IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Sammy Hamzah: “Subsidi Perlu Direlokasi ke Sektor atau Daerah yang Membutuhkan”

Sammy Hamzah: “Subsidi Perlu Direlokasi ke Sektor atau Daerah yang Membutuhkan”

Written By Indopetro portal on Tuesday, 30 September 2014 | 13:44

indoPetroNews.com- Saat ini harapan perbaikan nasib bangsa, tertuju pada kendali kepemimpinan Jokowi-JK. Termasuk, harapan perubahan pada sektor energi, khususnya industri minyak dan gas bumi (migas). Kini, sektor migas memang tengah dilema.

Satu sisi masih menjadi harapan pendapatan besar untuk negara, namun di sisi lain industri migas masih dirundung banyak persoalan. Seperti persoalan proses birokrasi, persoalan perizinan ataupun kendala-kendala teknis operasional lainnya yang terjadi pada saat berlangsungnya kegiatan eksplorasi.

Seperti apa harapan para pelaku bisnis operasi hulu migas dengan lahirnya pemimpin baru Indonesia. Berikut wawancara indoPetroNews dengan Sammy Hamzah, CEO (Chief Executive Officer) Ephindo sekaligus Ketua Komite Tetap Koordinasi Asosiasi-asosiasi Pertambangan, Energi dan Industri Pengolahan Logam dan Mesin, Kamar Dagang dan Indistri Indonesia (Kadin). Beliau juga tercatat sebagai Sekretaris di Indonesian Petroleum Association (IPA), sebuah lembaga nirlaba yang menaungi perusahaan-perusahaan kontraktor migas asing dan nasional di Indonesia.

Sebagai pelaku industri di sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas), bisa Anda paparkan bagaimana kondisi bisnis hulu migas di Indonesia saat ini?

Ya, terus terang saat ini memang masih ada persoalan. seperti, koordinasi antara instansi pemerintah yang masih problem. Jadi banyak kebijakan dari instansi di luar Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) yang mempunyai implikasi pada kegiatan industri-industri di bawah naungan Kementerian ESDM, sehingga hal itu  menimbulkan kontraproduktif. Apakah itu kebijakan dari Kementerian Keuangan khususnya, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, pemerintahan di daerah, seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan lain sebagainya.

Jadi fenomena itu pernah saya katakan pada 10 tahun lalu, dan saya yakin fenomena itu juga akan menjadi tantangan terbesar pada pemerintah baru yang akan dilantik pada bulan Oktober mendatang.

Kedua, hal yang pernah saya katakan pada 5 tahun lalu dan juga 10 tahun lalu. Bahkan, saya bersama Kadin pernah memberikan masukan secara resmi kepada pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian, Pak Hatta Rajasa, bahwa tentang tantangan utama industri energi atau industri migas di Indonesia adalah subsidi.

Subsidi itu sudah saya katakan sejak 2004 serta 2009, subsidi itu akan menggerogoti kemampuan kita sebagai negara dan bangsa untuk berkembang lebih cepat dan lebih baik. Dan saat ini hampir semua orang membicarakan subsidi, kalau tahun 2004 mana ada orang yang menyinggung-nyinggung subsidi.

Bahkan, kalau kita buka-buka sejarah sebenarnya revisi Undang-undang Migas itu inisiasinya dari masalah subsidi. Dimana DPR memanggil pemerintah, dan akhirnya lahir kesepakatan-kesepakan untuk merevisi Undang-undang Migas. Sebenarnya hal yang sama sekali tidak secara langsung, namun kenyataanya begitu dimana subsidi merupakan tantangan terbesar secara struktur dan tata kelola yang harus dihadapi.

Masukan apa yang bisa diberikan dalam upaya memperbaiki industri hulu migas pada kepemimpinan baru mendatang?
Saya mempergunakan indikasi-indikasi yang sudah banyak orang ketahui, khususnya orang yang bergerak di sektor migas, seperti produksi bermasalah yang kondisinya turun terus, eksplorasi turun terus, perizinan bermasalah. Ini semua indikasi-indikasi yang perlu diperbaiki pemerintahan yang akan datang.

Nah yang lebih penting lagi bagi saya adalah kita sekarang ini akan memasuki era yang sangat baru. Kita akan memiliki sosok presiden yang bukan ketua partai, bukan politikus dari zaman orde baru bahkan bukan juga produk reformasi. Jadi era yang benar-benar sangat baru. Kemudian, beliau dalam meraih kekuasaan seperti saat jadi Gubernur DKI Jakarta melalui suara rakyat yang terbanyak, kemudian presiden terpilih pun melalui suara rakyat.

Adapun sistem tata kelola negara kita itu notabene presidensial, namun secara praktiknya lebih pada parlementer. Sebab, DPR yang cenderung dominan. Hal itu tentunya menimbulkan orang memprediksi problem ke depannya ada. Nah, problem ini yang menurut saya harus diselesaikan.

Di atas kertas Koalisi Merah Putih itu menguasai 63% parlemen, sehingga hal yang diusulkan presiden nanti harus melawan mayoritas. Tetapi waktu beliau masuk DKI Jakarta pun menghadapi situasi yang sama. Bahkan, DKI lebih parah lagi di parlemen lebih dari 70%, namun beliau ternyata masih bisa jalan.

