Morales. Terbukti mereka dapat keluar secara cepat dari lilitan krisis. Terutama energy (minyak) yang di hampir banyak Negara produsen, seperti Indonesia menjadi komoditas andalan.

Pemerintahan Jokowi-JK yang diyakini memiliki basis dukungan rakyat yang kuat, agaknya menarik bila menempuh gaya kepemimpinan ala Morales. Sebab dalam memimpin rakyat Bolivia, Morales mengedepankan konsep “memerintah dengan mematuhi rakyat”. Dengan pendekatan seperti ini, Morales mengajarkan rakyatnya bahwa “kedaulatan di tangan rakyat”. Ia tidak hanya diekspresikan melalui kotak-kotak suara tetapi bagaimana mengajak partisipasi rakyat dalam berbagai proses perumusan dan pengambilan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga di Bolivia, setiap penyusunan UU harus melalui diskusi dan perdebatan dengan organisasi-organisasi rakyat. Mungkin cara ini bisa dilakukan Jokowi, apabila pemerintahan barunya berani mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya ingin “menasionalisasi” atau “merenegosiasi progresif” dalam bahasa penulis, terhadap kontrak-kontrak yang selama ini dianggap merugikan.

Mengapa bukan renegosiasi biasa? Karena renegosiasi hanya berbicara pada persoalan revisi harga bukan mengembalikan peran yang besar sekaligus mengambil manfaat yang besar dalam pengelolaan sumberdaya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Bila perlu, apabila dengan bahasa yang agak menantang disebut referendum, lakukan referendum kepada rakyat apakah perusahaan-perusahaan asing itu perlu “dinasionalisasi” atau tidak. Bukankah asing biasanya lebih “tunduk” dengan idiom-idiom yang berkonotasi “rakyat”? Sehingga pemerintahan baru tidak membebani persoalan defisit anggaran seluruhnya kepada rakyat tetapi meminta keperdulian perusahaan-perusahaan itu untuk bisa menyelematkan nasib Indonesia yang sumberdaya alamnya selama ini banyak dieksplaoitasi.

Sehingga di tengah kekhawatiran terhadap keberadaan Koalisi Merah Putih (KMP) yang kini menguasai parlemen dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di bawah Jokowi harus berani mengambil inisiatif yang bersifat regulatif dengan melibatkan kekuatan-kekuatan rakyat dalam menyerap aspirasi sekaligus mengagregasi kepentingannya. Kalau KMP berani mengeluarkan gagasan akan me-review 122 produk perundang-undangan yang diduga pro-asing seharusnya KIH dapat menempuh cara yang lebih progresif dari itu. Terutama untuk program-program yang memang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan dan peningkatan taraf hidup rakyat. Mungkin tidak seluruhnya meniru gaya kepemimpinan Morales, tetapi setidaknya, pemerintah baru harus lebih kreatif keluar mengatasi persoalan ekonomi dengan tidak membebani perekonomian rakyat. Kusairi















Dirgo Purbo: Indonesia Punya Ketergantungan Impor Minyak dari 16 Negara

indoPetroNews.com - Bila bicara tema yang jadi bahasan hari ini, yaitu pertahanan, energi dan pangan. Tentunya yang paling hakiki bagi suatu negara adalah food and energy security. Dalam dua konteks ini, kita selalu mengedepankan hal ini sebagai dua agenda strategis kepentingan nasional kita sebagai bangsa.

Orde Baru menempatkan food and energy sebagai agenda untuk kepentingan nasional kita. Dapat diibaratkan ketika itu, tangan kiri presiden memegang Bulog (Badan Urusan Logistik), sementara tangan kanan memegang Pertamina(Perusahaan Minyak Negara). Namun ketika reformasi, food and energy ini menghadapi perubahan drastis.

Bila bicara energi dan pangan, Indonesia harus mengacu pada 3G, yaitu: Geopolitik, Geostrategi, dan Geoekonomi. Ketiga aspek ini yang selalu menjadi alat pertimbangan kita sebagai negara, siapapun yang memerintah, 3G ini dijadikan sebagai tools (sarana dan alat) untuk menetapkan kebijakan ekonomi dalam negeri, serta untuk menetapkan kebijakan pertahanan keamanan dalam negeri dan luar negeri.

