IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Chevron Minta Izin Sektor Hulu Migas Dilakukan Dengan Skema yang Jelas

Chevron Minta Izin Sektor Hulu Migas Dilakukan Dengan Skema yang Jelas

Written By Indopetro portal on Friday, 24 April 2015 | 17:13

Cevron
indoPetroNews.com - PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) meminta pembenahan perizinan di sektor hulu migas oleh pemerintah dilakukan dengan skema yang jelas. Pasalnya, selama ini, meski telah dilakukan pembenahan, masalah perizinan tetap menjadi kendala.

Senior Vice President Policy Goverment And Public Affair CPI, Yanto Sianipar, mengatakan Kementerian ESDM, SKK Migas, investor dan pihak terkait lain sudah setuju untuk dilakukan pembenahan perizinan. Namun, hingga saat ini, belum ada perubahan di sektor tersebut.

"Kalau dilihat dari pembicaraan tadi, sudah ada keinginan dari segala pihak untuk melakukan pengurangan perizinan. Tapi yang kita masalahkan, harus ada satu skema yang kuat. Kalau sudah ada keinginan, tapi tidak ada skema yang kuat, ini tidak akan jalan," ujar Yanto di Jakarta, Jumat (24/4).

Diakuinya, pengurangan atau pembenahan perizinan sangat dibutuhkan investor. Karena banyak investor yang masih kesulitan ketika ingin melakukan pengeboran, banyak izin yang harus didapat dan semua untuk mendapatkannya harus memenuhi permintaan yang aneh-aneh oleh pemberi izin.

Saat ini, perizinan yang harus dilewati investor migas sebanyak 341 izin. "Masih banyak izin yang harus diperbaiki termasuk izin dari pemda," katanya.

Menurutnya, investor juga ingin melihat langkah nyata dari pemerintahan Joko Widodo dalam pembenahan perizinan, pasalnya hal itu adalah isu lama namun belum terlihat pembenahannya.

Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menagih janji Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait perizinan minyak dan gas (migas). Pasalnya, saat ini terkait perizinan sektor migas belum berada di bawah BKPM.

Deputi bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis, menuturkan bahwa saat ini semua perizinan seharusnya sudah diserahkan kepada BKPM. Namun, terkait persoalan migas masih berada di bawah kekuasaan Kementerian ESDM.

"Dulu kata Pak Menteri memang ke PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu) untuk migas tapi belum kejadian sampai sekarang," kata Azhar Lubis, kemarin.Epan/Aldi
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login