IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Proposal Pertamina Terkait Blok Mahakam Ditolak Pemerintah

Proposal Pertamina Terkait Blok Mahakam Ditolak Pemerintah

Written By Indopetro portal on Friday, 20 March 2015 | 10:44

indoPetroNews.com - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) menolak proposal yang diajukan PT Pertamina (Persero), setelah dianggap pengajuan proposal itu kurang memenuhi standarisasi pengelolaan Blok Mahakam.
Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan Pertamina seharusnya mempertajam analisis proposal pengelolaan Blok Mahakam, dan secara rinci menyebutkan analisis kasus per kasus, sehingga tidak terjadi kesalahan jika pemerintah memberikan kewenangan Blok Mahakam ke Pertamina.

Wiratmaja mengatakan Pertamina harus menyerahkan proposal yang sudah direvisi secepatnya, dan diterima pada bulan April 2015 nanti. Karena, Presiden Joko Widodo sudah memberikan insrtuksi penyelesaian Blok Mahakam harus dilakukan secepatnya agar tidak menimbulkan opini liar di masyarakat dan mempengaruhi iklim investasi.

Wiratmaja menjelaskan, bahwa dibutuhkan rencana matang untuk mengelola blok mahakam termasuk proposal pengajuan yang diberikan kepada pemerintah melalui Pertamina. Sehingga proposal wajib mempertajam analisis dan memperluas simulasi seperti asumsi harga minyak, apa yang akan dilakukan dan kebijakan solusi seperti apa.

"Ini kan seperti harga minyak rendah sekali seperti apa, kalau tinggi nanti kebijakannya seperti apa, harga minyak pasti multi efeknya, termasuk biaya investasi dan berapa bagian pemerintah," kata Wiratmaja, di Jakarta, kemarin.

Namun, Pemerintah memberikan apresiasi tinggi kepada Pertamina, karena bersungguh-sungguh ingin mengelola Blok Mahakam, namun sejumlah skenario harus tetap dipertimbangkan dan dimatangkan.

Saat disinggung mengenai masa transisi sebelum tahun 2017, dianggap pemerintah sebagai upaya yang agak sulit karena tidak ada aturan secara jelas agar Total dan Inpex mengizinkan Pertamina ikut mengelola Blok Mahakam sebelum kontrak berakhir pada tahun 2017. Namun, jika tetap dipaksakan maka harus ada pembicaraan agar Pertamina bisa masuk.

"Jangan kita maksa Total agar masuk sebelum 2017, padahal aturannya nggak ada," tuturnya.

Sebelumnya, Energy Watch Indonesia (EWI) mendesak Pemerintah terkait ketidakjelasan kebijakan pengelolaan Blok Mahakam yang saat ini masih dikelola oleh Total EP Indonesie dan Inpex Corporation. EWI juga memberi ultimatum kepada pemerintah agar segera memutuskan sikap kepada siapa pengelolaan ini diberikan.

"Kami curiga terhadap ketidakjelasan sikap pemerintah ini yang sepertinya mengulur-ulur waktu sehingga sampai pada titik kritis dan ujungnya dengan alasan kesinambungan produksi, kontrak diperpanjang dan hanya menyerahkan saham 51 persen kepada pertamina, ini akal-akalan namanya, sikap tegas Jokowi dituntut dalam hal ini," tutur Direktur Energy Watch Indonesia melalui press rilis yang diterima indoPetroNews.com
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login