IndoPetroNews

Headlines News :
SKKMigas

Translate by Google

Beyond Communication


#LetsHelpRohingya


PetroInfo

PetroComodity

Pertamina EP Lakukan Eksplorasi ke-5

indoPetroNews.com - Anak perusahaan PT. Pertamina (Persero), yaitu Pertamina Eksplorasi Produksi (EP), kembali lakukan eksplorasi yang kesekian kalinya di lapangan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Hal ini dilakukan untuk menemukan cadangan minyak dan gas bumi (migas) nasional.

Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto mengungkapkan, bahwa Pertamina EP memiliki target lintasan sepanjang 209 Kilometer (KM) yang akan melintas hampir di seluruh area Bunyu tersebut.

Menurut Dwi, hal itu dilakukan untuk memperoleh data cadangan sumber migas yang semakin akurat, yakni dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin berkembang. “Seluruh upaya ini dilakukan demi menemukan cadangan migas baru,” ungkap Dwi seperti dilansir dari laman resmi Pertamina, Jakarta, Selasa (7/7).
Untuk mendapatkan hasil survei yang maksimal, Dwi menambahkan, bahwa survei Bunyu akan dikombinasikan dengan survei gravitasi, survei geofisika, survei passive seismik, dan survei magnetotellurics. Sehingga bisa menggambarkan model bawah permukaan area Bunyu dengan lebih baik.

Seperti diketahui, Pertamina EP sendiri memiliki target melakukan kegiatan survei seismik sepanjang 1.167 KM di tahun ini. Antara lain wilayah Area Sumatera Utara untuk survei Garcinia dan Seremban, Area Sumatera Selatan untuk survei Karbela dan Selingsing, Area Jawa Barat untuk survei Akasia Besar, Area Jawa Timur untuk survei Lumajang, Area Kalimantan untuk survei Tanjung dan Bunyu, serta di Area Papua untuk survei Kupalanda.(ehs)

PGN Kebut Proyek Pipanisasi di Jatim

indoPetroNews.com - Proyek perluasan jaringan pipa yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN), di beberapa wilayah Jawa Timur (Jatim) hingga Juni 2015, terus mengalami progres yang cukup signifikan.

Sekretaris Perusahaan PGN, Heri Yusup mengungkapkan, bahwa salah satu pencapaian pekerjaan fisik pipanisasi jalur Kejayan-Purwosasi sudah mencapai 86% Kilometer (Km). Dengan kapasitas sebesar 5 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), jaringan tersebut siap untuk melayani kebutuhan dan mengembangkan wilayah baru pemanfaatan gas bumi di sisi selatan Kabupaten Pasuruan.

“Diharapkan dengan sistem pioneering pengembangan infrastruktur gas bumi ini dapat membuka peluang–peluang ekonomi baru di wilayah Pasuruan untuk peningkatan daya saing, pembukaan lapangan kerja dan perekonomian Pasuruan pada umumnya,” ungkap Heri dalam keterangannya kepada wartawan, Jakarta, Selasa (7/7).

Sedangkan untuk Jalur Jetis-Ploso, pencapaian pekerjaan sampai dengan akhir bulan Juni 2015 lalu, sudah mencapai 37%. “Jalur ini nantinya siap untuk melayani kebutuhan industri di sekitar wilayah tersebut seperti industri pakan, food beverage, keramik dan kawasan industri baru,” katanya.

Adapun pipanisasi jalur Kalisogo-Waru berfungsi untuk meningkatkan kehandalan jaringan. Hal ini juga sejalan dengan komitmen PGN dalam menjaga factor safety dalam pengoperasian pipa gas bumi. Ke depan, menurut Heri, pembangunan jaringan pipa akan dilengkapi juga dengan fasilitas Offtake Station di daerah Pasuruan untuk semakin meningkatkan kehandalan jaringan di wilayah Jawa Timur.