Masalahnya kemudian, ketika kita menghadapi reformasi, Indonesia mulai menghadapi apa yang disebut KETERGANTUNGAN.

Sejak 2004, Indonesia telah  menjadi negara net of oil importer. Sayangnya, hal ini sama sekali tak pernah digaungkan oleh siapapun. Seolah-olah, kita menjadi negara net of oil importer itu sesuatu hal yang nyata dan faktual. Padahal, sebagian negara G20 atau negara industri adalah sebagai negara net of oil importer. Ada 10 negara yang sudah menjadi negara net of oil importer, termasuk Indonesia.

Setiap hari Indonesia impor minyak sebanyak 1, 8 juta barel. Dengan harga saat ini, sedang turun 8 dollar per barel. Tapi kalau harga minyak 100 juta per barel, artinya satu hari Indonesia harus mengeluarkan devisa sebanyak 180 juta dollar per hari. Ini yang menjadi faktor penyebab utama mengapa Indonesia menghadapi defisit anggaran.

Indonesia sekarang sudah tidak memiliki autarki (kedaulatan mutlak) terhadap sumberdaya alam atau kekayaan alam kita sendiri. Kita tidak bisa berdikari. Kita sudah menghadapi ketergantungan.

Lain halnya dengan food, dengan kondisi alam seharusnya kita tidak impor semua bahan pangan. Dari data statistik disebutkan, bahwa tidak hanya garam saja yang diimpor, tetapi ikan asin pun diimpor. Celakanya, setiap tahun angka impornya terus naik.

Pada saat yang bersamaan Indonesia selalu mengklaim, bahwa 2/3 wilayah nusantara ini adalah laut. Logika yang paling mendasar, seharusnya tidak susah menangkap ikan. Hanya modal kapal, jala, dan solar. Cuma tiga hal ini.

Lain dengan agriculture atau pertanian, yang perlu lahan, perlu pupuk, perlu bibit, perlu irigasi. Setidaknya ada empat aspek yang diperlukan. Dan di sektor ini jelas menghadapi kendala.

Tetapi bila kita melihat dari sektor pangan, khususunya hasil-hasil laut, sebenarnya tidak terlalu sulit. Pemerintah hanya menyediakan solar, solar, solar. Tidak ada yang lain. Atau kata lainnya jaminan pasokan energi. Inilah yang disebut keamanan energi dan pangan.

Pada 2014 ini Indonesia menghadapi dua agenda besar ketergantungan, yaitu food and energy. Negara-negara maju memang mempunyai kendala yang sama, yakni ketergantungan. Tetapi mereka berupaya meningkatkan sektor Pangan. Sehingga sector itulah yang diberi subsidi. Makanya mereka bisa ekspor ke Indonesia. Dan Indonesia menjadi target untuk daerah pemasaran mereka.

Bagi pemasok sapi dari negara lain, Indonesia ini menjadi pasar empuk sekali. Tidak akan pernah mengalami kekurangan market, baik dilihat dari kondisi geografis maupun kondisi sosial-budaya Indonesia.

Hari ini Indonesia sudah ketergantungan impor 1,8 juta dollar. Artinya, Indonesia mempunyai kontribusi pada harga minyak internasional. Pada saat yang bersamaan, hari ini produksi nasional hanya 870 ribu barel perhari. Tingkat produksi yang sama terjadi pada 1972. Tetapi ketika itu penduduknya hanya 110 juta. Bayangkan, sekarang dengan jumlah penduduk 240 juta.

Bicara minyak berarti bicara hidrokarbon, dari C1 sampai C13. C1, gas alam kita impor. Pada saat yang sama kita defisit. Kenapa ini terjadi? Karena kita tidak mempunyai kepastian hukum. Pemerintah seharusnya mengutamakan pasokan energi gas itu diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri.

Bila pemerintah punya tekad untuk kebutuhan dalam negeri, otomatis infrastruktur akan terbangun. Yang menjadi persoalan adalah kita punya sumber energi tetapi tidak jelas, apakah untuk dalam negeri atau diekspor. Ini yang selalu jadi masalah yang dilematis. Jadi C1, C3, C4, elpiji kita juga impor. Aptur, napta sampai aspal pun kita impor.

