IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Pilihan Cerdas Pemerintahan Jokowi: PSC atau Royalti?

Pilihan Cerdas Pemerintahan Jokowi: PSC atau Royalti?

Written By Indopetro portal on Saturday, 18 April 2015 | 20:29

Pemerintahan jokowi psc migas
indoPetroNews.com - Pemerintah masih terus mencari dan sedang menggodok Rancangan UU Migas.Muncul wacana pergantian sistem Production Sharing Contract (PSC) menjadi sistem Royalti and Tax. Sehingga jika RUU ini disahkan atau diparipurnakan oleh DPR-RI maka sektor hulu migas dipandang sama dengan sektor pertambangan mineral dan batubara. Padahal kita tahu bahwa sektor pertambangan masih carut marut saat ini.

Sistem royalti dan tax, bila jadi diterapkan, membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk penyesuaian. Terutama bagi  Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS)'. Mengingat ada sebagian mereka yang sudah menandatangani kontrak dengan rentang waktu puluhan tahun. Sehingga  menimbulkan pro dan kontra di kalangan industri migas.

Namun, jika Pemerintah dan DPR-RI menyetujui RUU tersebut maka penerapannya bisa saja baru akan dilakukan dalam rentang waktu 5 hingga 10 tahun kedepan, atau bisa saja lebih. Tapi pemerintah sepertinya cukup mengerti akan hal itu. Seolah saat ini hanya sekadar melempar bola panas dan berharap respon positif dari industri migas dan pasar.

Padahal, jika diibaratkan seperti kotoran cicak yang jatuh di dalam wadah berisi minyak, dan tidak perlu membuang semua minyaknya, hanya cukup mengambil kotorannya saja. Nah, jika persoalan Cost Recovery migas yang menjadi hambatan oleh sejumlah kalangan, kenapa bukan aturan dan sistem cost recovery Migas ini saja yang disempurnakan menjadi lebih baik, tanpa harus merubah induk aturan dan sistem yang sudah berjalan puluhan tahun silam.

Pemerintah seharusnya jangan melupakan, bahwa sistem Royalti dan Tax adalah bentuk dari swastanisasi, artinya tanpa campur tangan dan intervensi negara maka dampak terburuknya adalah rakyat yang menderita.

Terkait persoalan ini, sejumlah kalangan pun angkat bicara, seperti Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean yang terang-terangan menolak RUU Migas yang memasukkan draft pergantian sistem PSC ke sistem royalti dan tax, karena memiliki dampak multi efek bagi semua kalangan.

"Saya jelas tidak setuju sistem royalti ini, karena hampir dapat dipastikan royalti akan sangat kecil. Dan jika royalti dibuat tinggi, maka investor enggan masuk, ini sebuah dilema," katanya.

Menurutnya, kedua sistem yaitu PSC dan Royalti sama-sama memiliki sisi baik dan sisi buruk. Seperti, Cost Recovery akan dihapus dan sangat baik bagi negara. Sehingga pemerintah tidak perlu repot memikirkan cost recovery Migas yang dianggap memiliki banyak kekurangan.

"Cost Recovery dianggap banyak silumannya, dan keuntungan yang paling baik adalah APBN kita akan lebih sehat dari sebelumnya," ujarnya.

Namun dari sisi buruknya adalah ada sejumlah kekhawatiran besar terhadap royalti dan tax akan kecil untuk bagian negara. Ini terjadi pada sektor pertambangan seperti PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Dimana kedua industri tambang raksasa itu ditetapkan persentase royalti yang sangat kecil.

"PSC Migas ini terbilang rumit hitung-hitungannya. Karena ada DMO (Domestic Market Obligation). Sementara dilema buruknya adalah sistem royalti akan memperkecil pendapatan negara. Karena kemampuan bergaining pemerintah kita sangat lemah. Bisa-bisa royalti hanya berada pada kisaran 3,5 persen, ini sangat berbahaya" paparnya.

Ide Service Contract Migas Relawan Jokowi sesungguhnha mengusulkan penerapan sistem baru, yaitu sistem kontrak jasa service atau Service Contract Migas .dimana sistem kerjanya adalah operator atau KKKS hanya akan dibayar jasa profesionalnya menggarap blok-blok migas, namun hak dari produksi migas akan menjadi milik negara.

"Namun ini kan bisa diterapkan kepada kontrak migas yang sudah habis masa berlakunya, dan bagi sumur baru tetap menggunakan sistem PSC lama, dan Service contract ini jauh lebih menguntungkan bagi negara, bahwa minyak dan gas kita sendiri yang berhak menjual dan menjadi milik kita seluruhnya, dan dari hasil penjualan inilah jasa service kita bayar," kata Ferdinand.

Jika Pemerintah dan DPR-RI tetap ingin menerapkan sistem royalti dan tax, maka di dalam UU wajib mencantumkan nilai minimal royalti dan tax dari sebuah kontrak migas, bahkan pemerintah harus mengkaji dengan baik dan cermat

"Jika UU tidak mencantumkan nilai minimal royalti maka saya bisa pastikan, penerimaan kita dari sektor migas akan kiamat," tegas Dia.

