IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Praktik Gratifikasi Masih Menghantui Kementerian ESDM

Praktik Gratifikasi Masih Menghantui Kementerian ESDM

Written By kusairi kusairi on Monday, 13 April 2015 | 16:15

indoPetroNews.com - Kementerian ESDM menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak segala bentuk perihal gratifikasi, yang akan timbul dari sejumlah transaksi-transaksi seperti kepengurusan perizinan hingga lelang proyek di sektor migas dan pertambangan.

Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen menyebutkan bahwa KPK bersama Kementerian ESDM bersama-sama melawan korupsi karena sektor ESDM adalah sektor yang cukup strategis dan vital yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak.

"Sektor energi menjadi priorotas utama, dan terwujudnya kemandirian dan kedaulatan serta ketahanan energi. Memperkuat tata kelola pembangunan gratifikasi di lingkungan ESDM, secara komprehensif dan berkelanjutan," kata Zulkarnaen, di kantor ESDM, Senin (13/4)

Menurut Zulkarnaen, ada beberapa hal yang perlu dipahami mengenai gratifikasi, yaitu setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap, jika ada gratifikasi maka wajib untuk dilaporkan pada 30 hari kerja, dan para pelaku terjerat ancaman hukuman yang cukup tinggi, dan tertinggi denda hingga Rp 1 miliar.

"Jadi gratifikasi itu lebih tinggi dari suap menyuap atau pelicin dan lainnya," ujarnya.

Menurutnya, saat ini dalam keseharian masih melihat adanya praktik gratifikasi di Kementerian ESDM, meski dibungkus dengan modus seolah-olah bukan gratifikasi. Seperti pemberian ucapan terimakasih atas layanan lainnya dimana pemberian uang perjalanan dinas atau pemberian lainnya. Pemberian gratifikasi terselubung berupa saham atau suatu proyek pengerjaan atau fee atau komisi pemberian gratifikasi yang beragam dan terus berkembang.

Sementara, Kementerian ESDM akan membentuk unit pengendali gratifikasi dan diperkuat dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 85 tahun 2015 tentang pembentukan anti gratifikasi, aturan itu mengacu pada UU tindak pidana korupsi.

"Konflik kepentingan dalam jabatan termasuk gratifikasi yang diatur dalam UU tidak banyak diketahui publik, bahkan sekitar 30 persen masyarakat Indonesia yang masih belum paham tentang gratifikasi. Kemudian untuk kita pahami dengan korupsi yang tinggi sistem administrasi pemerintahan tidak berjalan bagus kalau korupsi ini masih ada," tutupnya. (Eh.siregar)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login