IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » PSC dan Gagasan Penguasaan Negara di Sektor Migas: Menggugat “Kedaulatan” Pertamina

PSC dan Gagasan Penguasaan Negara di Sektor Migas: Menggugat “Kedaulatan” Pertamina

Written By Indopetro portal on Sunday, 25 January 2015 | 11:21

indoPetroNews.com - Industri minyak dan gas bumi di Indonesia menuntut penguasaan Negara atas sektor yang dinilai menguasai hajat hidup rakyat banyak. Mengingat sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui itu merupakan kekayaan alam terbesar Indonesia yang diharapkan dapat mendorong sekaligus mempercepat tangga kemakmuran bangsa. Sehingga pada awal kekuasaan Orde Baru, sekitar tahun 1973, pendapatan dari sektor minyak dan gas bumi sempat diandalkan sebagai penghasil devisa Negara terbesar, sekitar 60%. Saat ini pun, kendati sektor migas tinggal menyisakan kontribusi sekitar 11,79% dari total APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), Namun masih “dipaksa” menjadi andalan. 

Oleh karena itu, rumusan yang terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, yang disusun oleh para the founding fathers dan menyebut:”Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, sangat tepat sebagai pedoman atau dasar hukum pengelolaan semua sumberdaya alam, tak terkecuali minyak dan gas bumi. Sehingga mengkaji gagasan Production Sharing Contract (PSC) dalam pemikiran Ibnu Sutowo, sebagai bentuk kerjasama antara perusahaan minyak nasional atas nama Negara dengan perusahaan asing, menarik untuk dilakukan kajian. Karena munculnya konsep PSC ini dapat dikatakan sebagai bentuk “perlawanan” atau “bargaining position” Indonesia, dengan sejumlah keterbatasan finansial dan sumberdaya ketika itu, berhadapan dengan investor asing, yang masih cenderung ingin menguasai Indonesia dari sisi ekonomi. Sebut saja Shell (Belanda), yang ketika tahun 1960-an, bersama Stanvac dan Caltex, yang merupakan raksasa minyak dari Amerika, dikenal sebagai The Big Three, masih bernafsu mengelola migas di Indonesia. Kebetulan Tahun 1960 perusahaan-perusahan itu mengalami penurunan produksi. Sebabnya, perubahan kontrak dari sistem konsesi ke kontrak karya sempat membuat perusahaan-perusahaan raksasa minyak asing itu menahan produksinya. Kondisi ini berlanjut hingga pemerintah, melalui Ibnu Sutowo merubah konsep kontrak karya menjadi sistem PSC (Production Sharing Contract/Sistem Bagi Hasil).


Menelisik Akar sejarah

Seperti diketahui, pasca Proklamasi kemerdekaan, Belanda masih berusaha untuk tetap memasuki bahkan menduduki wilayah Indonesia. Sehingga muncul perlawanan berbagai elemen rakyat untuk menghadapi agresi militer Belanda tersebut. Perlawanan dilakukan tidak hanya oleh elemen rakyat yang tergabung dalam tentara yang professional, tetapi juga tentara-tentara yang oleh Harold Crouch disebut filistin; sekelompok tentara dari kalangan rakyat yang berpikiran dangkal/picik karena tidak memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang yang sedang ditekuni. Mereka memang masuk pada kategori jumlah yang banyak dan ingin mendapatkan peran yang lebih di dunia sosial-politik dan ekonomi.

Akibat perseteruan tersebut muncul ketidakpercayaan terhadap kewibawaan pemerintah pusat. Sehingga memicu kerusuhan-kerusuhan di daerah. Ketidakpercayaan inilah yang kemudian memprovokasi berbagai kerusuhan di sejumlah daerah, terutama Sumatera dan Sulawesi.

Mengatasi kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di daerah-daerah maka pada tahun 1957 dikeluarkanlah kebijakan darurat milieter/Staat van Oorlog en Beleg (SOB). Berangkat dari SOB inilah kemudian tentara datang ke daerah-daerah untuk memadamkan berbagai kerusuhan. Salah satu daerah yang didatangi tentara adalah Sumatra Utara - salah satu daerah yang terdapat tambang minyak, yang dikuasai dan dikelola oleh Laskar Buruh Minyak.

