IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Elan Biantoro: Diperlukan Soft Landing Transition agar Produksi Blok Mahakam Terjaga sampai 2022

Elan Biantoro: Diperlukan Soft Landing Transition agar Produksi Blok Mahakam Terjaga sampai 2022

Written By Indopetro portal on Saturday, 14 March 2015 | 17:51

indoPetroNews.com - Gonjang-ganjing terkait perpanjangan kontrak  Blok Mahakam, Vice President Management Representative SKK Migas di ConocoPhillips, Elan Biantoro, menilai pemerintah harus memberi operator lama yaitu Total E&P jangka waktu 5 tahun untuk kepentingan masa transisi.

Elan yang pendapatnya berbeda dengan keinginan sebagian pihak yang menginginkan Pertamina dapat mengelola 100% blok migas di Kaltim itu,  tentu saja punya alasan tersendiri. Menurut mantan Kepala Divisi Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) ini, masa transisi diperlukan  untuk memungkinkan transfer kelancaran operatorship dari Total ke Pertamina, dan untuk mengamankan program investasi yang diperlukan. "Juga  untuk mempertahankan profil produksi untuk tahun-tahun mendatang, kemudian untuk menjamin komitmen pengiriman gas kepada kedua pembeli internasional dan domestik," katanya.

Lebih jelasnya, berikut petikan wawaancara Epan Hasyim Siregar dari indoPetroNews.com di Jakarta, Sabtu (14/3).

Apa peran SKK Migas dalam perpanjangan kontrak K3S?

Perpanjangan kontrak wewenang pemerintah. Sesuai dengan PP 35, satu perusahaan K3S yang kontraknya akan habis, dapat mengajukan usulan perpanjangan kontrak secepatnya 10 tahun sebelum kontrak berakhir dan selambat-lambatnya 2 tahun. SKK Migas hanya memberikan evaluasi dan pertimbangan. Apa untung rugi bagi negara kalau diperpanjang atau ditolak. Pertimbangannya luas, mulai dari aspek legal, bisnis, dan teknis di lapangan.

Kalau seperti Blok Mahakam yang tahun 2017 kontrak Total akan habis. Banyak kalangan mendesak supaya tahun 2017 langsung saja dialihkan ke Pertamina?
Kontrak Total akan habis pada tahun 2017, tapi perusahaan itu sudah membuat kontrak ekspor gas ke Jepang sampai tahun 2022. Kontrak itu dibuat semasa K3S masih dibawah pengendalian Pertamina, jauh sebelum ada BP Migas atau SKK Migas. Harus ada soft landing transition agar kapasitas produksi gas di Blok Mahakam tetap terjaga sampai tahun 2022. Kalau tidak, kita harus ambil gas dari tempat lain untuk diekspor ke Jepang dan itu bisa lebih mahal. Untuk memutus kontrak dengan Jepang juga tidak mungkin karena kita bisa dituntut seperti dalam kasus Karaha Bodas. Dalam kasus Karaha Bodas, Pertamina harus membayar denda sampai 300 juta dolar AS.

Apa yang dimaksud dengan soft landing transition?

Perlu dibuat masa transisi selama 5 tahun, dari 2017 s/d 2022. Dibuat kerjasama antara operator saat ini, yakni Total dan mitranya, dengan Pertamina. Indonesia punya dua pengalaman buruk soal perpanjangan kontrak wilayah kerja ini. Pertama, kasus Coastal Plan Pekanbaru (CPP) di Riau, pada masa Pemerintahan Gus Dur. Chevron mengajukan usulan perpanjangan kontrak tapi ditolak Gus Dur dan langsung dialihkan ke perusahaan nasional, 50% sahamnya ke Pertamina dan 50% BUMD. Begitu dialihkan, produksi CPP anjlok dari 70 ribu barel per hari menjadi 15 ribu barel.

Kasus kedua?

