IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Menantang Jokowi Tiru Langkah Morales Atasi Krisis Minyak

Menantang Jokowi Tiru Langkah Morales Atasi Krisis Minyak

Written By Indopetro portal on Wednesday, 15 October 2014 | 14:20

indoPetroNews.com – Pemimpin Bolivia, Evo Morales dipastikan bakal menjadi presiden kembali untuk ketiga kalinya. Morales yang bernama lengkap Juan Evo Morales Ayma, lahir di Orinoca, Oruro Bolivia, pada 26 Oktober mendatang genap berusia 55 tahun. Dia dilantik untuk pertama kali menjadi presiden pada 22 Januari 2006.

Mengutip Wikipedia, Morales dikenal sebagai pemimpin sayap kiri gerakan cocalero Bolivia–sebuah federasi kendur dari campesino, penanam daun koka yang melawan upaya-upaya pemerintah Amerika Serikat untuk membasmi koka di Provinsi Chapare di Bolivia tenggara. Morales juga adalah pemimpin partai politik Gerakan untuk Sosialisme (Movimiento al Socialismo, dengan singkatannya dalam bahasa Spanyol MAS, yang berarti "lebih"), yang terlibat dalam Perang Gas, bersama-sama dengan banyak kelompok lainnya, yang biasanya dirujuk sebagai "gerakan sosial".

Beberapa catatan penting dari kepemimpinannya hingga berhasil membawa negaranya keluar dari krisis di jazirah Amerika Latin adalah atas keberaniannya melakukan nasionalisasi sejumlah sumberdaya strategis di bidang migas, pertambangan, sumberdaya air, dan telekomunikasi. Di dunia migas, bukan kali ini saja Morales menjadi pemimpin yang berani melakukan nasionalisasi aset strategisnya dari tangan asing. Beberapa langkah strategis yang dilakukan Morales, sehingga akhirnya membawa bangsanya keluar dari kemiskinan, kemalaratan dan jebakan penguasaan ekonomi  bangsa asing, seperti dikutip dari berdikarionline.com (11/10/14) adalah sebagai berikut:

Pertama, begitu berkuasa di tahun 2006, pemerintahan Evo Morales berjuang keras mengembalikan kedaulatan bangsa Bolivia terhadap kekayaan alam dan aset-aset nasionalnya dari tangan segelintir korporasi asing. Sejak berkuasa di tahun 2006 hingga tahun 2012, Evo sudah empat kali melakukan nasionalisasi secara besar-besaran: nasionalisasi minyak dan gas tahun 2006; nasionalisasi perusahaan telekomunikasi tahun 2008; nasionalisasi pembangkit listrik tenaga air tahun 2010; dan nasionalisasi perusahaan listrik utama tahun 2012. Tahun 2013 lalu Evo mulai menasionalisasi perusahan timah dan perak serta perusahaan pengelola bandara. Langkah ini berhasil mendongkrat penerimaan negara berkali-kali lipat.

Kedua, pemerintahan Evo Morales konsisten meningkatkan belanja sosial hingga 750% dalam 9 tahun terakhir. Peningkatan belanja sosial itu dimungkinkan karena keberhasilan pemerintahan Morales menaikkan penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam. Strategi ini berhasil mengurangi kemiskinan dari 60,5 persen (2005) menjadi 45% (2011). Sedangkan kemiskinan ekstrim berkurang 36,7% (2005) menjadi 20,1% (2011).

Ketiga, pemerintahan Evo Morales juga konsisten menaikkan upah minimum bagi pekerja. Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), sepanjang tahun 2005 hingga 2013, upah minumum kaum buruh Bolivia meningkat sebesar 104%. Malahan, dalam dua tahun terakhir, peningkatan upah minimum buruh di Bolivia termasuk tertinggi di Amerika Latin.

Keempat, pada tahun 2008, setelah melalui referendum yang melibatkan partisipasi luas massa rakyat, Bolivia berhasil melahirkan Konstitusi Baru. Konstitusi baru ini memuat hal-hal penting dan sangat mendasar: pengakuan terhadap hak dan martabat masyarakat pribumi dalam kerangka negara Pluri-nasional; tanggung-jawab negara dalam memenuhi hak-hak dasar rakyat; kedaulatan atas kekayaan alam; kesetaraan gender; pemenuhan hak-hak kaum buruh; dan pengakuan atas prinsip pembangunan yang mempromosikan kehidupan bersama dan harmonis dengan alam.