Atas dalih SOB, tentara memerangi Laskar Buruh Minyak dan mengambil alih tambang minyak tersebut supaya diletakkan di bawah kekuasaannya. Setelah tentara berhasil menguasai tambang minyak di Sumatra Utara (Pangkalan Brandan, daerah Langkat) maka ditunjuklah orang yang ditugaskan untuk memimpin dan mengelola tambang minyak tersebut. Tentunya, juga harus dari kalangan tentara, orang yang ditunjuk bernama Ibnu Sutowo.

Saat ia harus mengelola tambang minyak di Sumatra Utara, persoalan utama yang pertama kali muncul dalam benak Ibnu Sutowo adalah masalah dana. Problema ini, tidak mungkin dapat dipenuhi oleh pemerintah Indonesia, yang pada saat itu baru saja merdeka. Bagaimana cara Ibnu Sutowo mendapatkan dana tersebut? Dari kerjasama untuk memperoleh dana ini munculah gagasan atau pemikiran Ibnu Sutowo mengenai Sistem Bagi Hasil minyak. Apa dan bagaimana realisasi gagasan yang muncul saat itu dari benak Ibnu Sutowo, tentu sangat menarik perhatian.

Pada saat itu sebenarnya tengah terjadi semangat anti modal asing yang berbasiskan nasionalisme. Bahkan, modal asing dianggap sebagai bentuk kolonialisme. Namun demikian, untuk mengelola tambang-tambang minyak yang membutuhkan banyak dana tersebut Indonesia mau tidak mau membutuhkan bantuan luar negeri. Demi kepentingan inilah Ibnu Sutowo berusaha melobi para pengusaha luar negeri. Akan tetapi, saat itu sulit untuk mencari pengusaha yang mau menerima tawaran Ibnu Sutowo. Alasannya keadaan politik di Indonesia sedang anti-modal asing.

Ada satu negara asing yang tidak pesimis terhadap prospek pengelolaan tambang minyak di Indonesia, yakni Jepang. Namun, perundingan cukup alot sehingga Ibnu Sutowo harus pulang ke Indonesia tanpa hasil karena pihak Jepang berdalih akan pikir-pikir terlebih dahulu sebelum mereka berinvestasi di Indonesia. Dalih pihak Jepang ini pun sebenarnya juga merupakan skenario belaka untuk menjatuhkan mental Ibnu Sutowo. Akan tetapi, lagi-lagi, skenario tersebut disadari betul oleh Ibnu Sutowo.

Selang beberapa waktu, Ibnu Sutowo pun mendapat kabar jika Kobayashi Group bersedia untuk menginvestasikan modalnya. Menindaklanjuti kabar tersebut, perundingan antara Ibnu Sutowo dan Kobayashi Group kembali dilangsungkan. Dalam perundingan tersebut Kobayashi Group bersedia menginvestasikan modalnya, tetapi dengan skema bagi hasil atau joint-venture.

Ibnu Sutowo tidak keberatan atas permintaan Jepang, tetapi ia menegaskan kepada Kobayashi Group bahwa secara prinsipil pengawasan dan pengelolaan (manajemen) tambang minyak bumi harus ada di tangannya dan syarat-syarat tersebut tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Pihak Jepang sangat terkejut atas apa yang disampaikan Ibnu Sutowo. Namun, mengingat keuntungan yang akan diperoleh apabila berinvestasi di Indonesia, Kobayashi Group akhirnya menerima syarat-syarat yang diajukan Ibnu Sutowo.

Langkah-langkah negosiasi yang menghasilkan kesepakatan skema bagi hasil itu akhirnya menjadi konsep pemikiran dari Ibnu Sutowo. Konsep ini juga memberikan kemajuan dalam perkembangan perjanjian kerjasama di perminyakan. Konsep ini pula yang dianggap sebagai terobosan cerdas dalam mengimplementasi kebijakan pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam memuaskan aspirasi nasional.


Pasal 33 UUD 1945 dan Konsep Penguasaan Negara

Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal yang dikenal sebagai pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia, karena di dalamnya memuat ketentuan tentang hak penguasaan negara atas:

a. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan 

b. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu hal yang masih menjadi perdebatan mengenai Pasal 33 UUD 1945 adalah mengenai pengertian “hak penguasaan negara” atau ada yang menyebutnya dengan “hak menguasai negara.” 

