IndoPetroNews
Headlines News :
IndoPetroNews

Translate by Google

indoPetro Edisi Agustus 2014


Web Desain App Builder


PetroInfo

PetroComodity

Terlibat Pencurian Minyak Mentah di Jaur Pipa Sumatera Selatan, 6 Orang Ditangkap

indoPetroNews.com -  Enam orang pencuri minyak mentah di jalur pipa Sumatera Selatan, berhasil diciduk oleh tim keamanan gabungan dari PT Pertamina EP, Kepolisian dan TNI. Keenam tersangka dibekuk saat sedang beroperasi di daerah sungai Ogan Ilir yang merupakan wilayah operasi PT Pertamina EP, Adera Field.

Pengungkapan pencurian minyak kali ini bermula saat staf security PT Pertamina EP mandapatkan laporan adanya tindakan illegal tapping. Segera tim diterjunkan untuk menggrebek operasi yang jelas-jelas merugikan negara itu.

"Tim keamanan gabungan berhasil meringkus 6 ABK, sementara 6 lainnya berhasil melarikan diri," ungkap Muhammad Baron, Public Relation Manager PT Pertamina EP kepada sejumlah media, Minggu (23/11).

Baron menuturkan dari selain para tersangka yang berhasil diringkus, disita juga barang bukti berupa kapal tongkang yang dimodifikasi yang diduga untuk menampung minyak hasil curian sera berbagai alat untuk melakukan illegal tapping lainnya.

"Diperkirakan kapal tersebut bisa memuat 5.000 - 8.000 liter minyak mentah. Ditemukan juga selang selang yang digunakan untuk menyalurkan minyak tersebut," tambah Baron.

Baron berharap kasus ini dapat segera diselesaikan, serta terungkap seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. "Kami berharap agar semua pihak yang terlibat dalam kasus pencurian ini bisa terungkap apapun peran yang mereka kerjakan, mulai dari yang ambil minyak, beking, maupun penadahnya. Karena hal ini jelas - jelas merugikan negara, terlebih ditengah kondisi kesulitan energi negeri ini sekarang" tegasnya.

Dengan kembali terungkapnya pencurian ini Baron menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait dalam rangka meningkatkan keamanan di area operasi PT Pertamina EP. Ia pun berharap peran serta masyarakat untuk saling membantu dalam menjaga dan memastikan minyak bumi sebagai energi yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat jangan sampai dicuri untuk kepentingan beberapa golongan.

"Kami serius menangani hal ini, bersama pihak aparat Polri dan TNI, kami akan menindak tegas semua pelaku yang terlibat. Minyak adalah milik negara, bukan milik pencuri, kami himbau agar masyarakat yang mengetahui hal-hal yang mencurigakan di sekitar wilayah tempat tinggal mereka mohon dapat segera menginformasikan kepada kami agar dapat segera ditindaklanjuti," pungkas baron

Sementara itu, para tersangka yang sudah diamankan pihak berwajib diserahkan kepada Polres Ogan Ilir, untuk selanjutnya akan kembali dilakukan pemeriksaan lebih mendalam oleh Polda Sumsel.
(ug/pep)

Pertamina Jamin Pasokan Elpiji 3Kg di Wilayah Perbatasan Sebatik

indoPetroNews.com - PT Pertamina (Persero) menjamin ketersediaan Elpiji 3kg di wilayah perbatasan Sebatik.  Ini dilakukan sebagai bentuk dukungan penuh perusahaan akan eksistensi NKRI di perbatasan.

Dalam kunjungan ke salah satu pulau terluar Indonesia, Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di perbatasan, berhak mendapatkan akses energi yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya. Untuk itu, Pertamina sebagai perusahaan negara menjamin. Ketersediaan Elpiji 3kg di perbatasan negara, menurut Hanung, sebagai bentuk dukungan penuh perusahaan akan eksistensi NKRI di perbatasan sekaligus menjalankan fungsi PSO yang telah diamanatkan pemerintah.

Bahkan, tuturnya, selain kemudahan akses terhadap Elpiji 3kg, Pertamina juga akan menjalankan perannya untuk memastikan harga yang diperoleh adalah wajar sebagaimana warga negara di belahan Nusantara lainnya.

Untuk itu, mulai Desember ongkos kirim Elpiji 3 kg dari Tarakan ke daerah Sebatik, perbatasan Malaysia akan ditanggung Pertamina. Dengan pola seperti ini warga negara Indonesia di daerah Sebatik dapat menikmati harga Elpiji 3kg yang wajar, jika semula di harga Rp 30.000,- per tabung menjadi Rp 16.000,- per tabung.

"Ini adalah peran yang dijalankan Pertamina demi mendukung eksistensi negara di perbatasan sehingga warga negara Indonesia dapat menikmati harga yang relatif sama dengan warga negara lainnya di daerah lain," pungkasnya.

Saat ini, Pertamina telah menyalurkan 17.166 paket perdana Elpiji 3kg ke Sebatik dan Nunukan sejak program konversi Kerosene ke Elpiji 3kg dimulai tahun 2010 di daerah ini. Adapun, untuk wilayah Kalimantan Utara, total paket perdana Elpiji juga telah di salurkan sebesar 89.999 tabung sejak program konversi kerosene dilberlakukan. UG

Tindaklanjuti Terminasi Kontrak Blok Mahakam, Pemerintah Diminta Terbitkan Permen

indoPetroNews.com - Pemerintah melalui Kepala Unit Pengendali Kinerja KESDM, Widhyawan Pawiraatmaja dan Plt Dirjen Migas KESDM, Naryanto Wagimin, Jum'at (21/11),  menyatakan akan menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina setelah kontrak kerja sama (KKS) dengan Total dan Inpex berakhir pada 31 Maret 2017. 

