IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Blok Mahakam Pasca 2017: Operator Pasrah, Pemerintah Masih Menimbang

Blok Mahakam Pasca 2017: Operator Pasrah, Pemerintah Masih Menimbang

Written By Indopetro portal on Wednesday, 17 September 2014 | 15:42

indoPetroNews.com - Kendati bukan "gadis perawan", Blok Mahakam di Kalimantan Timur masih jelita. Tak heran, blok minyak dan gas bumi (Migas) ini jadi rebutan. Bagaimana tidak, cadangan gas yang tersisa pada tahun 2017 masih mencapai 6–8 triliun kaki kubik (TCF) dan 100 juta barel minyak. Potensi pendapatan kotor Blok Mahakam itu mencapai USD 120 miliar atau sekitar Rp 1.300 triliun.

Kontrak Total dan Inpex Corporation di Blok Mahakam akan habis pada 2017. Total dan Inpex masing-masing memiliki saham 50 persen. Dari Blok Mahakam Total E&P Indonesie berhasil memproduksi 1.747 juta kaki kubik dan 65.960 barel kondensat dan minyak per hari.
Saat ini masa depan Blok Mahakam memang belum begitu jelas. Hanya saja, Total dan Pertamina ingin mendapat kontrak untuk mengelola blok tersebut.

Senior Vice President Corporate Strategic Growth Pertamina, Gigih Prakoso mengakui, Pertamina secara resmi berminat mengelola Blok Mahakam. Bahkan, sudah mengajukan surat kepada pemerintah untuk meminta agar pengelolaan Blok Mahakam diserahkan ke Pertamina.

"Kita (Pertamina,-red) sudah menyampaikan rencana-rencana bisnis pengelolaan Blok Mahakam ini, secara komprehensif. Pertamina juga sudah berulangkali meyakinkan pemerintah bahwa dengan ahli-ahli yang dimiliki Pertamina akan bisa mengoperasikan blok tersebut. Kami sudah punya pengalaman di offshore," ujar Gigih.

Dengan begitu, lanjutnya, apabila pemerintah mempercayakan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina. Perusahaan berplat merah ini telah siap untuk menyediakan pendanaan sesuai kebutuhan. Selain itu, Pertamina menjamin produksi migas dari Blok Mahakam tetap stabil sesuai target yang ditetapkan pemerintah.

Di sisi lain, Total E&P Indonesie selaku operator pengelola minyak dan gas di kawasan Blok Mahakam berharap pemerintah memberikan kebijakan yang lebih pasti mengenai kontrak Blok Mahakam.

General Manager Total E&P Indonesie, Hardy Pramono mengaku berharap pemerintah memberikan kebijakan yang lebih pasti mengenai Blok Mahakam. Ia mengaku memaklumi pemerintah yang hingga kini belum memberikan keputusan mengenai kontrak pengelolaan Blok Mahakam.

"Iya sewajarnya memang harus melakukan evaluasi. Mungkin para pimpinan-pimpinan kita masih memikirkan hal yang terbaik, karena saat ini masih ada waktu," terangnya.

Hardy juga menegaskan, Blok Mahakam bukan milik Total E&P Indonesie namun milik negara. Oleh karena itu, perpanjangan kontrak pengelolaan tetap bergantung pada evaluasi pemerintah.
Total. lanjutnya, hanya operator. Sehingga, pihaknya berusaha maksimal untuk mengelola dengan baik. "Apabila pemerintah memutuskan untuk tak memperpanjang kontrak pengelolaan, Total tak akan putus asa dan akan terus mencari kawasan potensial lain untuk dikelola," terangnya.

Saat dua proyek dari Total E&P Indonesie ditargetkan on-stream pada 2015 yaitu pengembangan Bekapai Phase 2B dan South Mahakam 3. "Semua masih seusai rencana. Sekarang masih di tahap engineering," ujarnya. 

Sementara itu, Pengamat Energi, Marwan Batubara menilai, saat ini pemerintah telah memicu kerumitan birokrasi. Padahal, untuk memutuskan kontrak pengelolaan blok yang dioperatori KKKS harus simpel dan praktis.

Menurutnya, sejatinya usulan perpanjangan 10 tahun sebelum kontrak berakhir bisa dilakukan. "Memang hal ini juga bisa dilakukan pada masa satu sampai dua bulan sebelum kontrak berakhir," ujar Marwan di Jakarta, (13/9).

Ia menilai, hal itu ada semacam agenda tertentu yang mengarahkan pada perpanjangan salah satu blok migas nasional oleh asing. "Ya makin cepat diputuskan makin baik. Tapi kalau ditunda-tunda karena memang ada agenda di balik itu, ingin diperpanjang oleh asing," kata Marwan.

Sementara itu, Deputi Pengendalian Perencanaan SKK Migas Aussie B Gautama menyatakan, cadangan migas di Blok Mahakam masih menjanjikan. "Iya masih signifikan," terangnya kepada wartawan di Jakarta, (15/9). 

Aussie memaparkan, pemerintah harus segera menentukan masa depan Blok Mahakam. Soalnya, setiap detik keterlambatan merupakan kerugian negara. Selain itu, akan menimbulkan persepsi kepada para investor terkait kepastian hukum di Indonesia.

"Sulitnya penentuan masa depan Blok Mahakam karena banyak yang dijadikan pertimbangan pemerintah. Namun, keputusan secepat mungkin akan memberikan kepastian dalam investasi," jelasnya.(ris)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login