IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Delapan Bocoran Tugas BUMN Khusus Hilir pada Draft UU Migas

Delapan Bocoran Tugas BUMN Khusus Hilir pada Draft UU Migas

Written By kusairi kusairi on Thursday, 9 April 2015 | 10:24

indoPetroNews.com - Revisi UU Minyak dan Gas Bumi (Migas) No 22 tahun 2001 belum juga selesai. Namun satu persatu draft tersebut mulai terkuak. Salah satunya adalah rencana pembentukan BUMN Khusus hilir migas yang kemungkinan nantinya bakal diisi oleh Pertamina atau PGN.

Dalam draf tersebut, BUMN khusus itu akan menjalankan fungsi regulator sekaligus operator di sektor migas. Dalam pasal 25 draft revisi menyebutkan bahwa seluruh produksi minyak dan gas bumi wajib dijual kepada BUMN khusus hilir dengan harga rencana pengembangan (POD).

Adapun tugas BUMN Hilir Migas itu disebutkan dalam pasal 26 yang terdiri dari 8 tugas utama yang meliputi :
1. Membeli minyak dan gas bumi dari produsen kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
2. Membeli minyak dan gas bumi impor
3. Mengolah minyak bumi menjadi bahan bakar minyak (BBM)
4. Menjual BBM secara curah kepada badan usaha niaga umum (wholesale)
5. Mendapatkan penugasan untuk penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu
6. Menjamin ketersediaan BBM nasional
7. Menjamin penyediaan dan pendistribusian gas bagi pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebagai penyangga gas nasional
8. Menjual gas bumi kepada badan usaha di bidang gas bumi

Nantinya badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan wajib mengambil minyak dan gas bumi dari BUMN hilir migas tersebut. Hasilnya kemudian dijual lagi kepada BUMN khusus hilir tentunya setelah mengalami proses beberapa kali.

BUMN hilir migas juga bisa mengontrol badan usaha niaga di sektor migas. Badan usaha niaga itu juga wajib mengambil BBM dan gas bumi dari BUMN hilir, dengan terlebih dahulu memperoleh izin usaha niaga dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Jika badan usaha niaga di sektor migas melanggar aturan main maka dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran tertulis, membekukan kegiatan, atau mencabut izin usaha.

Menurut Menteri ESDM, Sudirman Said, draf revisi UU Migas No.22 Tahun 2001 yang dibuat pemerintah itu bertujuan memperbaiki tata kelola, hubungan bisnis dan kelembagaan di sektor migas. Tata kelola migas akan diperbaiki berdasarkan rasionalitas birokrasi yang efisien.

"Konsesi atau perizinan migas nantinya sepenuhnya di bawah kontrol negara dalam hubungan bisnis dengan investor. Secara kelembagaan, negara dapat membentuk atau menunjuk BUMN khusus di sektor hulu dan hilir. Kedua BUMN khusus ini nantinya akan menggantikan fungsi SKK Migas dan BPH Migas," katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/4). (Eh.siregar)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login