Widhyawan mengatakan, ada dua opsi mekanisme pengelolaan Blok Mahakam setelah 2017. Pertama, dilakukan sendiri oleh Pertamina: ”Kami memberikan Mahakam kepada Pertamina. Silakan Pertamina mengoptimalkan sebesar-besarnya bagi negara. Kami tunggu bagaimana maunya Pertamina,” katanya. Kedua, bekerja sama dengan pengelola lama, yakni Total E&P Indonesie, dengan skema yang menguntungkan bagi negara. ”Namun, Pertamina tetap menjadi mayoritas dan operator di Blok Mahakam,” kata Widhyawan. 

Namun menurut Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRESS, kepada media di Jakarta Minggu (23/11), penawaran dua opsi pengelolaan masih menyisakan berbagai spekulasi yang dapat mengurangi keuntungan optimal bagi negara. "Karena itu IRESS meminta agar KESDM langsung menetapkan Pertamina sebagai pengelola tunggal Blok Mahakam, 100%, tanpa menawarkan opsi kedua yang masih membuka kesempatan pemilikan saham bagi Total dan Inpex. Dengan demikian seluruh keuntungan dari pengelolaan blok migas Mahakam akan menjadi milik negara, sebab 100% saham Pertamina adalah milik negara, " katanya.

Marwan mendesak mendesak Menteri ESDM segera menerbitkan peraturan atau ketetapan perihal penyerahan pengelolaan Blok Mahakam, sesuai Pasal 28 Ayat 9 dan Ayat 10 PP No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas.Penerbitan peraturan menteri, kata Dia,  dibutuhkan agar dapat memberikan kepastian bagi bagi publik dan seluruh pihak terkait, serta dapat pula mencegah upaya berbagai pihak yang masih menginginkan Total dan Inpex untuk mengelola dan memiliki saham di Blok Mahakam.

Menurut Marwan , dalam surat yang disampaikan kepada KESDM pada 2012 lalu, Pertamina telah menyatakan kesanggupan pengelolalaan tersebut. Sehingga, pemerintah mestinya tidak meragukan komitmen Pertamina. "Karena itu pula, pemerintah harus membatalkan opsi kedua yang masih memberi kesempatan bagi Total dan Inpex ikut memiliki saham di Blok Mahakam, sebagaimana dikemukakan oleh Widhyawan," tegas Marwan.

Marwan memaparkan, selama ini Total dan Inpex, dinilai  telah menikmati keuntungan yang sangat besar dari bonanza Mahakam, berupa tingkat keuntungan, IRR, sebesar 28%, dibanding IRR 12-18% yang berlaku umum pada blok-blok migas lain. "Bonanza bagi Total dan Inpex is enough!" serunya. 

Dengan begitu,  kata Dia, pernyataan Widhyawan yang meminta untuk tetap menyertakan Total dan Inpex atas dasar rasa keadilan atau rasa terima kasih menjadi sangat tidak relevan. "Tokh, KKS Blok Mahakam telah disusun dan dijalankan sesuai prinsip-prinsip yang berlaku secara global, sehingga aspek “feeling”, perasaan hati, tidak layak jadi penentu dalam pengambilan keputusan, " pungkasnya.

Sebelumnya, Ignatius Tenny Wibowo, Presiden Direktur PT. Pertamina Hulu Energi (PHE), kepada indoPetroNews, saat penyerahan Pengelolaan Struktur Badik dan West Badik Blok Nunukan ke Fungsi Pengembangan PT PHE di Jakarta, ((22/9), pernah menyatakan kesanggupannya untuk mengelola Blok Mahakam.  Menurut Tenny, dengan keberhasilan pengelolaan Blok ONWJ, WMO, dan Nunukan, semakin meyakinkan Pertamina bahwa pemerintah tidak perlu lagi ragu-ragu menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina. "Kami sudah sangat siap," kata Tenny meyakinkan ketika itu. Ksr

Pertamina Kendalikan Penyaluran Solar di Tarakan Lewat Kartu Survey

indoPetroNews.com - Problem penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sebagian wilayah Indonesia, khususnya di Tarakan Kalimantan Timur menggunakan Kartu Suvey. Penerapan Kartu Survey untuk penyaluran Solar bersubsidi bagi nelayan dan kendaraan bermotor di Tarakan ini, diklaim Pertamina mampu menurunkan konsumsi sekitar 12%.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung kepada media mengatakan, penerapan kartu survey merupakan inisiatif perusahaan untuk memastikan Solar bersubsidi tepat sasaran. Menurut dia, penerapan kartu survey di Tarakan adalah bagian dari program serupa yang telah sukses di beberapa daerah lainnya di Indonesia.

Hanung mengungkapkan Kartu Survey diterapkan di Tarakan sejak 18 Juli 2014 dan saat ini telah mencakup 2.909 unit kendaraan dan 974 unit kapal. Sejak penerapannya, tuturnya, Kartu Survey terbukti dapat menghemat konsumsi Solar bersubsidi sekitar 12%.

