IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Undang-undang Migas RI Terlalu Liberal, Pertamina Diminta segera Berbenah

Undang-undang Migas RI Terlalu Liberal, Pertamina Diminta segera Berbenah

Written By Indopetro portal on Friday, 30 January 2015 | 11:31

indoPetroNews.com - Tata kelola minyak dan gas bumi (Migas) di Indonesia belum memberikan efek pada kesejahteraan  rakyat banyak. Undang-undang Migas yang berlaku di negara tercinta ini, dinilai masih bersifat liberal.

Untuk itu, Direktur Utama PT. Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto mengatakan jajarannya siap memberi masukan atau usulan terhadap Revisi Undang-undang Migas Nomor 22 tahun 2001, tentang tata kelola migas. “Kami tengah menyiapkan usulan revisi. Kalau Komite II DPD-RI (Dewan Perwakilan Daerah) membutuhkan masukan revisi, kami siap menyampaikan,” kata Dwi Soetjipto, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (30/1).

Mantan Direktur PT. Semen Indonesia ini kemudian berkiblat kepada negara Malaysia, dimana hukum dan regulasi yang dikeluarkan pemerintahan negeri Jiran tersebut memuat beberapa fungsi terhadap perusahaan migas dalam negeri (Petronas). Di antaranya, regulator (pengatur), operator (pelaksana), dan custodian (pengelola). "Di Malaysia, siapa pun yang melakukan eksplorasi atau mereka yang menemukan sumur migas yang dapat berproduksi,Petronas (Petroliam Nasional Berhad) wajib mendapatkan porsi mayoritas. Dan mereka mendapatkan privilege penawaran dengan share yang besar. Privilege itu lah yang patut diadopsi dalam UU Migas ke depan," kata Dwi.

Maka dari itu pihaknya berharap pemerintah dapat memberikan Blok Mahakam kepada Pertamina. Sebab dengan begitu, kontribusi Pertamina kepada negara akan terus meningkat. "Harapan paling besar kami tentunya pemerintah memberikan hak penuh dalam mengelola Blok Mahakam. Sebab Pertamina siap mengelola Blok Mahakam," tegasnya.

Sementara di lain tempat, Pengamat Ekonom Sumberdaya Alam (natural resource economics), Darmawan Prasodjo menjelaskan, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1975, sebenarnya pemerintah bermaksud mencegah Pertamina mendirikan negara di dalam negara, dengan cara menyerahkan sebagian besar revenue Pertamina kepada Bank Indonesia (BI).

Akan tetapi, menurut Darmawan dalam perjalanannya, regulasi ini hanya membuat Pertamina menitik beratkan operasionalisasinya kepada profit semata, sebab harus menyetor pada pemerintah. "Pertamina hari ini berbasiskan pada profit. Jadi berbekal Inpres Tahun 1975, revenue Pertamina masuk ke BI, yang kembali dan plus kena pajak kepada Pertamina hanya 3 persen," ujar Darmawan di Jakarta.

Sebagai informasi, Darmawan Prasodjo merupakan bagian dari tim yang merumuskan Rancangan Undang-undang Migas (RUU-Migas), serta sempat didaulat menjadi Chairman Millennium Development Goals (MDGs) dalam Tim Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di Bali pada 2012 lalu. "Saya adalah salah satu yang merumuskan RUU Migas, dan yang mendesain tata kelolanya berasal dari orang kepartaian. Konsep kita saat itu adalah akademisi bukan politik," ujar Alumni Texas A&M University, Amerika ini.

Menurut Darmawan, di Malasyia yang paling mendapatkan sumber daya alam nomor wahid itu adalah Petronas, serta di negara Rusia adalah Gazprom. Kemudian kedua negara tersebut baru akan menjual Migas kepada pihak swasta atau asing, jika menemukan kesulitan dalam pengelolahan dan eksplorasi. "Petronas berkembang karena dapat merespon dinamika pasar seperti itu. Sedangkan Pertamina tidak seperti itu karena mau apa-apa harus mengajukan anggaran, jadi mau kapan jalan proyeknya," kata Darmawan.

Dirinya juga mengakui bahwa dalam sektor Migas ada tiga aspek, yaitu padat capital, padat risiko dan padat teknologi. Sedangkan perusahaan Migas swasta di Indonesia tidak memiliki ketiga-tiganya. Sehingga yang terjadi adalah adanya scarcity (kelangkaan). Dan akibatnya akan muncul secondary market.
"Kalau di Indonesia, Partai memberikan kelonggaran kepada Pertamina, namun dengan persyaratan yang sangat ketat, dan hasilnya yang mendapatkan privilege adalah swasta, usut punya usut, ternyata pesan sponsor," papar Darmawan.

Untuk itu, Pria yang menjadi salah satu anggota tim pemberantasan mafia migas ini, meminta dilakukannya perubahan strategi dalam pengelolaan kapital Pertamina. Hal ini dilakukan agar Perusahaan plat merah tersebut dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. (Epan Hasyim Siregar)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login