IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » SP SKK Migas Desak DPR dan Pemerintah: Rampungkan Revisi UU tentang Migas

SP SKK Migas Desak DPR dan Pemerintah: Rampungkan Revisi UU tentang Migas

Written By Indopetro portal on Thursday, 11 September 2014 | 13:22

indoPetroNews.com - Pemerintah dan DPR kembali didesak untuk merampungkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Kali ini, desakan itu datang dari Serikat Pekerja (SP) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

SP SKK Migas menilai pembahasan revisi UU tentang Migas berlangsung sangat lamban, sehingga merugikan banyak pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, SKK Migas, maupun Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Ketua SP SKK Migas, Indro Purwaman menyatakan, kehadiran UU tentang Migas yang baru sangat penting untuk memperkuat keberadaan dan peranan SKK Migas serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha Migas yang beroperasi di Tanah Air. "Sehingga, diharapkan iklim usaha hulu migas akan tetap kondusif dan lebih menarik lagi," ungkap Indro kepada wartawan di Jakarta, (9/9).

Menurutnya, peranan SKK Migas sangat penting untuk meningkatkan kinerja di sektor hulu. Untuk itu, UU tentang Migas sebagai payung hukum sangat dibutuhkan. "Sebaliknya, jangan dipolitisasi karena akan mengganggu kesinambungan usaha hulu migas di dalam negeri," ungkap Indro.

Terlebih, lanjut Indro, perlu sinergi pusat dan daerah untuk meningkatkan investasi hulu migas, terutama terkait kemudahan berbagai perizinan. Menurutnya, untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif merupakan pekerjaan bersama dan lintas sektoral.

Terkait wacana pembubaran SKK Migas, Indro mengungkapkan, keputusan tersebut merupakan kewenangan pemerintah sesuai dengan amanah UU tentang Migas yang baru kelak.
Hanya saja, lanjut Indro, saat ini sistem kerja dan pengawasan di SKK Migas terus diperbaiki. "Sistem kerja terus diperbaiki dan pengawasan diperkuat. Jangan sampai ulah oknum satu orang saja, justru menghancurkan lembaga atau institusi," terangnya.

Indro juga menegaskan, pihaknya akan terus memperjuangkan hak-hak pekerja. Misalnya tuntutan soal pesangon yang sampai saat ini masih belum disetujui oleh pihak Kementerian Keuangan.

Di tempat berbeda, Koordinator Kajian dari Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan Sumber Daya Alam (LKA-ESDA), AC Rachman menyatakan, penuntasan revisi UU Migas menjadi harapan untuk perbaikan tata kelola industri migas nasional. Selain itu, revisi UU itu akan menentukan keberadaan SKK Migas dan kepastian status para pekerja SKK Migas ke depan.

Ia menjelaskan, jumlah pekerja di lingkungan SKK Migas saat ini mencapai 800 orang, saat era pengelolaan hulu migas dipegang BPKKA Pertamina, jumlah pekerja sekitar 560 orang.
"Kalau dulu pekerjanya ada 560 orang karena dibantu oleh jajaran pekerja dari Pertamina. Dan hanya mengawasi 100 KKKS saja, saat ini jumlahnya sudah mencapai lebih dari 300 KKKS yang harus diawasi," paparnya.

Menurutnya, keberadaan SKK Migas sudah cukup efektif dan memiliki tata kelola yang efisien, sehingga akan menciptakan iklim investasi di sektor migas yang kondusif.(ris)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login