Kelima, pada tanggal 17 Juli 2014, UNESCO menyatakan Bolivia sebagai kawasan bebas buta-huruf. Keberhasilan ini diraih berkat usaha keras pemerintahan Evo Morales memberantas buta-huruf dan mendemokratiskan lembaga pendidikan. Dengan mengadopsi model Kuba, “Yo sí puedo” (Ya, Aku Bisa), pemerintahan Evo Morales berhasil memobilisasi rakyat dan sumber daya negerinya untuk membebaskan 1,2 juta rakyat dari buta-huruf.

Keenam, Sejak tahun 2011, pemerintahan Evo Morales memulai langkah penting untuk mendemokratiskan lembaga peradilan sebagai jalan menjebol sistim peradilan kolonial. Untuk pertama-kalinya di benua Amerika Latin, para hakim dipilih melalui pemilihan oleh rakyat. Model ini memungkinkan sektor-sektor rakyat yang selama ini dikesampingkan, seperti masyarakat adat dan kaum perempuan, bisa menjadi hakim.

Ketujuh, di bawah pemerintahan Morales, partisipasi kaum perempuan dalam ruang publik dan politik meningkat pesat. Konstitusi baru Bolivia mensyaratkan 50% jabatan atau posisi di pemerintahan diisi oleh kaum perempuan. Sekarang ini, sebanyak 43% dari Walikota dan Dewan Lokal di 327 pemerintahan lokal Bolivia adalah kaum perempuan. Dan 96% diantara mereka menempati posisi tersebut untuk pertama-kalinya. Pada tanggal 9 Maret 2013, Bolivia juga mengesahkan UU baru untuk memerangi kekerasan terhadap kaum perempuan.

Kedelapan, sejak berkuasa di tahun 2006, pemerintahan Evo Morales sangat berkomitmen menjalankan land-reform sebagai jalan mendemokratiskan hubungan kepemilikan tanah. Menurut catatan Institut Reforma Agraria Nasional (INRA) Bolivia, sebanyak 3,5 juta tanah telah didistribusikan kepada para petani dan komunitas kolektif. Konstitusi baru Bolivia menjamin hak setiap warga negara atas tanah dan fungsi sosial tanah. Selain itu, konstitusi itu juga membatasi kepemilikan tanah maksimum 5000 hektar. Kemudian, pada tahun 2012 lalu, Bolivia mengesahkan UU yang melarang penjualan tanah kepada orang asing.

Kesembilan, pemerintahan Bolivia di bawah kepemimpinan Evo Morales menerapkan konsep “memerintah dengan mematuhi rakyat”. Di sini kedaulatan tidak di tangan negara, melainkan di tangan rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat tidak diekspresikan hanya melalui kotak suara dalam lima tahun sekali, tetapi partisipasi aktif dalam berbagai proses perumusan dan pengambilan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari. Di Bolivia, setiap penyusunan UU harus melalui diskusi dan perdebatan dengan organisasi-organisasi rakyat.

Kesepuluh, Bolivia di bawah pemerintahan Evo Morales mendorong kerjasama dan integrasi regional berbasiskan solidaritas dan penghargaan atas kedaulatan masing-masing negara. Evo berhasil menggabungkan Bolivia ke dalam Aliansi Bolivarian untuk Rakyat Amerika Latin (ALBA), Perhimpunan Negara Amerika Selatan (UNASUR), dan Komunitas Negara-Negara Amerika Latin dan Karibia (CELAC). Dalam politik internasionalnya, Bolivia bersama dengan negara Amerika Latin lainnya, seperti Kuba, Venezuela, dan Ekuador, sangat aktif dalam menggalang solidaritas internasional menentang kejahatan imperialisme di berbagai belahan dunia, termasuk di Palestina.

Di antara Negara-negara di benua Amerika, sebenarnya Morales bukan menjadi pemimpin pertama yang berani melakukan kebijakan yang cukup revolusioner, semisal menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak asing. Sebelum itu ada Fidel Castro (Pemimpin Kuba), Hugo Chavez (Pemimpin Venezuela), dan Chistina Fernandez (Pemimpin Argentina). Christina sendiri, berhasil menasionalisasi perusahaan minyak Spanyol dan membawa keluar Argentina dari ketergantungan yang besar terhadap impor karena produksi minyak perusahaan nasionalnya yang terus turun. Sebuah kondisi yang kurang lebih tengah dihadapi Indonesia saat ini.