Filosof J.J. Rousseau menyebutkan bahwa kekuasaan negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (contract social) yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan milik setiap individu. Dalam hal ini pada hakikatnya kekuasaan bukan kedaulatan, namun kekuasaan negara itu juga bukanlah kekuasaan tanpa batas, sebab ada beberapa ketentuan hukum yang mengikat dirinya seperti hukum alam dan hukum Tuhan serta hukum yang umum pada semua bangsa yang dinamakan leges imperii. Pengertian leges imperii menurut Yudha B. Ardhiwisastra ialah Undang- Undang Dasar (UUD) negara yang berisi ketentuan-ketentuan kepada siapa kekuasaan itu diserahkan dan batas-batas pelaksanaannya.

Sejalan dengan teori di atas, maka secara teoritik kekuasaan negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenal dengan hak bangsa. Negara dalam hal ini, dipandang sebagai yang memiliki karakter sebagai suatu lembaga masyarakat umum, sehingga kepadanya diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus dan memelihara (mengawasi) pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya secara intensif.

Keterkaitan dengan hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut:

a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 

b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. 

c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Ketiga kewajiban di atas menjelaskan segala jaminan bagi tujuan hak penguasaan negara atas sumber daya alam yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, negara hanya melakukan pengurusan (bestuursdaad) dan pengolahan (beheersdaad), bukan untuk berpemilik (eigensdaad).

Rumusan dari pengertian, makna, dan subtansi “dikuasi oleh negara” sebagai dasar untuk mengkaji hak penguasaan negara juga dijelaskan oleh the founding fathers sebagai berikut.

Mohammad Hatta merumuskan tentang pengertian dikuasai oleh negara adalah dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, atau usahawan. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.

Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara, sebagai berikut: 

a. Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya,

b. Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan, 

c. Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.

Berdasarkan rumusan-rumusan di atas ternyata mengandung beberapa unsur yang sama. Dari pemahaman berbagai persamaan itu, maka rumusan pengertian hak penguasaan negara ialah negara melalui pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas sumber daya alam dalam lingkup mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi negara bukan berpemilik.

Oleh karena itu terhadap sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak, karena berkaitan dengan kemaslahatan umum (public utilities) dan pelayanan umum (public services), harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sebab sumber daya alam tersebut, harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata.


Skema PSC dalam Kerjasama Indonesia-Jepang

Bentuk kerja sama antara Indonesia dan Jepang tersebut merupakan sejarah awal di dunia, yakni munculnya sistem Production Sharing Contract atau sistem bagi hasil. Sistem kerja sama tersebut menempatkan negara sebagai penguasa yang memiliki hak untuk mengontrol asing dalam menjalankan migasnya untuk Indonesia.

Apa yang digagas Ibnu Sutowo tentang konsep “Bagi Hasil”, sebagaimana penuturannya dalam otobiografi: “Ibnu Sutowo: Saatnya Saya Bercerita”, pada prinsipnya ada tiga sumber pokok masalah yang membuatnya tidak puas. Terutama soal Kontrak 5A yang menyangkut Stanvac, Caltex dan Shell di satu pihak dan pihak pemerintah Indonesia di pihak lain. Pertama, adanya perasaan bahwa Indonesia mesti melakukan tawar-menawar dengan pihak perusahaan asing itu untuk memperoleh bagian keuntungan. Kedua, Indonesia harus lebih banyak dilibatkan dalam industri minyak dan pemerintah harus mempunyai suara lebih banyak dalam prosesnya. Ketiga, Indonesia harus memimpin, bukan hanya dari atas, tetapi pada semua tingkat bisnisnya. Kegelisahan Ibnu Sutowo ini pada prinsipnya menjadi sikap “protes” dirinya terhadap Menteri Pertambangan, Bratanata, yang lebih memilih melakukan sistem Konsesi, hanya mau meraih keuntungan jangka pendek tanpa berfikir manfaatnya buat bangsa di masa depan.

