IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Petitor Blok Mahakam Serukan Lawan Begal Blok Mahakam

Petitor Blok Mahakam Serukan Lawan Begal Blok Mahakam

Written By Indopetro portal on Tuesday, 17 March 2015 | 17:50

indoPetroNews.com – Masih berlarutnya penyelesaian perpanjangan kontrak Blok Mahakam yang akan berakhir pada 31 Maret 2017 mendatang, membuat sejumlah kalangan bereaksi. Di antaranya yang diserukan petitor atau pengusung “Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat” yang dikoordinatori Marwan Batubara.

Marwan mempertanyakan kesimpangsiuran informasi yang beredar di masyarakat. Karena sebelumnya Pemerintah akan menyerahkan 100% Blok Mahakam kepada Pertamina. Di sisi lain beredar juga informasi bahwa Pertamina hanya akan mendapatkan porsi saham sebesar 51%, Total E&P 30%, dan Daerah, 19% yang katanya akan menggandeng swasta.

Sehingga Marwan, juga berkeyakinan ada oknum-oknum partai, penguasa dan pengusaha yang berprilaku sebagai begal yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan kontrak Mahakam. “Para begal Mahakam ini bekerja untuk asing dan pengusaha swasta dalam rangka berburu rente, memperoleh kesempatan bisnis, mendapat dukungan politik, dan sebagainya, “ tegas Direktur Eksekutif IRESS ini.

Dia pun menyerukan untuk melawan tiap upaya yang punya kecenderungan melakukan praktik begal terhadap blok migas yang terletak di Kalimantan Timut tersebut. Atas nama pengusung petisi “Blok Mahakam untuk Rakyat”, Marwan mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya:

1. Menuntut pemerintah untuk segera menerbitkan surat keputusan penyerahan 100% saham Blok Mahakam kepada Pertamina tanpa kewajiban mengikutsertakan Total dan Inpex;

2. Meminta kepada Total, Inpex dan para antek pendukungnya, termasuk para oknum begal di seputar istana, untuk menghentikan segenap upaya mempengaruhi pemerintah dalam memutuskan penyerahan 100% Blok Mahakam kepada Pertamina;

3. Meminta pemerintah menertibkan dan “mengamankan” para oknum pejabat yang melakukan “akrobat pernyataan”, mencari-cari alasan dan menggiring opini publik untuk masih memberi kesempatan kepada asing memiliki saham Blok Mahakam;

4. Meminta pemerintah untuk berperan aktif mengendalikan dan menjamin penyerahan 10% saham Pertamina di Blok Mahakam kepada Pemrov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara. Partisipasi kedua pemda memiliki saham Blok Mahakam bersama Pertamina harus diwujudkan dalam sebuah konsorsium yang tidak melibatkan perusahaan swasta;

5. Meminta pemerintah dan Total untuk segera memberi kesempatan kepada Pertamina melakukan berbagai langkah dan program yang dibutuhkan guna menjamin terwujudnya pengalihan pengelolaan Mahakam secara lancar dan mulus, selama masa transisi;

6. Meminta semua pihak, terutama para oknum begal Mahakam, untuk menghentikan intervensi, melakukan KKN dan menggadaikan kekayaan rakyat dalam rangka berburu rente dan memenuhi kepentingan pihak asing maupun para investor;

7. Meminta manajeman Pertamina untuk konsisten dengan sikap yang telah dinyatakan oleh manajemen Pertamina terdahulu, sejak 2010, yakni “Mau dan Mampu Menglola 100% saham Blok Mahakam”;

8. Meminta kepada KPK untuk memantau dan mencermati langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam proses menuju penetapan status kontrak dan pemilikan saham Blok Mahakam.

Marwan menambahkan, apabila Pertamina diminta pemerintah atau merasa perlu memberi kesempatan kepada kontraktor asing untuk memiliki saham di Blok Mahakam, termasuk kepada Total dan Inpex, maka hal tersebut harus dilakukan secara business-to-business dan transparan sesuai kaedah yang berlaku secara global. “Dalam hal ini, kontraktor asing tersebut tidak cukup hanya membayar signatory bonus, tetapi harus membayar biaya akuisisi cadangan terbukti sesuai dengan harga yang berlaku, “ tegasnya.

Sementara itu, mantan Kepala Divisi Humas SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi), Elan Biantoro kepada indoPetroNews.com dalam kesempatan terpisah, Sabtu (14/3) mengatakan, pemerintah harus memberi operator lama yaitu Total E&P Indonesie jangka waktu 5 tahun untuk kepentingan masa transisi. Masa transisi ini, kata VP Representatif SKK Migas di ConocoPhillips ini, diperlukan untuk memungkinkan transfer kelancaran operatorship dari Total ke Pertamina, dan untuk mengamankan program investasi yang diperlukan. "Juga untuk mempertahankan profil produksi untuk tahun-tahun mendatang, kemudian untuk menjamin komitmen pengiriman gas kepada kedua pembeli internasional dan domestik," katanya.

Dia mengatakan, perpanjangan kontrak memang menjadi wewenang pemerintah. Karena sesuai dengan PP 35, satu perusahaan K3S yang kontraknya akan habis, dapat mengajukan usulan perpanjangan kontrak secepatnya 10 tahun sebelum kontrak berakhir dan selambat-lambatnya 2 tahun. “Dalam hal ini SKK Migas hanya memberikan evaluasi dan pertimbangan. Apa untung rugi bagi negara kalau diperpanjang atau ditolak. Pertimbangannya luas, mulai dari aspek legal, bisnis, dan teknis di lapangan,” urainya.

Elan hanya berharap bahwa masa perpanjangan kontrak blok ini tidak lantas mengganggu kegiatan produksi yang sebelumnya sudah ditargetkan pemerintah. Dia mencontohkan, seperti di WMO (West Madura Offshore). Semula operatornya adalah Kodeco dengan produksi di angka 30 ribu barel per hari. Tahun 2012 habis masa kontrak, tapi sampai H-1 baru diputuskan untuk dialihkan ke Pertamina. "Apa yang terjadi? Produksinya turun sampai 14 ribu barel, lalu 6 ribu barel, dan sampai sekarang walaupun bisa naik tapi belum bisa mengembalikan tingkat produksi seperti saat dikerjakan operator lama," tegasnya.

“Perlu diketahui, ladang migas yang hari ini berproduksi itu adalah hasil effort dua atau tiga tahun sebelumnya. Jadi kalau sekarang proses produksi mandek karena ketidakjelasan perpanjangan kontrak, dampaknya akan terlihat beberapa tahun kemudian,” paparnya.

Untuk Blok Mahakam, sambungnya lagi, agar tidak mengulangi kasus yang dialami CPP di Riau dan WMO di Madura, ada usulan masa transisi 5 tahun sampai 2022. Setelah itu silahkan sepenuhnya diambilalih Pertamina. “Jadi isunya bukan semata-mata perusahaan nasional atau bukan nasional. Pertimbangan yang kami sampaikan soal masa transisi ini adalah untuk kepentingan nasional. Masukan sudah diberikan, bolanya sekarang ada di Pemerintah,”pungkasnya. Aldi



Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login