"Sebelum diterapkan Kartu Survey, penyaluran Solar bersubsidi rata-rata sekitar 925 KL per hari, setelah penerapan penyaluran turun dikisaran 825 KL per hari. Melihat hasil menggembirakan ini, kami komit terus menggalakkan penerapan Kartu Survey ini ke seluruh Indonesia," kata Hanung di sela-sela kunjungan seharinya ke Tarakan, Nunukan, dan Sebatik, Sabtu (22/11).

Dia menjelaskan Kartu Survey berfungsi untuk mengetahui riil volume dan pola konsumsi Solar bersubsidi untuk nelayan dan kendaraan darat di Kota Tarakan. Selain itu, dengan Kartu Survey ini juga dapat menjadi sarana pendataan kendaraan dan kapal nelayan yang berhak mendapatkan Solar bersubsidi. Data tersebut selanjutnya bisa menjadi database untuk perhitungan kuota solar bersubsidi yang akurat.

"Kantu survey bisa diperoleh gratis di SPBU/APMS dan SPDN. Tanpa kartu survey, konsumen tidak bisa melakukan pembelian Solar bersubsidi di SPBU. Pembelian Solar dibatasi sebesar Rp200 ribu per hari," terangnya.

Keberhasilan penggunaan Kartu Survey di Kota Tarakan, tidak terlepas dari dukungan penuh Pemkot Tarakan berupa Surat Edaran Walikota Tarakan dan rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tarakan untuk nelayan. Dengan dukungan semacam itu, penggunaan Kartu Survey diyakini dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal di tempat lainnya.

Selain di Kota Tarakan, yang telah sukses menerapkan Kartu Survey meliputi Kab. Belitung, Kab. Tarakan, serta wilayah Kab. Bintan dan Kota Tanjung Pinang, serta Batam yang telah bertransformasi menjadi Fuel Card. Pertamina berkomitmen untuk terus mengembangkan program Kartu Survey ke berbagai daerah yang memiliki karakteristik serupa dengan Kota Tarakan, seperti Pulau Bali, dan juga seluruh Pulau Jawa. UG

MedcoEnergi Tandatangani Kontrak Blok Oman 56

indoPetroNews.com - PT Medco Energi Internasional Tbk, melalui anak perusahaannya, Medco Arabia Ltd. ,  mengumumkan telah menandatangani perjanjian kontrak Blok Oman 56. Perjanjian blok eksplorasi dan produksi baru di Oman ini ditandatangani Menteri Minyak dan Gas Oman, Dr. Mohammed bin Hamad Al Rumhy, sebagai wakil Pemerintah Oman. Perjanjian dilakukan  Perseroan beserta mitra lokalnya Intaj LLC. Dalam konsorsium ini, Perseroan memiliki mayoritas hak partisipasi kepemilikan serta menjadi operator Blok Oman 56. Demikian siaran pers yang diterima indoPetroNews, Kamis (20/11).

Oman 56 berada di di cekungan hidrokarbon yang produktif, Oman Salt Basin. Dengan luas area sebesar 5.808 kilometer persegi dan tiga penemuan hidrokarbon yang telah diidentifikasi, blok ini diperkirakan mempunyai kandungan minyak sebesar 370 juta barel minyak oil in place. Enam prospek potensial lainnya juga telah berhasil diketahui sehingga bisa menambah cadangan minyak.

Oman 56 ini akan menambah portofolio aset internasional MedcoEnergi dengan aset yang telah ada saat ini di Oman, Libya, Yaman, Tunisia, USA dan Papua Nugini. MedcoEnergi telah beroperasi di Oman sejak tahun 2006 sebagai operator Kontrak Jasa lapangan minyak Karim Small Fields (KSF). Lokasi Oman 56 bersebelahan dengan KSF dan memiliki kesamaan geologi serta keuntungan sinergi operasi dengan KSF ke depannya.

Lukman Mahfoedz, Direktur Utama dan CEO MedcoEnergi mengatakan, “Blok Oman 56 ini merupakan salah satu area eksplorasi terbesar di Oman dan mempunyai potensi kandungan hidrokarbon yang besar. Blok ini akan memperkuat posisi Perseroan di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, terutama di Oman. Saya yakin kesuksesan operasi di KSF dapat diulang kembali di Blok Oman 56 ini, mengingat kinerja operasional Perseroan dan juga catatan keselamatan kerja yang baik selama ini.” 

Lukman menambahkan,“Akuisisi ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk terus memperkuat portofolio aset E&P, melalui, antara lain, dengan kegiatan eksplorasi berkualitas tinggi untuk menemukan cadangan-cadangan Migas baru sehingga akan terus mendukung pertumbuhan Perusahaan ke depannya.” katanya. UG

Geopolitik Antara Dua Karang (2)

indoPetroNews.com - Tatkala memasuki era setelah (pasca) imperialisme, ada perubahan signifikan terkait perilaku geopolitik dibanding masa sebelumnya. Agaknya di era tersebut cuma memunculkan dua lakon besar yang cukup mendominasi dunia politik yakni AS dan Uni Soviet. Kedua negara besar tersebut memiliki ideologi yang ---sepertinya--- saling bertolak belakang. Kenapa ditulis ‘sepertinya’, sebab salah satu hasil pointers diskusi di Global Future Institute (GFI), Jakarta, pimpinan Hendrajit menyatakan, bahwa antara komunis dengan kapitalis itu sejatinya ‘serupa tetapi tak sama’. Serupa pada daya dominasi eksploitasinya, sedang ketidaksamaan terlihat di hulu (sistem) manajerial. Dengan kata lain, jika kapitalis dikontrol oleh segelintir elit partikelir, sementara komunis dikendalikan sekelompok elit negara (pemerintah). Bahkan ada yang berani menganalogkan, bahwa sejatinya komunis itu “kapitalis plat merah”.

