IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Tindaklanjuti Terminasi Kontrak Blok Mahakam, Pemerintah Diminta Terbitkan Permen

Tindaklanjuti Terminasi Kontrak Blok Mahakam, Pemerintah Diminta Terbitkan Permen

Written By Indopetro portal on Sunday, 23 November 2014 | 21:03

indoPetroNews.com - Pemerintah melalui Kepala Unit Pengendali Kinerja KESDM, Widhyawan Pawiraatmaja dan Plt Dirjen Migas KESDM, Naryanto Wagimin, Jum'at (21/11),  menyatakan akan menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina setelah kontrak kerja sama (KKS) dengan Total dan Inpex berakhir pada 31 Maret 2017. 

Widhyawan mengatakan, ada dua opsi mekanisme pengelolaan Blok Mahakam setelah 2017. Pertama, dilakukan sendiri oleh Pertamina: ”Kami memberikan Mahakam kepada Pertamina. Silakan Pertamina mengoptimalkan sebesar-besarnya bagi negara. Kami tunggu bagaimana maunya Pertamina,” katanya. Kedua, bekerja sama dengan pengelola lama, yakni Total E&P Indonesie, dengan skema yang menguntungkan bagi negara. ”Namun, Pertamina tetap menjadi mayoritas dan operator di Blok Mahakam,” kata Widhyawan. 

Namun menurut Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRESS, kepada media di Jakarta Minggu (23/11), penawaran dua opsi pengelolaan masih menyisakan berbagai spekulasi yang dapat mengurangi keuntungan optimal bagi negara. "Karena itu IRESS meminta agar KESDM langsung menetapkan Pertamina sebagai pengelola tunggal Blok Mahakam, 100%, tanpa menawarkan opsi kedua yang masih membuka kesempatan pemilikan saham bagi Total dan Inpex. Dengan demikian seluruh keuntungan dari pengelolaan blok migas Mahakam akan menjadi milik negara, sebab 100% saham Pertamina adalah milik negara, " katanya.

Marwan mendesak mendesak Menteri ESDM segera menerbitkan peraturan atau ketetapan perihal penyerahan pengelolaan Blok Mahakam, sesuai Pasal 28 Ayat 9 dan Ayat 10 PP No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas.Penerbitan peraturan menteri, kata Dia,  dibutuhkan agar dapat memberikan kepastian bagi bagi publik dan seluruh pihak terkait, serta dapat pula mencegah upaya berbagai pihak yang masih menginginkan Total dan Inpex untuk mengelola dan memiliki saham di Blok Mahakam.

Menurut Marwan , dalam surat yang disampaikan kepada KESDM pada 2012 lalu, Pertamina telah menyatakan kesanggupan pengelolalaan tersebut. Sehingga, pemerintah mestinya tidak meragukan komitmen Pertamina. "Karena itu pula, pemerintah harus membatalkan opsi kedua yang masih memberi kesempatan bagi Total dan Inpex ikut memiliki saham di Blok Mahakam, sebagaimana dikemukakan oleh Widhyawan," tegas Marwan.

Marwan memaparkan, selama ini Total dan Inpex, dinilai  telah menikmati keuntungan yang sangat besar dari bonanza Mahakam, berupa tingkat keuntungan, IRR, sebesar 28%, dibanding IRR 12-18% yang berlaku umum pada blok-blok migas lain. "Bonanza bagi Total dan Inpex is enough!" serunya. 

Dengan begitu,  kata Dia, pernyataan Widhyawan yang meminta untuk tetap menyertakan Total dan Inpex atas dasar rasa keadilan atau rasa terima kasih menjadi sangat tidak relevan. "Tokh, KKS Blok Mahakam telah disusun dan dijalankan sesuai prinsip-prinsip yang berlaku secara global, sehingga aspek “feeling”, perasaan hati, tidak layak jadi penentu dalam pengambilan keputusan, " pungkasnya.

Sebelumnya, Ignatius Tenny Wibowo, Presiden Direktur PT. Pertamina Hulu Energi (PHE), kepada indoPetroNews, saat penyerahan Pengelolaan Struktur Badik dan West Badik Blok Nunukan ke Fungsi Pengembangan PT PHE di Jakarta, ((22/9), pernah menyatakan kesanggupannya untuk mengelola Blok Mahakam.  Menurut Tenny, dengan keberhasilan pengelolaan Blok ONWJ, WMO, dan Nunukan, semakin meyakinkan Pertamina bahwa pemerintah tidak perlu lagi ragu-ragu menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina. "Kami sudah sangat siap," kata Tenny meyakinkan ketika itu. Ksr
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login