IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Pro Kontra Revisi UU Migas No 22 tahun 2001

Pro Kontra Revisi UU Migas No 22 tahun 2001

Written By Indopetro portal on Friday, 10 April 2015 | 14:32

UU Migas
indoPetroNews.com - Revisi UU Migas No 22 tahun 2001 masih belum rampung, namun salah satu revisi yang diketahui sudah menuai pro kontra. Beberepa kalangan mempermasalahkan soal peran SKK Migas menjadi BUMN Khusus yang nantinya akan mengurus masalah hulu migas.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menjelaskan bahwa SKK Migas itu nantinya dapat berbentuk seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan UU.

"Kurang lebihnya SKK Migas akan menjadi BUMN yang diatur oleh UU MIgas seperti layaknya LPS dan OJK," katanya di Jakarta, Jumat (10/4).
Menurutnya, pembahasan mengenai status SKK Migas itu masih dalam tahap awal sehingga perlu dibahas secara intensif. Apalagi SKK Migas jadi BUMN khusus ini tidak bertabrakan dengan aturan yang lain.

"DPR juga sudah berpesan agar atuan pelaksanaannya tidak terlalu banyak turunannya. Perlu ada penyederhanaan kalau terlalu banyak aturan menteri maka menteri akan semakin leluasa," katanya.

Terkait usulan itu, Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas Zikrullah masih belum terlalu tahu mengenai kedetilan isi revisi tersebut. Karenanya belum bisa berkomentar banyak.

Dari data yang berhasil dihimpun indoPetroNews.com, kemungkinan nantinya SKK Migas akan punya kewenangan dalam mengelola wilayah kerja baru dan bersiko. Dan untuk mengurangi kegagalan eksplorasi maka BUMN Khusus itu dapat menjalin kerjasama (Joint Operating Body) dengan kontraktor migas.

Direktur Pengusahaan Hulu Migas Kementerian ESDM, Naryanto Wagimin, mengatakan, dalam klausul itu peran SKK Migas dan Pertamina nanti akan dibagi dua. Jika SKK Migas akan fokus pada blok baru sementara Pertamina akan fokus pada blok migas yang punya nilai ekonomis dan minim resiko. Yang membedakan nanti pada pembagian wilayah kerja.

"Konsep ini sudah dimulai dalam beberapa waktu terakhir. Kami sudah mencantumkan konsep tadi ke dalam draf usulan amandemen UU Nomor 22 Tahun 2001 yang saat ini sedang difinalisasi sebelum diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas bersama," tegasnya. (Eh.siregar)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login