IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Jokowi Berantas Mafia Migas, Strateginya?

Jokowi Berantas Mafia Migas, Strateginya?

Written By Indopetro portal on Wednesday, 24 September 2014 | 14:46

indoPetroNews.com - Presiden terpilih Joko Widodo menjanjikan pemerintahannya akan memberantas mafia minyak dan gas (migas) di Indonesia. Strateginya? Hingga kini mantan orang nomor satu di Solo ini masih merahasiakan strategi yang akan dilaksanakan saat pemerintahannya berjalan.

"Hal-hal yang berkaitan dengan pemberantasan mafia ndak akan dibuka. Ngilang semua bisa-bisa," ungkap Jokowi kepada wartawan di Jakarta, (23/9).

Saat disinggung strategi dengan cara membekukan anak perusahaan Pertamina, yakni PT Pertamina Energy Trading Ltd (PT Petral). Jokowi memilih balik bertanya. "Kata siapa itu? Tanyakan ke yang ngomong saja. Nanti sajalah dilihat gimana," ungkapnya tenang.

Sementara itu, Pengamat Energi yang juga politisi Partai Nasdem, Kurtubi menuturkan, semestinya Pemerintahan Jokowi-JK berani membubarkan Petral.

Dampak pembubaran itu, lanjutnya, Pertamina akan dapat membeli langsung migas dari produsen, bukan lagi dari pedagang swasta. Menurutnya, Pemerintahan Jokowi-JK ke depan bisa menggunakan jalur government to government.

"Ya misalnya antara Menteri ESDM Republik Indonesia dengan Menteri Energi Arab Saudi," terangnya.

Menurutnya, langkah pemirintah Jokowi-JK untuk memberantas mafia migas dengan membekukan Petral harus didukung. Termasuk, membekukan lembaga seperti SKK Migas. Selain untuk penghematan dan menyederhanakan proses investasi eksplorasi, hal itu juga bisa menutup peluang mafia migas beraksi yang merugikan rakyat.

Kurtubi juga menyatakan, agar cadangan terbukti (proven reserves) migas dan tambang yang ada di perut bumi Indonesia dinyatakan sebagai milik negara. Kemudian, pengelolaannya diserahkan kepada perusaaah negara yang dibentuk oleh undang-undang.

Menurutnya, cara menyatakan kepemilikan tersebut dalam bentuk sertifikasi atas nama perusahaan negara dan dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan negara. Adapun perusahaan negara ditugaskan untuk memaksimumkan penerimaan negara dari migas dengan diberi hak untuk memonetasi proven reserves melalui dua jalur teori. "Yakni bankable dan tradeable," papar Kurtubi penuh semangat.

Perusahaan negara itu juga diwajibkan memenuhi BBM dan gas untuk dalam negeri dimana harganya ditentukan pemerintah. "Maka perusahaan negara harus dikelola secara transparan, tidak boleh diintervensi, serta harus antikorupsi," jelasnya.

Ia yakin, langkah-langkah itu bisa menjadikan migas sebagai sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur secara masif di seluruh Indonesia.

Dengan pembangunan infrastruktur akan mendorong pemerataan dan ujungnya meningkatkan pendapatan rakyat.

Rencana Pemerintahan Jokowi-JK untuk membekukan anak usaha PT Pertamina (Persero) yang selama ini menjalankan fungsi dalam pengadaan minyak, yaitu Petral, diungkap juga Deputi Kantor Transisi, Hasto Kristiyanto.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan karena mafia migas diyakini menghambat dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional.

Pembekuan itu akan dibarengi dengan perbaikan regulasi untuk menutup peluang munculnya mafia migas baru. Petral akan dibekukan dan dilakukan audit investigatif . "Pembelian minyak mentah dan BBM harus dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia," paparnya. (*/ris)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login