IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , » Fahmy Radhi: Cost Recovery Ditinjau, Opsi Perubahan PSC Muncul

Fahmy Radhi: Cost Recovery Ditinjau, Opsi Perubahan PSC Muncul

Written By Indopetro portal on Saturday, 28 February 2015 | 21:54

indoPetroNews.com - Opsi mengenai wacana perubahan kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC) dalam pengusahaan sektor hulu minyak dan gas bumi (Migas) terus menjadi perdebatan di beberapa kalangan.

Dari beberapa opsi yang muncul antara lain, mempertahankan konsep production sharing contract (PSC) yang sudah ada, mengubah PSC menjadi pajak dan royalti, atau menerapkan service contract sebagai alternatif.

"Sebenarnya ada beberapa opsi yang muncul. Pertama, tetap mempertahankan konsep sekarang yang menggunakan skema PSC, tapi ada juga yang mengusulkan agar konsep PSC diubah menjadi royalty and tax dengan mempertimbangkan sejumlah aturan (turunan) dan tidak bisa digeneralisir. (Ketiga) ada juga yang mengusulkan bentuknya service contract," kata salah satu anggota tim anti mafia migas, Fahmy Radhi, saat dihubungi indoPetroNews.com, Sabtu (28/2).

Jadi skema yang mana yang akan diusulkan oleh Tim Reformasi nantinya ?

Dua usulan terakhir muncul karena mempertimbangkan keberadaan cost recovery yang dinilai menjadi pintu masuk bagi para mafia migas, untuk meraup keutungan. Cost recovery merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayar pemerintah ke kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) atas biaya investasi yang dikeluarkan perusahaan, pada saat kegiatan eksplorasi dan produksi migas.

Banyak pihak menganggap cost recovery yang dilaporkan KKKS kepada pemerintah kerap dimanipulasi demi memperoleh tambahan keuntungan?

Karena itu kami mengusulkan agar keberadaan cost recovery ditinjau ulang. Kalau kaitannya dengan wacana perubahan, tentunya dengan (menggunakan) royalty and tax dan service contract, komponen cost recovery akan ditiadakan. Tapi ini belum final karena ada pertimbangan-pertimbangan cost recovery akan tetap ada lantaran kesulitan area dan risikonya.

Cost Recovery merupakan topik yang paling sering dibicarakan di industri migas. Pertanyaan yang terus berulang adalah; mengapa harus ada cost recovery, dan apakah nilainya tak bisa diturunkan?

Cost Recovery atau pengembalian biaya operasi sudah merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Cost Recovery ada karena proyek hulu migas merupakan bisnis negara, dan negara perlu dana talangan untuk menjalankan usaha ini. Dana talangan diperlukan karena bisnis ini butuh investasi besar dan berisiko tinggi. Dalam Kontrak Bagi Hasil, Production Sharing Contract (PSC), yang digunakan industri hulu migas Indonesia, sistem dana talangan ini melindungi negara dari risiko eksplorasi, karena cost recovery hanya akan dilakukan bila cadangan komersial ditemukan.

Hal yang tidak banyak diketahui publik adalah; pengembalian biaya operasi atau cost recovery tidak hanya terdapat pada PSC, tetapi juga pada jenis kontrak-kontrak hulu migas lainnya, yaitu sistem service contract dan sistem konsesi. Service contract atau kontrak jasa mengacu kepada kontrak antara pemerintah dan perusahaan migas yang dikaitkan dengan jasa kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan produksi migas. Pada sistem ini kontraktor menerima pembayaran fee atas jasa yang mereka berikan. Bila dalam PSC, setelah cost recovery, kontraktor memperoleh profit share dalam bentuk natura (in kind), dalam service contract perusahaan menerima service fee yang umumnya dalam bentuk uang. Tentunya, komponen pengembalian biaya operasi juga ada dalam sistem ini, tapi istilahnya bukan cost recovery, melainkan reimbursement.

Pada sistem konsesi, perusahaan migas berhak atas produksi migas, sementara negara menerima pembayaran royalti, berupa persentase dari pendapatan bruto, dan pajak. Nah, pada sistem ini pengembalian biaya operasi akan dicatat sebagai biaya dalam rangka perhitungan sebelum pajak. Artinya, pengembalian biaya tetap ada, namun istilahnya juga bukan cost recovery, tetapi cost deduction.

Bagaimana dengan sistem pengawasannya dan siapa yang mengawasi ?
Pengembalian biaya operasi terjadi pada semua jenis kontrak hulu migas. Hal yang membedakan cost recovery pada PSC dengan pada sistem kontrak lain, terutama sistem konsesi, adalah pada PSC, perusahaan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemerintah yang berwenang untuk dapat memperoleh pengembalian biaya operasi tersebut. Artinya, pada sistem cost recovery dalam PSC, pengawasan pemerintah jauh lebih ketat dibandingkan dengan sistem konsesi.

Lalu, bagaimana dengan kemungkinan penggelembungan atau mark up pengembalian biaya operasi yang dapat mengurangi penerimaan negara dari industri hulu migas?
Karena cost recovery hakikatnya ada pada semua sistem kontrak, kemungkinan mark up bisa juga terjadi pada sistem mana pun. Hanya saja, dengan sistem PSC kecenderungan itu seharusnya lebih dapat dihindari mengingat mekanisme pengawasan yang relatif lebih ketat.

Pertanyaan berikutnya, dengan adanya pengawasan cost recovery dalam PSC, mengapa besarannya tidak diturunkan saja?

Perlu diingat, menurunkan cost recovery dapat berakibat kontra-produktif bagi upaya meningkatkan produksi dan cadangan migas nasional. Bagi perusahaan migas, cara paling mudah menurunkan cost recovery secara signifikan adalah dengan menunda pengembangan lapangan, mengurangi pemeliharaan, membatalkan rencana eksplorasi, dan lain-lain. Hal yang akan terjadi adalah dalam jangka pendek cost recovery akan turun, tetapi dalam jangka panjang produksi dan cadangan migas akan terus anjlok. Penghematan dalam jumlah kecil bisa saja akan menyebabkan kehilangan penerimaan negara dan pasokan energi dengan nilai yang lebih besar.

Intinya, menurunkan besaran cost recovery bukanlah hal paling penting untuk dilakukan karena membatasi cost recovery identik dengan membatasi investasi. Hal yang paling penting untuk dilakukan adalah bagaimana memperkuat pengawasan supaya program dan anggaran yang dikeluarkan oleh kontraktor sudah sesuai dengan kaidah keteknikan, efektif, dan efisien. Itulah tugas semua komponen negara Republik Indonesia untuk mewujudkan pengawasan seperti ini. ***Epan Hasyim Siregar
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login