IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Soal Subsidi, Jokowi Dinilai Tidak Kreatif dan Belum Transparan

Soal Subsidi, Jokowi Dinilai Tidak Kreatif dan Belum Transparan

Written By Indopetro portal on Tuesday, 18 November 2014 | 10:38

indoPetroNews.com – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi) sebesar Rp2000, yang mulai efektif hari ini, memunculkan pendapat pro dan kontra di kalangan pengamat. Ada yang mendukung tetapi ada pula yang masih menyayangkan.

Prima Mulyasari Agustini, Direktur Eksekutif CESRI (Center for Energy and Strategic Resources Indonesia), yang dihubungi indoPetroNews via telpon, Selasa (18/11) menyatakan, kendati bisa memahami kenaikan BBM sebesar Rp2000 per liter untuk jenis Premium dan Solar, tetap menganggap kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilainya tidak kreatif. Beberapa kebijakan yang mustinya dilakukan Jokowi juga seharusnya berani memangkas pengeluaran rutin pemerintah yang dinilainya masih boros dan tidak efesien. Prima menyarankan, sebaiknya pemerintah Jokowi juga bisa mendorong sejumlah kementerian untuk bisa memperbanyak devisa masing-masing, kalau pertimbangannya agar APBN tidak tertekan.

Prima juga mendesak, supaya kebijakan subsidi, disamping dapat dikembangkan ke sektor-sektor produktif sebagaimana yang menjadi alasan presiden dalam pidatonya, dapat juga mendorong SPBU asing untuk ikut melakukan investasi pembangunan kilang di sini. “Problem besar subsidi kan di antaranya karena keterbatasan kilang melakukan pengelolaan  minyak mentah sehingga pemerintah mengandalkan impor,” katanya.

Prima menguraikan, apa yang dilakukan dengan mendesak SPBU asing untuk mau membantu investasi kilang adalah seperti di sektor pertambangan dimana pengusaha juga diminta untuk membangun smelter-smelter sendiri untuk pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi. “Mengapa tidak di dunia minyak dilakukan itu? Apalagi perusahaan-perusahaan itu telah mengantongi ijin pendirian SPBU yang cukup banyak. Jangan sampai kenaikan minyak ini trickledown effect-nya (efek tetesan ke bawah) hanya bisa dinikmati  orang asing bukan bangsa sendiri,” jelas Prima.

“Pertamina saja ingin membangun SPBU di Malaysia diminta bangun kilang, mengapa itu tidak kita berlakukan pada SPBU asing macam Shell, Total, BP, Petronas, dan lain-lain di sini. Ini seharusnya juga yang menjadi PR besar pemerintahan Jokowi-JK," tagas Dia.

Sementara Yanuar Risky, pengamat ekonomi dan keuangan, dalam akun Facebook-nya yang diposting pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, Senin (17/11) mengatakan, masih mempertanyakan transparansi harga BBM yang disampaikan pemerintahan Jokowi. Dia berharap, pemerintahan baru di bawah Jokowi-JK dapat meniru cara Malaysia dimana di tiap SPBU dipasang disparitas harga yang ada di pasaran dengan jumlah subsidi yang diberikan pemerintah.

“Saya kagum dengan ide Jokowi soal transparansi APBD yang idenya dipasang di pos-pos ronda. Sayang saya tak mendengar ide seperti ini keluar tadi (saat pengumuman) dan besok di pompa bensin ada transparansi harga barang subsidi ini,” kata Dia.

“Karena jika dihitung kalkukator, naik Rp2000 masih ada subsidi sekitar Rp3300. Sehingga Premium harganya jadi Rp8500+Rp3300=Rp11.800. Lalu yang Pertamax 92 tanpa subsidi di pom Rp10.200,” tanya Yanuar.

Dikatakan Dia, Ini soal transparansi, mau tanpa subsidi sekalipun negara kan harus menjamin harga itu wajar. “Ok deh, saya (meski tidak mengkonsumsi Premium), rasanya akan tercerahkan kalau info seperti di pompa Malaysia ini ada di SPBU kita esok pagi! Berani transparan, harus dong...,” katanya. 

Seperti diberitakan, Presiden Jokowi atas nama pemerintah, Senin malam (17/11), sekitar Pukul 21.11 di Istana Negara,  secara resmi mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, sebesar Rp2000. Sementara untuk harga minyak tanah tetap, harga untuk Premium naik dari semula Rp6500  menjadi Rp8500. Untuk jenis Solar dari sebelumnya sebesar Rp5500 naik menjadi Rp7500.

Dalam pidato singkatnya yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajaran kementerian di bawah Koordinator Menko Perekonomian, Jokowi menyatakan, pengalihan subsidi akan digunakan dari sektor-sektor yang semula bersifat konsumtif menjadi sektor-sektor yang bersifat produktif. Ksr
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login