IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Sengkarut Jual Beli, Alokasi dan Distribusi Gas: Siapa Salah?

Sengkarut Jual Beli, Alokasi dan Distribusi Gas: Siapa Salah?

Written By Indopetro portal on Monday, 26 January 2015 | 12:54

indoPetroNews.com - Selama ini Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No 3 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri tidak jelas dalam hal pengaturan alokasinya. Persyaratan pemegang izin usaha cenderung ditekankan pada aspek formalitas kelengkapan administratif sementara aspek teknis rill tidak diatur secara rinci. Kondisi ini memungkinkan terjadinya praktik penetapan alokasi gas dan jual beli gas yang tidak sehat.

Selama ini menurut Direktur ReforMiners Institute, Pri Agung Rakhmanto, pihak yang tidak mempunyai kemampuan teknologi dan ekonomi justru mendapatkan alokasi gas, kemudian itu diperjualbelikan lebih lanjut di hilir. Ini pada akhirnya merugikan konsumen, seperti adanya defisit gas.

Hal senada dikatakan Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi, Achmad Safiun. Menurutnya, pembeli gas dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) saat ini lebih banyak dilakukan kepada para trader dibanding kepada pengguna langsung (end users). Akibatnya, kalangan industri di Tanah Air sebagian besar mendapatkan gas dari trader. Kemudian masalahnya, trader juga beli gas dari trader lain. Ujung-ujungnya harga gas yang diterima industri menjadi mahal. Ini yang selama ini menjadi beban industri dalam negeri.

Sampai detik ini pun revisi UU No. 22 tahun 2001 yang sarat menguntungkan pihak asing tersebut belum jelas benar kapan akan dilanjutkan oleh DPR. Santer kabar beredar bahwa tarik-menarik kepentingan elit membuatnya molor dari jadwal yang dijanjiakan akan selesai pada akhir tahun 2014.

Namun demikian, pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM hari ini telah menyiapkan draf revisi UU tersebut versi pemerintah. Salah satunya mengkaji empat opsi status SKK Migas. Entah akan menjadi BUMN khusus atau di bawah payung PT. Pertamina dan bisa juga opsi-opsi lainnya.

Kasus PT. Pertamina (Persero) yang menjual LNG kepada Vitol dan Glencore, bisa jadi pembenar tudingan masyarakat yang santer mengatakan pada 2013 bahwa Pertamina merupakan sarang koruptor. Hal itu kemudian langsung mendapat bantahan dari Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang mengatakan bahwa semuanya harus transparan, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus terjun untuk mengaudit semuanya.

Senada juga dengan pernyataan para pakar dan beberapa anggota Komisi VII DPR RI periode lalu bahwa sesungguhnya kasus seperti di atas bisa terjadi bahkan lebih parah bila payung hukumnya memakai UU No. 8 tahun 1971, di mana Pertamina memiliki otoritas yang luar biasa dalam pengelolaan Migas.

Berangkat dari pemahaman di atas, tata kelola Migas dengan payung hukum UU No. 22/2001 maupun UU No. 8/1971 sama-sama memiliki kelemahan yang cukup mendasar. Nah, hari ini masyarakat akan melihat sikap pemerintah dan DPR dalam konteks tersebut. Apakah mereka bisa tegas bersikap sesuai politik ekonomi seperti yang digariskan dalam pasal 33 UUD 1945?. (Epan Hasyim Siregar)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login