IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Elpiji 3 Kilo Bagaikan Bom Waktu APBN

Elpiji 3 Kilo Bagaikan Bom Waktu APBN

Written By Indopetro portal on Tuesday, 24 February 2015 | 20:22

indoPetroNews.com - Selama ini belum ditemukan peraturan pengawasan pendistribusian elpiji 3 Kilogram (Kg). Sehingga siapa yang berhak dan tidak berhak dalam pengawasan pendistribusian menjadi satu.

Pengamat Kebijakan Energi dari Puskepi, Sofyano Zakaria menilai pendistribusian produk bersubsidi tersebut seharusnya diatur dengan peraturan yang tegas dan jelas, serta diawasi pelaksanaannya oleh Pemerintah.

"Penggunaan elpiji 3 kg pasti menjadi liar, dalam artian produk bersubsidi ini bisa dipergunakan oleh siapapun dan untuk apapun juga. Hal ini lah yang bisa menjadi penyebab terjadinya kekurangan ketersediaan elpiji 3kg atau kelangkaan di wilayah tertentu," katanya, di Jakarta, Selasa (24/2).

Menurutnya, elpiji 3kg dipergunakan oleh semua pihak yang merasa berhak menggunakan elpiji, sehingga ada area "abu-abu" dari Peraturan (Permen) Menteri ESDM.

"Terjadinya kekosongan elpiji yang bisa disebut sebagai kelangkaan, apabila kekosongan terjadi merata di suatu daerah maka terjadi dalam jangka waktu yang terus menerus dalam seminggu atau lebih, bahkan timbul antrian panjang masyarakat sepanjang waktu," ujarnya.

Namun, sebaliknya jika kekosongan terjadi hanya pada beberapa pengecer dan dikeluhkan oleh pengecer, maka tidak bisa dinyatakan sebagai kekosongan atau kelangkaan elpiji.

Selama ini, pengawasan distribusi elpiji 3kg sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2011 dan Nomor 5 tahun 2011. Namun, pihak yang diamanatkan oleh peraturan itu nyaris tidak terbukti melakukan fungsi dan peranannya.

"Seharusnya ini jadi perhatian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri ESDM untuk mengevaluasi keberadaan Peraturan yang sudah dibuat, aturan itu cenderung dilanggar sendiri oleh Pemerintah dengan uji coba pemakaian LPG 3 Kg untuk nelayan," katanya.

"Tidaklah mengherankan bila masyarakat menengah ke atas juga ramai-ramai pindah dan menggunakan LPG 3 Kg untuk pemanas air (water heater) bahkan digunakan pula untuk 'omprongan' tembakau bagi industri rokok," tambahnya.‎

Menurutnya, pengawasan dan pembinaan dalam distribusi LPG 3 kg harus dikaji dan dievaluasi lagi volume atau kuota besaran subsidi tersebut karena sejak tahun 2007 lalu, sejak pertama program konversi diluncurkan, belum pernah dikoreksi.

"Artinya Pemerintah harusnya bersikap rasional terhadap besaran subsidi ini. Agar masalah subsidi elpiji tidak menjadi masalah bagi Pemerintah akibat harga minyak dunia yg fluktuatif, Pemerintah bisa saja memberi subsidi tetap (fixed subsidiary) terhadap elpiji 3kg seperti halnya yang diterapkan untuk subsidi Minyak Solar yang ternyata bisa disimpulkan oleh publik sebagai pemberian subsidi bagi pengusaha angkutan," paparnya.

Subsidi harga Lpg 3 kg akan lebih besar dari harga yang dibayar oleh masyarakat, artinya bukan sebagai subsidi karena secara logika subsidi tersebut tidak lebih besar dari harga yang dibayar masyarakat. Artinya, potensi kelangkaan sewaktu-waktu terjadi dan dipungkiri akibat disparitas harga.

"Situasi ini bisa labil, jika Mops atau CPA naik, maka suka atau tidak suka Lpg 3 Kg akan semakin lebar disparitas, saya kira pemerintah tidak boleh menyalahkan rakyatnya jika sebagian beralih, namun pemerintah harus berani supaya tidak menciptakan kondisi disparitas tajam, dengan menipiskan perbedaan harga, yakni harus berani menaikkan harga LPG 3 Kg yang secara formal sudah 8 tahun sejak konversi tidak pernah naik," tuturnya.

"Ini harusnya jadi pemikiran dasar bagi pemerintah dalam menentukan besaran subsidi. Seperti jika harga keekonomian elpiji saat ini sekitar Rp 10.500an perkilo maka harga eceran tertinggi (HET) elpiji sekitar Rp 4.250 perkilo, sehingga Pemerintah mensubsidi Rp 6.250 perkilo, jadi subsidi malah lebih besar dari harga beli masyarakat," tambahnya.

Sementara, terkait harga beli untuk konsumsi masyarakat, ternyata selama ini membeli Lpg 3kg melebihi dari HET yang ditetapkan, sehingga masyarakat mampu membeli Lpg melebihi harga subsidi pemerintah.

"Ini harusnya bisa jadi pertimbangan bagi Pemerintah bahwa tidaklah menjadi persoalan jika Pemerintah mengkoreksi harga jual lpg 3kg ke masyarakat, sepanjang Pemerintah nantinya mampu menetapkan HET yang berlaku sama diseluruh Pangkalan atau SUB Agen elpiji," tuturnya.

Sofyano mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) juga seharusnya melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh pangkalan dan sub agen. Namun, Pembinaannya harus dilakukan secara permanen dan berkelanjutan. Sehingga pemerintah bisa memberi wewenang SPBU Pertamina diseluruh Indonesia dan lembaga retail seperti indomaret, alfamaret dan lainnya menjadi Sub Agen yang berkewajiban menjual elpiji sehingga tidak boleh menyimpang dari HET yang ditetapkan Pemerintah.

"Subsidi Lpg 3kg, bisa menjadi ancaman dan ibarat bom waktu bagi keuangan pemerintah sepanjang tidak berupaya mengurangi sedikit demi sedikit besaran subsidi itu. Dan harusnya bisa jadi perhatian serius dari Pemerintahan Jokowi-JK," ujarnya.

"Penggunaan Lpg 3 kg oleh pihak yang tidak berhak, harus kembali ditegaskan oleh Pemerintah sehingga aparat kepolisian bisa bertindak mengatasi penyelewengan penggunaan elpiji bersubsidi. Paling tidak Menteri ESDM harus duduk bersama dengan pihak Kepolisan untuk menyikapi hal ini," tambahnya. (Epan Hasyim)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login