Saat ini, Heri menambahkan, bahwa PGN Regional Distribution II (Jawa Timur–Jawa Tengah) telah melayani 9 kawasan industri dengan jumlah pelanggan industri sebanyak lebih dari 118 pelanggan.

“Diharapkan dengan selesainya pembangunan infrastruktur gas bumi baru maka kawasan-kawasan industri baru akan tumbuh,” tutup Heri.(ehs)

Layani Gas di Jatim, PGN Hemat Rp.2,06 Triliun

indoPetroNews.com - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), mengklaim tengah melakukan efisiensi sebesar Rp.2,06 triliun per tahun, dalam melayani konsumsi gas bumi untuk 9 kawasan industri di Regional Distribution II (Jawa Timur - Jawa Tengah). dimana jumlah pelanggan di wilayah tersebut lebih dari 118 pelanggan, sehingga konsumsi gas bumi diperkirakan mencapai 28 juta kaki kubik per hari.

“Dengan adanya peningkatan konsumsi gas bumi di kawasan-kawasan industri baru yang terbentuk maka efisiensi energi dapat terus ditingkatkan untuk membantu mengurangi ketergantungan kita terhadap impor BBM,” kata Sekretaris Perusahaan PGN, Heri Yusup, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (7/7).

Untuk memperluas pemanfaatan gas bumi bagi masyarakat, PGN terus mengembangkan infrastruktur gas bumi. Diketahui saat ini PGN Regional Distribusi II tengah menyelesaikan pembangunan infrastruktur gas bumi ke wilayah-wilayah baru di Jawa Timur sepanjang 72 kilometer.

Heri Yusup menyatakan bahwa pembangunan pipa baru sepanjang 72 kilometer itu akan menambah pipa eksisting PGN di wilayah Jawa Timur yang panjangnya 829 kilometer. “Adapun di seluruh wilayah Indonesia, PGN telah membangun pipa gas bumi sepanjang lebih dari 6100 kilometer. Ini adalah 70% dari pipa hilir gas bumi di Indonesia,” kata Heri Yusup.

Heri Yusup menjelaskan bahwa pembangunan pipa baru di Jawa Timur sepanjang 72 kilometer itu terdiri dari 3 jalur jaringan distribusi gas bumi dan berada di 2 wilayah. Rinciannya adalah jalur Kejayan - Purwosari (15 km) berlokasi di Area Pasuruan, jalur Kalisogo-Waru (30 km) berlokasi di Area Sidoarjo dan jalur Jetis – Ploso (27 km) berlokasi di Area Sidoarjo.

Pada akhir Juni 2015, pencapaian pekerjaan fisik pipanisasi jalur Kejayan – Purwosasi sudah mencapai 86% km. Dengan kapasitas sebesar 5 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), jaringan tersebut siap untuk melayani kebutuhan dan mengembangkan wilayah baru pemanfaatan gas bumi di sisi selatan Kabupaten Pasuruan.

“Diharapkan dengan sistem pioneering pengembangan infrastruktur gas bumi ini dapat membuka peluang–peluang ekonomi baru di wilayah Pasuruan untuk peningkatan daya saing, pembukaan lapangan kerja dan perekonomian Pasuruan pada umumnya,” kata Heri Yusup.

Sedangkan untuk Jalur Jetis-Ploso, pencapaian pekerjaan sampai dengan akhir bulan Juni sebesar 37%. “Jalur ini nantinya siap untuk melayani kebutuhan industri di sekitar wilayah tersebut seperti industri pakan, food beverage, keramik dan kawasan industri baru,” kata Heri Yusup.

Adapun pipanisasi jalur Kalisogo – Waru berfungsi untuk meningkatkan kehandalan jaringan. Hal ini juga sejalan dengan komitmen PGN dalam menjaga factor safety dalam pengoperasian pipa gas bumi. Ke depan pembangunan jaringan pipa akan dilengkapi juga dengan fasilitas Offtake Station di daerah Pasuruan untuk semakin meningkatkan kehandalan jaringan di wilayah Jawa Timur.