Merujuk dogma yang ditebar oleh Henry Kissinger di panggung global, “Control oil and you control nations, control food and you control the people.” Mungkin, itulah motivasi atas perilaku dominasi eksploitatif dimanapun, bahkan sampai kapanpun untuk mengontrol food and enegy security, entah kapitalisme entah ia komunisme.

AS dengan ideologi “liberal kapitalis”-nya berada pada Blok Barat di satu sisi, sedang Uni Soviet yang “sosio komunisme” ada di Blok Timur pada sisi lain. Perbedaan ideologi ini menimbulkan persaingan tak kunjung henti (hingga kini?) yang akhirnya ditengarai sebagai “perang dingin”, karena hampir tak pernah terjadi perang konvesional atau kontak fisik secara langsung antara keduanya, melainkan melalui penyebaran ideologi, adu pengaruh di banyak negara, ataupun lomba senjata dan teknologi perang untuk menampilkan siapa kuat, siapa paling canggih.

Di era itu lahir jenis perang baru bertitel: “proxy war”. Ia sering disebut sebagai perang boneka, atau perang perwalian, dll. Perang ini memiliki ciri dimana para pihak yang terlibat konflik justru memakai pemain pengganti ---biasanya negara kecil--- atau menggunakan tangan-tangan lain baik berupa individu (sosok) tertentu yang diherokan media mainstream, atau via lembaga swadaya (LSM), organisasi massa, Multinational Corporations (MNCs), dan lain-lain. Tujuannya jelas, mereka saling menghindari kontak langsung dalam rangka memperkecil resiko kehancuran fatal.

Perubahan perilaku geopolitik antara masa imperialis dengan era perang dingin, terlihat dalam konteks dimensi time, space, people, dan struggle. Pada dimensitime dan space era imperialis tidak pernah menyoal ideologi, melainkan fokus pada ekspansi wilayah, teritorial, dll dalam skema land and soil. Kenapa demikian, kembali pada perilaku sebagai cermin sebuah motivasi, bahwa refleksi kekuatan dan hegemoni negara dilihat dari luasnya wilayah jajahan. Itulah motivasi atas perilaku geopolitik saat itu (imperialisme). Sedang era perang dingin, justru hiruk pikuk (geo) politik lebih diwarnai rivalitas ideologi yang gilirannya melahirkan berbagai jaringan proxy, aliansi, atau pakta-pakta seperti North Atlantic Treaty Organization (NATO), Pakta Warsawa, Southeast Asia Treaty Organization (SEATO), dan lain-lain.

Di luar dugaan semua pihak, khusus pada dimensi struggle justru menimbulkan dekolonisasi banyak negara Asia-Afrika. Mereka beramai-ramai memerdekakan diri, keluar dari cengkraman kolonisasi Barat. Para pemimpin negara Asia dan Afrika yang baru merdeka menggagas Gerakan Non Blok (GNB) dalam rangka membendung dua kekuatan besar supaya tidak kembali digulung oleh kuku kolonialisme dan imperialisme. Fakta ini membagi dunia menjadi tiga space (atau kubu) yang meliputiBarat, Timur, dan Dunia Ketiga. Dan di era perang dingin pula, secara faktual telah menimbulkan serta menguatnya sistem politik politik luar negeri berbasis: “bebas aktif”, khususnya di republik tercinta. Maknanya, Indonesia tetap di posisi netral dalam kecamuk perang dingin. Sebab bila terlibat dalam perang, kita tidak akan mempunyai kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka, karena akan tetap dalam cengkeraman atau di bawah kendali negara-negara yang bertikai. Bung Hatta menyebutnya, “Mendayung antara dua karang.” Itulah salah satu perilaku geopolitik kita yang populer.

Manakala struggle yang dilakukan kubu Timur fokus ialah penyebaran komunisme dengan sasaran kelompok Dunia Ketiga, maka Barat melakukan pembendungan kubu Timur melalui penerapan teori domino serta containment policy. Sedang kubu Dunia Ketiga juga memiliki struggle sendiri untuk membendung pengaruh kedua kekuatan tadi, yakni selain melalui pembentukan GNB, pengembangan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan sekali lagi, kian menggeloranya politik bebas aktif di panggung global bahkan hingga kini.

Di masa perang dingin, Cina terlihat sudah mulai terbit sebagai kekuatan regional dan hendak memposisikan diri sebagai pemimpin Dunia Ketiga, kendati Indonesia sendiri ---saat itu--- sebenarnya juga telah menjadi kekuatan disegani di kawasan karena kerjasama (non ideologis) dengan Rusia, sehingga performance ekonomi terutama militernya cukup diperhitungkan baik oleh kawan maupun lawan. Namun sayang, kesinambungan hubungan strategis antara Indonesia - Rusia tidak berlanjut karena ‘faktor (konflik) internal’ sedang Cina terus melaju dalam segala hal. Dan kini, untuk sementara mungkin kita tertinggal oleh Cina.

