IndoPetroNews

Headlines News :
INDOKARMED

Translate by Google

indoPetroNews


Web Desain App Builder


PetroInfo

PetroComodity

DPR : BPH Migas Juga Harus Diatur Dalam Revisi UU

indoPetroNews.com - Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kardaya Warnika menilai kewenangan lembaga Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga harus diperjelas di dalam revisi UU Migas. Menurutnya, keberadaan badan pengatur di sejumlah negara justru memiliki wewenang cukup besar dalam mengatur sektor-sektor strategis di negaranya.

Bahkan pada umumnya, Kardaya mengatakan badan pengatur seharusnya memiliki wewenang untuk mengatur sekaligus mengawasi sektor yang di monopoli negara seperti penerbangan, ketenagalistrikan, dan telekomunikasi.

Namun, di Indonesia, keberadaan BPH Migas justru tak lebih dari melakukan pengawasan terhadap jalannya bisnis hilir migas nasional. "Badan pengatur energi, bukan mengatur atau sesuai namanya saja. Melainkan harus clear, antara pengatur atau pengawas,” kata Kardaya di komplek gedung DPR/MPR RI di Jakarta, Rabu (4/3).

Untuk itu dirinya meminta kedepan, BPH Migas dapat diubah menjadi badan pengatur energi yang di dalamnya mengatur sektor listrik, migas, dan lain-lain. Selain lebih efisien, perubahan ini juga dimaksudkan untuk memperjelas status dan kewenangan BPH Migas.

“Tapi harus diingat, kajian ini bukan untuk membubarkan BPH Migas. Melainkan membenarkan apa yang belum benar serta meluruskan apa yang belum di sektor migas Indonesia. Kan disini kita sedang bicara revisi Undang-Undang Migas, jadi di dalamnya harus ada kajian tersebut,” tutupnya. (Ehs)

DPR Menilai PT. PGN Bukan Perusahaan BUMN

indoPetroNews.com - Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika, menilai PT. Perusahaan Gas Negara (PGN Persero) Tbk. tidak layak dan seharusnya disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Alasannya, PGN telah menjadi perusahaan terbuka, yang sahamnya dimiliki investor swasta, bahkan swasta asing.

Menurut Kardaya, seharusnya jika PGN ingin disebut sebagai BUMN, yang melibatkan sektor energi, dan mengcounter kepentingan hidup masyarakat banyak, PGN mestinya mengharamkan keterlibatan swasta asing. Pasalnya jika pihak lain masuk, maka orientasinya sudah berbeda.

"PGN saya tidak katakan BUMN, lebih tepat dikatakan Badan Usaha Milik Asing dan Swasta," ujar Kardaya di Jakarta, Rabu (4/3).

Menurutnya, dengan adanya kepemilikan saham swasta dan asing dalam perusahaan yang bergerak di bidang jual beli gas tersebut, maka banyak kepentingan yang mempengaruhi usahanya. "BUMN mestinya dimiliki 100 persen negara, apalagi BUMN energi," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, saham PGN berkode PGAS tersebut, 57 persen dipegang oleh pemerintah dan 43 persen dipegang oleh investor publik, termasuk asing. (Ehs)

Pemerintah akan Membuat Rating Keselamatan di Industri Migas

indoPetroNews.com – Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membuat rating keselamatan kerja di industri minyak dan gas di Indonesia. “Kami akan melakukan assessment (kajian) semua peralatan dan Standard Operating Procedure (SOP) di perusahaan-perusahaan migas, baik hulu maupun hilir,” kata Ketua Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas (TIPKM), Suhatman Ramli kepada indoPetroNews.com di Jakarta, Rabu (4/3).

“Kajian ini penting mengingat angka kecelakaan migas di industri hulu maupun hilir migas masih relatif tinggi. Total ada sekitar 201 kasus sepanjang 2014 ini,” kata Dia. Kecelakaan itu terbagi dalam beberapa kategori, ringan, sedang, berat, hingga fatal. “Kecelakaan fatal biasanya hingga menimbulkan korban jiwa manusia, “ katanya.

Suhatman yang kini dipercaya menjadi Ketua Tim Independen Pengendalian Keselamatan yang baru berdasarkan SK Dirjen Migas menguraikan, setidaknya ada beberapa aspek terkait isu keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup (K3LH). Beberapa isu itu terkait; 1. Kecelakaan; 2.Perundangan; 3. Komitmen Manajemen; 4.Kompetensi SDM; 5. Keselamatan Operasi; 6. Pengawasan; 7. Peran Kepala Teknik; dan 8. Budaya K3LH.

Terkait isu SDM, Suhatman menambahkan, soal kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang belum merata di lingkungan Badan Usaha (BU)/Badan Usaha Tetap (BUT), penggunaan tenaga operator, dan belum adanya standar baku kompetensi untuk seluruh kegiatan migas. Sementara untuk isu Keselamatan Operasi, Suhatman melihat, standar teknis untuk peralatan operasi masih beragam. “Termasuk penerapan process safety yang belum optimal dan dijalankan dengan baik,” paparnya.