“Diharapkan dengan selesainya pembangunan infrastruktur gas bumi baru maka kawasan-kawasan industri baru akan tumbuh,” ujarnya. (ehs)

Jokowi Didesak Copot Dua Menteri

indoPetroNews.com - Juru Bicara Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM), Tedd Syamsuri mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot dua menteri kabinetnya yang dituduh berkiblat pada Neoliberalisasi serta bertentangan dengan visi Nawa Cita dan Trisakti yang dikampanyekan Jokowi.

Kedua Menteri tersebut yaitu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

“Banyak anak yatim/piatu terpuruk dan ketidakmampuan daya beli akibat kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM),” ungkap Teddy yang juga Wakil Sekjen FKB KAPPI Angkatan 1966 dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (7/7).

Menurutnya, kenaikan harga BBM itu merupakan pemicu kenaikan harga pangan, energi dan inflasi. Ditambah lagi pertumbuhan ekonomi yang lemah dan melambat, pengangguran yang tak terhindarkan, komunitas orang yang hampir miskin menjadi miskin, dan merosotnya nilai uang rupiah, semua itu sumber masalahnya ada pada kenaikan harga BBM.

“Rini Soemarno dan Sudirman Said menjadi prioritas Menteri yang perlu di ganti, karena kabinet bidang perekonomian yang suka bikin gaduh ada pada dua kementerian ini,” jelasnya.

Dalam catatan GNM, penunjukkan Dwi Soetjipto dari Direktur Utama PT Semen Indonesia Tbk menjadi Dirut PT Pertamina (Persero) menggantikan Karen Agustiawan yang mengundurkan diri, sudahlah jelas ada maksud dibalik niat Rini selaku pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina, yang tidak menutup kemungkinan melakukan privatisasi terhadap BUMN Migas tersebut.

“Dwi adalah pejabat dibalik keberhasilan privatisasi industri semen setelah di merger. Hal ini bisa saja terjadi di Pertamina, ini yang perlu diwaspadai. Lihatlah saat Pertamina mendapat 70 persen kelola Blok Mahakam, padahal pemerintah yang punya saham 100 persen telah menetapkan 100 persen untuk Pertamina kelola Blok Mahakam,” jelasnya.

“Sangat tepat jika Menteri Rini dan Sudirman diganti, mengingat Sudirman Said juga mantan anak buah Arie Soemarno, kakak Rini, saat menjadi Dirut Pertamina,” tegas Teddy. (ehs)

Pemerintah Perlu Ambil Resiko Demi Cadangan Migas

indoPetroNews.com - Ketua Tim Komite Eksplorasi Nasional, Andang Bachtiar mengatakan pemerintah harus berani mengambil resiko demi menemukan cadangan minyak dan gas bumi (migas) yang baru. Untuk itu pemerintah mesti melakukan perundingan secara intens terhadap para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Menurut Andang, dalam perundingan tersebut nantinya, pemerintah harus berani menerima masukan serta tawaran yang dilakukan KKKS. Meskipun akan mengurangi pendapatan negara. Pasalnya ini dilakukan untuk mendapatkan kedaulatan energi.

"Kalau mereka inginkan ini dan itu, ok, pendapatan negara berkurang sedikit, tetapi lapangan diproduksi kan? Itu kan jadi tambahan cadangan baru. Pemerintah yang harusnya mendapatkan US$700 juta, hanya mendapatkan US$600 juta. Tidak apa-apa berkurang US$100 juta, tetapi kami minta KKKS untuk mengebor titik-titik lain di bloknya," ujar Andang, di Jakarta, Selasa (7/7).

Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan insentif untuk KKKS agar mau melakukan pengeboran, seperti insentif pajak ditangguhkan lima tahun, dan lainnya.

Andang mengakui, selama ini tidak ada terobosan baru dalam meningkatkan cadangan, sehingga wajar jika produksi migas nasional tidak pernah mengalami peningkatan.

Walau pendapatan negara berkurang, menurut Andang, tidak ada yang dirugikan, karena pemerintah justru akan mendapatkan manfaat lebih besar dari pengeboran cadangan baru.