Sistem Bagi Hasil karya Ibnu Sutowo ini memiliki beberapa karakteristik. Pertama, sistem bagi hasil mengandung klausul manajemen yang memaksa para kontraktor asing untuk melakukan konsultasi secara rutin dengan perusahaan minyak nasional serta meminta persetujuan atas beberapa masalah terkait dengan beberapa operasi pasar. Dampak bagi perusahaan asing adalah mereka harus beroperasi dengan cara-cara transparan dan mengembangkan sebuah proses pembelajaran untuk para pengelola perusahaan minyak nasional termasuk dalam masalah operasional termasuk didalamnya transfer teknologi. Kedua, sistem bagi hasil diharapkan dapat menjadi penyelesaian damai bagi pemerintah dengan perusahaan minyak asing, karena setelah cost recovery produksi migas akan dibagi menjadi dua. Ketiga, sistem bagi hasil memuaskan aspirasi nasional atas otonomi negara yang lebih luas lagi sebagaimana terumuskan di dalam UUD 1945; dan Keempat, sistem bagi hasil menjamin bahwa kontraktor asing hanya akan berhubungan dengan satu entitas dari pemerintah Indonesia yakni, perusahaan minyak nasional.

Sebelum dimunculkannya sistem bagi hasil (production sharing contract) oleh Ibnu Sutowo, kerjasama bisnis migas antara perusahaan dan perusahaan asing berlaku sistem konsesi. Dalam sistem konsesi perusahaan nasional (negara) tidak memiliki kontrol terhadap asing dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia. Hal ini berbeda dengan skema sistem bagi hasil. Dalam sistem kontrak tersebut perusahaan nasional diposisikan sebagai pengontrol dan pengendali terhadap berjalannya bisnis migas di Indonesia. Tidak hanya itu, perusahan nasional juga memiliki hak untuk turut menjalankan bisnis migas dari hulu (up stream) hingga hilir (down stream): eksplorasi, eksploitasi, pemurnian/penggilingan, pengangkutan, dan penjualan migas.

Sistem bagi hasil ini telah dianggap merupakan dedikasi nasional dari Ibnu Sutowo karena usahanya mencari suatu cara yang lebih baik daripada yang dikenal hingga masa permulaan pembangunan dari perminyakan itu, yakni yang terkenal dengan bentuk konsesi. 

“Yang dimaksud dengan lebih baik ialah lebih menjamin kepentingan negara, tetapi juga menjamin, bahwa orang pribumi lebih banyak mendapat hak dalam pengusahaan minyak. Selain daripada itu agar Pemerintah negara yang bersangkutan dapat diikutsertakan atau sekurang-kurangnya dapat mengawasi seluruh operasi atas perusahaan minyak asing itu.”

Ibnu Sutowo beranggapan bahwa bentuk lama kontrak di bidang perminyakan yang berupa konsesi, yang juga terkenal dengan nama “5A-Contract” dengan perusahaan asing dulu itu pada hakikatnya berarti, bahwa negara menyerahkan sebagian dari kedaulatannya atas beberapa bidang tanah dari suatu daerah di Indonesia kepada maskapai minyak. Maka dari itu sistem konsesi harus diakhiri. Dan mulai pada tahun 1960 Ibnu Sutowo mengadakan perundingan-perundingan dan tekanan-tekanan dengan tujuan mengakhiri “Kontrak 5-A,” untuk mengubahnya ke arah suatu kerjasama yang sesuai dengan cita-cita kita.

Seperti diterangkan oleh Ibnu Sutowo dalam ceramahnya di depan para peserta Kursus Upgrading Pengetahuan Umum/Mental Angkatan ke-III bahwa, usahanya untuk mengakhiri sistem konsensi itu “sudah tentu menimbulkan konflik antara kepentingan (interest), yaitu kepentingan kita supaya konsesi diakhiri disatu pihak, dan kepentingan perusahaan minyak asing, agar konsesi berjalan terus dilain pihak.” Menurut Ibnu Sutowo yang paling penting dalam soal perbedaan antara konsesi dan bukan konsesi adalah “the ownership of the oil.” Maka menurut prinsip dan pokok UUD negara kita minyak adalah miliki bangsa Indonesia, sampai pada saat minyak itu diserahkan kepada pihak lain.

Perbaikan apakah yang dicapai dalam bentuk baru kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing itu yakni, berbeda dengan Kontrak Kerja sebelumnya yang terutama hanya membayar tax berupa uang, maka dalam sistem bagi hasil yang dibagi bukan uang profitnya, tetapi yang dibagi ialah produknya, minyaknya. Dan pembagiannya, ialah 65% perusahaan negara (Pertamina) dan 35% untuk perusahaan asing setelah dikurangi dengan “cost.”

