IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Distribusi 3 Kg secara Tertutup, Menteri ESDM Manis di Mulut

Distribusi 3 Kg secara Tertutup, Menteri ESDM Manis di Mulut

Written By Indopetro portal on Monday, 26 January 2015 | 18:53

indoPetroNews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said diketahui beberapa hari yang lalu mengatakan kepada publik bahwa distribusi Gas Elpiji 3 Kg akan dilakukan secara tertutup. Sementara program konvensi minyak tanah ke gas elpiji 3 Kg telah dimulai pada 2007.

Pengamat Kebijakan Energi dari Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria menjelaskan bahwa tahun 2006 kebutuhan minyak tanah nasional saat itu mencapai 10 juta kiloliter (KL) per tahun dengan volume yang berpotensi selalu meningkat seiring perkembangan penduduk dan kebutuhan masyarakat.

"Saat itu, subsidi minyak tanah sangat besar dan jauh di atas subsidi BBM lainnya, saat itu elpiji 12 kg dan 50 kg digunakan hanya sebagian kecil masyarakat, termasuk Bahan Bakar dan lainnya dalam jumlah kecil seperti gas bumi," katanya, di Jakarta, Senin (26/1).

Menurutnya, saat itu tidak ada pembatasan strata sosial terhadap pemakai minyak tanah. Bahkan, minyak tanah digunakan untuk memasak bagi Rumah Tangga (RT), Usaha mikro, dan keperluan industri kecil lain. Artinya orang mampu pun tidak dilarang menggunakan minyak tanah untuk memasak.

"Dulu, pemakaian minyak tanah sempat pula akan diterapkan kartu kendali, namun batal dilakukan karena teknis dan implementasinya juga tidak jelas untuk akurasi dan hasilnya," ujarnya.

Pada awal konversi minyak tanah ke elpiji 3 Kg pemakaian elpiji masih terbatas dan masih banyak anggapan bahwa gas lebih bahaya serta mengkhawatirkan, sehingga masih sedikit masyarakat yang menggunakan elpiji 3 kg. Selanjutnya untuk suksesnya program konversi minyak tanah ke elpiji dan untuk mengurangi subsidi pada minyak tanah yang sudah luar biasa besarnya, upaya yang dilakukan adalah bagaimana meyakinkan masyarakat memakai elpiji 3kg yang banyak kelebihannya.

Sementara, resistensi masyarakat yang enggan berubah atau beralih ke elpiji 3kg serta takut memakainya, sehingga sosialisasi digencarkan oleh Pemerintah maupun Pertamina. Oleh karenanya kemudian, dorongan pemakaian elpiji 3kg saat itu sangat kuat.

"Pada waktu itu, bagi masyarakat yang tidak mampu, diberi bantuan paket perdana. Bagi yang mampu tidak diberi paket gratis. Namun tidak dilarang memakai atau membeli elpiji 3 Kg karena sudah sesuai dengan kaidah pemakaian minyak tanah sebelum konversi," ujarnya.

Tujuan konversi adalah mendorong pemakaian elpiji menggantikan minyak tanah dan bukan malah membatasi pemakaian elpiji. Dan seharusnya peraturan pemerintah yang sebenarnya perlu dilengkapi. "Seharusnya ada pembedaan antara Penerima paket gratis 3 Kg eks Program Pemerintah dengan Pemakai elpiji 3 Kg non-program pemerintah yang hingga kini masih dibiarkan," tuturnya.

Saat program konversi masih berjalan dan masih belum selesai, tenyata Kementerian ESDM mulai mewacanakan adanya distribusi tertutup dan hal ini malah sudah melangkah jauh tertuang dalam Keppres 26 Tahun 2009. Wacana ini adalah karena hasil kerja konsultan yang dibiayai oleh KESDM pada kisaran tahun 2009-2010 lalu. Dengan definisi dan praktek distribusi tertutup itu seperti apa? Sebenarnya distribusi tertutup masih sebatas teori dengan implementasi belum jelas.

"Di negara ini belum pernah ada kebijakan Pemerintah tentang distribusi, karena distribusi tertutup hanya cantik di atas kertas tapi sulit mewujudkannya," ujarnya.

Beberapa wilayah kabupaten sempat dicoba di stop, entahlah praktek dan hasilnya seperti apa, kurang begitu jelas, yang pasti rencana distribusi tertutupnya tidak dilanjutkan oleh KESDM. Saat ini, banyak orang mulai menyoroti besarnya subsidi elpiji 3 Kg dan menyamakan dengan subsidi BBM kendaraan yang besarnya ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Ini tentu tidak pada tempatnya, bagaimana membandingkan subsidi untuk Rumah Tangga dengan subsidi untuk Kendaraan.

"Mestinya membandingkan subsidi elpiji ya vs subsidi minyak tanah, bisa dibayangkan kalau saat ini tidak ada konversi, berapa besar subsidi minyak tanah yang harus ditanggung Pemerintah?," ujarnya.

Saat awal konversi nilai subsidi mungkin hanya sekitar 30% dari harga patokannya, namun kini apalagi dua tahun terakhir, nilai subsidi jauh lebih besar prosentasenya dan jauh lebih besar daripada harga tebus masyarakat. Upaya menerapkan distribusi tertutup yang merata di seluruh Indonesia, yang tidak pernah ada sebelumnya, tentunya akan memakan biaya dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mahal.

"Jadi kesimpulannya, tindakan tergesa gesa untuk menerapkan distribusi tertutup seperti konsep yang tertuang dalam lampiran Permen ESDM No 26/2009, adalah kebijakan yang kurang bijaksana," tuturnya. (Epan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login