IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » IPA : Perizinan Di Sektor Migas Totalnya Mencapai 341 Izin

IPA : Perizinan Di Sektor Migas Totalnya Mencapai 341 Izin

Written By Indopetro portal on Thursday, 23 April 2015 | 16:55

IPA Indonesian Petroleum Association
indoPetroNews.com - Indonesian Petroleum Association (IPA) menyambut baik langkah pemerintah memasukkan sektor migas ke dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). IPA berharap proses perizinan bisa cepat dan mudah.

Direktur IPA, Marjolijin Wajong mengatakan, proses perizinan di sektor migas totalnya mencapai 341 izin. Izin-izin tersebut diterbitkan oleh instansi yang berbeda-beda, sehingga butuh waktu lama untuk bisa memperoleh seluruh perizinan yang disyaratkan.

"Kami menyambut baik rencana izin satu pintu untuk sektor migas," kata Marjolijin, dalam acara Focus Group Discusion "One Door One Stop Permit Policy for Indonesia's Future Oil and Gas Industry", Jakarta, Kamis (23/4).

Selain itu, Marjolijin minta pemerintah untuk memangkas 341 perizinan tersebut. Menurutnya, pemerintah bisa memilah dan memilih izin-izin yang benar-benar diperlukan.

"Kami beri masukan, sebaiknya izin-izin itu di-review kembali. Kalau 341 dimasukkan semua, terjadi bottlenecking," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah bisa melakukan studi banding dengan negara lain, terkait perizinan sektor migas. Studi banding itu dinilai penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di dalam negeri.

Dia mencontohkan, pemenang lelang wilayah kerja (WK) migas hanya mengantongi kuasa pengelolaan lahan. Namun peruntukan lahan tersebut "dipagari" oleh berbagai instansi, mulai dari pemerintah daerah maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK).

"Izin lahan menyangkut kehutanan, perkebunan. Pemda harusnya diberikan saat mendapat WK. Dengan begitu, pelaku bisnis bisa memulai pekerjaan teknis. Tidak membuang-buang waktu untuk mengurus perizinan," ujarnya.

Sebelumnya, ditempat berbeda, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menagih janji Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait perizinan minyak dan gas (migas). Pasalnya, saat ini terkait perizinan sektor migas belum berada di bawah BKPM.
Deputi bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis, menuturkan bahwa saat ini semua perizinan seharusnya sudah diserahkan kepada BKPM. Namun, terkait persoalan migas masih berada di bawah kekuasaan Kementerian ESDM.

"Dulu kata Pak Menteri memang ke PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu) untuk migas tapi belum kejadian sampai sekarang," kata Azhar Lubis, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta.

Kontributor : Epan
Editor : Aldi
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login