"Tidak ada yang dirugikan, memang negara mendapatkan lebih sedikit dari seharusnya dari hasil negosiasi. Tetapi tiga tahun lagi negara mendapatkan revenue yang lebih banyak," jelas Andang.(ehs)

Pengalihan Saham Blok Mahakam Dinilai Tepat

indoPetroNews.com - Beberapa penelitian dari Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional menemukan bahwa dana hasil ekspor yang masuk kembali ke negara asal ekspor hanya berkisar 15-30 persen.

Menurut ekonom Universitas Sam Ratulangi, Agus Tony Poputra, dari perspektif cash flow, keberadaan export illusion membuat ekspor neto riil Indonesia di bawah dari apa yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Tony mengatakan dengan adanya pengalihan 70 persen penguasaan Blok Mahakam dari Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation Ltd kepada Pertamina pada akhir kontrak tahun 2017 merupakan suatu langkah tepat untuk mengurangi export illusion di sektor Pertambangan Migas. Dengan penguasaan mayoritas oleh Pertamina, maka diharapkan sebagian besar dana hasil ekspor akan masuk ke Indonesia.

Penguasaan Blok Mahakam oleh Pertamina akan mengurangi export illusion dan mendatangkan serangkaian manfaat yang terkait dengannya.

"Pertama, membantu Pertamina dalam melakukan lindung nilai (hedging) secara alamiah untuk meminimalkan eksposur perusahaan tersebut terhadap risiko kurs. Caranya lewat netting (meng-offset kewajiban dalam mata uang asing dengan asset dalam mata uang asing) sehingga mengurangi tekanan permintaan devisa," ujar Tony dalam keterangan tertulis, Senin (6/7).

Kemudian Kedua, lanjutnya, posisi tersebut dapat memperkuat posisi Rupiah. Dengan masuknya sebagian besar hasil ekspor maka akan meningkatkan penawaran devisa. Akibatnya dapat meningkatkan nilai Rupiah lewat proses permintaan-penawaran di pasar uang.

"Ketiga, dapat memperbesar cadangan devisa Bank Indonesia yang selama beberapa tahun terakhir hanya berkutat di seputaran USD 100 miliar. Keempat, dapat memperkuat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan nasional,"jelasnya.

Tony menuturkan, selama ini DPK tumbuh lebih lambat dibandingkan dibanding kredit yang diberikan. Pada beberapa tahun terakhir pertumbuhan DPK perbankan memperlihatkan tren menurun. Situasi ini mendorong Loan to Deposit (LDR) ke posisi yang rentan. Lewat penguatan DPK maka perbankan nasional dapat meningkatkan alokasi kredit tanpa terancam LDR yang tinggi.

Sementara itu, manfaat lain yang diperoleh adalah apabila minyak bumi kemudian dihasilkan pada Blok Mahakam maka dapat memperkuat industri petrokimia dalam negeri. "Hal ini disebabkan bahan baku industri petrokimia sebagian besar berasal produk “sampingan” dari pemrosesan minyak bumi menjadi berbagai produk jadi," tambah Tony.

Penurunan export illusion terjadi apabila kepemilikan BUMN atau swasta domestik bersifat mayoritas pada perusahaan pengelola sumber daya alam. Oleh sebab itu, penanganan Blok Mahakam dapat dijadikan contoh untuk kontrak-kontrak pertambangan di Indonesia yang akan berakhir pada beberapa tahun mendatang.(ehs)

Presiden Janjikan Insentif bagi Pengembang EBT

indoPetroNews.com - Energi terbarukan selama ini kurang mendapat perhatian di kalangan pengusaha. Presiden Joko Widodo menjanjikan akan memberikan insentif untuk para pengembang Energi Baru Terbarukan.

Insentif yang diberikan nantinya mampu menarik minat investor dalam menggarap potensi energi baru terbarukan yang tersebar di Indonesia. Pasalnya, pengembangan energi ramah lingkungan memang lebih mahal ketimbang investasi untuk energi fosil.