Catatan disini, bahwa ciri pokok dimensi struggle dalam geopolitik di era perang dingin cenderung kepada pembangunan, dimana pengembangan pola dan model pembangunan antara kedua kubu AS dan Uni Soviet saling berebut pengaruh di Dunia Ketiga berbasis ideologi masing-masing. Model-model itu kemudian diadopsi oleh kelompok negara proxy. Ada beberapa negara mengalami kendala terkait ketergantungan pembangunan. Afrika misalnya, menerapkan model pembangunan komunis namun hanya diambil kulitnya sehingga timbul kerancuan dan instabilitas politik karena penerapan yang keliru. Akhirnya negara-negara tersebut kembali bergantung kepada Barat, seperti Afrika Tengah yang bergantung kepada Perancis hingga sekarang, dan lain-lain.

Sisi lain yang menarik dalam perubahan (perilaku) geopolitik pada masa perang dingin, kendati titik tekannya adalah ideologi, akan tetapi munculnya senjata-senjata canggih akibat kemajuan teknologi dan industri strategis membawa kedua kubu pada kompetisi jenis baru yaitu persaingan (lomba) senjata serta teknologi perang. Pada gilirannya, rivalitas ideologi memang tak sebatas dalam pembangunan-pembangunan fisik belaka, namun berkembang ke bidang-bidang lain sebagaimana disebut di atas.

Pecahnya Uni Soviet sering dianggap sebagai tanda berakhirnya perang dingin, meski dalam kenyataan empiris ada beberapa negara yang dalam orbit komunisme, masih tetap diembargo oleh Paman Sam meski induknya (Soviet) telah hancur. Inilah bukti keadaan (circumstance evidance) yang nyata, bahwa perilaku gopolitik ---topik tulisan ini--- tidak boleh dibaca secara hitam putih, namun harus dipandang secara komprehensif integral.

Pada era modern, zaman globalisasi, atau kondisi menuju “tata dunia baru” yang kini bergerak, seolah-olah menggeser konflik ideologi kepada konflik lain di satu sisi, namun di sisi lain justru muncul berbagai fenomena dan perspektif baru yang kian multipolar dalam memandang konflik. Jika perang dingin melahirkan proxy war, maka era kini memunculkan jenis-jenis perang baru seperti perang informasi, asymmetric warfare (peperangan asimetris), hybrid war (perang hibrida), dan entah kelak perang apalagi.

Pada era ini (menuju “tata dunia baru”), selain Cina dinilai sebagai adidaya baru di Timur bahkan merupakan rival AS terutama dalam bidang ekonomi, budaya, dan militer, agaknya telah muncul pula aliansi-aliansi ekonomi antar negara di luar (pro) Barat, akan tetapi dalam prakteknya aliansi dimaksud condong kepada pakta-pakta pertahanan keamanan. Shanghai Cooperation Organization (SCO) misalnya, adalah kerjasama ekonomi antara Rusia dan Cina yang memiliki kecenderungan menjadi sebuah pakta pertahanan. Kemudian berdirinya BRICS (Brasil, Rusia, Cina dan Afrika Selatan), dan lain-lain. Gilirannya medan tempur pun tidak sebatas pada tempat terbuka, ia berpindah di ruang-ruang tertutup melalui lembaga-lembaga regional bahkan global seperti skema Trans-Pasific Partnership, G-20, WTO, dan sebagainya.

Satu catatan penting di era kini, bahwa perilaku geopolitik Cina selain fokus penguatan kiprah di Laut Cina Selatan --- sebab hampir 80% ekspor-impornya melalui perairan tersebut, ia pun mengubah orientasi ideologi menjadi one country and two system. Satu negara dengan dua ideologi hidup berdampingan. Artinya, ekonomi boleh bebas seperti kapitalis, tetapi kontrol politik tetap di bawah kendali komunis cq Partai Komunis Cina (PKC).

Pada dimensi struggle, ada konsepsi clash of civilization (benturan peradaban) antara Barat dan Islam yang dibidani oleh Samuel P Huntington melalui bukunyaClash of Civilization and Remarking of The World Order. Inilah yang kini berlangsung masif di berbagai panggung budaya dan keamanan. Munculnya aliran-aliran radikal ---celakanya--- memakai simbol-simbol Islam seperti Boko Haram, Jabhal al Nusra, al Sabhab, Islamic State of Irak and Syam (ISIS), dan lain-lain merupakan isu serta dalih atas perilaku geopolitik yang dimainkan oleh Barat di belahan bumi lain yang memiliki kekayaan SDA dan melimpahnya potensi atas emas, minyak dan gas bumi.

Pertanyaannya sederhana, “Seandainya Nigeria cuma penghasil ketela rambat, apa bakal ada Boko Haram disana; jika Irak dan Syria hanya produksi sandal jepit, akankah muncul Jabhat al Nusra, lalu kini merebak ISIS? Jika Libya bukan penghasilswett crude oil ---minyak terbaik--- apa Ansar al-Sharia bakal bercokol disana?”. Semua karena faktor SDA. What lies beneath the surface. Apa yang terkandung di bawah permukaan. Itulah motivasi basis perilaku yang dikemas dalam bahasa ‘kepentingan nasional’ sejak revolusi industri dulu. Sekali lagi, mencari bahan baku semurah-murahnya dan menciptakan pasar seluas-luasnya!

