IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , » DPR : BPH Migas Juga Harus Diatur Dalam Revisi UU

DPR : BPH Migas Juga Harus Diatur Dalam Revisi UU

Written By Indopetro portal on Wednesday, 4 March 2015 | 19:51

indoPetroNews.com - Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kardaya Warnika menilai kewenangan lembaga Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga harus diperjelas di dalam revisi UU Migas. Menurutnya, keberadaan badan pengatur di sejumlah negara justru memiliki wewenang cukup besar dalam mengatur sektor-sektor strategis di negaranya.

Bahkan pada umumnya, Kardaya mengatakan badan pengatur seharusnya memiliki wewenang untuk mengatur sekaligus mengawasi sektor yang di monopoli negara seperti penerbangan, ketenagalistrikan, dan telekomunikasi.

Namun, di Indonesia, keberadaan BPH Migas justru tak lebih dari melakukan pengawasan terhadap jalannya bisnis hilir migas nasional. "Badan pengatur energi, bukan mengatur atau sesuai namanya saja. Melainkan harus clear, antara pengatur atau pengawas,” kata Kardaya di komplek gedung DPR/MPR RI di Jakarta, Rabu (4/3).

Untuk itu dirinya meminta kedepan, BPH Migas dapat diubah menjadi badan pengatur energi yang di dalamnya mengatur sektor listrik, migas, dan lain-lain. Selain lebih efisien, perubahan ini juga dimaksudkan untuk memperjelas status dan kewenangan BPH Migas.

“Tapi harus diingat, kajian ini bukan untuk membubarkan BPH Migas. Melainkan membenarkan apa yang belum benar serta meluruskan apa yang belum di sektor migas Indonesia. Kan disini kita sedang bicara revisi Undang-Undang Migas, jadi di dalamnya harus ada kajian tersebut,” tutupnya. (Ehs)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login