Hal senada juga disampaikan, Sofyano Dzakaria dari Puskepi. Dia  menganggap bahwa sistem PSC Migas sebenarnya sudah cukup baik, hanya perlu dilakukan sejumlah penyesuaian, perbaikan dan penyempurnaan. Artinya, setiap aturan main harus diperjelas dan dipertegas dengan perhitungan formula yang baik.

"PSC sudah bagus, hanya diperjelas saja kan yang jadi masalah kan cost recovery saja, seperti ada rincian mengenai apa-apa yang boleh dan tidak bagi serta ada batasan-batasan bagi Cost Recovery," ujarnya.

Menurutnya, kata kunci yang paling utama adalah negara harus mendapat nilai yang sebesar-besarnya, dan sistem PSC sudah terbukti mampu memberikan hal tersebut. Berbeda dengan sistem royalti dan tax, contoh seperti di sektor pertambangan.

"Jika dalam royalti itu pemerintah dapat 85 persen atau lebih yah its oke, cuma kalau nanti ujung-ujungnya cost recovery masih ditanggung pemerintah itu tidak benar," ujarnya.

"Kita ini bicara dalam kontrak maka DPR dan Pemerintah harus memberikan angka yang sebesar-besarnya bagi negara yang tertuang dalam RUU Migas dan disahkan menjadi UU, dan dalam UU juga harus menyebutkan bahwa setiap penguasaan di wilayah kerja migas harus memberikan tempat dan ditawarkan kepada perusahaan BUMN, artinya Pertamina harus mendapat prioritas, baik untuk wilayah kerja baru dan habis masa kontrak," tambahnya.

Namun, Sofyano sependapat jika hasil produksi minyak dan gas dari pengeboran sumur-sumur diberikan prioritas pembelian dari dalam negeri, artinya KKKS harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemerintah dengan harga domestik.

"Yah harus dong, namun harga penawarannya jangan harga internasional, jika pemerintah tidak ingin membeli maka baru KKKS boleh menjualnya ke luar negeri, nah aturan itu harus dibuat, ini berkaitan dengan harga domestik atau internasional karena jika harga tinggi maka pemerintah tidak akan beli," katanya.

Sementara, Uchok Sky Khadafi dari Centre of Budget Analysis menilai sistem royalti dan pajak justru akan berdampak pada naiknya penerimaan negara, karena sistem dalam PSC Migas yang menganut cost recovery akan hilang. Namun tetap saja banyak tantangannya karena KKKS menganggap sistem PSC sangat menguntungkan perusahaan asing.

"Bisa bisa saja, sistem pajak dan royalti ditolak karena dianggap menghambat investasi, namun dari sisi baiknya adalah dengan sistem royalti ini maka penerimaan negara akan meningkat, minimal dari negara tidak perlu lagi memberikan alokasi cost recovery yang selama ini, banyak diselewengkan dan disalahkan peruntukannya," tuturnya.


Kontrol Negara

Kepala Bagian Humas SKK Migas Rudi Rimbono mengatakan,  secara jelas terlihat  jika sistem penerapan PSC migas diterapkan maka pemerintah dan negara memiliki kendali lebih dalam manajemen operasional.  Berbeda dengan sistem royalti dan tax yang digunakan maka dalam manajemen harian tidak bisa dikontrol.

"Tidak akan bisa di intervensi jika menggunakan sistem royalti dan tax, itu kan sistemnya izin," katanya.

Namun, jika yang menjadi persoalan adalah Cost Recovery, maka sebaiknya pemerintah dan stakeholder lainnya bisa menyelesaikan atau merevisi aturan main. Artinya yang bermasalah yang harus dibereskan dan disempurnakan.

"Yah harusnya yang bermasalah itu yang kita sempurnakan, karena filosofinya kan agar kita bisa mengontrol operasi-operasi migas ini," ujar Rudi.

Sebelumnya, Draf Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) yang disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yaitu membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus. BUMN Khusus dipastikan memberlakukan sistem pembayaran pajak dan royalti kepada Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas).

Pemerintah bahkan mewajibkan pembayaran pajak dan royalti dalam setiap perizinan usaha migas yang dikeluarkan, namun sistem justru menggantikan kontrak kerjasama yang diterapkan dalamProduction Sharing Contract (PSC).

Staf Khusus Menteri ESDM, Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan keputusan dalam Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menganut sistem pajak dan royalty. Konsep itu akan diberlakukan dari PT Pertamina (Persero) dan BUMN Khusus dari Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

"Dapat izin dari MK untuk menggunakan royalty and tax," katanya.

BUMN Khusus tidak akan menerapkan konsep PSC, karena hanya diwajibkan untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan migas atau Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).

"Pertamina dan BUMN khusus akan melakukan kontrak dengan KKKS, namun yang satunya kerja sendiri, namun inikan masih dibahas, masih jauh. Jangan lupa ini RUU Migas masih harus dibawa ke DPR," tuturnya.