Jadi, bila kita semangatnya membangun jalan tol, pada saat yang sama juga kita mengimpor aspal. Padahal kita punya Pulau Buton yang dikenal sebagai penghasil aspal. Kita bertanya balik, Buton ini milik siapa? Ternyata Buton itu sudah dikavling-kavling.

Untuk energi pangan, bila kita menjawab kepentingan nasional, dan punya tekad, sebenarnya Indonesia bisa. Sebenarnya bisa dipenuhi dari bumi kita sendiri. Namun, bila soal minyak, kita tidak bisa. Kita mempunyai ketergantung impor minyak dari 16 negara. Dan itupun dalam konteks pertahanan, bila kita distop di selat Hormus, kita maka habislah kita.

Pemahaman dan filosofi dari geopolitik Indonesia

Filosofi  geopolitik yang mendasar menyebutkan, “Pertahankan rumah serta perkarangan kita.” Ini adalah filosofi yang bisa kita terapkan pada seluruh rakyat Indonesia, baik sipil maupun militer.

Kasus Ambalat menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Pasalnya, Ambalat memiliki kandungan potensi minyak 7 milyar barrel.

Filosofi ini dicanangkan Presiden Soekarno pada peresmian Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Negara pada 20 Mei 1965, yang berbunyi: “Pertahanan Nasional Dapat Berhasil Maksimal Jika berdasarkan Geopolitik.”

Selain itu, pentingnya wawasan nusantara. Setidaknya, hal ini pernah diutarakan mantan presiden Republik Indonesia ke dua, Jenderal Suharto.

"...Kita tidak boleh melupakan wawasan Nusantara, yang sebenarnya jelas tampak dalam jiwa Pancasila dan UUD 1945. Wawasan adalah aspek dari filsafah hidup, suatu pandangan atau sikap hidup yang ditentukan oleh lingkungan ataupun kondisi alamiah dimana manusia itu hidup, dimana manusia itu menentukan jalan dan cara mencapai tujuan hidup. Seluruh wilayah dana kekayaan alam Tanah Air yang terbagi dari kesatuan daratan, kesatuan lautan dan kesatuan udara ini dipandang sebagai satu keseluruhan yang bulat... ".

Jadi, pertananan nasional harus mencakup udara, darat dan laut. Inilah kedaulatan NKRI. Kalau itu dikorelasikan dengan peta kandungan hidrokarbon, tidak akan jauh dari apa yang telah diperkirakan.

Bicara perkarangan, kita harus memahami batas-batas negara. Siapapun yang masuk ke pekarangan kita, harusnya ini dipertahankan.

Seperti data yang dikeluarkan oleh Indonesian Petroleum Association (IPA) atau Perkumpulan perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia pada 2003 menyebutkan, pada hari ini produksi nasional Indonesia adalah 870 ribu barel per hari.

Perusahaan minyak itu selalu mempunyai low rate planning. Mereka lakukan komplilasi, inilah hasilnya. Bisa dibayangkan ketika ini dikeluarkan 2003, seharusnya Indonesia sudah bisa melihat, bahwa mengantisipasi program. Bahwa ketersediaan minyak kita itu hanya tinggal 870 ribu barel per hari ini.

Bila suatu negara sudah masuk kategori Negara net oil importer, seharusnya sudah merancang grand strategy nasional. Karena pada tahun 2000, Selandia Baru sudah menghadapi net oil importer, sehingga di sektor minyak mengalami ketergantungan dari negara asing.

Dengan demikian Selandia Baru kemudian mulai melirik ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang mempunyai potensi cadangan minyak yang cukup besar, sehingga diambilah konsesinya. Indonesia dipandang punya potensi cadangan minyak yang terbanyak.

Hal yang sama India, ketika mempunyai ketergantungan atas suplai minyak, mereka mencanangkan kemudian mengandalkan Indonesia untuk menjadi pasokan energinya. India saat ini penduduknya berjumlah 1,3 milyar.

Jadi Indonesia di tengah-tengah Asia Pasifik ini memang strategis.

