IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Dirgo Purbo: Indonesia Punya Ketergantungan Impor Minyak dari 16 Negara

Dirgo Purbo: Indonesia Punya Ketergantungan Impor Minyak dari 16 Negara

Written By Indopetro portal on Tuesday, 14 October 2014 | 16:05

indoPetroNews.com - Bila bicara tema yang jadi bahasan hari ini, yaitu pertahanan, energi dan pangan. Tentunya yang paling hakiki bagi suatu negara adalah food and energy security. Dalam dua konteks ini, kita selalu mengedepankan hal ini sebagai dua agenda strategis kepentingan nasional kita sebagai bangsa.

Orde Baru menempatkan food and energy sebagai agenda untuk kepentingan nasional kita. Dapat diibaratkan ketika itu, tangan kiri presiden memegang Bulog (Badan Urusan Logistik), sementara tangan kanan memegang Pertamina(Perusahaan Minyak Negara). Namun ketika reformasi, food and energy ini menghadapi perubahan drastis.

Bila bicara energi dan pangan, Indonesia harus mengacu pada 3G, yaitu: Geopolitik, Geostrategi, dan Geoekonomi. Ketiga aspek ini yang selalu menjadi alat pertimbangan kita sebagai negara, siapapun yang memerintah, 3G ini dijadikan sebagai tools (sarana dan alat) untuk menetapkan kebijakan ekonomi dalam negeri, serta untuk menetapkan kebijakan pertahanan keamanan dalam negeri dan luar negeri.

Masalahnya kemudian, ketika kita menghadapi reformasi, Indonesia mulai menghadapi apa yang disebut KETERGANTUNGAN.

Sejak 2004, Indonesia telah  menjadi negara net of oil importer. Sayangnya, hal ini sama sekali tak pernah digaungkan oleh siapapun. Seolah-olah, kita menjadi negara net of oil importer itu sesuatu hal yang nyata dan faktual. Padahal, sebagian negara G20 atau negara industri adalah sebagai negara net of oil importer. Ada 10 negara yang sudah menjadi negara net of oil importer, termasuk Indonesia.

Setiap hari Indonesia impor minyak sebanyak 1, 8 juta barel. Dengan harga saat ini, sedang turun 8 dollar per barel. Tapi kalau harga minyak 100 juta per barel, artinya satu hari Indonesia harus mengeluarkan devisa sebanyak 180 juta dollar per hari. Ini yang menjadi faktor penyebab utama mengapa Indonesia menghadapi defisit anggaran.

Indonesia sekarang sudah tidak memiliki autarki (kedaulatan mutlak) terhadap sumberdaya alam atau kekayaan alam kita sendiri. Kita tidak bisa berdikari. Kita sudah menghadapi ketergantungan.

Lain halnya dengan food, dengan kondisi alam seharusnya kita tidak impor semua bahan pangan. Dari data statistik disebutkan, bahwa tidak hanya garam saja yang diimpor, tetapi ikan asin pun diimpor. Celakanya, setiap tahun angka impornya terus naik.

Pada saat yang bersamaan Indonesia selalu mengklaim, bahwa 2/3 wilayah nusantara ini adalah laut. Logika yang paling mendasar, seharusnya tidak susah menangkap ikan. Hanya modal kapal, jala, dan solar. Cuma tiga hal ini.

Lain dengan agriculture atau pertanian, yang perlu lahan, perlu pupuk, perlu bibit, perlu irigasi. Setidaknya ada empat aspek yang diperlukan. Dan di sektor ini jelas menghadapi kendala.

Tetapi bila kita melihat dari sektor pangan, khususunya hasil-hasil laut, sebenarnya tidak terlalu sulit. Pemerintah hanya menyediakan solar, solar, solar. Tidak ada yang lain. Atau kata lainnya jaminan pasokan energi. Inilah yang disebut keamanan energi dan pangan.

Pada 2014 ini Indonesia menghadapi dua agenda besar ketergantungan, yaitu food and energy. Negara-negara maju memang mempunyai kendala yang sama, yakni ketergantungan. Tetapi mereka berupaya meningkatkan sektor Pangan. Sehingga sector itulah yang diberi subsidi. Makanya mereka bisa ekspor ke Indonesia. Dan Indonesia menjadi target untuk daerah pemasaran mereka.

Bagi pemasok sapi dari negara lain, Indonesia ini menjadi pasar empuk sekali. Tidak akan pernah mengalami kekurangan market, baik dilihat dari kondisi geografis maupun kondisi sosial-budaya Indonesia.