Seterusnya ditegaskan juga dalam sistem bagi hasil itu, bahwa hak milik minyak tetap berada dalam tangan Pemerintah Indonesia sampai minyak tersebut diserahkan kepada pihak ketiga, baik sebagai pembayaran yang dilakukan atas dasar-dasar yang diberikan perusahaan asing, maupun kalau minyak itu kita jual.

Selain daripada itu, disetujui pula, bahwa manajemen perusahaan asing itu berada di tangan Perusahaan Nasional dan selanjutnya disetujui juga, bahwa setiap alat yang dibawa oleh perusahaan itu untuk mengusahakan minyak Indonesia pada saat memasuki Indonesia sudah menjadi miliki Perusahaan Negara, walaupun peralatan tersebut boleh dipakai selama dia masih mengusahakan minyak di Indonesia.

Persayaratan tersebut tidak dapat masuk akal pengusaha asing. Mereka heran bahwa orang yang “buta huruf” (awalnya Ibnu Sutowo adalah dokter) dalam perminyakan dapat mengemukakan syarat yang demikian itu. Namun kenyataan menunjukkan, bahwa setelah ada perusahaan asing yang mendapat sukses dengan Kontrak Sistem Bagi Hasil itu, kemudian perusahaan-perusahaan asing yang lain menyusul. Pada permulaan lamban sekali, tetapi dalam perkembangannya sudah mencapai lebih dari 40 buah perusahaan asing yang menandatangani kontraksi sistem bagi hasil.

Dalam pada itu “adalah yang terutama penting diketahui, bahwa soal manajemen di bidang perminyakan di Indonesia erat sekali hubungannya dengan ownership. Jika kita berpegang teguh pada pendirian dan prinsip, bahwa minyak adalah kepunyaan atau milik bangsa Indonesia, maka sebagai akibat pertama, manajemen minyak itu seharusnya dipegang oleh bangsa Indonesia. Justru soal manajemen bagi perusahaan-perusahaan asing adalah soal yang utama, karena hal inipun bagi perusahaan minyak asing dapat menimbulkan akibat-akibat ekonomis.

Dengan uraian dan penjelasan ini jelaslah, bahwa minyak dan gas bumi, sebagai komoditi yang dikuasai oleh bangsa Indonesia dalam waktu yang relatif singkat telah dapat dijadikan faktor utama dalam membangun ekonomi dan pembangunan bangsa dan negara Indonesia melalui kesepakatan kerjasama sistem bagi hasil tersebut.


Ibnu Sutowo dan Pertamina: Mempersoalkan sebuah Kedaulatan

Satu hal yang perlu dicatat dalam gagasan yang dikemukakan oleh Ibnu Sutowo, pada sisi lain disebut prestasi adalah konsepnya tentang Bagi Hasil kini banyak dipakai di berbagai negara di Asia dan Afrika. Bahkan Anderson G. Barlett (1986) mengatakan Kontrak Bagi Hasil yang kemudian dipelopori Pertamina lewat pemikiran Ibnu Sutowo ini telah membuka landasan baru dalam industri perminyakan dunia. Pada akhir 1971, sebanyak 31 perusahaan minyak telah memasuki 41 kontrak bagi hasil dengan Pertamina untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas di seluruh nusantara.

Namun sayang, gagasan Ibnu Sutowo yang telah tertuang di dalam UU No. 8/1971 tentang Petamina itu kini telah diganti dengan Undang-Undang No. 22/2001, yang dinilai lebih beraroma asing. Di bawah Undang-Undang Migas yang lama (No.8/1971), Pertamina sebagai National Oil Company (NOC), sempat menjadi perusahaan negara yang menguasai sektor hulu hingga hilir. Lewat Undang-Undang yang baru (UU No.22/2001), peran yang terintegrasi tersebut telah dipisahkan (unbundling). Pertamina tidak lagi terlalu berjaya di sektor hulu tetapi posisinya telah disamakan dengan kontraktor-kontraktor migas asing di Indonesia. Bahkan untuk beberapa kasus terkadang “terpinggirkan”. Sementara peran hilinya pun kini menghadapi tantangan, kalau tidak ingin disebut sebagai “terancam” ketika harga BBM subsidi hampir mendekati angka harga pasar dan banyak bertumbuh SPBU-SPBU asing.

