IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Lima Poin Krusial dalam Menggarap UU Migas

Lima Poin Krusial dalam Menggarap UU Migas

Written By Indopetro portal on Tuesday, 17 March 2015 | 22:00

indoPetroNews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said menilai, ada lima poin krusial dalam draft revisi Undang-undang terkait minyak dan gas bumi (Migas).

Pertama adalah upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi migas yang selama ini kurang menarik di mata investor.

Kedua, terkait dengan kepastian status kelembagaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Wacana yang berkembang adalah membawa SKK Migas jadi lembaga badan usaha khusus yang diberi kewenangan mengelola kuasa pertambagan. "SKK Migas jadi lembaga khusus agar ada ukuran kinerjanya, lalu ada pengawasnya, sehingga tata kelolanya lebih baik," ujarnya, di kantor Kementerian ESDM, Selasa (17/3).

Ketiga, ada kejelasan arah National Oil Company (NOC), dalam hal ini PT Pertamina (persero) dan PT PGN Tbk sehingga kedua perusahaan migas itu bisa jadi andalan nasional maupun pemain global.

Keempat, selain Pertamina didukung juga didorong menjadi perusahaan kompetitif. Hal itu lantaran kebutuhan untuk suplai migas semakin besar seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk. "Pertamina sebagai pemain utama harus kompetitif, kalau tidak walaupun diberi kesempatan, kedatangan pesaing akan menjadi ancaman," ungkap dia.

Kelima, pemerintah ingin mengenalkan cara pandang baru terhadap migas yang tidak hanya menjadi andalan untuk penerimaan negara, akan tetapi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga harus ada kebijakan yang sifatnya jangka panjang. "Kalau jadi penerimaan negara maka manfaatnya cepat diambil, pajak, royalti, segala macam. Tapi kalau jadi pertumbuhan harus ada yang dikorbankan untuk tujuan jangka panjang. Sektor migas didorong dan menjadi driver pertumbuhan ekonomi baru pajak di ujung," tambah Said.

Sementara menurut Ketua Komisi VII DPR-RI Kardaya Warnika, UU Migas sudah saatnya direvisi sebab beleid tersebut dinilai sudah tidak mampu lagi menampung kebutuhan. Namun begitu, dia mengingatkan pemerintah untuk melihat dampak dari perubahan Undang-undang. "Begitu ada wacana Undang-undang mau direvisi, otomatis investor, pelaku usaha stop atau memperlambat jalannya," kata Kardaya.

Yang jadi masalah, lanjut Kardaya, wacana revisi Undang- undang Migas sudah berlangsung lebih dari lima tahun. Sehingga, bukannya hasil revisinya yang terlihat, justru kegaduhan yang muncul. "Kita harus menyadari investor yang kredibel tidak masuk (lantaran terkatung), karena bagi mereka kepastian hukum itu penting. Kalau (UU Migas) mau diubah cepatlah diubah. Kalau tidak, ya ngomong (tidak diubah)," tambahnya.

Terakhir, dia menambahkan, karena Undang-undang Migas ini tidak bisa lepas dari Undang-undang yang lain seperti pertanahan dan perpajakan, maka Undang-undang Migas yang baru pun harus selaras dengan beleid yang lain.

Kemudian Kardaya mengungkapkan jika revisi UU Migas tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada DPR di periode sebelumnya."Sebagai informasi, UU Migas dalam DPR periode yang lalu masuk ke prolegnas, harusnya sudah diselesaikan pada masa lalu. Tapi, saya tidak bisa menyampaikan alasannya kenapa," imbuhnya.

Menurutnya revisi UU Migas itu merupakan salah satu prioritas dalam penyusunan UU. Sehingga, pihaknya akan segera menyelesaikan revisi UU tersebut sesuai targetnya."Setelah program reses, kami masuk, lalu kami kebut penyelesaiannya," jelasnya. (Ehs)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login