Hari ini Indonesia sudah ketergantungan impor 1,8 juta dollar. Artinya, Indonesia mempunyai kontribusi pada harga minyak internasional. Pada saat yang bersamaan, hari ini produksi nasional hanya 870 ribu barel perhari. Tingkat produksi yang sama terjadi pada 1972. Tetapi ketika itu penduduknya hanya 110 juta. Bayangkan, sekarang dengan jumlah penduduk 240 juta.

Bicara minyak berarti bicara hidrokarbon, dari C1 sampai C13. C1, gas alam kita impor. Pada saat yang sama kita defisit. Kenapa ini terjadi? Karena kita tidak mempunyai kepastian hukum. Pemerintah seharusnya mengutamakan pasokan energi gas itu diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri.

Bila pemerintah punya tekad untuk kebutuhan dalam negeri, otomatis infrastruktur akan terbangun. Yang menjadi persoalan adalah kita punya sumber energi tetapi tidak jelas, apakah untuk dalam negeri atau diekspor. Ini yang selalu jadi masalah yang dilematis. Jadi C1, C3, C4, elpiji kita juga impor. Aptur, napta sampai aspal pun kita impor.

Jadi, bila kita semangatnya membangun jalan tol, pada saat yang sama juga kita mengimpor aspal. Padahal kita punya Pulau Buton yang dikenal sebagai penghasil aspal. Kita bertanya balik, Buton ini milik siapa? Ternyata Buton itu sudah dikavling-kavling.

Untuk energi pangan, bila kita menjawab kepentingan nasional, dan punya tekad, sebenarnya Indonesia bisa. Sebenarnya bisa dipenuhi dari bumi kita sendiri. Namun, bila soal minyak, kita tidak bisa. Kita mempunyai ketergantung impor minyak dari 16 negara. Dan itupun dalam konteks pertahanan, bila kita distop di selat Hormus, kita maka habislah kita.

Pemahaman dan filosofi dari geopolitik Indonesia

Filosofi  geopolitik yang mendasar menyebutkan, “Pertahankan rumah serta perkarangan kita.” Ini adalah filosofi yang bisa kita terapkan pada seluruh rakyat Indonesia, baik sipil maupun militer.

Kasus Ambalat menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Pasalnya, Ambalat memiliki kandungan potensi minyak 7 milyar barrel.

Filosofi ini dicanangkan Presiden Soekarno pada peresmian Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Negara pada 20 Mei 1965, yang berbunyi: “Pertahanan Nasional Dapat Berhasil Maksimal Jika berdasarkan Geopolitik.”

Selain itu, pentingnya wawasan nusantara. Setidaknya, hal ini pernah diutarakan mantan presiden Republik Indonesia ke dua, Jenderal Suharto.

"...Kita tidak boleh melupakan wawasan Nusantara, yang sebenarnya jelas tampak dalam jiwa Pancasila dan UUD 1945. Wawasan adalah aspek dari filsafah hidup, suatu pandangan atau sikap hidup yang ditentukan oleh lingkungan ataupun kondisi alamiah dimana manusia itu hidup, dimana manusia itu menentukan jalan dan cara mencapai tujuan hidup. Seluruh wilayah dana kekayaan alam Tanah Air yang terbagi dari kesatuan daratan, kesatuan lautan dan kesatuan udara ini dipandang sebagai satu keseluruhan yang bulat... ".

Jadi, pertananan nasional harus mencakup udara, darat dan laut. Inilah kedaulatan NKRI. Kalau itu dikorelasikan dengan peta kandungan hidrokarbon, tidak akan jauh dari apa yang telah diperkirakan.

Bicara perkarangan, kita harus memahami batas-batas negara. Siapapun yang masuk ke pekarangan kita, harusnya ini dipertahankan.

Seperti data yang dikeluarkan oleh Indonesian Petroleum Association (IPA) atau Perkumpulan perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia pada 2003 menyebutkan, pada hari ini produksi nasional Indonesia adalah 870 ribu barel per hari.

Perusahaan minyak itu selalu mempunyai low rate planning. Mereka lakukan komplilasi, inilah hasilnya. Bisa dibayangkan ketika ini dikeluarkan 2003, seharusnya Indonesia sudah bisa melihat, bahwa mengantisipasi program. Bahwa ketersediaan minyak kita itu hanya tinggal 870 ribu barel per hari ini.

Bila suatu negara sudah masuk kategori Negara net oil importer, seharusnya sudah merancang grand strategy nasional. Karena pada tahun 2000, Selandia Baru sudah menghadapi net oil importer, sehingga di sektor minyak mengalami ketergantungan dari negara asing.