Pola berbagai kolonialisme di muka bumi baik melalui fisik (konvensional), atau asimetris (asymmetric warfare), ataupun modus pada perang hibrida (hybrid war), selalu diawali dengan penyebaran isu-isu terlebih dahulu. Isu yang ditebar di wilayah yang menjadi target lazimnya tentang demokrasi, HAM, lingkungan (paket DHL), atau sering juga masalah korupsi, kepemimpinan tirani, radikalisme, senjata pemusnah massal, dan lain-lain. Pemerintah Irak di era Saddam Husein akhirnya hancur lebur karena stigma senjata pemusnah massal oleh AS; Timor Timur lepas dari Indonesia sebab isu pelanggaran HAM; atau Yaman, Tunisia, Mesir digoyang Arab Spring ---ini jenis asymmetric warfare--- bermula dengan isu-isu korupsi, demokrasi, dan lainnya.

Silahkan cermati kelanjutan tindakan kolonialisme setelah isu-isu ditebar. Inilah contoh. Irak dikeroyok oleh koalisi militer pimpinan Paman Sam hingga luluh lantak lalu Saddam digantung; atau lepasnya Timor Timur, akibat agenda lanjutan yakni hadirnya pasukan asing (peace keeper), kemudian referendum (jajak pendapat); sedangkan Yaman, Tunisia, Mesir dll melalui gerakan massa mengatasnamakan rakyat kemudian melengserkan rezim berkuasa. Itulah pola asymmetric warfare, hybrid war, dan lain-lain. Tujuan (skema)-nya sama, yakni penguasaan geopolitik negara target dimana intinya pengendalian ekonomi dan pencaplokan SDA-nya. Inilah pola kolonialisme sampai kapanpun. Disebar duluan isu, lalu dimunculkan tema atau agenda, dan terakhir ditancapkan skema.

Maka jika menengok Papua, kendati isu pelanggaran HAM dan stigma ketertinggalan pendidikan dan kesejahteraan kencang dihembuskan berbagai pihak selaku kepanjangan kepentingan asing di Indonesia, memang kurang optimal membentuk opini global, tetapi bukan berarti upaya menghadirkan pasukan asing (PBB) untuk referendum akan mereda di Papua, niscaya akan terus menerus digelorakan, kenapa demikian, oleh karena tahap itu merupakan kelanjutan daripada penyebaran isu-isu sebelumnya. Itulah perilaku geopolitik Barat yang cenderung ofensif sejak peristiwa revolusi industri dulu. Hayo, “Pertahankan rumah dan perkarangan kita sekalian” (Jenderal Soedirman, 1947).

Penulis : M Arief Pranoto, Research Associate Global Future Institute (GFI)

(Tulisan ini lanjutan artikel terdahulu yang berjudul: Membaca Perilaku Geopolitik)

Membaca Darurat Energi dari Perspektif Geopolitik (Bagian 1)

indoPetroNews.com - Parahnya persoalan minyak dan gas (migas) telah diisyaratkan oleh para pakar energi, bahwa Indonesia telah memasuki fase DARURAT ENERGI. Benarkah? Tatkala di permukaan terlihat landai, maka sesungguhnya situasi itu ibarat bara dalam tumpukan jerami, tinggal dipercik sedikit api (peristiwa kecil) maka akan meletus, membakar banyak hal terutama menyerap serta melumpuhkan “energi” bangsa ini. Mungkin itulah analog yang agak cocok untuk memotret secara sekilas kondisi permasalahan migas di Republik tercinta ini.

Namun mengurai ‘darurat migas’ sesuai isyarat di atas, sebenarnya tidak pelik-pelik amat. Artinya, selain tak begitu rumit menganatomi (mapping) permasalahan yang muncul, juga tak susah-susah amat mencari solusi terbaik atau bagaimana jalan keluarnya. Kenapa demikian, sejatinya persoalan utama dalam dunia migas kita hanya masalah political wil ldan political action elit politik dan segenap pejabat negara (pemerintah) berkompeten dalam rangka meraih kembali status negara mandiri (autarky) di bidang energi. Seperti dulu lagi. Itulah hal dan pokok-pokok paling krusial yang mutlak digelorakan, digebyaran serta dilangkahkan secara gegap gempita oleh para elit politik dan segenap komponen bangsa. Dalam bahasa sastranya ialah: “Aku rindu dirimu (Indonesia) yang dulu”.

Nah, celoteh ini tidak ada niatan menggurui siapapun, terutama para pakar dan pihak-pihak berkompeten selain sekedar ingin sharing pemahaman semata. Bila terselip data atau pendapat berbeda, atau barangkali pemakaian istilah teknis dan taktis yang kurang tepat baik arti, maksud dan makna, anggaplah kewajaran yang perlu didiskusikan lebih dalam ---intinya--- demi meraih pointes dan butiran bagaimana mencapai kemandirian serta kedaulatan energi yang dirasa semakin lama kian menjauh dari harapan. Inilah celoteh tak ilmiah, santai dan sederhana.

