IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , » Kardaya : PP 11 Tahun 2015 Menyesatkan, Pemerintah harus Merivisi

Kardaya : PP 11 Tahun 2015 Menyesatkan, Pemerintah harus Merivisi

Written By kusairi kusairi on Friday, 27 March 2015 | 14:15


indoPetroNews.com - Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan terkait Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku dari Kementerian Perhubungan dan baru dikeluarkan pemerintah sangat menyesatkan dan memberatkan rakyat karena memasukan BBM dalam kategori barang berbahaya.

Menurutnya, jika BBM dianggap berbahaya maka seharusnya pemerintah melarang penggunaan bahan bakar tersebut, dan justru membebani masyarakat karena mendorong kenaikan harga BBM yang disebabkan oleh pungutan tambahan.

"Ini bisa dikategorikan sebagai kebohongan publik dan hanya bisa memungut dana dari masyarakat, mestinya Menteri ESDM meminta pembatalan penerapan PP ini, khususnya untuk BBM, dan itulah fungsinya Sudirman Said," katanya, di Jakarta, Jumat, (27/03/2015).

Senada, Pengamat Kebijakan Energi dari Puskepi Sofyano Zakaria juga menyebutkan bahwa PP itu sebenarnya hanya berlaku untuk di sektor Perhubungan, artinya penertiban PP Perhub Nomor 11 Tahun 2015 diterbitkan sebagai pengganti PP nomor 6 Tahun 2009 (tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Perhubungan) sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 74 Tahun 2013 (tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahub 2009), namun menyoal tarif jenis pengawasan bongkar muat pengangkutan barang berbahaya semakin tidak jelas.

Sofyano menjelaskan, BBM yang dikategorikan dalam jenis barang berbahaya, menimbulkan  biaya pengawasan atas bongkar muat pengangkutan, dan justru biaya Pengawasan atas BBM itu ditetapkan sebesar Rp 25.000 perkilogram.

"Jika harga BBM jenis solar non subsidi itu dikonversi maka dari liter ke kilogram didapat harga bbm solar per-kilogram sekitar Rp 9.600, perkilogram, sementara tarif pengawasan yang dikenakan menurut PP 11 Tahun 2015 sebesar Rp 25.000 perkilogram, jadi ada biaya pengawasan yang sangat tinggi ketimbangan harga BBM tersebut," katanya.

Sofyano menjelaskan, jika BBM dinyatakan barang berbahaya dan biaya bongkar muat pengangkutan harus dikenakan tarif pengawasan sebesar Rp 25.000, perkilogram maka PP dari Kemenhub sangat tidak logis dan justru membuat harga BBM menjadi mahal.

"Harga BBM akan naik, ini tidak masuk akal, apakah dalam penyusunan PP ini tidak menjadi perhatian dari para penyusun draft dan kok bisa sampai dikeluarkan, tarif pengawasan bongkar muat pengangkutan barang berbahaya untuk BBM sangat berpotensi melumpuhkan kehidupan di negeri ini," ujarnya.

Menurutnya, harga BBM akan menjadi yang termahal di dunia karena harus dibebani dengan biaya tambahan berupa biaya pengawasan sebesar Rp 25.000 perkilogram.

"Pemerintah harus merevisi PP 11 Tahun 2015 dan menyatakan BBM dikecualikan dari kategori barang berbahaya, dan Presiden Jokowi harus mengeluarkan Perpres menunda pelaksanaan PP 11 tahun 2015 atau setidaknya Menhub mengeluarkan Permen mengkecualikan BBM dari jenis barang berbahaya yang dimaksud dalam PP 11 Tahun 2015," ujarnya.

Sementara, pengenaan tarif pengawasan terhadap BBM akan menimbulkan dampak luar biasa terhadap harga BBM dan juga berdampak pada perekonomian, dan menimbulkan sosial di masyarakat, khususnya BBM yang diangkut dengan menggunakan fasilitas pelabuhan laut.

"Kami meminta Menteri ESDM sebagai menteri yang memiliki kepentingan terhadap BBM harusnya berkoordinasi dengan Menhub dan Menko Perekonomian serta Menko Maritim untuk membahas PP 11 tahun 2015 itu, sebelum masyarakat mempermasalahkan aturan tersebut," tuturnya. (Ehs)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login