Dengan demikian Selandia Baru kemudian mulai melirik ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang mempunyai potensi cadangan minyak yang cukup besar, sehingga diambilah konsesinya. Indonesia dipandang punya potensi cadangan minyak yang terbanyak.

Hal yang sama India, ketika mempunyai ketergantungan atas suplai minyak, mereka mencanangkan kemudian mengandalkan Indonesia untuk menjadi pasokan energinya. India saat ini penduduknya berjumlah 1,3 milyar.

Jadi Indonesia di tengah-tengah Asia Pasifik ini memang strategis.

Yang menjadi pertanyaan sekarang ini, bagaimana kita mengevaluasi, mengapresiasi, dan mengelola kondisi Indonesia sendiri. Bayangkan, suatu negara di bawah down under ini, Australia dan Selandia Baru punya ketergantungan dengan Indonesia untuk suplai energi. Begitu juga negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea, Taiwan dan Cina juga mengandalkan Indonesia untuk menjadi suplai energi untuk negaranya.

Filipina dan Thailand, mereka negara net oil importer. India sekarang tahu kalau Indonesia itu menjadi target untuk menjadi suplai energi. Dalam pengertian suplai energi, itu artinya menghidupkan ekonomi mereka.

Sebenarnya, negara-negara Asia Tenggara mempunyai kekuatan hakiki dalam konteks menjaga sumber daya alam. Contoh Indonesia melawan Belanda. Vietnam bisa mengusir Perancis pada 1954 dan Amerika Serikat pada 1975. Negara kita bila dikaitkan dalam konteks semangat militansinya,tak perlu diragukan lagi. Di Tarakan saja Inggris pontang panting di sana, saat merebut landang minyak.

Bangsa kita sendiri sebenarnya punya nilai kekuatan nasional, jarang sekali diangkat ke permukaan. Ironisnya, kita tidak bangga dengan nilai patriotisme kita sendiri. Padahal hal itu merupakan modal paling penting dalam konteks pertahanan negara.

Dalam industri minyak selalu harus mengacu dengan apa yang disebut vertikal integration. Dimana pemahaman dari hulu ke hilir secara vertikal. Lihat undang-undang No 8 tahun 1971. Semua perusahaan minyak dikontrol oleh Pertamina. Ketika undang-undang diubah, peran Pertamina dari hulu ke hilir hilang. Pertamina yang tadinya vertikal, mempunyai kekuatan dari hulu, sekarang hanya punya produksi 80 ribu barrel dari 830  ribu barel per hari  total  secara nasional.

Pertamina akan menjadi unit-unit bisnis. Yang paling mengerikan bila nanti sektor distribusi akan diprivatisasi atau diswastanisasi. Bila itu terjadi di seluruh Nusantara, bisa dibayangkan nanti diambil oleh perusahaan minyak asing, yang jelas punya SPBU di sini.

Bisa dibayangkan bila sebanyak 460 depo dari seluruh Indonesia diprivatisasi, tidak dikontrol oleh pemerintah. Berikutnya refinery, kalau itu sampai diprivatisasi, saya tidak membayangkan bagaimana faktor ketergantungan kita kepada Negara-negara asing. Saat ini saja sudah 'megab-megab' 100%. Kalau ini semua diprivatisasi mungkin menjadi 1000%.

Kita baru mengetahui bahwa BP Migas hulu dibubarkan. Tapi BP Migas hilir tidak. Padahal hulu dengan hilir itu satu paket dalam undang-undang 2001. Pembubaran BP Migas hulu adalah awal bencana dari ekonomi nasional kita. Karena ketidakpastian. Saat ini kepastian (safety) tidak ada.

Dalam konteks pertahanan, Indonesia ternyata tidak memperdulikan prioritas untuk kebutuhan militer terkait pasokan energi. Bisa dibayangkan bila nanti distribusi diprivatisasi, karena tidak ada undang-undang untuk memproteksi hal itu, maka bisa-bisa operasi militer tidak lagi menjadi prioritas dalam pertahananan nasional. Sehingga bisa jadi berbagai peralatan perang yang diperagakan dengan penuh kebanggaan pada perayaan Hari Ulang Tahun TNI di Surabaya minggu, tidak akan bisa bergerak karena tidak ada ada bahan bakarnya.

http://theglobal-review.com/:
Disampaikan oleh Dr Dirgo D Purbo, Pakar Energy Security, dalam Seminar Terbatas Menuju Ketahanan Nasional di Bidang Pertahanan, Energi dan Pangan, yang diselenggarakan oleh Global Future Institute (GFI), Kamis 9 Oktober 2014 di Jakarta.
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login