IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Premium Turun dan Tak Bersubsidi, Liberalisasi Total di Era Jokowi?

Premium Turun dan Tak Bersubsidi, Liberalisasi Total di Era Jokowi?

Written By Indopetro portal on Wednesday, 31 December 2014 | 20:51

indoPetroNews.com - Harga BBM Subsidi bakal berubah lagi pada 1 Januari 2015 sebagai konsekuensi turunnya harga minyak. Hal tersebut disampaikan  Menko Perekonomian Sofyan Djalil di kantornya, Rabu, (31/12), bahwa perubahan itu sudah pasti berlaku sejak awal tahun depan.

Namun pengamat ekonomi keuangan, Yanuar Risky, dalam akun Facebooknya, sesaat setelah pengumuman kenaikan  justru mengatakan liberalisasi total tengah terjadi di Era Jokowi. Padahal menurut Risky, Pemerintah Jokowi selama ini dicitrakan sebagai pengusung ekonomi Trisakti. Dia hanya berharap semoga Indonesia beruntung mendapatkan akses pendapatan mengikuti pasar.

"Akhirnya, liberalisasi total justru terjadi di era Jokowi, yang justru dicitrakan mengusung ekonomi trisakti... Liberalisasi, dalam artian seluruhnya total diserahkan ke mekanisme pasar...

Ya, inilah kenyataan... mari menikmati 'pasar'... semoga kita beruntung juga mendapat akses pendapatan mengikiti pasar, semoga beruntung! ‪#‎enjoyAja," s
eperti dikutip.

Seperti diketahui, November lalu, pemerintah menaikkan harga BBM subsidi menjadi Rp 8.500,- untuk Premium dan Rp 6.500,- untuk Solar. Namun seiring turunnya minyak dunia yang mengubah harga keekonomian minyak, harga baru mesti ditetapkan. Apalagi pemerintah sudah berkomitmen untuk menerapkan subsidi tetap, bukan harga tetap.

Dengan subsidi tetap, harga BBM bisa turun dan naik mengikuti harga minyak dunia, tetapi angka subsidinya tetap. Semisal jika harga keekonomian Premium naik menjadi Rp 9.000,- dengan asumsi subsidi hanya Rp 500,- maka harga pasarnya adalah Rp 9.500,-. Demikian pula sebaliknya jika terjadi penurunan harga.

Menko Perekonomian menyampaikan, “Kita lihat saja apakah lebih rendah atau tinggi, (harga BBM subsidi), pokoknya harga baru lah.”

Penerapan subsidi tetap BBM dilakukan pemerintah untuk membuat keuangan negara stabil tanpa perlu melakukan APBN-Perubahan setiap tahun. Menko Perekonomian menyebut, kebijakan ini “diharapkan tidak akan menyandera APBN kita lagi."

Pemerintah menetapkan ada tiga harga jual eceran bahan bakar minyak. Ketiga harga tersebut adalah harga jual eceran untuk jenis BBM tertentu bersubsidi, BBM khusus penugasan, dan BBM umum.

Yang termasuk jenis BBM tertentu bersubsidi adalah Minyak Tanah dan Solar. Sedangkan Premium termasuk BBM khusus penugasan dan umum. Artinya, Premium tak lagi mendapatkan subsidi dari pemerintah. Kebijakan ini berlaku per 1 Januari 2015 pukul 00.00.

Sofyan Djalil mengatakan alasan pemerintah hanya mensubsidi Solar adalah, secara teori, BBM jenis ini lebih sering digunakan dalam aktivitas ekonomi. Untuk Solar, pemerintah sudah memberikan subsidi tetap Rp 1.000,- per liter. "Kami juga ingin masyarakat terbiasa dengan harga keekonomian Premium," katanya.

Dengan kebijakan ini, pemerintah hanya akan menetapkan formula untuk menentukan harga eceran BBM di pasar. Untuk jenis BBM tertentu bersubsidi, formulanya adalah harga dasar ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dikurangi subsidi.

Harga eceran jenis BBM khusus penugasan ditentukan dengan formula harga dasar ditambah PPN dan PBBKB ditambah biaya tambahan pendistribusian ke wilayah penugasan 2 persen dari harga dasar.

Apakah ini bermakna harga BBM bersubsidi akan turun sebagai ‘kado’ dari pemerintahan Jokowi-JK kepada rakyat? Atau mungkin justru naik menyusul rencana dihapuskannya Premium? Yang pasti, selamat datang pasar bebas.  (Epan Hasyim Siregar).



Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login