IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » UU Kehutanan Dituding Halangi Pengembangan Energi Panas Bumi

UU Kehutanan Dituding Halangi Pengembangan Energi Panas Bumi

Written By Indopetro portal on Wednesday, 25 February 2015 | 07:39

indoPetroNews.com - Undang-undang (UU) Kehutanan halangi pengembangan eksplorasi panas bumi di Indonesia. Pasalnya dalam eksplorasi energi geotermal lebih prospek pada lingkungan cagar alam.

Seperti contohnya adalah proyek panas bumi di Kamojang dan Kotambagu. Untuk proyek di Kotambagu, Sulawesi Utara, realisasi pengeboran yang sudah dilakukan ada dua sumur eksplorasi. Namun, karena terkendala izin alih fungsi hutan, proyek tersebut terhenti.

"Karena prospek berada di wilayah cagar alam," ucap Presiden Direktur PGE Rony Gunawan, di kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (24/2).

Padahal, di wilayah tersebut, rencananya PGE dan PLN akan membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sebesar 4x20 megawatt (mw).

Selain itu, pengembangkan di Kambojang pun sempat terkendala regulasi. "Dulu di Kamojang, waktu dibangun pada 1983 belum menjadi kawasan cagar alam, tetapi pada 1995 menjadi cagar alam. Untuk mengembangkannya jadi susah. Kita juga mau menjaga kelestarian hutan karena kita butuh airnya untuk meresap mengisi resevoar kita," tuturnya.

Rony menuturkan, UU Panas Bumi memang sudah mengakomodir pengembangan tenaga panas bumi, tetapi izin masih terkendala di UU Kehutanan. Di dalam UU tersebut, pelaku usaha harus memperoleh izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan. Namun, sebelumnya mereka harus memperoleh izin dari pemerintah daerah setempat.

Padahal, izin dari pemda tidak selalu mudah diperoleh. Untuk itu pihak Pertamina mengharapkan undang-undang nomor 41 tentang panas bumi yang baru dapat berpihak kepada pembangunan energi panas bumi.

"Saat ini katanya pemerintah juga sedang menggodok permenhut. Dan ada lagi yang sekarang ini lagi tren adalah penolakan dari masyarakat. Yang lahan di bakar lah. untuk itu jalan satu-satunya adalah sosialisasi dan CSR," kata Rony.

Saat ini, kapasitas terpasang dari uap yang dihasilkan secara nasional mencapai 402 mw. 200 mw dari Kamojang, 80 mw dari Lahendong, 12 mw dari Sibayak, dan 110 mw dari Karaha. Besaran energi tersebut setara dengan 17.487 barel minyak per hari (boepd).

Sementara itu, PGE menargetkan kapasitas terpasang di 2022 mencapai 1.057 mw atau setara dengan 45.979 boepd.

Pada Juli tahun ini, Kamojang V yang memiliki kapasitas uap sebesar 35 mw ditargetkan telah dapat beroperasi secara komersial (COD). Sehingga, di tahun ini target kapasitas terpasang mencapai 437 mw.

"Hingga saat ini progress pelaksanaannya sudah mencapai 60,5 persen dan ditargetkan Juli 2015 sudah COD," ucap dia.

Rony berharap pemerintah dapat segera merevisi UU Kehutanan dan memberlakukan Permen yang mampu mengakomodir upaya pengembangan energi terbarukan ini. Pasalnya, baru sekitar 5 persen dari 40 persen potensi panas bumi Indonesia yang tergarap.

"Yang sudah terbukti sebesar 2,2 gigawatt (gw), sedangkan yang dibor baru 0,8 gw. Kita punya potensi besar temberatur tinggi sehingga menggunakan turbin konvesional cukup," cetusnya.

Selain kendala izin menggunakan wilayah cagar alam, harga penjualan energi panas bumi sebaiknya ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini, PGE dan PLN sebagai pihak pembeli tenaga panas bumi, yang melakukan penawaran jual-beli.

"Selama ini kita kan negosiasi dengan PLN. Yang beli ingin murah, yang jual ingin mahal. Kita ingin harga yang pasti saja supaya biaya produksi tidak bengkak. Semoga pemerintah menetapkan fit and tarif," tukasnya. (Epan Hasyim)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login