IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , » Ali Mundakir, VP Corcomm Pertamina: Privilege Kontrak Migas harus Jatuh Kepada Perusahaan Negara

Ali Mundakir, VP Corcomm Pertamina: Privilege Kontrak Migas harus Jatuh Kepada Perusahaan Negara

Written By Indopetro portal on Saturday, 31 January 2015 | 23:39

indoPetroNews.com - Menjelang berakhirnya kontrak minyak dan gas bumi (Migas) di Indonesia, banyak bermunculan pendapat tentang siapa yang akan melanjutkan pengelolaan blok-blok tersebut.

Pihak swasta nasional merasa berhak, karena selama ini banyak memberikan kontribusi dalam menyuplai minyak dan gas nasional. Sementara PT. Pertamina (Persero) juga merasa lebih berhak, sebab Undang-undang (UU) memerintahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk bisa mendapatkan privilege bagi kontrak-kontrak yang telah habis.. Perusahaan plat merah tersebut khawatir jika perpanjangan blok diberikan kepada pihak swasta, dimungkinakan dapat  terjadi privatisasi pada sektor migas.

Pada sisi lain, seiring paradigma pengelolaan migas yang telah bergerak ke Offshore dengan titik berat pada eksploitasi gas, keberadaan Blok Mahakam menjadi sangat strategis bagi Pertamina saat ini. Mengingat blok yang terletak di Kalimantan Timur itu saat ini masih dikelola Total E&P Indonesie, sebuah perusahaan migas asal Prancis dan kini tengah membidik perpanjangan blok tersebut untuk kali yang ketiga. Prestasi Pertamina dalam mengelola beberapa blok akuisisi, semisal ONWJ (Offshore North West Jawa) dan WMO (West Madura Offshore), agaknya memang perlu dilihat sebagai langkah kesiapan, kalau tidak ingin disebut sebagai napaktilas menuju pengelolaan Blok Mahakam yang kini tengah diharap banyak pihak. Setidaknya berharap agar blok yang masih menyimpan kekayaan gas itu dapat ditakeover Pertamina 100%.

Seperti apa pandangan Pertamina tentang perpanjangan blok migas yang akan segera berakhir kontraknya. Termasuk kesiapannya dalam mengelola Blok Mahakam,  berikut penuturan Vice President Corporate Communication PT. Pertamina, Ali Mundakir kepada Epan Hasyim Siregar  dari indoPetroNews.com di kantornya, Sabtu (31/1). Berikut petikannya:

Bagaimana sikap Pertamina terhadap perpanjangan kontrak migas ?

Kembalikan kepada peraturan perundang-undangan saja. Pertamina punya hak untuk meminta blok-blok tersebut. Tapi Pertamina akan mengkaji blok itu seperti apa.

Bagaimana kalau pemerintah melibatkan swasta ?

Ya, kita tergantung pemerintah juga, karena mereka yang akan memutuskan. Pemerintah pasti akan melihat, mana yang bakal bisa menguntungkan buat negara.

Bagaimana menyikapi harapan swasta agar mereka dilibatkan dalam perpanjangan blok migas ?

Pertamina tetap akan memperhatikan techno ekonominya dan nilai strategis dari blok itu. Selama nilai ekonominya menarik dan memiliki nilai strategis bagi Pertamina, kita akan ajukan. Kita memang punya hak dan itu dijamin oleh undang-undang.

Untuk Blok Mahakam, apakah Pertamina melihat masih ada nilai strategis ?

Blok Mahakam sudah beroperasi selama 50 tahun. Pertamina melihat di situ memiliki nilai strategis, karena masa depan migas kita mungkin ada di offshore. Pertamina sudah mempersiapkan diri membeli Offshore West Java (ONWJ), membeli West Madura Offshore (WMO). Kita memang sedang membangun kapabilitas nasional. Itu contoh strategis, makanya kita melihat Blok Mahakam sebagai contoh sangat strategis bagi pembangunan Pertamina sebagai National Oil Company (NOC).

Apakah Pertamina memang meminta agar blok-blok yang expire itu kembali ke tangan Pertamina ?

Harus BUMN dong.

