IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Tim Reformasi Migas Usul Cost Recovery Dihapuskan

Tim Reformasi Migas Usul Cost Recovery Dihapuskan

Written By Indopetro portal on Thursday, 11 December 2014 | 20:20

indoPetroNews.com – Tim Komite Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin Faisal Basri, menyarankan kepada pemerintah untuk menghapus biaya operasi Minyak dan Gas (Migas) yang biasa dikembalikan ke perusahaan atau disebut cost recovery.

Menurut salah satu anggota, Djoko Siswanto hal tersebut dapat mempercepat proyek dan mempermudah perusahaan Migas mengatur pengeluaran biaya. Pasalnya selama ini, bagi hasil antara negara dan kontraktor diperoleh setelah dikurangi cost recovery. Pihaknya tengah mengkaji untuk membuat bagi hasil tersebut langsung dari produksi tanpa pengurangan (gross revenue).

“Jadi yang dikontrol adalah volume, karena itu yang menentukan negara dapat berapa. Sementara biaya nantinya badan usaha yang menentukan, jadi tanggung jawab badan usaha,” kata dia di Jakarta, Kamis (11/12). Sehingga skema ini justru sesuai dengan definisi dari kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) itu sendiri.

Selain mendapat bagi hasil dari produksi migas, jelas dia, negara juga memperoleh pajak ketika kontaktor mendapat keuntungan. Rezim baru PSC ini biasa disebut dengan sistem royalti dan pajak. “Ini akan memudahkan masyarakat mengontrol. Kalau produksi 10, lalu split 85:15, jelas kita dapat 85. Kalau sekarang kan tidak seperti ini,” jelas dia.

Untuk biaya proyek Migas, tutur Djoko, tetap sepenuhnya ditanggung kontraktor. Hanya saja, dalam mengeluarkan biaya, kontraktor tidak perlu meminta persetujuan pemerintah yang diwakili Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Selama inipun, kontraktor disebutnya sudah banyak mengeluhkan lambatnya proses persetujuan seperti rencana pengembangan dan anggaran (work plan and budget/WP&B), persetujuan pengeluaran (authorization for expenditure/AFE), dan lainnya.

“Semua persetujuan itu memakan waktu sehingga produksi terhambat, proyek terlambat. Sedangkan, kontraktor juga mengundang konsultan yang bayarnya per jam. Ya kalau ini jadi masalah, dihilangkan saja,” papar Djoko. Untuk proyek eksplorasi dengan risiko tinggi, tambah dia, nantinya bisa saja dibebaskan dari pajak sebagai insentif lantaran perusahaan juga belum mempunyai pendapatan. Namun, jika sudah berproduksi tetapi belum balik modal, negara tetap harus memperoleh bagian walau sedikit.

“Misal kita dapat 10% atau dapat FTP (first tranche petroleum),” tutur dia. Sementara jika proyek sudah balik modal, bagian negara harus besar atau minimal 51% dengan eskalasi jika produksi naik.

Dalam penentuan batas balik modal ini lah nantinya yang harus diawasi oleh pemerintah melalui SKK Migas. Dengan kontrol dari SKK Migas, bisa saja nanti batas balik modal justru lebih cepat dari yang direncanakan. “Atau jika itu sudah untuk dilakukan ya sudah batasi saja dalam kontrak, misal offshore 6 tahun, setelah itu royalti minimal 51%,” kata dia.

Konsep ini pun diusulkan juga untuk mempercepat produksi. Jika produksi cepat maka pendapatan akan naik, hal ini nantinya akan menurunkan biaya dan memperbesar keuntungan perusahaan migas. “Kalau profit besar, negara untung, badan usaha juga untung,” ujar dia. (Epan Hasyim Siregar).
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login