IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , » Menggugat Daulat Energi dan Pangan di Negeri Sendiri; Catatan untuk Kabinet Jokowi-JK

Menggugat Daulat Energi dan Pangan di Negeri Sendiri; Catatan untuk Kabinet Jokowi-JK

Written By Indopetro portal on Monday, 13 October 2014 | 11:47

indoPetroNews.com - Kedaulatan atas pangan dan energi (food and energy) harus menjadi agenda besar dan skala prioritas pemerintahan Jokowi-JK ke depan. Sebab kini Indonesia, tidak hanya menjadi negara pengimpor energi (minyak) terbesar, tetapi juga pengimpor produk pertanian dan perkebunan. Pemerintahan baru ke depan diharapkan tidak abai dalam persoalan geopolitik. Delapan elemen geopolitik yang meliputi Pancagatra (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan) dan Trigatra (Geografi, Demografi, dan SDA), atau disebut juga Astagatra, mutlak diberdayakan. Tidak hanya itu, juga harus mampu dipertahankan dan diperankan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam implementasi kebijakan serta politik luar negeri.

Demikian kesimpulan hasil diskusi terbatas bertajuk ”Menuju Ketahanan Nasional NKRI di Bidang Pertahanan, Energi, dan Pangan”, yang diselenggarakan Global Future Instritute (GFI), Kamis (9/10) lalu di Jakarta. Diskusi disajikan oleh para pembicara di antaranya; Dirgo Purbo (Pakar Energy Security), Letjen Suharto (mantan Irjen Dephankam), Agus Setiawan (Peneliti dari GFI), Dr. Firdaus Syam, MA (Pakar Politik dari Universitas Nasional), dan dipandu Hendrajit (Direktur Eksekutif GFI).

Dalam diskusi yang berlangsung menarik dari Pukul 14.00-18.00 itu terungkap, Indonesia telah menjadi Negara yang sangat tergantung tidak hanya di sektor energi tetapi juga pangan. Di sektor pertanian dan perkebunan, diketahui Indonesia telah mengimpor sebanyak 29 komoditas pangan; dari mulai beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, minyak goreng, susu, bawang merah, cabai, kentang, dan sebagainya. Bahkan ironisnya, sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia harus mengimpor garam dari Australia, India, Selandia Baru, Jerman, dan Denmark. Sehingga apabila semua sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan dipadukan, ternyata baru mampu menyumbangkan 14,43% PDB (Produk Domestik Bruto). Padahal, harapannya, dari semua sektor unggulan di bidang pangan ini, setidaknya mampu menyumbang paling sedikit 20% PDB. Ironisnya lagi, data Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah petani Indonesia terus turun dari tahun ke tahun. Jumlah petani Indonesia dalam dua bulan pertama tahun 2014, menyusut sebanyak 280 ribu jiwa. Sementara jumlah penduduk yang bekerja di sektor lain di luar pertanian justru mengalami peningkatan yang cukup besar.

Di Sektor Energi, Indonesia dinilai dalam bahaya. Bahkah di sektor Migas, tak berlebihan jika Indonesia dikatakan berada dalam keadaan darurat Migas. Kedaulatan Energi Indonesia, khususnya di sektor Migas, tentunya diukur dari seberapa besar kemampuan Pertamina sebagai produsen Migas memproduksi minyak mentah. Sepanjang rentang sejarahnya sejak resmi berdiri pada 10 Desember 1957 hingga sekarang, Pertamina tercatat hanya memiliki 6 Kilang Unit Minyak dengan kapasitas produksi 1, 05 juta barel per hari (bph). Adapun keenam kilang minyak milik Pertamina tersebut yaitu Kilang Dumai, Kilang Plaju, Kilang Balikpapan, Kilang Cilacap, Kilang Balongan dan Kilang Sorong. Dari total kapasitas kilang tersebut, hanya mampu memproduksi minyak sebanyak 700 ribu-800 ribu bph. Sementara, konsumsi bahan bakar minyak Indonesia saat ini mencapai 1,4 juta-1,5 juta bph dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Indonesia memang pernah melewati masa-masa emas puncak produksi; yakni pada tahun 1977 ketika berhasil mencapai angka 1,65 juta barel per hari (bph). Lalu pada 1995, pada masa puncak produksi yang kedua, berhasil menembus angka 1,6 juta bph. Setelah itu, dan hingga 3 tahun terakhir, produksi minyak Indonesia selalu mengalami penurunan. Tahun 2011, produksi minyak Indonesia hanya mampu menembus angka 899.000 bph, 2012 sebesar 861.000 bph, dan 2013 sebesar 826.000 bph. Sementara 2014 ini, lifting minyak dipatok pesimis, sekitar 813.000 bph. Hasl lifting minyak hingga Juli 2014 hanya berada di kisaran 776.000 bph. Produksi minyak pun disebut mencapai titik nadhir.

