IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , » Sikapi Putusan MA Karyawan Chevron, IPA Minta Hargai Kesucian Kontrak

Sikapi Putusan MA Karyawan Chevron, IPA Minta Hargai Kesucian Kontrak

Written By Indopetro portal on Monday, 27 October 2014 | 16:34

indoPetroNews.com - Terkait kasus putusan Mahkamah Agung (MA) yang menetapkan seorang karyawan Chevron Pacific Indonesia (CPI), Bachtiar Abdul Fatah, dengan vonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah, IPA (Indonesian Petroleum Association), sebuah organisasi nirlaba yang menaungi perusahaan-perusahaan kontraktor migas di Indonesia ikut bicara.  IPA menyatakan sangat prihatin atas putusan Mahkamah Agung terkait kasus Bioremediasi tersebut.

Dalam Siaran Pers yang diterima indoPetroNews, Senin (27/10), IPA menyatakan kondisi itu sangat memprihatinkan industri migas dan bertentangan dengan mekanisme penyelesaian perselisihan sesuai ketentuan Production Sharing Contract (PSC).  Tidak hanya menyayangkan atas vonis yang menimpa Bachtiar, tetapi juga Endah Rumbiyanti, Kukuh Kertasafari dan Widodo serta dua kontraktor CPI, Ricksy Prematuri dan Herland Bin Ompo.

Menurut IPA, sebagaimana CPI, anggotanya yang beroperasi di Indonesia juga berada di bawah payung PSC. "CPI beroperasi di bawah PSC, suatu perjanjian hukum yang mengikat dengan Pemerintah Indonesia sesuai UU Migas tahun 2001. Kontrak tersebut menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan secara perdata apabila ada pertanyaan seputar pelaksanaan proyek migas yang menyangkut penggantian biaya (Cost Recovery). Mekanisme ini telah ada sejak puluhan tahun dan telah mampu menyelesaikan berbagai perselisihan yang muncul dari kontrak antara pihak perusahaan dan Pemerintah Indonesia, " katanya.

IPA menyatakan, industri Hulu Migas adalah sektor yang diatur sangat ketat dan setiap aktivitasnya didasarkan pada proses baku, tinjauan dan persetujuan SKK Migas serta lembaga negara terkait dan di audit secara teratur oleh auditor pemerintah. Sesuai dengan amanat UU lingkungan, semua perusahaan migas mengemban kewajiban untuk menjalankan operasi yang selamat, handal dan ramah lingkungan. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, program Bioremediasi CPI merupakan pionir dan telah menciptakan standar bagi industri serta menjadi rujukan yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain di Indonesia.

Oleh karena itu menurut mereka, penerapan proses hukum pidana atas program Bioremediasi CPI dan menjadikan karyawan dan kontraktor CPI sebagai tersangka terkait program tersebut telah menjadi preseden yang tidak diharapkan serta menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Khusus untuk program Bioremediasi ini, menurut IPA,  Chevron telah menanggung seluruh biaya proyek dan tidak ada penggantian dari Pemerintah sehingga tidak ada “kerugian negara” terkait proyek ini. Berlanjutnya kasus Bioremediasi sebagai kasus pidana juga telah menimbulkan kecemasan dan ketakutan di antara para pekerja migas serta perusahaan yang mempekerjakan mereka. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan industri untuk terus menghasilkan energi dan pendapatan bagi negara yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. 

Seperti mengingatkan pemerintah,  IPA menyatakan telah menyumbang hampir seluruh produksi migas nasional. Karena itu IPA meminta Pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi industri migas karena akan membawa dampak yang luas bagi industri migas serta berdampak negatif terhadap kebutuhan Indonesia untuk menarik investasi migas.

IPA juga mengingatkan, kejelasan hukum, kepastian hukum, dan kesucian kontrak (contract sanctity) merupakan landasan keberhasilan industri migas di Indonesia. Oleh karena itu, IPA meminta pihak terkait merujuk penyelesaian kasus ini kepada mekanisme penyelesaian perselisihan yang telah diatur dalam PSC yang menjadi landasan bagi operasi migas di Indonesia.

Siaran Pers yang ditandatangani Dipnala Tamzil, Direktur Eksekutif IPA selanjutnya menegaskan bahwa seluruh anggotanya berkomitmen untuk tetap beroperasi dengan menjunjung tinggi etika dan integritas usaha serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. "IPA dan seluruh anggotanya mempromosikan tata kelola usaha yang baik (good corporate governance), tidak hanya dilingkungan sektor migas tetapi juga di seluruh lingkup komunitas usaha di Indonesia," kata pernyataan itu.

Sementara itu,  Rudianto Rimbono, Kepala Divisi Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), sebagai wakil pemerintah yang menaungi para kontraktor migas di Indonesia, menyatakan mendukung usaha para pihak yang akan menggunakan hak hukumnya. "Kami tidak dalam kapasitas untuk berkomentar macam-macam tetapi mempersilahkan para pihak menggunakan hak hukumnya masing-masing," katanya singkat saat dihubungi indoPetroNews lewat sambungan telepon, Senin (27/10).

Sebelumnya, dua petinggi Chevron dalam sebuah pesan tertulis yang disampaikan ke sejumlah media, Rabu (22/10),  yakni President Director CPI Albert Simanjuntak dan Managing Director Chevron Indonesia Chuck Taylor  juga mengatakan hal yang sama. Kendati menghargai lembaga peradilan Indonesia, namun menyatakan sangat kecewa dengan putusan yang menjatuhkan hukuman karyawannya dengan 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah. "Kami akan terus mendukung upaya Bachtiar untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan memastikan hak hukum dan asasinya dilindungi.” tegas mereka.UG

Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login