IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » HET LPG "Bisa" Diatur Oleh Tiga Lembaga

HET LPG "Bisa" Diatur Oleh Tiga Lembaga

Written By Indopetro portal on Monday, 23 March 2015 | 10:57

Diskusi Publik Elpiji Bersubsidi
indoPetroNews.com - Harga Eceran Tertinggi (HET) pada LPG 3 Kg, seharusnya dipahami sebagai harga akhir atau harga eceran nyata, yang terjadi dan berlaku pada konsumen akhir (end user).

"Seperti halnya harga bahan bakar minyak (BBM) yang diberlakukan sama di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun hal ini tidak berlaku pada transaksi LPG subsidi 3 Kg," kata Pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria, disela acara diskusi "menelisik permasalahan LPG 3 Kg, di The Acacia Hotel, Senin (23/3).

Sofyano Zakaria mengatakan penetapan HET pada LPG 3Kg ternyata "bisa" diatur tiga lembaga (Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah), padahal kewenangan itu tidak dinyatakan secara tegas dalam peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007, tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG yang harus menjadi acuan bagi lembaga-lembaga di bawah Presiden.

Diketahui, pemerintah melalui Kementerian ESDM mengeluarkan Permen ESDM nomor 28 tahun 2008 tentang harga jual LPG 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro menetapkan HET LPG 3 Kg sebesar Rp. 4.250.

Disisi lain, Kementerian ESDM bersama Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan peraturan bersama, nomor 17 tahun 2011 dan nomor 05 tahun 2011, tentang pembinaan dan pengawasan distribusi tertutup LPG tertentu di daerah.

Kemudian Gubernur, Walikota atau Bupati juga diberi kewenangan menetapkan HET pada daerahnya masing-masing. "Dengan banyaknya kewenangan tersebut, pertanyaannya mana yang dimaksud dengan HET nasional LPG 3Kg? Dan mengapa HET tidak menjadi harga beli nyata konsumen?" ujar Zakaria.

Harga beli LPG 3Kg oleh masyarakat yang terbukti besarannya "menjadi liar" atau jauh melebihi besaran HET yang ditetapkan pemerintah. "Rakyat pengguna LPG 3Kg di negeri ini nyaris tidak bisa membeli LPG 3Kg dengan harga yang ditetapkan secara sah oleh pemerintahnya. Mereka membeli rata-rata lebih mahal," katanya.

Sofyano menjelaskan, jika rakyat membeli LPG 3Kg dengan selisih harga rata-rata sebesar Rp. 1.000/Kg dari HET yang ditetapkan Bupati atau Walikota, maka setiap tahun rakyat pengguna LPG 3Kg tanpa disadari harus mengeluarkan uang tambahan sebesar Rp. 5,7 triliun, jika dihitung dari quota atau alokasi LPG 3 Kg sebesar 5,7 juta metrik ton per tahun.

"Jumlah ini berarti sekitar 28 persen dari jumlah subsidi LPG 3Kg yang diberikan pemerintah (sekitar Rp.21 triliun di tahun 2015). Dan ini suatu jumlah yang fantastis besarnya dan harus dirogoh dari kantong rakyat miskin. Mirisnya hal ini terus berlangsung hingga saat ini," kata Sofyano yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi).Ehs
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login