IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » PWYP Serukan Tolak Mafia Migas

PWYP Serukan Tolak Mafia Migas

Written By Indopetro portal on Friday, 10 October 2014 | 05:57

Jakarta, indoPetroNews.com. Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia yang terdiri dari 38 Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia, mengadakan aksi teatrikal dan deklarasi “Tolak Mafia Migas dan Tambang” di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (9/10).

"Manfaat migas dan tambang bagi rakyat belum maksimal karena adanya praktek-praktek mafia yang bercokol untuk kepentingan individu maupun kelompok mereka," kata Koordinator Nasional PWYP Maryati Abdullah.

Ia mengatakan bahwa praktek mafia tersebut terjadi karena rendahnya transparansi dan akuntabilitas tata kelola sektor tersebut. "Pemberantasannya bisa dilakukan melalui transparansi data produksi dan penerimaan migas dan tambang, melalui sistem yang terintegrasi, dan dapat diakses publik," katanya.

Selain itu, PWYP juga meminta pemerintahan mendatang untuk memperketat pelabuhan ekspor, penataan suveyor penjualan komoditas, peningkatan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi dan penutupan pelabuhan-pelabuhan "tikus".

"Pemerintah harus memperpendek rente perdagangan minyak mentah untuk efisiensi dan kebutuhan domistik, cegah mark up harga dan rasionalisasi kebutuhan kilang dalam negeri," ujar Maryati kepada indoPetroNews.

Sementara Kusairi,  Chaiman CESRI (Indonesia Center for Energy and Strategic Resources Indonesia) dalam sebuah diskusi terbatas di tempat berbeda bertajuk "Menuju Ketahanan NKRI di Bidang Pertahanan, Energi, dan Pangan", yang diselenggarakan GFI (Global Future Institute), (9/10) mengatakan, pemerintah  dalam persoalan pembangunan kilang harus sudah mulai merubah paradigmanya, dari persoalan  untung-rugi, pemberian insentif atau disinsentif ke arah yang lebih substantif, yakni menjaga ketahanan energi nasional.

Selama ini menurut Kusairi, logika pembangunan kilang selalu dikonfrontasi dengan margin keuntungan yang hanya memiliki IRR (Internal Rate of Return) sebesar 9% dengan biaya sekitar 90 Triliun untuk kapasitas kilang sebesar 300.000 bph. "Atau sedikit di atas suku bunga kredit yang bernilai 7,5%-8%, sehingga masa investasi baru kembali sekitar 10-15 tahun," katanya.

Dia menyarankan Indonesia untuk belajar dari skema pembangunan kilang yang dilakukan Saudi Aramco yang menggandeng BUMN China Sinopec. "Skema patungan yang dikembangkan kedua perusahaan BUMN ini adalah mampu mengembangkan proyek pembangunan kilang yang saling membiayai antara Saudi Aramco.  Dimana Saudi Aramco berani menanggung 63%, sementara Sinopec 37%," katanya. " Sehingga pemerintah (negara) dalam hal ini, masih memiliki kedaulatan untuk turut memberikan pengamanan pada bisnis yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut," tegas Kusairi.

Sementara Aryanto selaku koordinator aksi  PWYP juga mendesak kepada pemerintahan baru mendatang untuk mengevaluasi semua ijin pertambangan yang telah terbukti merugikan kepentingan negara dan masyarakat.

Ia berharap pemerintahan mendatang dapat memberantas mafia pertambangan dan migas yang menjadi “biang” manfaat sumberdaya alam ini belum optimal mendorong kemakmuran masyarakat.

“Pemerintah Jokowi-JK harus segera membuktikan komitmenya terhadap pemberantasan mafia migas dan tambang dengan taktis dan efektif untuk menyelamatkan sumberdaya alam Indonesia,” pungkas Maryati. (BRM)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login