Mempetakan KETERGANTUNGAN ENERGI (impor) di Bumi Pertiwi, maka mapping ini wajib diawali breakdowning atas faktor-faktor yang berpengaruh, kenapa kokketergantungan migas sifatnya berkelanjutan seolah-olah tidak dapat dibendung, padahal kita dulu tergolong negara surplus energi (1977 dan 1995). Apa yang tengah terjadi? Selanjutnya, dalam kajian sederhana ini kami coba melihat dari sisi internal dan eksternal, antara lain:

Pertama, faktor internal. Beberapa hal yang dominan mempengaruhi kadar ketergantungan atas kebutuhan energi di Indonesia meliputi: (1) terbatasnya kilang minyak. Hingga kini, kita cuma memiliki 6 buah kilang yang berada di Balikpapan, Sorong, Balongan, Cilacap, Dumai dan Plaju. Semenjak 1994-an memang tak ada lagi penambahan (dan pembangunan) kilang, meski rencana bahkan studi kelayakan pernah dan telah dilakukan. Entah kenapa. Tak layak, atau karena ada power lain yang menghalangi? (2) berperannya jaringan Mafia Barkeley dimana mereka dapat mempengaruhi policy bidang energi di Indonesia, ketika terbetik khabar bahwa ‘mafia’ ini yang menghambat gerak laju pembangunan kilang melalui jaringannya di salah satu Kementerian, memang perlu pendalaman lebih jauh; (3) belitan skema ekonomi neoliberalisme yang kian meraja-lela di republik ini, dan (4) berlangsungnya praktek-praktek Mafia Migas di dunia perminyakan nasional.

Untuk beberapa variabel internal di atas tadi, nanti akan diperdalam sedikit pada pembahasan serta diskusi, sekarang kita lanjut saja ke faktor berikutnya atas ketergantungan (impor) energi.

Kedua adalah faktor eksternal. Keberadaan The Seven Sisters. Tak bisa dipungkiri, bahwa kuku-kuku korporasi (MNCs) global seperti ExxonMobil, ChevronTexaco --Chevron Corporation--, Shell, BP, Gulf Oil, dan lain-lain milik adidaya dunia telah kuat tertancap investasinya di Bumi Pertiwi. Sesungguhnya tidak ada masalah dengan investasi asing dimanapun sepanjang mereka memakmurkan rakyat, kecuali bila track record-nya hampir tidak pernah membuat sejahtera rakyat (terutama masyarakat di sekeliling/daerah dimana MNCs berdiri), maka hal itu layak dipertanyakan, “Apakah ini model kolonialisme baru?”

Taqiyuddin An Nabani mengingatan, “Penjajahan merupakan metode baku kapitalis sedang yang berubah hanya cara dan sarananya” (1977). Mari kita perdalam asumsi Nabani tadi. Bahwa sesungguhnya, Bung Karno (BK) dulu juga sudah mengingatkan bangsa terkait kolonialisme baru, “Bahwa imperialisme bukan saja sistem atau nafsu menaklukkan negara atau bangsa lain, tetapi bisa hanya mempengaruhi ekonomi negeri dan bangsa lain. Ia tidak usyah di jalankan dengan pedang, atau bedil, atau meriam atau kapal perang (1960). Retorika pun muncul, “Inikah (kolonialisme baru) yang tengah berlangsung?”

Tak boleh dielak siapapun, bahwa skema (dan tujuan) kolonialisme dimanapun-sampai kapanpun dipastikan tak akan pernah berubah, yaitu penguasaan ekonomi dan pencaplokan sumberdaya alam (SDA) negara target melalui cara mencari bahan baku semurah-murahnya dan menciptakan pasar seluas-luasnya. Ini yang mutlak ditanam di benak kita.

Jika menelaah dari dimensi “time” (waktu) dan struggle (berjuang) pada perilaku geopolitik, bahwa target penjajahan tempo deoloe hanya sebatas mencari rempah-rempah, maka target kolonialisme di era modern adalah emas, minyak, gas alam dan jenis-jenis tambang lain. What lies beneath the surface. Apa yang terkandung di bawah permukaan. Bahkan seorang Vandana Shiva dari India pun berani berkomentar: "Bila kolonialisasi lama hanya merampas tanah, sedangkan kolonialisasi baru merampas seluruh kehidupan!". Sekali lagi, inikah yang tengah terjadi di Indonesia?

Merujuk statement An Nabhani, BK, Shiva, dll bahwa perilaku offensive geopolitik modern yang dikembangkan Barat ialah menguasai ekonomi dan SDA di negeri target menyamar (dan menumpang secara gelap) pada gerak investasi, manajemen konflik, capacity building, atau kalau perlu --- secara terang-terangan melalui militer sebagaimana invasi koalisi militer pimpinan Amerika (AS) di Irak (2003-2012) dan Afghanistan (2001-20013) dengan aneka dalih, bahkan agaknya model tersebut terus berlanjut hingga kini melalui pintu (isue) baru bertajuk Islamic State of Irak and Syam (ISIS).

Ia juga sering berkedok gerakan massa mengatasnamakan HAM, demokrasi, pemimpin tirani misalnya ---seperti Arab Spring--- atau kadang-kadang via pintu bencana sebagaimana kasus di Haiti, ataupun cover memerangi wabah penyakit (Ebola, Flu Burung) ala ‘pendudukkan’ di Afrika, dll. Bagi pemimpin yang sadar akan (geopolitik) potensi kekayaan alamnya, niscaya tidak mau diatur oleh kolonialisme global melalui tangan dan kaki-kaki Multinational Corporations (MNCs) serta variannya.