Dalam sejarahnya, Indonesia di jaman Soekarno, sesungguhnya punya pengalaman dalam menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak asing. Robinson, 1986: 72, mencatat, sejak 1957 hingga 1960, sebanyak 700-an perusahaan Belanda di Indonesia berhasil dinasionalisasi. Jumlah itu mencakup 70% perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia jaman itu. Di antara perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan minyak Belanda, seperti Shell. Dari hasil nasionaliasi ini, akhirnya lahir satu perusahaan minyak nasional yang bernama Pertamina.

National Oil Company (NOC) Perrtamina, yang dikukuhkan lewat UU No.8/1971, saat ini posisi kelembagaannya sudah jauh berbeda dengan dulu, sesuai UU Migas No. 22/2001 yang menggantikan UU No.8/1971. Pertamina tidak lagi menguasai bisnis dari hulu sampai hilir dengan entitas bisnis yang terintegrasi tetapi sudah terpisah-pisah (unbundling). Di sektor hulu peran regulator dan manajemennya dilakukan oleh SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia (dulu BP Migas). Sementara di sektor hilir peran yang sama dilakukan oleh BPH (Badan Pengatur Hilir) Migas. Pertamina sendiri, lewat anak usahanya, Pertamina EP (Eksplorasi dan Produksi), maupun PHE (Pertamina Hulu Energi), diposisikan sama sebagai bagian dari KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama). Namun apa yang terjadi? Alih-alih berhasil meningkatkan produksi, reformasi perundang-undangan malah membuat persoalan migas di Indonesia semakin terpuruk.

Tantangan Buat Jokowi-JK

Problem besar Indonesia saat ini terkait energi, khusunya minyak adalah konsumsi yang tinggi sementara tingkat produksi yang terus turun dan sulit mencapai target. Sektor transportasi telah menjadi wilayah penyerapan energi terbesar. Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2010 mencatat, dengan asumsi penduduk Indonesia sekitar 234 Jiwa, penyerapan migas untuk sektor transportasi masih terbilang besar, sekitar 47%, rumah tangga 22%, industri 22%, dan pembangkit listrik 9%.

Pada sisi produksi, dengan decline rate sebesar 8-12%, lifting minyak bumi tidak pernah mencapai target. Indonesia memang pernah melewati masa-masa emas puncak produksi; yakni pada tahun 1977 ketika berhasil mencapai angka 1,65 juta barel per hari (bph). Lalu pada 1995, pada masa puncak produksi yang kedua, berhasil menembus angka 1,6 juta bph. Setelah itu, dan hingga 4 tahun terakhir, lifting minyak Indonesia selalu mengalami penurunan. Tahun 2011, lifting minyak Indonesia hanya mampu menembus angka 899.000 bph, 2012 sebesar 861.000 bph, dan 2013 sebesar 826.000 bph. Sementara 2014 ini, lifting minyak dipatok pesimis, sekitar 813.000 bph. Hasl lifting minyak hingga Juli 2014 hanya berada di kisaran 799.000 bph. Produksi minyak pun disebut mencapai titik nadhir.

Kesenjangan antara produksi dan konsumsi yang semakin memuncak di awal pemerintahan baru Jokowi-JK, memang memunculkan spekulasi yang tinggi. Lantaran sebelum dilantik Jokowi sudah ‘menggembar-gemborkan’ akan menaikan harga BBM bersubsidi dari Rp. 6.500 ke level Rp. 9000-9.500,-, sehingga ada kenaikan sekitar Rp. 3000,-. Tentu bukan langkah mudah. Mengingat tiap kenaikan BBM bersubsidi pasti akan memicu inflasi yang tinggi dan gejolak di masyarakat lantaran selama ini sudah “dimanjakan” dengan harga BBM yang murah.

Ada usulan memang, untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp. 1.500-1.800,- sehingga mampu menghemat anggaran hingga 55 triliun rupiah. Sehingga bila kenaikan BBM bersubsidi sampai menembus angka Rp.3000 per liter, maka penghematan anggaran dapat mencapai angka 110 triliun rupiah. Rencana kenaikan yang, kalau jadi, dinilai fantastis ini karena pemerintah baru “tak kuasa” menanggung beban subsidi yang besar. Tahun 2014, anggaran subsidi BBM mencapai angka Rp. 246,5 triliun, sementara pada 2015, anggaran subsidi meningkat hingga mencapai angka Rp. 276,01 triliun.