Untuk itu, Tim yang mulai "diaktivasi" per Januari 2015 ini diperkuat oleh sejumlah anggota yang memiliki kompetensi dari lintas disiplin. “Mereka tidak hanya berasal dari kalangan akademisi, tetapi juga industri terkait dan beberapa pensiunan Pertamina yang memiliki pengalaman di lapangan puluhan tahun,” urainya.

Berikut susunan pengurus TIPKM yang baru:

1. Soehatman Ramli SKM, DipSM.MBA (Ketua)

2. Prof. Bambang Teguh Prasetyo,Dip;EngDEA,APU (Wakil Ketua)

3. Prof Dra Fatma Lestari, PhD

4. Prof Ir Ricky L Tawekal,MSE,PhD

5. Prof. Dr.Ir D.N. Adnyana

6. Ir Komar Adiwidjaya,M.M

7. Brigjen Pol (P) Budiono,BSc,ST

8. Daswir Lelo ,SE, MM

9. Ir Soeharto Sahero

10. Ir Sri Widharto

11. Ir Agus Sugiana , M.S., M.E.

12. Dr Ismoyo Djati , MSc, M.P.H.

13. Dr Imam Suseno

14. Ir Ismet Somad MSc

Suhatman yang mengaku mantan pensiunan Pertamina juga memaparkan beberapa agenda Tim yang akan datang, di antaranya: 1). Melanjutkan review dokumen Sistem Manajemen Keselamatan dan data statistik kecelakaan BU/BUT; 2). Secara kontinu, Tim akan melakukan audit Sistem Manajemen Keselamatan di beberapa BU/BUT Migas; 3). Melakukan kampanya keselamatan dalam bentuk seminar/workshop; 4). Melakukan kajian peraturan yang terkait dengan keselamatan Migas.

Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), dalam hal ini Direktorat Jenderal Migas, per Januari 2015 ini, mulai “mengaktivasi” kembali Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas (TIPKM). Tim dibentuk karena melihat migas masih menjadi industri strategis sementara masih rawan terjadi kecelakaan dan bencana.

Tim ini sesungguhnya telah dibentuk sejak 2008 melalui SK Dirjen Migas No. 547/73/DJM/2008, tertanggal 16 Januari 2008. Kemudian SK dirjen itu dikukuhkan oleh Menteri ESDM saat dijabat Darwin Zahedy Saleh. Ramli didapuk menjadi ketua tim menggantikan Dr. Waluyo yang telah habis masa jabatannya pada periode Maret 2012-31 Desember 2014. Ksr

Skema "Participating Interest" Migas, Pemda Jangan Sampai Tanggung Risiko

indoPetroNews.com - Di tengah pembahasan sejumlah usulan dalam draf Rancangan UU Migas, tim Antimafia Migas juga menyinggung isu mengenai pemberian hak partisipasi (participating interest/PI) kepada pemerintah daerah (Pemda).

Ketua Tim Reformasi Migas, Faisal Basri mengungkapkan, ada baiknya jika skema pemberian hak partisipasi diubah menjadi skema lain agar Pemda tidak menanggung risiko atas pengelolaan blok Migas.

"APBD itu kecil dan 80 persennya untuk gaji pegawai. Kalau 20 persen sisanya itu untuk mengelola ladang (migas) dan ladangnya seperti kasus Lapindo, kan kasihan daerahnya harus ikut menanggung,” kata Faisal, di Jakarta Rabu (4/3).

Oleh karena itu, tim mengusulkan agar hak partisipasi kepada daerah diganti dengan bagi hasil langsung. “Seperti pemerintah pusat dapat bagi hasilnya dan pemerintah daerah seharusnya dapat bagi hasil juga tanpa ada risiko bisnis sama sekali," ujar Faisal.

Meski begitu, Faisal menekankan bahwa pihaknya belum rampung membahas mengenai usulan RUU Migas yang sedianya akan dibahas pemerintah bersama DPR tahun ini. "Masih ada petroleum fund dan lain-lain," tutupnya. (Ehs)

Kepala SKK Migas Pusing, "Cost Recovery" Disunat USD 2,4 Miliar


indoPetroNews.com -SKK-Migas mengusulkan dana cost recovery kepada pemerintah sebesar USD 16,5 miliar. Namun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015, usulan tersebut dipangkas menjadi sebesar USD 2,4 miliar.

Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi mengatakan hal tersebut merupakan hal yang berat bagi instansinya. Pasalnya mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut memperkirakan pemangkasan anggaran cost recovery akan berdampak pada penurunan kegiatan produksi yang dilakukan kontraktor kontrak kerjasama (KKKS).

"Angka US$ 16,5 miliar saja sudah berat apalagi kalau diturunkan ke US$ 14,1 miliar. Kami akan berdiskusi dengan KKKS untuk meyakinkan mereka agar produksi tidak terganggu," ungkap Amien di Jakarta, Rabu (4/2).