PSC Migas Warisan Bung Karno

Sebenarnya, jika berbicara soal Sistem Production Sharing Contract (PSC) dan Cost Recovery di industri hulu migas Indonesia. Maka sangat kental dengan pernyataan dari Almarhum Prof. Widjajono Partowidagdo yang pernah menjadi Wakil Menteri ESDM dan Guru Besar Ekonomi Migas pada Jurusan Teknik Perminyakan ITB.

Dalam makalahnya, Widjajono mengatakan bahwa dasar pemikiran pengelolaan migas di Indonesia sebenarnya sudah dirancang dengan ide Kontrak Production Sharing (Bagi Hasil). Pencetusnya adalah Bung Karno, yang mendapat ide berdasarkan praktek yang berlaku di pengelolaan pertanian di Jawa.

Kebanyakan petani (Marhaen) adalah bukan pemilik sawah. Petani mendapatkan penghasilannya dari bagi hasil (paron) dan pengelolaan ada ditangan pemiliknya. Bahkan Widjajono menyinggung Ibnu Sutowo dalam bukunya “Peranan Minyak dalam Ketahanan Negara” (1970) yang menyatakan bahwa bagi hasil adalah minyak dan bukan uangnya. Dan mengenai minyak ini, terserah pada kita sendiri, apakah kita mau barter, mau refining sendiri atau mau dijual sendiri.


Atau kita minta tolong kepada pathner untuk menjualkannya, untuk kita. Dan intinya adalah kita harus menjadi tuan di rumah kita sendiri. Itulah sebabnya dalam Kontrak Production Sharing manajemen ada di tangan pemerintah.

Perbedaan Kontrak Karya (konsesi) dan Kontrak Production Sharing (bagi hasil) adalah pada manajemennya. Pada Kontrak Karya, manajemen ada di tangan kontraktor, yang penting adalah dia membayar pajak. Sistem audit disini adalah post audit saja.

Pada Kontrak Production Sharing (KPS), manajemen ada di tangan pemerintah. Setiap kali kontraktor mau mengembangkan lapangan dia harus menyerahkan POD (Plan of Development) atau perencanaan pengembangan, WP&B (Work Program and Budget) atau program kerja dan pendanaan serta AFE (Authorization fo Expenditure) atau otorisasi pengeluaran supaya pengeluaran bisa dikontrol. Sistem audit di sini adalah fee, current, dan post audit.

Tujuan jangka panjang KPS sebenarnya mengusahakan minyak kita sedapat mungkin oleh kita sendiri. Dengan mengelola KPS bangsa Indonesia dapat belajar cepat tentang bagaimana mengelola perusahaan minyak serta belajar cepat untuk menguasai teknologi di bidang perminyakan. Pak Ibnu menyatakan “Tapi telah menjadi tugas kita dan telah kita sanggupi untuk mengusahakan minyak kita oleh kita sendiri. Dan ini telah memikulkan suatu kewajiban atas pundak kita semua, supaya setiap detik dan setiap ada kesempatan, kita berusaha mengejar know, how dan skill ini dalam tempo yang sependek mungkin”.

Indonesia memang diakui sebagai pelopor Production Sharing di dunia. Sayangnya ide Pak Ibnu dan ide berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) dari Bung Karno justru lebih berhasil dilaksanakan oleh Petronas Malaysia. Walaupun demikian, kita cukup berbangga hati mempunyai Medco dan perusahaan-perusahaan swasta nasional lainnya yang dapat menyaingi perusahaan multi nasional.

Pertamina pun diharapkan dengan statusnya yang baru segera bisa menjadi perusahaan migas multi nasional yang unggul. Perlu disadari bahwa ide Swadesi Mahatma Gandhi maupun ide Berdikarinya Bung Karno tidak berarti kita anti asing. Swadesi dan Berdikari menginginkan kerjasama dengan pihak asing, tetapi dalam kesetaraan. Terus terang saja, kita memerlukan perusahaan multinasional untuk melakukan eksplorasi (apalagi di laut dalam).

Kita harus menghormati mereka sebagai tamu seperti yang dianjurkan Nabi: “Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamu”. Gandhi bahkan menyatakan bahwa: All men are brothers atau semua manusia adalah bersaudara.

Untuk kepentingan nasional, sebaiknya bagi kontrak yang sudah selesai diprioritaskan untuk dikerjakan perusahaan-perusahaan Nasional (Pertamina, Swasta Nasional, Perusahaan Daerah) atau paling tidak saham Nasional lebih besar. "Mohon diingat bahwa visi pengusahaan migas di Indonesia adalah untuk memanfaatkan migas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 33 UUD 1945),"

Untuk era pemerintahan sekarang, terserah bagi anda apakah akan menghormati dan tetap menggunakan ajaran Bung Karno atau lebih memilih sistem migas yang baru. Namun, apapun keputusan pemerintah pada hari ini dan besok, maka akan berdampak besar bagi rakyat dan bangsa di kemudian hari.

Editor : Aldi/Epan/UG
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login