IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Tawaran Menteri BUMN Rini Soemarno untuk Transisi Blok Mahakam Ditolak

Tawaran Menteri BUMN Rini Soemarno untuk Transisi Blok Mahakam Ditolak

Written By Indopetro portal on Monday, 17 November 2014 | 11:24

indoPetroNews.com - Tawaran Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno agar  Pemerintah RI dapat memberikan kesempatan kepada Total Exploration & Production Indonesie (TEPI) dalam mengelola Blok Mahakam selama dua atau tiga tahun lagi bersama Pertamina, yang disebutnya sebagai periode “masa transisi” ditolak.  Penolakan dilakukan para Petitor "Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat", yang disampaikan juru bicaranya Marwan Batubara, yang juga Direktur Eksekutif IRESS kepada sejumlah media di Jakarta, Minggu (16/11).

Marwan menyatakan, seluruh petitor “Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat” menolak dengan tegas usul pengelolaan bersama masa transisi Blok Mahakam, yang disampaikan Menteri BUMN Rini Soemarno, Jum'at (14/11). Rini mengatakan,  akan memberikan kesempatan kepada Total dua atau tiga tahun lagi untuk bersama Pertamina mengelola Blok Mahakam. 

Karena itu, Marwan yang mewakili IRESS, salah satu elemen yang menolak perpanjangan Blok Mahakam,  meminta para pendukung perusahaan asing, Total dan Inpex, untuk berhenti mengakal-akali rakyat dengan merekayasa pola kontrak Blok Mahakam setelah 31 Maret 2017, melalui kerja sama masa transisi. 

"Ada urusan apa kok menteri yang menangani masalah BUMN tiba-tiba bicara tentang kontrak migas, dan untuk kepentingan asing pula?," tanya Marwan.

Oleh karena itu, lewat pernayataan yang disampaikan ke sejumlah media, Marwan meminta Presiden Joko Widodo untuk mendengar tuntutan rakyat bahwa sejak 1 April 2017 pengelolaan Blok Mahakam harus diserahkan kepada Pertamina secara penuh, 100%. 

Dia menegaskan, dalam UU Migas No.22/2001 tidak dikenal adanya ketentuan tentang kerja sama masa transisi. "Partisipasi Total maupun Inpex untuk memiliki sebagian kecil saham Blok Mahakam hanya mungkin terjadi jika kedua perusahaan asing tersebut membayar biaya akuisisi cadangan migas, sesuai dengan prosedur dan harga yang berlaku secara internasional, " jelasnya.

Marwan  menyatakan, Rini memang mengatakan bahwa opsi masa transisi masih harus dibicarakan dengan Menteri ESDM, Sudirman Said. Jika demikian, lanjut Dia, mengapa hal tersebut dikemukakan secara terbuka kepada publik? Mengapa masalah yang sangat strategis dan menjadi isu publik selama 4 tahun terakhir tidak dibahas tertutup dalam rapat kabinet? Bagi IRESS, pernyataan tersebut merupakan sikap dan upaya kedua perusahaan asing yang disalurkan dan disuarakan oleh Rini, agar kelak menjadi keputusan Pemerintah RI/Kementerian ESDM. "Sikap Rini dapat pula dianggap sebagai upaya fait accompli yang harus dijalankan oleh KESDM," seru Marwan.

Oleh karena itu mewakili para Petitor Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat, Marwan meminta agar Presiden Joko Widodo membersihkan kabinet dan berbagai lembaga di bawah pemerintahannya dari pejabat-pejabat yang lebih memihak perusahaan asing dibanding mendukung BUMN bangsa sendiri.

Dia mengusulkan agar Pemerintah RI segera menerbitkan Perpres atau Permen yang berisi penetapan bahwa sejak 1 April 2017, Pertamina berperan dan berkuasa penuh mengelola Blok Mahakam.

Sebelumnya, VP HR, Communications and General Services Total E&P Indonesie, A. Noviyanto di Balikpapan mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah soal perpanjangan status Blok Mahakam. "Mudah-mudahan pemerintahan yang baru lebih cepat tanggap, karena kalau keputusannya makin cepat maka semakin baik. Lebih jelas ke depan maka siapapun menjadi aktornya akan lebih gampang diputuskan," katanya, sebagaimana dikutip dari detiknews.com,Rabu (12/11). 

Dalam pernyataannya Total  memang lebih memilih mengajukan proposal masa transisi ketimbang perpanjangan masa kontrak kerja di Blok Mahakam karena melihat keinginan pemerintah
untuk menyerahkan Blok Mahakam kepada PT Pertamina. Sehingga bagi Total opsi yang terbaik jika Pertamina mau masuk adalah mengajukan masa transisi. "Melalui proposal itu, Total mengajukan kerjasama dengan perusahaan migas pilihan pemerintah untuk membuat operating production unit untuk mengelola blok Mahakam," katanya seperti dikutip. Ksr
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login