Kasus yang hampir sama terjadi di WMO (West Madura Offshore). Semula operatornya adalah Kodeco dengan produksi di angka 30 ribu barel per hari. Tahun 2012 habis masa kontrak, tapi sampai H-1 baru diputuskan untuk dialihkan ke Pertamina. Apa yang terjadi? Produksinya turun sampai 14 ribu barel, lalu 6 ribu barel, dan sampai sekarang walaupun bisa naik tapi belum bisa mengembalikan tingkat produksi seperti saat dikerjakan operator lama. Perlu diketahui, ladang migas yang hari ini berproduksi itu adalah hasil effort dua atau tiga tahun sebelumnya. Jadi kalau sekarang proses produksi mandek karena ketidakjelasan perpanjangan kontrak, dampaknya akan terlihat beberapa tahun kemudian.

Untuk Blok Mahakam, agar tidak mengulangi kasus yang dialami CPP di Riau dan WMO di Madura, ada usulan masa transisi 5 tahun sampai 2022. Setelah itu silahkan sepenuhnya diambilalih Pertamina. Jadi isunya bukan semata-mata perusahaan nasional atau bukan nasional. Pertimbangan yang kami sampaikan soal masa transisi ini adalah untuk kepentingan nasional. Masukan sudah diberikan, bolanya sekarang ada di Pemerintah.

Berapa perusahaan migas yang saat ini di bawah pengendalian dan pengawasan SKK Migas?


Semuanya ada 321 perusahaan kontraktor kontrak kerjasama (K3S). 75 perusahaan sudah fase berproduksi, 246 sisanya masih fase eksplorasi atau belum berproduksi.

Sebagian besar perusahaan milik asing?

Jujur iya, terutama yang masih dalam fase eksplorasi atau belum berproduksi. 75 perusahaan yang sudah berproduksi itu campuran, ada yang sepenuhnya milik asing, kerjasama Pertamina dengan perusahaan asing, dan ada yang sepenuhnya dimiliki Pertamina EP. Saya ingin mengoreksi, kemarin di beberapa media ada tersebar peta cadangan migas Indonesia, benderanya seluruhnya asing. Peta itu sangat menyesatkan. Masak tidak ada bendera merah putihnya. Padahal, Pertamina itu menguasai 49% wilayah kerja yang mencakup 142 Km2. Mulai dari Pendopo dan Prabumulih di Sumsel, Bunyu di Kalimantan, sampai Sorong.

Bagaimana rasio produksi antara Pertamina dan perusahaan K3S milik asing?


Pertamina memproduksi 130 ribu barel/hari minyak bumi, dari Total lifting minyak kita saat ini sebesar di bawah seribu barel. Untuk minyak bumi nomor satu Chevron, nomor dua Pertamina. Untuk gas nomor satu Total, nomor dua Pertamina. Dan untuk Pertamina kita berikan privilege sebagai perusahaan negara yang harus dibela. Bagi hasilnya lebih besar dari K3S milik asing.

Banyak orang meragukan data lifting minyak nasional di bawah seribu barel itu. Ada yang menyebut, angka yang riil mestinya lebih besar?

Tuduhan itu terlalu naif. Semua data produksi itu ada hitung-hitungannya yang jelas. Terinci. Setiap lifting minyak ada berita acara yang disaksikan dan ditandatangani oleh beberapa institusi.

Soal Lifting minyak Indonesia yang terus merosot, apa ada prospek untuk naik lagi?

Tahun ini kan sudah dicanangkan zero decline. Ada penambahan sekitar 165 ribu barel per hari dari lapangan Banyu Urip di Cepu. Sahamnya dimiliki Pertamina 45%, ExxonMobil 45%, dan 10% BUMD.

Selain Banyu Urip, ada lagi?


Banyak. Tapi saya ingin mengatakan bahwa era hari ini dan ke depan adalah era gas. Ini berdasarkan dari 75 K3S yang sudah produksi, belum termasuk 246 K3S yang sedang mencari. Suka atau tidak suka kita harus segera melakukan proses konversi dari BBM ke gas. Kalau tergantung pada BBM, produksi minyak kita tidak akan mampu mengimbangi konsumsi BBM yang terus melonjak.***
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login