Belum lagi persoalan impor minyak dan BBM yang terus naik seiring penurunan produksi. Tahun ini saja kebutuhan BBM diprediksi mencapai 1,5 juta barel per hari. Tahun depan, seiring pertumbuhan kendaraan akan tumbuh sekitar 8 persen, atau 120 barel per hari. Tahun 2020, diprediksi kebutuhan BBM Indonesia bisa mencapai 2,2 juta barel per hari, dengan produksi minyak yang hanya berada pada kisaran 500rb-600rb bph. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat,biaya impor BBM pada tahun 2013 telah mencapai US$ 28,6 miliar atau sekitar 285 triliun rupiah. Sehingga biaya impor BBM di tahun 2014 pun dipastikan bakal naik.

Pertanyaannya, mengapa beban subsidi itu harus dikembalikan ke rakyat? Inikah menjadi langkah satu-satunya bagi pemerintahan baru?

Basis legitimasi rakyat?

Tampilnya Jokowi menjadi Presiden Baru Indonesia telah menjadi sebuah fenomena. Walaupun fenomena itu bagi sebagian orang, setidaknya bagi mereka yang tidak menetapkan pilihannya pada Jokowi-JK, dan tergabung dalam KMP (Koalisi Merah Putih), dinilai sebagai “the engineered phenomenon” (fenomena yang direkayasa). Karena diyakini keberhasilan dan kepopulerannya muncul atas bluffing dari media. Namun apapun persepsi kubu penentang Jokowi terhadap kemunculan dirinya, yang pasti mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI ini, berhasil mengemas dirinya sebagai “Pemimpin Rakyat”.

Cap sebagai “Pemimpin Rakyat” yang menempel pada Jokowi, tidak hanya didasarkan pada gaya ‘blusukan’-nya dalam menjalankan roda pemerintahan, baik di Solo maupun Jakarta, tetapi keberaniannya dalam mengubah “kelaziman politik” dalam tata politik Indonesia. Seperti gaya casual-nya dalam memimpin, tawar menawar kursi dalam membangun mitra koalisi, dan upaya mencoba melepas “intervensi” partai politik di dalam pemerintahan. Semisal pilihan kader politik, antara kegiatan kepartaian dengan mengabdi di pemerintahan. Walaupun hal yang belakangan ini ternyata sangat sulit Dia terapkan lantaran dominasi dan hegemoni partai pendukung masih kuat membayangi kepemimpinan Jokowi. Sehingga memunculkan istilah “profesional partai” sekadar untuk mengakomodasi masuknya jajaran pengurus partai atau fungsionaris partai di dalam kabinet baru. Namun lepas dari itu semua, pemerintahan Jokowi-JK, dinilai memiliki “akar kerakyatan” yang kuat. Yang seharusnya dapat dijadikan “bargaining power” dalam mengembangkan ide-ide pembangunan vis a vis dengan kekuatan para pemodal (kapitalisme global).

Mengadobsi ide kerakyatan ala Morales

Lain Bolivia tentu lain pula Indonesia. Kalau dilihat dari potensi sumberdaya alam, geografis (keadaan alam), dan demografis (kependudukan). Namun dalam perspektif pembangunan politik, posisi Bolivia dan Indonesia, sesungguhnya bisa dikatakan sama bila dilihat perannya sebagai Negara dunia ketiga, yang pada sisi tertentu memiliki ketergantungan dengan Negara-negara maju. Sehingga kesadaran akan “ketergantungan” dan obsesi untuk “keluar dari ketergantungan”, harus menjadi agenda besar pemimpin baru ke depan. Di segala sektor, terutama energi dan sejumlah impor barang komoditas. Misalnya minyak dan pangan.

