IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Jokowi Ditantang Bekukan Petral dan ISC

Jokowi Ditantang Bekukan Petral dan ISC

Written By Indopetro portal on Saturday, 3 January 2015 | 15:57

indoPetroNews.com - Pada Selasa (30/12/14) lalu, Tim Reformasi Tatakelola Migas yang diketuai Faisal Basri, kembali mengeluarkan rekomendasi. Pada rekomendasi kali ini, Tim khusus menyorot kinerja Petral, perusahaan trading dan marketing arm Pertamina dalam penjualan minyak mentah dan pengadaan BBM untuk dalam negeri dari pasar internasional. Namun satu hal yang mengundang kontroversi, peran yang selama ini dilakukan Petral, digantikan oleh kelembagaan di bawah VP (Vice President) yang bernama ISC (Integrated Supply Chain). Salah satu anggota Tim Reformasi, Daniel Purba, sehari sesudah rekomendasi itu pun langsung ditunjuk jadi VP ISC. Padahal Daniel sendiri sebelumnya pernah menjadi VP dari Petral. 

Sementara  ISC  sendiri adalah sebuah lembaga yang sesungguhnya bukan terbilang baru. Lembaga ini  dibentuk mantan Dirut Pertamina, Ari Soemarno pada 2008.  Sempat dituding sebagai "sarang mafia" karena telah menjadi sebuah lembaga yang dinilai power full karena secara de facto dan de jure  memiliki kuasa dalam penjualan minyak mentah dan pengadaan BBM (Bahan Bakar Minyak)
untuk kebutuhan lokal. Fungsi pengadaan minyak dan BBM yang sebelumnya terpisah di Direktorat Pengolahan dan Direktorat Pemasaran dan Niaga diintegrasikan, sehingga diharapkan lebih efisien.
Di  jaman Karen  Agustiawan menjadi Dirut, lembaga itu sempat dibubarkan  karena disorot oleh Pansus Angket  BBM DPR karena dinilai tidak efektif. 

Namun kini seiring pergantian di tubuh Dirut Pertamina yang baru, ISC kembali difungsikan. Waktu itu di jaman Ari Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said pernah tercatat sebagai VP atau Ketua ISC. Namun lantaran dibubarkan, peran ISC di jaman Karen hanya sebatas penyusun strategi atau think thank pemasaran.  Sudirman Said pun memilih mengundurkan diri. Saat Ari menjadi Dirut Pertamina, ISC diharapkan bisa menjadi gerbang transformasi pengadaan minyak dan BBM. ISC ditujukan sebagai jembatan Pertamina menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia. 

Koordinator Indonesia Energy Watch Syarief Rahman Wenno, kepada indoPetroNews melalui keterangan tertulisnya, Selasa (2/1)  mengatakan, seharusnya Jokowi bisa membubarkan Petral maupun ISC yang dituding telah menjadi sarang mafia. Namun, Syarief mengaku pesimis hal itu berani dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Padahal, Petral dan juga pembentukan Tim Reformasi sesungguhnya dilakukan dalam rangka "menemukan" mafia migas yang selama ini dinilai telah menjadi sumber malapetaka pada tataniaga minyak di Indonesia.

Syarief mengatakan, salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah memberantas mafia migas yang lama membelit negeri ini. Atas janji yang sama sekali tak gampang dipenuhi itu, dari informasi yang ada saat ini dan jadi perhatian utama adalah sektor hilir, terkait ekspor-impor minyak dan gas. "Jika kita mengikuti secara rigid saat Pilpres kemarin khususnya pada sektor hilir soal impor crude oil maupun BBM, dalam beberapa kali debat pilpres menjadi titik penekanan Jokowi-JK di sektor tersebut, seakan-akan di situ adalah tempat bermainnya mafia migas. Atas alasan tersebut, dua bulan pasca pelantikan Jokowi-JK membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang dikoordinir oleh ekonom Faisal Basri," terang Syarief.

"Dalam berbagai pernyataan di media Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi dengan tegas menyatakan akan membubarkan Petral yang selama ini dicurigai sebagai area penampungan mafia migas. Faisal Basri, sebelumnya mengatakan rantai perdagangan impor minyak diganggu jaringan mafia yang berkolaborasi dengan Petral. Faisal mengaku menerima banyak laporan dari orang dalam Pertamina maupun Petral. Ada calo nya. Mereka dapat fee US$ 80 ribu per transaksi pengapalan minyak impor," kata Dia.

Lebih spesifik lagi mengenai keberadaan Petral,  jelas Syarief, seperti sudah diketahui bahwa Petral adalah trading company, tangan Pertamina untuk pengadaan minyak sebagai bagian dari national supply security. Namun dalam praktek pengadaan impor minyak, Petral tidak langsung membeli dari produsen tapi lewat perantaraan trader yang cenderung berspekulasi.

Tim Tata Kelola Migas  sendiri urai Syarief, telah mengeluarkan rekomendasi terkait eksistensi Petral yaitu pengalihan peran impor crude oil dan BBM dari Pertamina Energy Trading Limited (PETRAL) ke Integrated Supply Chain (ISC). Dari rekomendasi Tim Tata Kelola Migas tersebut ada beberapa hal yang dianalisis. Pertama, pengalihan kewenangan dari Petral ke ISC bukan sesuatu yang lumrah tapi sebuah isyarat bahwa penilaian publik terhadap Petral yang menjadi basis bermain mafia migas itu terkonfirmasi dengan sendirinya.

Kedua, pemangkasan kewenangan Petral dan tidak jadinya dibubarkan Petral bukanlah cara untuk memutus mata rantai mafia migas karena pasti ISC dalam melakukan tender impor minyak masih tergantung terhadap Petral mengenai mekanisme pasar minyak dunia dan peran barunya sebagai intelijen pasar, apalagi jika Petral kembali memenangi tender yang dilakukan oleh ISC.

Ketiga, ISC dan Petral hanya bertukar peran, pada waktu Pertamina sebelum dipimpin oleh Karen Agustiawan, ISC mengendalikan kewenangan sebagai Kebijakan pengadaan minyak dan sebagainya yang dulu pernah dibentuk di zaman Sudirman Said di Pertamina dan langsung berada di bawah kendali Dirut Pertamina. ISC ini yang menentukan pembiayaan dan sebagainya. Petral hanya menjadi pelaksana. ISC dibekukan setelah Karen Agustiawan menjadi Direktur Utama Pertamina. Setelah itu kewenangan penuh ada pada Petral.

Oleh karena itu, kata Syarief, Petral dan ISC harus di-bekukan karena fungsinya hanya memperpanjang jalur distribusi sehingga impor BBM dan crude oil menjadi lebih mahal. "Mestinya Pertamina bisa langsung impor ke penjual/produsen, seperti menjalin kerjasama dengan Angola negara produsen minyak. Selain itu, pemerintahan Jokowi harus menghapuskan Petral karena sangat tidak produktif dan ada sinyalemen bahwa selama ini Petral digunakan oleh oknum pengusaha, broker, dan partai sebagai mesin ATM, " papar Dia. 

"Kalau selisih impor lebih mahal yang menikmati mereka dan rakyat jadi menanggung beban. Dengan adanya Petral, negara juga tidak memiliki kemampuan membangun kilang minyak sendiri. Dirut Petral juga sangat berperan dalam impor BBM untuk perpanjangan distribusi. Sehingga Petral dan ISC perlu dibubarkan. Persoalannya,  apakah pemerintahan Jokowi berani?," pungkasnya. Ksr


Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login