IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Sultan Khairul Saleh: “Menyulap” Daerah hingga Raih Supremasi Tertinggi di Bidang Infrastruktur

Sultan Khairul Saleh: “Menyulap” Daerah hingga Raih Supremasi Tertinggi di Bidang Infrastruktur

Written By Indopetro portal on Tuesday, 30 September 2014 | 09:48


indoPetroNews.com - Pembangunan infrastruktur di daerah termasuk dari satu persoalan yang menjadi faktor minimnya penyerapan anggaran di daerah. Tentu banyak hal yang bisa diuraikan penyebabnya. Misalnya soal lemahnya perencanaan hingga implementasi di lapangan terkait ganti rugi lahan, dinamika sosial, hingga problem lingkungan.

Dalam persoalan migas, hal serupa juga terjadi. Problem infrastruktur sering menjadi penyebab investasi tidak berlangsung secara optimal. Ambil contoh dalam perkara distribusi gas yang banyak di produksi di wilayah-wilayah timur sementara pusat-pusat industri banyak bertumpu di wilayah barat. Hal ini menyebabkan tingkat keekonomian sebuah lapangan menjadi catatan tersendiri lantaran kurangnya penyerapan pasar.

Hal ini pula sesungguhnya  yang sempat dikeluhkan Ignatius Tenny Wibowo, Presiden Direktur PT Pertamina Hulu Energi (PHE), beberapa waktu lalu kepada indoPetroNews. Dia mengatakan, terkait penemuan migas di Struktur Badik dan West Badik, problem utama yang dihadapi adalah penyerapan gasnya. "Gas yang bisa diproduksikan di Blok Nunukan Kalimantan Utara itu bisa mencapai 90 MMSCFD, sementara yang bisa diserap ke Kilang Metanol Bunyu (KMB) hanya sekitar  30mmcfd. Sisanya mau dikemanakan? " katanya.

Sehingga menjadi penting berbincang dengan tokoh yang selama ini banyak menuai keberhasilan tapi “miskin” dari pemberitaan. Setidaknya untuk mengetahui bagaimana langkah yang telah dilakukan terkait pembangunan infrastruktur sekaligus memahami visinya bila kelak dipercaya menjadi salah satu anggota kabinet pemerintahan baru. 

Beruntung,  Rabu (24/9) lalu, indoPetroNews berkesempatan berbincang dengan Sultan Khairul Saleh, orang nomor satu di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Kebetulan saat itu, beliau tengah singgah di Rumah Perwakilan Banjar di Bilangan Tebet Jakarta Selatan. Tak ada kesan birokrat dalam dirinya. Sebaliknya, kesan ramah dan bersahaja menyembul dari sosoknya yang tampak penuh kharisma. Belakangan namanya banyak disebut orang dan ramai di media sebagai salah seorang tokoh yang bakal mengisi salah satu jajaran kabinet pemerintahan Jokowi-JK.

Tak mengherankan, Bupati yang juga Sultan Banjar ini disebut-sebut sebagai sosok yang pas untuk menjadi calon menteri. Sebab, berkat sentuhan tangan dinginnya kini Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan telah meraih banyak penghargaan bergengsi.

Di antaranya meraih Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI (2010), dan prestasi sebagai daerah terbaik di bidang perizinan dan penanaman modal berupa anugerah Investment Award (2011, 2012, 2013, 2014) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kabupaten Banjar juga meraih penghargaan sebagai Daerah Terbaik I Nasional Bidang Perikanan pada 2014. Pria yang akrab dengan wartawan ini juga dinobatkan sebagai Kepala Daerah Terbaik Nasional Peduli Lingkungan 2014.

Dalam 3 tahun terakhir, Kabupaten yang dipimpinnya meraih penghargaan dua kali Adipura, dan terakhir tahun 2014 Adipura Kencana. Salah satu penghargaan yang monumental adalah E- Procurement (E-Proc), penghargaan Bidang Jasa konstruksi yang diraih secara berturut-turut pada 2012 dan 2013. Bahkan, Kabupaten Banjar merupakan satu-satunya daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang berhasil meraih supremasi tertinggi di bidang pembangunan infrastuktur itu.

Terkait pembangunan infastruktur Indonesia, tokoh yang sempat menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarmasin ini berpandangan, untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Indonesia mesti dilakukan dengan cara-cara yang tak biasa. "Agar terjadi percepatan dan pemerataan pembangunan infrastuktur di seluruh wilayah tanah air, dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," papar Khairul Saleh.

Untuk mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan, lanjutnya, salah satu yang harus dilakukan adalah meningkatkan sinergi antara pemerintah dan swasta. "Apalagi pembangunan infrastuktur memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Sehingga, realiasasi program pembangunan dan aspek pembiayaan harus dipikul bersama-sama. Jika tidak, maka pembangunan infrastruktur di Indonesia akan tertinggal," ungkapnya tenang.