“Meskipun biayanya jauh lebih mahal, saya kira tidak ada masalah. Kita berikan insentif khusus bagi pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Rate (harga jual listrik)-nya ditinggikan sedikit enggak apa-apa agar orang berbondong-bondong investasi, jangan samakan dengan batubara,” kata Presiden Jokowi, disela kegiatan negara, kemarin.

Presiden mengakui pengembangan energi ramah lingkungan tersebut belum menjadi fokus dalam memenuhi kebutuhan listrik. Padahal, Indonesia memiliki potensi listrik panas bumi (geotermal) sebesar 28.000 megawatt (MW), belum lagi dari energi terbarukan lainnya yang jumlahnya juga ribuan megawatt.

Karena itu, Presiden memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan fokus mengembangkan pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan, seperti panas bumi, tenaga surya, angin, air, sampah serta biomass. Energi terbarukan tersebut harus segera dikembangkan agar mampu menggantikan pembangkit energi fosil seperti batubara.

“Secara khusus pada hari ini saya perintahkan ke Menko, Menteri BUMN, Menteri ESDM agar ke depan pembangkit listrik ramah lingkungan lebih diberikan prioritas karena kita punya kekuatan dan potensi,” kata Jokowi.(ehs)

Presiden: Pertamina adalah Operator Blok Mahakam dengan Hak 100 Persen

indoPetroNews.com- Presiden Joko Widodo telah menetapkan bahwa PT.Pertamina (Persero) adalah operator Blok Mahakam dengan hak 100 persen. untuk itu Presiden meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said dan Badan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), harus segera menyelesaikan pembahasan aspek legal, terkait kontrak baru dan juga terkait term conditions pada Blok yang terletak di Kalimantan Timur itu.

"Pertamina 100 persen, setelah itu Pertamina dapat melakukan pengurangan interes (share down) kepada pihak lain yang menurut perhitungan bisnis memberi manfaat secara maksimal," kata Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Dalam Rapat Terbatas yang membahas Pengelolaan Blok Mahakam, Jumat (3/7) di Jakarta, Presiden meminta seluruh persiapan alih kelola harus segera dimulai. dan Presiden meminta proses ini harus sudah selesai sebelum akhir 2015.

Beberapa waktu yang lalu, Menteri ESDM, Sudirman Said tengah merilis pembagian hak participating interest (PI) kepada para pihak yang terkait dengan blok Mahakam. dimana Pertamina dan Pemerintah Daerah (Pemda) mendapatkan hak sebesar 70 persen, sedangkan Total E&P Indonesie dan Inpex Corporate mendapatkan 30 persen.

Menurut Presiden, proses alih kelola di tingkat operasional harus disiapkan sebaik-baiknya agar tidak ada gangguan teknis. Begitu pula komunikasi dengan para pihak harus dijaga agar tidak ada salah pengertian.


"Yang terpenting, dengan siapa pun Pertamina bekerjasama mengelola Blok Mahakam, mayoritas keuntungan harus tetap di tangan Pertamina," ujar Teten.(ehs)