Akibat produksi minyak yang terus turun ini, kebutuhan BBM (Bahan Bakar Minyak) impor juga terus meningkat. Sementara pada sisi lain, konsumsi BBM, selalu melewati kuota yang ditetapkan. Tahun 2014, realisasi konsumsi BBM bersubsidi diprediksi mencapai 48,97 juta kiloliter. Ada selisih sekitar 0.97 juta kiloliter dari yang telah ditetapan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Belakangan pemerintah menekan laju konsumsi itu hingga batas 46 juta kiloliter sehingga ada pembatasan konsumsi premium dan solar di beberapa SPBU. Dampaknya, muncul gejolak di beberapa daerah. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) pun mencatat,biaya impor BBM pada tahun 2013 telah mencapai US$ 28,6 miliar atau sekitar 285 triliun rupiah. Sehingga biaya impor BBM di tahun 2014 pun dipastikan bakal naik.

Cukup beralasan, ketika pemerintah sekarang “menggeliat” bahkan lantang “berteriak”: perlunya pembangunan kilang. Apa pasal? Karena kapasitas kilang sekarang hanya mampu me-refinery minyak sekitar 1.05 juta bph dengan maksimum produksi sekitar 800.000 bph. Padahal kebutuhan konsumsinya mencapai 1,4-1,5 juta bph. Sehingga ada defisit produksi untuk konsumsi sekitar 600.000-700.000 bph.

Sementara Singapura, negara yang tidak punya sumur minyak, saat ini memiliki tiga perusahaan kilang minyak. Yakni Exxon Mobil Jurong Island Refinery dengan kapasitas 605.000 barel per hari (bph), Singapore Refinery Company Jurong Island Refinery, dengan kapasitas 285.000 bph, dan Pulau Bukom Refinery, dengan kapasitas 458.000 bph. Tak heran bila Singapura kini berusaha menempatkan negaranya sebagai pusat energi dan petrokimia di Asia Tenggara.

Wacana pembangunan kilang sendiri  di Indonesia sesungguhnnya telah dimulai lebih dari 15 tahun lalu.Tetapi hingga kini belum juga terealisasi. Beberapa investor yang memiliki kekuatan dalam dana dan jumlah pasokan, seperti Iran, Arab Saudi, dan Kuwait pun telah berminat menjadi investor. Tetapi pemerintah agaknya belum memiliki formulasi yang tepat dengan keinginan para investor. Problem klasiknya, lagi-lagi katanya, soal insentif dan tax holiday (keringanan pajak).

Bagi kita persoalannya bukan sekadar itu. Indonesia sebagai negara yang masih bergantung minyak, sesungguhnya tidak hanya dihadapkan oleh konsumsi yang berlebih, tetapi juga strategi penyediaan cadangan strategis untuk menjamin ketahanan energi nasional.

Bisa dibayangkan, ketika beberapa negara pengimpor minyak di Asia Pasifik, seperti Jepang, China, Korea Selatan, dan Taiwan, yang sangat menggantungkan suplai minyak Timur Tengah, berlomba untuk menaikkan cadangan strategisnya dari semula sekitar 100 hari kini meningkat sampai lebih dari 200 hari konsumsi. Sementara Indonesia, hanya mampu mempertahankan cadangan BBM penyangga dalam kisaran 20 hari.

Sehingga bicara persoalan kilang, seharusnya Indonesia sudah mulai berubah paradigmanya; dari persoalan untung-rugi, pemberian insentif atau disinsentif kepada hal yang lebih substantif, yakni menjaga ketahanan energi nasional. Memang ada persoalan margin keuntungan yang diprediksi hanya memiliki IRR (internal rate of return) sebesar 9% dengan biaya sekitar 90 Triliun untuk kapasitas kilang sebesar 300.000 bph. Atau sedikit di atas suku bunga kredit yang bernilai 7,5%-8%, sehingga masa investasi baru kembali sekitar 10-15 tahun.

Oleh karena itu, penting “belajar” usaha pembangunan Kilang yang dilakukan Saudi Aramco yang menggandeng BUMN China. Skema patungan yang dikembangkan kedua perusahaan BUMN ini adalah mampu mengembangkan proyek patungan yang saling membiayai antara Saudi Aramco (63 persen) dan BUMN Migas China Sinopec (37 persen). Sehingga pemerintah (negara) dalam hal ini, masih memiliki kedaulatan untuk turut memberikan pengamanan pada bisnis yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut.