Namun, hal berbeda justru disampaikan oleh para pengamat sektor energi, seperti Komaidi Notonegoro, dari Reforminer Institute. Komaidi justru menilai pemangkasan biaya penggantian pemerintah atas nilai investasi dan dana produksi migas yang dikeluarkan tersebut dinilai akan menjaga penerimaan negara di tengah lemahnya harga minyak dunia.

"Toh, cost recovery itu kan bisa carry over atau dibayarkan ketika kontraktor sudah mulai memproduksi migas dari wilayah kerjanya. Jadi tidak harus dibayarkan tahun ini juga disaat harga minyak dunia sedang jelek," ujar Komaidi.

Dia menegaskan, meski cost recovery dipangkas bukan menjadi alasan target lifting minyak Indonesia tahun ini di angka 825 ribu barel per hari (BPH) tak tercapai.

"Malah saya melihat pemangkasan ini bisa menjadi siasat untuk pemerintah dalam mengamankan target penerimaan negara dari migas yang tahun 2015 hanya mencapai Rp 139,4 triliun. Paling yang tidak setuju itu perusahaan migas," ujarnya. (Ehs)

Shell Juga Naikkan Harga BBM



indoPetroNews.com - Setelah PT. Pertamina Persero menaikkan harga BBM, sejak hari ini (4 Maret 2015) PT. Shell juga menaikkan harga BBM jenis Super di angka Rp.8.350 per liter. atau naik Rp.200 per liter dari Rp.8.150 per liter.

Shell mengatakan kenaikan itu dilatarbelakangi naiknya harga minyak basis Singapura atau Mean of Platts Singapore (MoPS).

"Kenaikan ini juga didasari karena melemahnya kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat belakangan ini. Jadi mau tidak mau kami menaikan harga jual BBM," ujar Julio D. Manuputty, Head of Marketing Shell Indonesia di Jakarta, Rabu (4/3).

Kalau Super kini dibanderol Rp 8.350 per liter, Vi Power (yang setara dengan Pertamax 95) dijual seharga Rp 9.550 per liter. Sedangkan BBM jenis diesel dijual pada level Rp 10.400 per liter.

Medio Februari kemarin penjualan minyak MoPS berkadar Ron 92 berada di kisaran US$ 55 sampai US$ 70. Di samping itu, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga mengalami pelemahan ke kisaran 12.600 sampai 13.000. (Ehs)

Subsidi BBN Rp.4.000 Per Liter Untuk Tingkatkan Investasi



indoPetroNews.com - Pemerintah dituntut untuk lebih serius dalam pemanfaatan konsumsi bahan bakar nabati (BBN). Pasalnya, dari target yang direncanakan pemerintah tahun ini untuk memanfaatkan konsumsi BBN sebesar 3,5 juta kilo liter, turun menjadi 3 juta kilo liter.

Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana mengatakan awalnya, pemerintah menargetkan bisa meningkatkan lebih dari 100 persen pemanfaatan BBN dari realisasi 2014 sebanyak 1,8 juta KL menjadi 3,5 juta KL.

Bahkan, dari angka 3,5 juta KL tersebut sudah dialokasikan sebesar 3,41 juta KL diantaranya untuk produk biosolar dan 0,117 juta KL lainnya berupa bioethanol. "Namun, target tahun ini jadi hanya berkisar di 3 juta KL karena Januari sampai Februari ini realisasinya sangat rendah," katanya, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/3).

Ia menuturkan, pemerintah akan tetap memberikan subsidi sebesar Rp.4.000 per liter untuk produk biosolar dan Rp.3.000 per liter untuk produk bioethanol meski usulan subsidi dibatalkan DPR.

Untuk menyiasatinya, pemerintah mengubah formula pembentukan harga biodiesel (harga indeks pasar/HIP) dari berbasiskan minyak Mean of Platts Singapore (MoPS) menjadi harga patokan ekspor minyak sawit atau crude palm oil (CPO) yang ditetapkan Menteri Perdagangan dengan periode satu bulan sebelumnya, ditambah besaran konversi CPO menjadi Biodiesel sebesar US$ 188 per metrik ton dengan faktor konversi sebesar 870 kilogram per meter kubik.

Sedangkan untuk produk bioetanol, HIP BBN jenis bioetanol yang dicampurkan ke dalam jenis BBM khusus penugasan didasarkan pada harga publikasi Argus untuk Ethanol free on board (FOB) Thailand dengan rata-rata periode satu bulan sebelumnya ditambah 14 persen indeks penyeimbang produksi dalam negeri dengan faktor konversi sebesar 788 kg per meter kubik.

"Intinya pemerintah masih akan memberi subsidi BBN maksimal Rp.4.000, per liter dan subsidi tadi untuk meningkatkan investasi di industri BBN," tutup Dadan. (Ehs)
 

Ads Google

Majalah IndoPetro

Loading...

___________________________________

IndoPetroNews

ICON Indocitaconsultant


Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login