Kecuali Aceh, PI Blok Migas Pemda Maksimal 10%

indoPetroNews.com - Banyak Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengajukan untuk memperoleh hak partisipasi atau participating interest (PI) di blok minyak dan migas (migas) di wilayahnya. Terbukti, saat ini sudah ada 13 Pemda yang mengajukan permohonan PI tersebut.
Hal itu seiring diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM No.15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya. "Pemda itu Aceh, Madura, Sumatera Selatan, Jambi, Maluku sampai Sumatera Utara. Tapi Sumut tidak terlalu minta. Dia cuma minta supaya warganya juga dipekerjakan di blok-blok migas," ungkap Direktur Pengusahaan Hulu Migas, Djoko Siswanto di Jakarta, (3/7).
Dari Pemda yang mengajukan permohonan, lanjutnya, Kalimantan Timur menjadi daerah yang paling banyak meminta besaran PInya, yakni mencapai 19 persen. "Akan tetapi, pemerintah pusat akan konsisten dan hanya bakal memberikan PI mencapai 10 persen sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketetapan pemerintah sudah jelas, hanya 10 persen. Kalau mau 19 persen harus B to B," paparnya.
Hanya saja. khusus Aceh, pemerintah berjanji akan memberikan hak keistimewaan terkait pembagian PI blok migas. "Ini sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Aceh, yang menjadi turunan dari perjanjian damai dan refleksi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh," paparnya.
Untuk PI Blok Pase, lanjutnya, Aceh mintanya 25 persen dan sudah disepakati karena ada aturan dan ketentuannya, namun pemda yang lain maksimal 10 persen.
Saat ini pemda Aceh juga tengah mengajukan beberapa proposal lagi mengenai permohonan PI ke pemerintah pusat. Soalnya, di Aceh terdapat delapan blok migas.(*/ris)

Cadangan Migas Menipis, Izin Eksplorasi Perlu Dipermudah

indoPetroNews.com - Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Zikrullah menegaskan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) semakin terbebani dalam memproduksi minyak dan gas bumi (migas).

Diakui Zikrullah, masih adanya mainset di kalangan masyarakat, soal cadangan Migas yang berasal dari fosil, masih berlimpah. Hal itu menurut Wakil Kepala SKK Migas merupakan sebuah kekeliruan. Ia mengatakan cadangan migas Indonesia malah sudah semakin menipis.

"Bahkan untuk cadangan terbukti tidak kelihatan, tapi secara publik kita kaya minyak," ujarnya di Jakarta.

Akibat anggapan publik tersebut, lanjut Zikrullah, pemerintah kerap menerbitkan regulasi atau peraturan yang sangat berlebihan. "Padahal ya tanpa kebijakan berlebihan, KKKS sudah konsisten dalam menjalankan tugasnya," katanya.

Diketahui sampai dengan saat ini, Revisi Undang-undang Migas juga belum rampung di parlemen. "Buat regulasi berlebihan, ini sebetulnya sengat simpel sepakati apa yang sudah dijanjikan, teman-teman dalam IPA dan PSC tidak berlebihan sepakati apa yang sudah dispakati bila sudah dispakati laksanakan," sambungnya.

Zikrullah mengatakan sampai saat ini tidak ada niat baik pemerintah untuk merampungkan peraturan yang ada. Bahkan regulasi berlebihan itu justru membuat KKKS semakin sulit memproduksi migas. Padahal kondisi saat ini cadangan migas sedang merosot.

Di tempat yang sama, Ketua Komite Eksplorasi Nasional, Andang Bachtiar menilai pemerintah harus mempermudah izin untuk eksplorasi migas, agar dapat meningkatkan produksi migas dalam negeri. Pasalnya, industri produksi migas menjadi kesulitan karena sering bertabrakannya peraturan perizinan tersebut.

‪"Aturan pemerintah sering bertabrakan satu sama lain misalnya antara pajak dan ESDM harusnya izin itu satu yang pegang izin," ujarnya

Menurutnya, efisiensi birokrasi adalah hal yang penting mengingat kebutuhan akan migas yang semakin baik.‬ Pasalnya, perizinan di Indonesia bertele-tele dan tidak sebentar.

‪"Sedang kita bahas di komite energi, pajak, tanah, itu kan masalah pajak, ini sebenarnya urusan pemerintah. Ini yang sulit, harusnya serahkan semua izin birokrasi ke satu pintu, kalau izin sampai enam bulan setahun, ini yang sulit," jelasnya.

‪Adang mencontohkan, di berbagai macam negara di Eropa pengurusan izin selalu dipermudah. Menurutnya, pengurusan izin hanya dilakukan pada satu kementerian.‬(ehs)
 

Ads Google

Majalah IndoPetro

Loading...

___________________________________

IndoPetroNews

Web Desain App Builder


Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login