Jadi setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (21/8,-red), sebaiknya sudahlah kita mulai melihat ke depan. Dan kita komit mendukung hal itu. Kita harus menjaga era yang baru ini, agar tidak terkontaminasi.

Karena, banyak sekali muncul fenomena-fenomena baru yang sangat tidak lazim, seperti fenomena koalisasi tanpa syarat, fenomena kepemimpinan kaum muda, tidak adanya dikotomi pribumi dan non pribumi. Bahkan, di DKI Jakarta sudah tidak ada dikotomi muslim-non muslim. Fenomena-fenomena itu memiliki implikasi positif bagi negara kita. Oleh karena itu, kita harus menjaganya dan tugas kita bersama untuk menjaga, agar semua ini bisa berjalan dengan baik.

Karena yang terpilih ini merupakan orang baru. Sehingga, saya merasa, saat ini tugas kita semua adalah membantunya. Istilahnya, bagaimana kita bisa membantu yang baru ini bisa cepat dewasa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalau itu bisa kita lakukan, saya yakin beliau akan melakukan keputusan-keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini, termasuk di industri migas.

Apa harapan Anda terhadap pemimpin baru bagi industri migas ke depan?

Bagi kita sebagai industri, dari hal-hal yang disampaikan pasangan presiden terpilih Jokowi-JK itu sudah sangat nikmat. Tinggal bagaimana ke depan, hal-hal itu semua bisa diimplementasikan dengan baik sesuai yang dikampanyekan. Hal itu yang perlu jadi pemikiran. Menurut saya, kita bisa berfikir out of the boxes untuk sosok menteri yang mengurusi energi nanti. Artinya, tidak harus selalu dipegang oleh orang yang bergelut di industri energi ini, namun kata kuncinya yang saya sangat setuju dengan yang sering disebut Pak Jokowi adalah “orang yang lepas dari konflik kepentingan”. Sosok nanti itu harus yang lepas dari konflik kepentingan.

Menurut Anda iklim investasi saat ini bagaimana?

Semua investor, baik lokal maupun dari luar negeri sebelum proses Pilpres (Pemilihan Presiden,-red) banyak yang memilih wait and see. Tapi saya optimistis masa transisi ini akan berjalan baik. Dan ini semua berkat peran Pak SBY yang perlu diapresiasi kita semua. Beliau menunjukan kualitas kenegarawanan. Dan itu merupakan kunci keberhasilan kepemimpinan ke depan.

Dan saya kira banyak hal yang bisa dipelajari dari pemerintahan pak SBY. Bukan berarti saya mengatakan Pak SBY sempurna, engga ada dalam politik itu yang sempurna. Cuma belajar itu bisa dari hal-hal yang positif ataupun yang negatifnya.

Saya dari dunia industri tetap berharap pak SBY terus mengawal masa transisi ini dengan baik. Dan saya melihat, Pak SBY juga membuka diri selebar-lebar untuk membantu dalam menjaga masa transisi, sehingga masa transisi ini sangat mulus. Saya di industri dan investasi juga sangat berharap Pak SBY akan bisa membantu atau menjadi mentor pemimpin baru dalam menjalankan program-program pemerintah. Saya terus terang, peran Pak SBY ke depan akan sangat strategis dan saya sangat menghargai kualitas peran beliau dalam masa transisi ini.

Menurut Anda bisakah industri migas di Indonesia bangkit dengat cepat?

Dalam industri itu memang segalanya memungkinkan. Fakta yang terjadi di dunia, khususnya di Amerika Serikat. Sebelum pengembangan shale gas, Amerika itu negara importir gas. Saat ini, setelah penemuan shale gas, mereka bangkit menjadi negara ekportir gas terbesar di dunia. Bahkan, sampai mempengaruhi harga gas dunia menjadi harga gas termurah sepanjang sejarah.

Saya yakin hal itu tidak pernah terpikirkan mereka pada lima tahun sebelumnya. Dan apa yang dilakukan untuk seperti mereka? Kembali lagi, diperlukan investasi yang besar-besaran, eksplorasi besar-besaran. Indonesia sangat kaya raya, saya yakin dengan dukungan penuh pemerintah, indutri migas bisa bangkit sehingga memperbaiki keadaan.

Subsidi kita ketahui terus menjadi masalah, gagasan solusi yang ditawarkan?

Saya kira untuk subsidi itu yang tepat bahasanya adalah pengalihan, bukan pengurangan atau penghilangan. Sehingga, bagaimana saat ini mengalihkan alokasi subsidi itu yang tepat sasaran, sehingga benar-benar orang membutuhkan yang mendapatkannya.

Dan yang harus dipikirkan sekarang adalah merelokasikan subsidi ke sektor atau daerah yang lebih membutuhkan. Sehingga yang tidak memerlukan subsidi jangan disubsidi dan bagaimana subsidi itu bisa menyentuh pada yang membutuhkannya.(Daris Anugrah W)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login