IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Tarik Ulur Pembubaran SKK Migas: Kemana Lembaga akan Berlabuh?

Tarik Ulur Pembubaran SKK Migas: Kemana Lembaga akan Berlabuh?

Written By Indopetro portal on Wednesday, 17 September 2014 | 10:10

indoPetroNews.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dilanda kegamangan. Kali ini, terkait nasib masa depannya. Lembaga pengawas operasi hulu migas ini pun tengah harap cemas menunggu kepastian akan keberadaannya.

Pelaksana Tugas SKK Migas, Johannes Widjanarko kepada wartawan mengakui, pihaknya menerima jika institusinya akan dibubarkan. Bahkan, orang nomor satu di SKK Migas ini sudah mendengar kabar bahwa presiden terpilih akan menjadikan SKK migas sebagai unit usaha di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Namun yang penting ada kepastian hukum, dipastikan tidak akan ada gejolak, karena kontraktor migas pasti akan mengikuti apa yang jadi keputusan pemerintah," kata Johannes.

Menurutnya, status SKK Migas hingga sekarang memang tidak jelas. Untuk itu, Ia meminta, apapun keputusan pemerintah mendatang, jangan sampai menyengsarakan sekitar 1.600 pegawai lembaga pengganti BP Migas itu.

Pihaknya yakin perubahan status SKK migas menjadi BUMN tak bakal mempengaruhi produksi minyak. Pasalnya, lembaga itu pun nantinya tetap memiliki tugas sama, mewakili pemerintah menjalin kontrak kerja sama produksi migas dengan perusahaan swasta. "Dalam tataran Business to Business. Hanya para pihaknya yang diganti, kalau dulu dari Pertamina ke BP Migas," ungkapnya.

Deputi Kepala Staf kantor Tim Transisi, Hasto Kristiyanto menjelaskan, Tim Transisi saat ini tengah mengkaji dengan serius plus dan minus pembubaran SKK Migas.

"Tim Transisi tengah melakukan kajian itu," ungkap Hasto kepada wartawan di rumah Tim Transisi, Jakarta, (16/9). Ia menambahakn, Tim Transisi tidak pernah mengambil keputusan politik, apalagi keputusan strategis. 

Tim Transisi hanya memberikan pilihan kepada presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), untuk kemudian menjadi pertimbangan pengambilan keputusan.

Pernyataan tegas sebelumnya diungkapkan Anggota Komisi VII DPR yang juga politisi senior PDIP, Effendi Simbolon. Menurut Effendi, tahun depan SKK Migas akan menjadi unit usaha sendiri. "Presiden Terpilih, Joko Widodo sudah mengetahui wacana tersebut. Pembubaran akan dimulai 1 Januari 2015,” ungkap Effendi kepada wartawan di Jakarta, (15/9).

Pengamat Ekonomi Energi, Marwan Batubara kepada indoPetroNews.com, (17/9), mengatakan, sejatinya keberadaan SKK Migas memang harus diperbaiki. Soalnya, keberadaan lembaga tersebut selama ini melanggar konstitusi. 

"Amanat Mahkamah Konstitusi (MK) saat pembubaran BP Migas, pemerintah diminta menyiapkan BUMN untuk pengganti BP Migas. Ini penggantinya SKK Migas yang merupakan BHMN sebagai pengganti BP Migas," terangnya. 

Agar selaras dengan konstitusi, lanjutnya, SKK Migas ke depan bisa masuk pada BUMN yang menangani migas. "Ya katakanlah, SKK Migas "bedol desa" ke Pertamina masuk pada Direktorat apa gitu," ungkap Marwan.

Untuk menjaga moral jajaran SKK Migas, lanjutnya, pemerintah harus memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam proses itu. "Agar kinerja yang dilakukan SKK Migas saat ini tetap terjaga," tegasnya. 
 
Saat ini, tegas Marwan, kinerja SKK Migas memang harus dijaga. Soalnya, mundurnya kinerja lembaga pengatur hulu migas tersebut tentunya akan berdampak pada menurunnya tingkat produksi migas.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR, Milton Pakpahan mengatakan, fungsi dan kewenangan badan yang mewakili pemerintah untuk mengelola kegiatan hulu minyak dan gas bumi seharusnya tetap ada. "Kalau tidak ada, siapa yang mengawasi. Tidak mungkin pemerintah. Harus entitas yang sesuai," katanya.

Ke depan kewenangan badan itu nantinya harus lebih kuat dibandingkan SKK Migas. Oleh karena itu, ia tidak setuju adanya pembubaran fungsi dan kewenangan SKK Migas."Sesuatu yang baik kenapa mesti dibubarkan," katanya. 

Ia menyatakan, penguatan badan bisa dilakukan dengan memberikan kewenangan melakukan kesepakatan bisnis dengan KKKS. Dengan demikian, badan akan lebih kuat dan memberikan kepastian usaha bagi kegiatan hulu migas. Selain itu, dengan anggaran masuk dalam APBN mulai 2015 dan ditambah pengawasan DPR, maka kinerjanya akan lebih baik.(ris)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login