Sehingga, mengritisi pemikiran Ibnu Sutowo lewat gagasan penguasaan negara di sektor minyak dan gas bumi melalui sistem Kontrak Bagi Hasil, kita patut bertanya kembali, apakah penguasaan migas hari ini sudah benar-benar mencerminkan penguasaan negara atas sumber daya yang telah menguasai hajat hidup rakyat banyak tersebut? Atau pertanyaan yang lebih dalam, apakah penguasaan industri migas kita hari ini sudah cukup menjanjikan sebuah kedaulatan?

Keberadaan NOC (National Oil Company) di banyak negara pada beberapa tahun terakhir mempunyai peran vital. Tidak hanya terkait dengan penyediaan energi bagi negara tetapi juga menjaga keamanan energi di masa mendatang di tengah persaingan dan perebutan sumber energi di dunia yang sangat ketat.

Sebagai NOC, Pertamina memiliki peran tidak hanya sebatas untuk menjalankan PSO (Public Service Obligation), tetapi diharapkan mampu menjadi penyangga utama kebutuhan energi nasional di masa mendatang. Dalam hal ini termasuk menjadi pilar kekuatan negara untuk menjadi “tuan rumah” dalam pengelolaan migas domestik.

Namun harapan itu belum muncul ke permukaan. Data tahun 2012 dari BPMIGAS (sekarang SKK Mgas), menyatakan sebanyak 88% ladang migas dikuasai IOC (International Oil Company), 4% dikuasai oleh konsorsium yang melibatkan IOC, dan 8% dikuasai oleh NOC, dalam hal ini Pertamina. Dalam hal produksi pun, Pertamina tidak lebih dari 25% dari total produksi minyak nasional. Bandingkan dengan NOC negara-negara anggota OPEC, seperti: Aramco (Saudi Arabia), NIOC (Iran), KOC (Kuwait), PDVSA (Venezuela) dan QP (Qatar), yang mencapai lebih dari 90% produksi domestik. Sedangkan NOC dari negara non-OPEC yang menguasai 90% produksi nasional, antara lain: Pemex (Meksiko) dan Petrobras (Brazil). LNOC (Libya) dan Sonatrach (Alzajair) menguasai 80% produksi domestik.

Menariknya, Malaysia, sebagai negara tetangga yang belajar Kontrak Bagi Hasil dari Pertamina, lewat Petronasnya menguasai lebih dari separuh produksi nasional. Dalam barisan ini juga masuk di antaranya: NNPC (Nigeria), ADNOC (UAE) dan CPC (China). Bahkan Sonangol (Angola), terhitung NOC yang muncul belakangan, bagiannya dari total produksi domestic sudah mencapai 40%. Kalau sudah demikian kondisinya beberapa NOC yang telah melakukan kegiatan produksinya di negaranya masing-masing, kita patut mempertanyakan, apakah Indonesia (Pertamina) masih memiliki kedaulatan untuk mengelola minyaknya sendiri?

Ditulis oleh:
*). Kusairi, saat ini duduk sebagai Chaiman CESRI (Center for Energy and Strategic Resources Indonesia) dan Pemimpin Redaksi indoPetro (Majalah khusus Migas di Indonesia). Bersama dengan Efriza saat ini menjadi Mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Nasional


DAFTAR BACAAN:

1. Daryono dkk, Hadi. Dari Pangkalan Brandan Migas Mendunia. Petrominer, Jakarta, 2013
2. Manan, Bagir, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju, Bandung, 1995.
3. Wiratno, dkk, R., Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum¸Pembangunan, Jakarta, 1958.
4. Ramadhan KH, Saatnya Saya Bercerita, National Press Club of Indonesia (NPCI), Jakarta, 2008.
5. Yuwono, Ismantoro Dwi, Mafia Migas vs Pertamina Membongkar Skenario Asing di Indonesia, Galang Press, Yogyakarta, 2014.
6. Tapak Tilas Wawasan dan Karya Bakti, Minyak Untuk Membangun Bangsa, Jakarta, 23 September 1996.
7. Juli Panglima Saragih, Sejarah Perminyakan di Indonesia, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2010.
9.Majalah indoPetro
10. UUD 1945


Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login