Pola kebijakan yang berdasarkan kemitraan itu akan menetapkan pembangunan infrastruktur tidak hanya dibiayai oleh APBN, namun juga membuka peluang investasi pihak swasta. Ia mengatakan, pola kemitraan pemerintah dan swasta telah terbukti berhasil memfasilitasi percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. "Dengan begitu, pola tersebut ke depan harus terus ditingkatkan," terang pria yang dikenal religius ini.

Pria yang hobi baca buku ini mengakui, sebagai Bupati Banjar pihaknya terus menerus melakukan pembenahan pembangunan di wilayahnya. "Pembangunan yang dilaksanakan itu diarahkan untuk memperbaiki indikator makro terkait kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat diukur dan dievaluasi," terangnya.

Menurutnya, untuk tingkat nasional pembangunan yang dilaksanakan harus sesuai amanat pada alinea 4 pembukaan UUD 45, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Guna menekan tingkat kemiskinan yang efektif perlu ditempuh dengan pendekatan pembangunan infrastruktur yang terkait dengan peningkatan aksesibilitas masyarakat pedesaan dan infrastruktur pertanian.

Khairul Saleh juga dinilai berhasil meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Hal itu tercermin dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang semula Rp 13,7 miliar di awal kepemimpinan pada tahun 2005 hingga menjadi Rp 190,8 miliar di tahun 2013.

Tak hanya itu, APBD yang di tahun 2005 mencapai Rp 301,5 M pun menjadi Rp 1,2 triliun pada tahun 2013.

Hal lain yang menjadi gebrakan Khairul Saleh saat ini adalah megaproyek kompleks perkantoran Banjar. Megaproyek itu memiliki luas area lebih dari 100 hektare (ha) dibangun di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Megaproyek yang bernama Martapura Jadid ini akan memindah semua gedung kantor pemerintahan kabupaten dalam satu kawasan. Konsepnya mirip dengan pusat pemerintahan Malaysia di Putrajaya.

“Namun kita, bukan hanya memindahkan gedung perkantoran, tetapi juga membangun sebuah kota baru, Martapura Baru atau Martapura Jadid,” ungkap Khairul Saleh penuh optimistis.

Menurutnya, dengan posisinya yang strategis sebagai daerah penyangga bagi wilayah sekitar, proyek ini dipastikan akan menstimulasi tumbuhnya wilayah perkotaan baru di Kabupaten Banjar, dengan tetap memperhatikan prinsip tata ruang berwawasan lingkungan.

Martapura Jadid akan berada di dua kecamatan, Martapura dan Karang Intan. Proyek ini akan membangun gedung-gedung perkantoran modern untuk kebutuhan kantor bupati dan sekretariat daerah, gedung DPRD, kantor-kantor SKPD, Masjid Raya, Balai Agung (convention hall), pasar rakyat dan shopping mall, area restoran dan kafe, perpustakaan, museum, balai budaya, dan bangunan pelengkap lainnya.

Ia mengusung konsep eco-friendly and spatial based city development. “ Di mana dari 100 ha kawasan Martapura Jadid tersebut, 50% di antaranya adalah ruang terbuka hijau berupa danau, kanal, taman dan hutan kota,” terangnya.

Kehidupan masyarakat Banjar yang akrab dengan air, lanjutnya, akan tetap dipertahankan, sehingga kawasan ini akan sangat modern namun bersahabat dengan alam. Menurutnya, saat ini Banjar memang perlu dibangun lebih banyak lagi danau, dam, bendungan, dan tata kelola air yang baik.

"Perlu menahan agar tidak seluruh air permukaan langsung dibiarkan mengalir ke sungai-sungai, lalu ke laut. Kita harus menahan air untuk keperluan air baku air minum, konservasi alam, perikanan dan pertanian, tentu saja dengan didahului kajian teknis dan lingkungan," paparnya..

Martapura Jadid yang master plannya dikerjakan PT Jakarta Rencana Selaras ini akan menjadi kawasan perkantoran yang sangat luas, bahkan dua kali lebih luas dari Putrajaya yang hanya 45 hektare. Lokasinya berada di sebelah timur kota Martapura yang menjadi pusat Kabupaten Banjar sekarang.

Perkembangan realisasi pembangunan Martapura Jadid tersebut kini sudah memasuki tahap pembebasan lahan. Meski akan mengakhiri masa jabatan bupati periode keduanya pada Agustus 2015, Khairul tetap bersemangat mengawal proyek monumental yang digagasnya. Hal itu dibuktikan dengan dialokasikannya dana Rp 150 miliar untuk pembebasan lahan secara bertahap.

“Penunjang kegiatan perekonomian, di wilayah ini juga tersedia sejumlah kawasan industri, di antaranya Kawasan Industri Banjar Gawi Makmur dan Rasmalan Land Jaya, yang didukung juga oleh fasilitas listrik dan telekomunikasi,” papar Khairul Saleh.

Ia yakin, pembangunan infrastruktur Martapura Jadid akan mengembangkan ekonomi kerakyatan, terhadap semua potensi lokal diberdayakan, sehingga tumbuh ekosistem ekonomi yang sehat dan berkembang.(*Kus/ris)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login