IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Terus Dipertanyakan, Pemangkasan Cost Recovery oleh DPR

Terus Dipertanyakan, Pemangkasan Cost Recovery oleh DPR

Written By Indopetro portal on Monday, 29 September 2014 | 12:30

indoPetroNews.com - Pemangkasan biaya cost recovery proyek migas kembali dipertanyakan. Soalnya, biaya cost recovery memiliki dampak langsung pada iklim investasi di hulu migas yang berujung pada produksi migas. Cost recovery sendiri merupakan biaya operasi termasuk investasi dan produksi migas yang ditalangi terlebih dahulu kontraktor sebelum nantinya diganti negara.

Adapun kontraktor hanya dapat mengklaim biaya cost recovery jika lapangan migasnya sudah berproduksi, sedangkan kalau gagal menemukan migas, maka biaya tidak diganti dan menjadi risiko kontraktor. 

Seperti diketahui pada (22/9), Badan Anggaran (Banggar) DPR hanya menyepakati us$ 16 miliar dari usulan biaya cost recovery sebesar us$ 17,8 miliar. Padahal, target lifting minyak ditingkatkan dari 845.000 menjadi 900.000 barel per hari.

Menanggapi kondisi tersebut, Pengamat ekonomi dan Kebijakan Publik, Ichsanuddin Noorsy mendesak pemerintah memperjelas ketentuan cost recovery atau biaya produksi migas yang dikembalikan negara. Menurut Noorsy, hingga saat ini belum ada ketentuan yang jelas tentang cost recovery. "Mana biaya yang boleh masuk dan mana yang tidak," ungkap Noorsy lantang di Jakarta, (28/9).

Ia menilai, absennya aturan yang jelas membuat belum ada kesamaan pemahaman antara SKK Migas, pemerintah dan DPR terkait cost recovery. Noorsy mengungkapkan, DPR baru-baru ini tidak memiliki alasan yang jelas dan logis dengan menurunkan biaya cost recovery pada RAPBN 2015.

Semestinya, harapnya, ketentuan mengenai cost recovery setidaknya memiliki lima kriteria acuan yakni logis, beralasan, bisa dipertanggungjawabkan, bisa diaudit dan menerapkan prinsip akuntabilitas publik. "Sebaiknya kriteria tersebut dibuat dalam Peraturan Menteri Keuangan, sehingga ada acuan yang jelas dan bisa diaudit BPK," ujarnya.

Dari kriteria-kriteria tersebut maka cost recovery mesti diklasifikasikan setidaknya dalam lima aspek yakni kondisi sumur yakni apakah masih baru atau sudah tua. "Kalau sumur tua, tentunya perlu biaya yang lebih tinggi," terangnya.

Kemudian, klasifikasi lainnya adalah memerlukan teknologi tinggi atau tidak, keterlibatan sumber daya manusia yang diperlukan, peralatan yang dibutuhkan apakah dari dalam atau luar negeri, dan lokasi sumur apakah di darat atau laut. Menurutnya, bila semua kriteria itu diterapkan maka DPR dan pemerintah akan mempunyai persepsi yang sama dan jelas.

Di tempat yang sama, Pengamat Energi, Marwan Batubara mengatakan, penerapan cost recovery saat ini memang memerlukan perbaikan tata kelola migas.Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (Iress) ini menilai, pemerintah perlu segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) sebagai landasan hukum lembaga pengelola migas sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurutnya, kalau menunggu UU akan membutuhkan waktu lama. "Jadi, saat ini sebaiknya dikeluarkan dulu perpu," paparnya. 

Ia menilai, pemerintah juga perlu mendukung iklim investasi migas dengan mengurangi hambatan yang ada. Ia mencontohkan, seperti bagaimana agar izin tidak terlalu banyak dan lama. Kemudian, kontraktor tak dikenakan pajak bumi dan bangunan saat masa eksplorasi karena ada kemungkinan gagal.(ris)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login