Dalam memberikan perspektif terhadap Negara-negara gagal, Acemoglu dan Robinson (2014) mengatakan, Negara-negara yang institusi politik-ekonominya bersifat inklusif akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat. Sebaliknya, Negara-negara yang memiliki institusi politik ekonomi yang ekstraktif tinggal menunggu waktu saja untuk terseret dalam jurang kemiskinan, instabilitas politik, dan mengarah menjadi Negara gagal.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia tentu saja tidak mau atau akan menghindarkan diri dari cap sebagai Negara gagal. Ketergantungan pada impor yang sangat tinggi, baik di sektor energi maupun pangan yang menyelimuti Indonesia menuntut respon terhadap persoalan pembangunan yang cepat. Di samping kondisi energi (khusunya minyak) yang telah dipaparkan di atas, di sektor pangan, kondisi Indonesia ternyata sangat memprihatinkan. Indonesia tercatat masih mengimpor sekitar 29 jenis komoditas; dari mulai beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, minyak goreng, susu, bawang merah, cabai, kentang, dan sebagainya. Bahkan ironisnya, sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia harus mengimpor garam dari Australia, India, Selandia Baru, Jerman, dan Denmark. Sehingga apabila semua sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan dipadukan, ternyata baru mampu menyumbangkan 14,43% PDB (Produk Domestik Bruto). Padahal, harapannya, dari semua sektor unggulan di bidang pangan ini, setidaknya mampu menyumbang paling sedikit 20% PDB. Ironisnya lagi, data Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah petani Indonesia terus turun dari tahun ke tahun. Jumlah petani Indonesia dalam dua bulan pertama tahun 2014, menyusut sebanyak 280 ribu jiwa. Sementara jumlah penduduk yang bekerja di sektor lain di luar pertanian justru mengalami peningkatan yang cukup besar.

Beberapa persoalan yang terpapar itu tentu saja membutuhkan langkah yang berani dan cepat, kalau tidak ingin disebut radikal. Beberapa Negara di Amerika latin telah memulai langkah berani dan ternyata berhasil dalam memberikan solusi pembangunan bagi rakyatnya. Beberapa Negara tersebut memang memilih langkah nasionalisasi untuk segera menutupi defisit anggaran belanjanya. Pemimpin Negara-negara itu, ternyata berani melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan tambang dan minyak asing, seperti yang pernah ditempuh Chavez, Fernandez ataupun Morales. Terbukti mereka dapat keluar secara cepat dari lilitan krisis. Terutama energy (minyak) yang di hampir banyak Negara produsen, seperti Indonesia menjadi komoditas andalan.

Pemerintahan Jokowi-JK yang diyakini memiliki basis dukungan rakyat yang kuat, agaknya menarik bila menempuh gaya kepemimpinan ala Morales. Sebab dalam memimpin rakyat Bolivia, Morales mengedepankan konsep “memerintah dengan mematuhi rakyat”. Dengan pendekatan seperti ini, Morales mengajarkan rakyatnya bahwa “kedaulatan di tangan rakyat”. Ia tidak hanya diekspresikan melalui kotak-kotak suara tetapi bagaimana mengajak partisipasi rakyat dalam berbagai proses perumusan dan pengambilan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga di Bolivia, setiap penyusunan UU harus melalui diskusi dan perdebatan dengan organisasi-organisasi rakyat. Mungkin cara ini bisa dilakukan Jokowi, apabila pemerintahan barunya berani mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya ingin “menasionalisasi” atau “merenegosiasi progresif” dalam bahasa penulis, terhadap kontrak-kontrak yang selama ini dianggap merugikan.

Mengapa bukan renegosiasi biasa? Karena renegosiasi hanya berbicara pada persoalan revisi harga bukan mengembalikan peran yang besar sekaligus mengambil manfaat yang besar dalam pengelolaan sumberdaya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Bila perlu, apabila dengan bahasa yang agak menantang disebut referendum, lakukan referendum kepada rakyat apakah perusahaan-perusahaan asing itu perlu “dinasionalisasi” atau tidak. Bukankah asing biasanya lebih “tunduk” dengan idiom-idiom yang berkonotasi “rakyat”? Sehingga pemerintahan baru tidak membebani persoalan defisit anggaran seluruhnya kepada rakyat tetapi meminta keperdulian perusahaan-perusahaan itu untuk bisa menyelematkan nasib Indonesia yang sumberdaya alamnya selama ini banyak dieksplaoitasi.

Sehingga di tengah kekhawatiran terhadap keberadaan Koalisi Merah Putih (KMP) yang kini menguasai parlemen dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di bawah Jokowi harus berani mengambil inisiatif yang bersifat regulatif dengan melibatkan kekuatan-kekuatan rakyat dalam menyerap aspirasi sekaligus mengagregasi kepentingannya. Kalau KMP berani mengeluarkan gagasan akan me-review 122 produk perundang-undangan yang diduga pro-asing seharusnya KIH dapat menempuh cara yang lebih progresif dari itu. Terutama untuk program-program yang memang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan dan peningkatan taraf hidup rakyat. Mungkin tidak seluruhnya meniru gaya kepemimpinan Morales, tetapi setidaknya, pemerintah baru harus lebih kreatif keluar mengatasi persoalan ekonomi dengan tidak membebani perekonomian rakyat. Kusairi















Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login