Yang menjadi pertanyaan sekarang ini, bagaimana kita mengevaluasi, mengapresiasi, dan mengelola kondisi Indonesia sendiri. Bayangkan, suatu negara di bawah down under ini, Australia dan Selandia Baru punya ketergantungan dengan Indonesia untuk suplai energi. Begitu juga negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea, Taiwan dan Cina juga mengandalkan Indonesia untuk menjadi suplai energi untuk negaranya.

Filipina dan Thailand, mereka negara net oil importer. India sekarang tahu kalau Indonesia itu menjadi target untuk menjadi suplai energi. Dalam pengertian suplai energi, itu artinya menghidupkan ekonomi mereka.

Sebenarnya, negara-negara Asia Tenggara mempunyai kekuatan hakiki dalam konteks menjaga sumber daya alam. Contoh Indonesia melawan Belanda. Vietnam bisa mengusir Perancis pada 1954 dan Amerika Serikat pada 1975. Negara kita bila dikaitkan dalam konteks semangat militansinya,tak perlu diragukan lagi. Di Tarakan saja Inggris pontang panting di sana, saat merebut landang minyak.

Bangsa kita sendiri sebenarnya punya nilai kekuatan nasional, jarang sekali diangkat ke permukaan. Ironisnya, kita tidak bangga dengan nilai patriotisme kita sendiri. Padahal hal itu merupakan modal paling penting dalam konteks pertahanan negara.

Dalam industri minyak selalu harus mengacu dengan apa yang disebut vertikal integration. Dimana pemahaman dari hulu ke hilir secara vertikal. Lihat undang-undang No 8 tahun 1971. Semua perusahaan minyak dikontrol oleh Pertamina. Ketika undang-undang diubah, peran Pertamina dari hulu ke hilir hilang. Pertamina yang tadinya vertikal, mempunyai kekuatan dari hulu, sekarang hanya punya produksi 80 ribu barrel dari 830  ribu barel per hari  total  secara nasional.

Pertamina akan menjadi unit-unit bisnis. Yang paling mengerikan bila nanti sektor distribusi akan diprivatisasi atau diswastanisasi. Bila itu terjadi di seluruh Nusantara, bisa dibayangkan nanti diambil oleh perusahaan minyak asing, yang jelas punya SPBU di sini.

Bisa dibayangkan bila sebanyak 460 depo dari seluruh Indonesia diprivatisasi, tidak dikontrol oleh pemerintah. Berikutnya refinery, kalau itu sampai diprivatisasi, saya tidak membayangkan bagaimana faktor ketergantungan kita kepada Negara-negara asing. Saat ini saja sudah 'megab-megab' 100%. Kalau ini semua diprivatisasi mungkin menjadi 1000%.

Kita baru mengetahui bahwa BP Migas hulu dibubarkan. Tapi BP Migas hilir tidak. Padahal hulu dengan hilir itu satu paket dalam undang-undang 2001. Pembubaran BP Migas hulu adalah awal bencana dari ekonomi nasional kita. Karena ketidakpastian. Saat ini kepastian (safety) tidak ada.

Dalam konteks pertahanan, Indonesia ternyata tidak memperdulikan prioritas untuk kebutuhan militer terkait pasokan energi. Bisa dibayangkan bila nanti distribusi diprivatisasi, karena tidak ada undang-undang untuk memproteksi hal itu, maka bisa-bisa operasi militer tidak lagi menjadi prioritas dalam pertahananan nasional. Sehingga bisa jadi berbagai peralatan perang yang diperagakan dengan penuh kebanggaan pada perayaan Hari Ulang Tahun TNI di Surabaya minggu, tidak akan bisa bergerak karena tidak ada ada bahan bakarnya.

http://theglobal-review.com/:
Disampaikan oleh Dr Dirgo D Purbo, Pakar Energy Security, dalam Seminar Terbatas Menuju Ketahanan Nasional di Bidang Pertahanan, Energi dan Pangan, yang diselenggarakan oleh Global Future Institute (GFI), Kamis 9 Oktober 2014 di Jakarta.

Rudi Rubiandini Perintahkan Anak Buah Turunkan Harga Gas




Jakarta (ANTARA News) - Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan harga gas bagi PT Kaltim Parna Industri (KPI) yang dipimpin oleh Artha Meris Simbolon.

