IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , » Sofyano Zakaria : Penetapan HET LPJ 3 Kg oleh Pemda Mengelabui Masyarakat

Sofyano Zakaria : Penetapan HET LPJ 3 Kg oleh Pemda Mengelabui Masyarakat

Written By Indopetro portal on Saturday, 28 March 2015 | 16:16

indoPetroNews.com -  Distribusi (penyaluran) LPG seringkali diwarnai kasus terjadinya kekosongan ketersediaan tabung di wilayah tertentu dan oleh media disebut sebagai kelangkaan.

Harga yang harus dibayar masyarakat juga ternyata menjadi masalah serius, karena masyarakat membayar dengan harga lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pertanyaan mendasar terhadap hal tersebut, apa penyebab timbulnya permasalahan itu dan bagaimana solusi pengentasannya? berikut petikan wawancara  Epan Hasyim Siregar dari indoPetroNews.com bersama Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Bisa Anda ceritakan bagaimana awal perjalanan konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg ?

Program yang dilakukan mulai 2007 itu pada dasarnya bertujuan menekan subsidi minyak tanah, yang kala itu sudah sangat membengkak dan membebani keuangan pemerintah. Pada 2006 pemerintah menanggung subsidi minyak tanah sebesar Rp. 37 triliun atau dengan kuota sebesar 9,9 juta kilo liter. Hal itu disebabkan minyak tanah yang semestinya untuk memasak pada rumah tangga, dapat dengan mudah lari ke pihak industri yang notabene tidak berhak atas subsidi minyak tanah. Konversi itu patut kita apresiasi, karena sekarang masyarakat sudah bergantung kepada LPG.

Kemudian, bagaimana regulasi terkait masalah harga yang dilakukan pemerintah pada saat itu ?

Sebagai produk yang disubsidi oleh pemerintah, harga jual LPG ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 28 tahun 2008 tentang harga jual eceran LPG 3Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro. Dimana Harga Eceran Tertinggi atau HET LPG 3Kg sebesar Rp.4.250/Kg atau Rp.12.750/tabung.

Permen ESDM ini juga mengacu dan sebagai penjabaran dari peraturan Presiden nomor 104 tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG.

Dalam perjalanan konversi minyak tanah ke LPG 3Kg, HET LPG 3Kg sebesar Rp.4.250/Kg, ternyata sudah dilaksanakan sejak dimulainya konversi minyak tanah di tahun 2007 dan hingga saat ini tidak pernah dikoreksi atau dinaikkan oleh pemerintah.

Sebenarnya pola seperti apa yang dilakukan pemerintah saat itu, sehingga masyarakat harus membeli LPG lebih mahal dari harga eceran tertinggi (HET) ?
Penetapan ongkos angkut di awal lahirnya konversi sepertinya tidak memperhitungkan dengan sebaran filling stasiun yang ketika belum terdapat SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) yang khusus untuk pengisian tabung LPG 3Kg.

Pengisian LPG tabung 3Kg pada 2007, diperbantukan kepada SPEK atau Stasiun Pengisian Elpiji Khusus/LPG non-subsidi 12Kg. SPBE LPG 3Kg baru beroperasi di 2008 yang berjumlah 16 unit pada beberapa kabupaten dan kota tertentu saja, di Propinsi Jabar, Jateng dan Jatim.

Ternyata dalam penetapan besaran ongkos angkut, ada hal yang mungkin sangat tidak diperhitungkan oleh pemerintah dan Pertamina saat itu. Yaitu adanya jarak angkut LPG yang sangat jauh dari SPBE/filling stasion atau dalam peraturan yang timbul kemudian dinyatakan sebagai jarak angkut di atas radius 60Km dari SPBE. Jelas jarak angkut ini merupakan beban biaya tambahan bagi para agen LPG 3Kg.

Kemudian apa yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi serta mengawasi tambahan beban ongkos angkut tersebut ?
Waktu itu diterbitkanlah peraturan bersama antara Mendagri dengan Menteri ESDM nomor 17/2011 dan nomor 05/2011 tentang pembinaan dan pengawasan distribusi tertutup LPG tertentu di daerah. Yang antara lain menetapkan memberi kewenangan kepada Pemda untuk menetapkan HET masing-masing daerah. Kemudian Pemda menetapkan HET LPG 3Kg di wilayahnya masing-masing yang besarannya berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Dan ini terkesan dikondisikan dengan situasi serta keberadaan pelaku distribusi di daerah masing-masing.

Kewenangan kepada Pemda ini, jelas meniru pola distribusi minyak tanah dan sepertinya ini dilakukan untuk mengakomodir dan meluluskan komplain dari para agen untuk menutupi ongkos angkut tambahan pada jarak 60Km tadi.

Berarti selama ini beban ongkos tersebut ditanggung oleh rakyat, bukan APBN ?

Benar, membebankan ongkos angkut LPG 3Kg bersubsidi untuk jarak berapa pun juga, dengan membuat HET yang ditetapkan oleh Pemda pada dasarnya ini dapat dinilai sebagai tindakan terselubung untuk mengelabui masyarakat pengguna LPG 3Kg.

Terhadap ongkos angkut tambahan, pemerintah sangat terkesan mengalihkan dan membebankan kepada rakyat pengguna LPG bersubsidi, dan tidak ingin memasukkannya ke dalam APBN.

Apa yang menjadi perbedaan mendasar pada pola yang dilakukan pemerintah masa lalu ?

Pemerintah khususnya pemerintah yang berkuasa saat ini harusnya belajar dari pengalaman pemerintah masa lalu. Di tahun 2005 rakyat pengguna minyak tanah bersubsidi dibebani biaya pengawasan distribusi minyak tanah yang dikenal dengan biaya "gocap", yang ditetapkan berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 541/2523SJ tanggal 3 Oktober 2005, yang menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk memungut biaya pengawasan minyak tanah sebesar Rp.50/liter dan ditetapkan sebagi HET oleh para Bupati dan Walikota.

Setelah sempat berjalan selama sekitar 2 bulan karena mendapat reaksi keras dari berbagai pihak termasuk oleh para anggota DPR-RI, akhirnya surat edaran Mendagri tersebut dicabut oleh Mendagri pada 16 Desember 2005.

Namun dari pencabutan surat tersebut, hingga saat ini belum pernah ada penjelasan resmi baik secara lisan maupun secara tertulis dari pemerintah, tentang biaya pengawasan yang sudah sempat dipungut dari rakyat yang jumlahnya jika dihitung mencapai belasan miliar rupiah. Harusnya, uang yang dipungut dari rakyat, karena dilarang, harus dikembalikan lagi kepada rakyat. (Ehs)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login