Bukankah swasta nasional juga mampu ?
Swasta nasional, misalnya jatuh ke tangan si A, B, C, atau D, apa kriterianya ? Okelah mampu, tetapi di belakangnya siapa yang punya, yang punya kan private. Negara tidak boleh memberikan privilege kepada orang per orang. Privilege harus jatuh ke tangan perusahaan negara. Jangan sampai salah, saya melihat ada wacana mau mengembangkan itu. Negara sama sekali tidak boleh memberikan privilege kepada swasta nasional, karena di baliknya ada orang per orang. Maka privilege itu harus jatuh kepada BUMN.

Privilege itu ada dimana ?

Ada di PP 35 tahun 2004. Pertamina dapat meminta blok-blok yang akan berakhir masa kontraknya.

Pengertiannya "dapat" ya, bukan "harus" ?

Ya terserah mengartikannya. Dapat itu ya artinya boleh. Siapa lagi yang bisa menjamin pasokan BBM di seluruh Indonesia. Mengapa tidak diberikan ke Pertamina.

Soal Mahakam, sejauh mana pembicaraan dengan Total E&P Indonesie ?

Seharusnya tanyakan ke pemerintah. Yang jelas Pertamina sudah mengajukan surat sejak 2008 lalu. Terakhir November 2014, kami menegaskan kembali soal kesiapan Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam. Sampai sekarang memang belum ada kepastian dari pemerintah, baru berupa sinyal dari Kementerian ESDM. Dan itu hanya pernyataan lisan saja.

Jadi yang dilakukan Pertamina selama ini hanya menyatakan kesiapan saja ya. Tidak menyertakan, apa langkah-langkah yang akan dilakukan Pertamina sehingga pemerintah punya bayangan lengkap tentang tahapan yang akan dilakukan Pertamina ?

Itu pertanyaan siapa, itu kritik dari siapa? Saya pengen tahu siapa yang kritik begitu. Yang mengkritik itu tahu tentang Migas tidak. Orang boleh kritik tetapi dengan pengetahuan. Untuk menyusun proposal itu perlu data. Dan data itu, jika tidak ada izin dari pemerintah, tidak akan bisa kita akses. Yang punya akses adalah Total, pemegang WK, dan SKK-Migas. Pertamina, walaupun sebagai BUMN kami tidak bisa akses itu. Untuk membuat proposal harus ada data dong. Pertamina itu SDM-nya lulusan terbaik ITB, UGM. Untuk menyusun POD (Plan of Development) suatu lapangan itu butuh investasi, kalau datanya ada. Nah masalahnya akses datanya tidak ada, kecuali ada perintah dari pemerintah.

Jadi pemerintah belum menunjuk Pertamina sampai hari ini ?

Belum, tetapi sudah memberi sinyal. Dua minggu lalu pemerintah sudah mengizinkan mengakses data room, dari situ kita dapat minta data-data yang diperlukan untuk menyusun proposal itu. Dan kita akan menyusun proposal dalam 3 bulan.

Ketika sudah diambilalih, bagaimana nasib karyawan Total ?

Kita sudah punya preseden yaitu PHE ONWJ dari BP (Beyond Petroleum) ke Pertamina semua. Demikian juga PHE WMO dari Kodeco ke Pertamina semua. Tentu Pertamina dengan sangat terbuka dan senang hati bahwa teman-teman yang saat ini mengelola Blok Mahakam bisa bergabung di bawah manajemen Pertamina. Berkarya untuk bangsa dan negara di bawah bendera merah putih. Tidak ada PHK, kita jamin. Silahkan tanya ke PHE ONWJ dan WMO. Kita sangat senang kalau karyawan Total bergabung di bawah manajemen Pertamina, termasuk direksi. Teman-teman dari BP dan Kodeco sekarang justru mendapatkan eksposure yang lebih luas.

Apakah Pertamina berani menjamin bahwa setelah dipegang Pertamina, tidak terjadi penurunan produksi ?
Makanya masa transisi itu penting. Kalau bisa Pertamina masuk sebelum 2017. Yang bisa kita buktikan, ONWJ dari produksi 22 ribu, sekarang naik menjadi 42 ribu.
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login