IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Pemerintah Perlu Terbitkan Permen Soal Perpanjangan Kontrak Blok Migas

Pemerintah Perlu Terbitkan Permen Soal Perpanjangan Kontrak Blok Migas

Written By Indopetro portal on Monday, 27 October 2014 | 14:38

indoPteroNews.com – Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), perlu menyiapkan payung regulasi terkait kepastian perpanjangan kontrak-kontrak blok migas yang akan habis. Mengingat ada sekitar 20 kontrak blok migas yang akan habis pada 5 tahun mendatang.

Hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan Energy Nusantara kepada segenap pemangku kepentingan Migas di Indonesia mengusulkan kepada Pemerintah untuk membuat Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur ketentuan perpanjangan kontrak migas yang adil dan transparan.  Menurut Joy Surya Dharma, selaku Founder kepada Media (26/10), "Permen yang akan dihasilkan haruslah mendukung usaha-usaha yang menciptakan iklim investasi migas yang kondusif, menciptakan sinergi yang baik di antara para perusahaan migas di Indonesia, yang terdiri dari BUMN Energi, BUMD, perusahaan migas swasta nasional (PMSN) dan juga kontraktor/ investor asing yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang lebih besar kepada negara," katanya.

Beberapa hasil FGD yang menghadirkan 50 para pemangku kepentingan industri migas di tanah air, termasuk wakil pemerintah, pembuat kebijakan energi, perusahan-perusahan migas, asosiasi dan akademisi, di antaranya yang dapat dirangkum adalah sebagai berikut:

1. Produksi Migas nasional Indonesia saat ini sebagian besar dihasilkan dari blok- blok migas yang akan berakhir jangka waktu kontrak kerja samanya (KKS). Berdasarkan data Woodmac, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, ada sekitar 20 KKS yang akan habis masa kontraknya. Dua puluh KKS ini memproduksi sekitar 635.000 barel setara minyak per hari di tahun 2013 atau 30% dari total kapasitas produksi migas di Indonesia.

Jumlah kontribusi dari blok-blok Migas yang akan habis masa kontraknya meningkat menjadi 1,2 juta barrel setara minyak per hari atau 61% dari total kapasitas produksi 2013 dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.

2. Kontraktor Migas memerlukan kepastian hukum untuk melanjutkan investasi di blok migas yang mendekati masa akhir kontraknya atau masih dalam tahap proses perpanjangan kontraknya. Ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam proses perpanjangan kontrak akan menunda kontraktor migas untuk melanjutkan investasi karena tidak ada jaminan atas pengembalian investasinya atau memaksimalkan produksi dengan sedikit investasi sampai kontrak KKS berakhir.

3. Untuk mengakhiri ketidakpastian tersebut, Pemerintah perlu segera membuat peraturan perpanjangan kontrak yang adil & transparan dengan mempertimbangkan peranan dan kapasitas dari entitas BUMN, BUMD, Perusahaan Migas Swasta Nasional dan Perusahaan Asing. Regulasi ini diharapkan dapat membuat entitas-entitas tersebut bersinergi dengan baik sesuai dengan kemampuannya untuk mencapai Ketahanan Energi Nasional serta pertumbuhan industri migas nasional.

4. Sejalan dengan kebijakan Kementrian ESDM di sektor Migas untuk mencapai target 50% pelaksana kegiatan usaha hulu Migas adalah perusahaan Migas nasional di tahun 2025, diperlukan langkah nyata Pemerintah mulai dari sekarang. Pemerintah patut mempertimbangkan agar kesempatan berpartisipasi tidak hanya diberikan kepada Pertamina tetapi juga kepada Perusahaan Migas Swasta Nasional yang mempunyai kredibilitas dan rekam jejak yang jelas

5. Untuk memperkuat Ketahanan Energi Nasional diperlukan BUMN Energi dan Perusahaan Migas Swasta Nasional yang kuat serta perusahaan Migas asing yang tetap diperlukan sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, Pemerintah perlu membuat program dan target lima tahunan yang realistis dalam rangka pembinaan Perusahaan Migas Swasta Nasional serta memberikan ruang kepastian hukum agar Perusahaan Migas Swasta Nasional bisa berkembang.

Rencananya, Ujar  Joi, hasil  FGD ini akan diberikan kepada Pemerintah yang sedang merumuskan Rancangan Peraturan Menteri mengenai Perpanjangan Kontrak Migas sebagai bahan masukan dari para pemangku kepentingan migas Indonesia. UG

Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login