IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » PGN dan PLN Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2014

PGN dan PLN Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2014

Written By Indopetro portal on Friday, 12 December 2014 | 21:15

indoPetroNews.com - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Perusahan Listrik Negara (PLN) meraih penghargaan sebagai perusahaan BUMN yang cukup terbuka kepada publik. Penghargaan sebagai peringkat ke-4 diterima PGN, sebuah perusahaan negara yang banyak membangun infrastruktur gas dari Komisi Informasi Pusat RI. Penghargaan diberikan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat RI Abdulhamid Dipopramono kepada Sekretaris Perusahaan PGN Heri Yusup pada Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2014 di Istana Wakil Presiden RI, Jumat (12/12).

Sekretaris Perusahaan PGN Heri Yusup, kepada sejumlah media di Jakarta menjelaskan, penghargaan dari Komisi Informasi Pusat RI tersebut semakin menunjukkan eksistensi PGN sebagai BUMN yang selalu mengedepankan keterbukaan informasi kepada publik. Sebagai perusahaan negara, PGN juga berhasil membuktikan diri mampu menjalankan bisnis dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip good corporate governance (GCG).

Selain konsisten mengembangkan infrastruktur dan mempercepat pemanfaatan gas bumi,  jelas Heri, secara finansial, tanggung jawab sosial dan kinerja PGN juga kian membanggakan. “Kami menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat RI terhadap kinerja PGN. Penghargaan tersebut sesungguhnya juga merupakan bukti bahwa kerja keras dan inisiatif yang terus dilakukan PGN telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan Indonesia,” jelas Heri di Jakarta.

Sementara terkait PLN, perusahaan negara pemasok listrik ini memperoleh predikat peringkat ke-2 dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam acara yang sama. Penghargaan tersebut juga diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kepada Direktur Utama PLN Nur Pamudji di Istana Wakil Presiden.

PLN mendapatkan skor 78,8 dari nilai maksimal 100. Rata-rata nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik untuk kategori BUMN adalah 67,84. Skor PLN tahun ini naik 4,708 poin dibanding tahun lalu dengan nilai 74,092.

Ketua Komisi Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono menyatakan, dari 138 BUMN yang dikirim kuesioner pengisian mandiri, sebanyak 49 yang mengembalikan ke Komisi Informasi Pusat untuk diproses penilaian tahap pertama. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 BUMN dilakukan tahap penilaian kunjungan untuk menghasilkan 10 peringkat teratas.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan negara Indonesia adalah negara demokrasi. "Untuk maju pilihannya harus demokratis. Semua yang demokratis harus transparan karena demokrasi adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Tanpa transparansi demokrasi tidak tercapai dan tanpa transparansi partisipasi rakyat tidak akan tercapai".

Selanjutnya Jusuf Kalla menyatakan peran penting Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang posisinya sudah lebih tinggi dari humas perusahaan. Menurut Jusuf Kalla, PPID memiliki fungsi mengelola aduan dan keluhan masyarakat serta menjadi tempat masyarakat untuk bertanya dan memberi saran.

Hal senada diungkapkan Menteri Komunikai Dan Informasi, Rudiantara, bahwa kebutuhan transparansi sudah menjadi keharusan bagi badan publik. "Transparansi itu bagaimana kita sebagai pejabat publik memanage dengan akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan badan publik. Saat ini ada tekanan yang kuat selain undang-undang keterbukaan informasi. Tekanan itu berupa teknologi seperti internet. Dengan teknologi seperti website, transparani harus lebih ditingkatkan", ujar Rudiantara. Ksr



Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login