Pintu masuk paling gampang di negara berdaulat memang isue demokrasi, korupsi,freedom, instoleransi, dsb karena nilai-nilai global itu sudah “diterima” masyarakat internasional di berbagai negara, akan tetapi sering juga via manajemen konflik berupa adu domba (devide et impera) di negeri yang diincar SDA-nya. Setelah timbul konflik, tahap berikutnya adalah “intervensi” atas nama capacity building, atau bahkan operasi militer berdalih pembelaan HAM, mengejar ISIS, menegakkan intolerans dari salah satu pihak yang berkonflik di dalam negeri tersebut. Itulah sisi lain (dan contoh kecil) cara “investasi asing” dari perspektif kolonialisme di sebuah negara bila dicermati atas dasar pemahaman geopolitik dan konstitusi negara (Indonesia) secara benar.

Selanjutnya, catatan sederhana ini tidak akan membahas lagi soal rencana “turun”(capacity building)-nya armada laut AS di perairan kita yang disuruh Bu Susi, Menteri Kelautan dan Perikanan RI dalam rangka membantu memberantas illegal fishing, sekali lagi --- kami tidak akan mendiskusikannya kembali karena pakem (geopolitik)-nya telah jelas: “Pertahankan rumah serta pekarangan kita sekalian” (Jenderal Soedirman, 1947). Kebijakan mengundang armada asing di perairan Indonesia, ibarat pemilik (tuan)-nya justru meminta agar rumah dan pekarangannya diacak-acak oleh orang luar. Inilah yang kini terjadi.
Kembali ke diskusi faktor internal yang tadi kita loncati. Bila berangkat dari data sebelum keluar dari OPEC, Indonesia adalah net oil exporter (kelompok negara pengekspor minyak), tetapi semenjak tahun 2004-an ia berubah sebagai net oil importer (pengimpor minyak). Kenapa demikian, mohon maaf apabila catatan ini tidak lagi membahas berapa (dahulu) jumlah produksi dan konsumsi minyak di Indonesia sehingga mampu meraih status net oil exporter, atau mengapa ia keluar dari OPEC, dan lain-lain kecuali sekilas untuk menyambung bahasan. Untuk menyingkat paparan namun supaya tetap akuratpointers-nya nanti, maka data-data yang ditampilkan berbasis praktek dan operasional migas dekade 2013 – 2014, walau sekilas saja.

Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) kita sekarang berkisar antara 1,5 juta - 1,6 juta barel per hari (bph). Itu data teknis. Adalah keniscayaan bila tren konsumsi akan meningkat dari waktu ke waktu seiring dinamika sosial kemasyarakatan, pertambahan penduduk dan terutama hiruk-pikuk politik sebagaimana isyarat “Energy Policy”-nya Guildford (1973),"When it comes to oil is 90% all about politics and 10% its about oil itself” .

Jika diperkenankan menafsir statement Guildford, bahwa tampilan data terkait hal-hal teknis perminyakan mungkin akan ditemui banyak dark number (penggelapan data) sesuai kepentingan dan kemana arah (geo) politik bergerak. Sedangkan 'data kering' saja sering digelapkan demi sebuah onani (menyenangkan diri sendiri) agar dikatakan berhasil, dll apalagi ini 'data yang basah'? Dengan demikian, riil produksi dan konsumsi minyak yang terilis di media massa oleh pihak tertentu (dan kompeten) niscaya belum menggambarkan fakta dan data sebenarnya, karena kentalnya faktor politis.

Di satu sisi, produksi minyak dari 6 kilang di muka tadi berisar 830 ribu - 950 ribu bph danlifting-nya cenderung menurun akibat faktor operasional dan teknis. Ini juga data-data teknis. Ingat isyarat Guildford di atas. Sedang sisi lain, sisa kekurangan untuk konsumsi BBM kita peroleh lewat impor dari banyak negara seperti Arab Saudi, Aljazair, Malaysia, Cina, Yamen, Australia, Vietnam, Nigeria, Brunei, Papua New Guene (PNG), Pakistan, Rwanda, Oman, Angola, Thailand, Irak, Iran, dan lainnya.

Kajian atas keriskanan supply minyak bahwa 60% kebutuhan impor diangkut via kapal-kapal tanker melalui jalur perairan, dengan kata lain, jika kelak terjadi “ganguan” dimana berakibat tersendatnya pasokan, entah gara-gara ‘kemacetan’ di jalur perairan, ataupun ada masalah politik dengan (negara) pengekspor, mungkin ada gejolak politik di negara (asal) produsen, atau tiba-tiba meletus perang terbuka di jalur perairan tersebut, maka niscaya ketersendatan tersebut akan menjadi penyebab utama atas kelangkaan energi di tanah air. Saat ini, produksi internal baru memenuhi 40% dari konsumsi dalam negeri.

Apa boleh buat, meskipun negeri ini memiliki cadangan strategis nasional tetapi tohberkisar 20-an hari saja. Boleh bandingkan dengan sesama pengimpor minyak seperti Cina, Jepang, Taiwan, Korea Seatan, dll yang memiliki cadangan strategis hingga 100 hari, bahkan kabarnya sudah dinaikkan kapasitasnya menjadi 200 hari.

Pertanyaannya sekarang,”Apakah ketergantungan ini dibiarkan berlanjut, sedang Indonesia memiliki potensi atas ketahanan energi sebagaimana dulu pernah terjadi; bukankah para elit politik dan segolongan pakar sudah memahami anatomi darurat energi, tinggal bagaimana kita mengantisipasi kondisi (ancaman) tersebut?”

Penulis : M Arief Pranoto, Research Associate Global Future Institute (GFI)




 

Majalah IndoPetro

Loading...

_____________________________________

IndoPetroNews

ADS 2


Support : Web Master | Indo Cita | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login