Ketertarikan China di bisnis pembangunan Kilang ini, lantaran Saudi Aramco berani menjamin IRR 15 persen dan MP (Margin Pengilangan) netto sebesar US$ 5 per barel. Jaminan itu adalah dalam bentuk rabat harga minyak mentah antara US$ 4 - 8 per barel. Hal ini bisa terwujud karena adanya pertemuan antara keekonomian dan kepentingan jaminan pasokan BBM. Termasuk andil negara (pemerintah) dalam kerangka mendukung kepentingan nasionalnya.

Amandamen UU Migas No.22/2001

Dari sejumlah persoalan yang mengemuka , Dirgo Purbo melihat ada persoalan mendasar terkait UU Migas yang perlu diamandemen. Pakar Energy Security ini menilai, keberadaan BP Migas (kini SKK Migas) dan BPH Migas, dilihat sebagai bagian dari skema asing untuk memarginalisasi peran atau penguasaan migas Indonesia dari hulu hingga hilir. “Coba bandingkan dengan UU Pertamina No 8/1971, dimana Pertamina menguasai bisnis strategis itu dari hulu hingga hilir, sementara sekarang kondisinya di-un-bundling. Kalau mau fair, harusnya bukan hanya SKK Migas yang dibubarkan tetapi BPH Migas juga yang mengatur tataniaga minyak di sektor hilir,” katanya.

Menurut Dirgo, dualisme kekuatan politik antara pemerintah Jokowi-JK dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen akan diuji keberpihakannya melalui amandemen undang-undang (UU) minyak dan gas bumi nomor 22 tahun 2001. “Kedua kekuatan itu kan mengklaim sebagai yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” katanya. Dirgo menambahkan, siapa yang menolak melakukan amandemen terhadap undang-undang migas tersebut berarti kelompok yang ingin mempertahankan Indonesia sebagai Negara importer minyak.

Oleh karena itu, jelas Dirgo, Dia mendukung upaya DPR yang akan mengamandemen 122 undang-undang yang dinilai pro asing. “Amandemen itu dibutuhkan demi kepentingan nasional. Ini semata-mata untuk memberikan perlindungan kepada sumber daya alam kita dan Indonesia agar tidak terus menjadi bangsa pengimpor,” tegasnya.

Skema Korporasi Asing Kuasai Sektor Pangan

Peneliti GFI, Agus Setiawan coba mengungkap skema korporasi asing dalam penguasaan sektor pangan di Indonesia. Merujuk pandangan Sabiq Carabesth, Pemerhati masalah Ekonomi PolitikPangan, Dia mengatakan, dalam sebuah sistem, kegiatan kerja bertani tidak lagi semata-mata dilihat sebagai sebuah kebudayaan bercocok tanam, melainkan bisnis.

Bisnis menurut Agus menyangkut politik berupa lobi-lobi, patgulipat, kongkalingkong, penyelenggaraan aturan; siapa yang berhak memproduksi, mengedarkan, dan siapa yang masuk dalam”perencanaan” sebagai sasaran pengguna sekaligus korban. “Pengedarnya adalah pebisnis, yaitu mereka yang punya naluri, tenaga dan modal untuk menjadikan benih sebagai sumber keuntungan,” katanya.

Agus menyebutkan, akumulasi keuntungan yang terjadi lalu terkonsentrasi di tangan segelintir para pebisnis yang menciptakan monopoli. Monopoli lalu menjadikan sistem perbenihan dan pertanian khususnya membangun oligopoli.”Yang jadi korban? Tentu saja para petani yang masuk golongan ekonomi lemah dan kecil,” katanya. Mereka lanjut Agus adalah target dari eksploitasi sistematis pemiskinan yang akan berlangsung pelan-pelan melalui politik ketergantungan. “Mula-mula benih, lama-lama pestisidanya, lalu yang paling parah adalah sistem bercocok tanamnya, lalu corak bermasyarakatnya,” pungkas Agus.

Sehingga Agus memberikan sinyalemen, salah satu faktor yang bisa menjelaskan makna di balik data BPS ihwal menurunnya jumlah petani kita yang mencapai 280 ribu jiwa adalah akibat ini. Akibat dari berkuasanya sistem kartel, menurut Dia, sektor pertanian dan perkebunan menjadi kehilangan daya tariknya.

Agus menyebut, kartel domestik pada industri benih di dalam negeri telah diduga dilakukan oleh World Economic Forum Partnership on Indonesian Sustainable Agriculture (WEFPISA) yang beranggotakan perusahaan-perusahaan multinasional yang telah lama mengincar pasar benih dan pangan di Indonesia. Kusairi
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login