"Pak Rudi mengatakan sehubungan telah ada ketentuan Pertamina dan KPA (Kaltim Pacific Amonia) segera ditindaklanjuti dengan penurunan gas PT KPI," kata mantan Kepala Sub Dinas Komersialisasi Gas dan Pipa Hulu SKK Migas Rakhmat Asyhari dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Rakhmat Asyhari alias Nando menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan pemberian suap kepada mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini sebesar 522.500 dolar AS oleh terdakwa Presiden Direktur PT KPI Artha Meris Simbolon.

Menurut Rakhmat, ia bersama dengan atasannya Deputi Pengendalian Komersialisasi Gas dan Pipa Hulu SKK Migas Widyawan bertemu dengan Rudi pada acara buka puasa bersama pada 1 Agustus 2013 di kompleks Wisma Mulia.

Sehingga Widyawan keesokan harinya memanggil kontraktor-kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) untuk mendiskusikan arahan Rudi tersebut.

"Pak Poppy juga punya instruksi yang sama dengan Pak Rudi. Atas instruksi tersebut saya mempersiapkan pendapat saya yaitu saya tidak setuju dengan penurunan harga gas KPI karena berdasarkan evaluasi, PT KPI masih menikmati profit margin dan penurunan harga gas KPI berpotensi untuk menurunkan penerimaan negara," ungkap Rakhmat.

Poppy yang dimaksud adalah Kepala Divisi Komersial SKK Migas Popy Ahmad Nafis.

"Saya sampaikan keberatan itu ke Pak Widyawan," tambah Rakhmat.

Harga awal harga gas untuk PT KPI adalah 12 dolar AS sedangkan PT KPA mendapatkan harga 4-5 dolar AS berdasarkan kesepakatan antara PT Pertamina dengan kedua perusahaan.

PT KPA adalah perusahaan swasta yang memiliki perjanjian "build project" dengan Badan Usaha Milik Negara PT Pupuk Kaltim sehingga kepemilikannya menjadi 100 persen milik PT Pupuk Kaltim.

Widyawan yang juga menjadi saksi dalam sidang menyampaikan hal yang sama dengan Rakhmat.

"Pak Rudi sebagai kepala SKK Migas menyampaikan ada dua perusahaan di Kaltim yang punya harga yang berbeda dan Pak Rudi menyatakan ada semacam ketidakadilan karena yang satu (harganya) tinggi yang satu rendah dan perlu ada penyesuaian."

"PT KPA dinilai terlalu rendah. Katanya sudah ada keputusan dari kepala SKK Migas agar harganya harus match sehingga perlu diatur net profit dari keduanya tidak menimbulkan penurunan pendapatan negara," ungkap Widyawan.

Akhirnya SKK Migas pun berhasil bernegosiasi dengan PT KPA sehingga harga jual gas meningkat pada 31 Juli 2013.

Namun penurunan harga terhadap PT KPI belum sempat dilakukan karena Rudi sudah ditangkap oleh KPK pada 13 Agustus 2013.

Perintah penurunan harga oleh Rudi itu dalam dakwaan jaksa dilakukan pasca penyerahan uang oleh Artha Meris kepada pelatih golf Rudi, Deviardi yaitu pada April 2013 diserahkan uang 22.500 dolar AS di Plaza Senayan.

Pada 11 Juli 2013 diserahkan uang 50 ribu dolar AS, selanjutnya 1 Agustus 2013 diberikan 50 ribu dolar AS di McDonald Kemang, dan 200 ribu dolar AS diberikan pada 3 Agustus 2013 di rumah makan sate Senayan Menteng.

Artha Meris didakwa memberikan total uang 522.500 dolar AS kepada Rudi sehingga dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya dengan ancaman pidana penjara 1-5 tahun dan denda Rp50-250 juta.

Terkait kasus ini, Rudi Rubiandini sudah divonis bersalah dan harus menjalani hukuman 7 tahun penjara sedangkan Deviardi divonis 4,5 tahun penjara.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
FOTO/Wahyu Putro A
Editor: AA Ariwibowo

COPYRIGHT © ANTARA 2014
 

Majalah IndoPetro

Loading...

_____________________________________

IndoPetroNews

Air Asia Promo Heboh


Support : Web Master | Indo Cita | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login