IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » APPBBMI : PP Nomor 11 Bisa Akibatkan Harga BBM Rp. 25.000

APPBBMI : PP Nomor 11 Bisa Akibatkan Harga BBM Rp. 25.000

Written By kusairi kusairi on Friday, 27 March 2015 | 15:09

indoPetroNews.com - Ketua Umum Asosiasi Penyalur Bahan Bakar Minyak Indonesia (APBBMI), Achmad Faisal, menilai jika Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku dari Kementerian Perhubungan pada tanggal 24 Februari 2015, menimbulkan harga BBM akan semakin tinggi.

Faisal merasa keberatan dengan terbitnya PP nomor 11 Tahun 2015 khususnya terkait Jenis dan tarif pada lampiran PP 11 tahun 2015 untuk halaman 90 butir 7g yang menetapkan pengawasan bongkar-muat dalam pengangkutan barang berbahaya (dikenakan) tarif sebesar Rp 25.000 per kilogram.

" Besar tarif pengawasan bongkar-muat pengangkutan barang berbahaya tersebut ternyata ditetapkan jauh lebih tinggi dari harga bbm non subsidi," tuturnya dalam keterangan pers yang diterima indoPetroNews.com pada Jumat siang, (27/03).

Menurutnya, Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan barang atau produk yang merupakan bahan pokok utama bagi kehidupan dan masyarakat luas, dan seharusnya pemerintah meninjau ulang penetapan BBM sebagai barang berbahaya yang wajib di kenakan tarif pengawasan bongkar muat pengangkutannya.

"Sebagai bahan bakar yang menyangkut hajat hidup dan kepentingan orang banyak , APBBMI berharap Pemerintah tidak mengenakan tarif pengawasan atas BBM dalam PP 11 tahun 2015 dan atau dalam ketentuan ketentuan lainnya," ujarnya.

Mengingat besaran tarif pengawasan bongkar muat pengangkutan barang berbahaya tersebut (khususnya terhadap BBM) sangat tinggi dan menjadi beban yang sangat tidak sanggup kami penuhi, maka untuk sementara, sampai ditetapkannya ketentuan yang bijak dan tidak memberatkan kami, kami tidak akan melaksanakan pengangkutan bbm dengan menggunakan jasa pelabuhan laut, di pelabuhan manapun juga.

"Agar tidak terjadinya masalah pasokan atau ketersediaan bbm non subsidi , maka kami berharap Pemerintah sesegera mungkin mengambil kebijakan yang tepat dan cepat agar angkutan dan pasokan bbm tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat luas," tulis Sekjen APBBMI Sofyano Zakaria.

Diketahui dengan diterbitkannya PP ini, menimbulkan polemik yang luar biasa di kalangan pelaku industri. (Ehs)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login