IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Salamuddin Daeng : Pertamina Harus Dikembalikan Menjadi BLU

Salamuddin Daeng : Pertamina Harus Dikembalikan Menjadi BLU

Written By Indopetro portal on Wednesday, 1 April 2015 | 12:47

Pertamina
indoPetroNews.com - UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, serta UU Tentang BUMN, menyatakan, Pertamina bukan lagi Badan Layanan Publik (BLU). Melainkan perusahaan yang berorientasi mencari keuntungan. Padahal perusahaan ini masih mendapatkan subsidi dari negara.

Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengatakan, perusahaan plat merah ini harus dikembalikan kepada negara, untuk dijadikan sebagai Badan Layanan Publik (BLU).

"Pertamina kembali pada roh pendiriannya sebagai alat perjuangan meraih kemerdekaan, kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Meski di era Pemerintahan Jokowi subsidi itu telah berkurang 300 persen," kata Salamuddin lewat keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (1/4).

Salamuddin melanjutkan, untuk mendapatkan keuntungan pada kondisi sistem politik Indonesia yang carut marut ditambah dengan masalah otonomi daerah, adalah hal yang sangat sulit bagi Pertamina.

Ia menjabarkan bahwa, PT. Pertamina dikendalikan oleh sindikat dan mafia yang berdiri dibalik kekuasaan pemerintahan. Mereka mengendalikan Impor, ekspor, belanja modal dan investasi yang kesemuanya dijadikan sebagai ajang "begal" mendapatkan jatah dalam belanja Pertamina.

Kemudian keuntungan dan pendapatan PT. Pertamina harus disetorkan kepada pemerintah pusat dan daerah sebagai penerimaan negara, sehingga Perusahaan tidak dapat mengembangkan usahanya secara efektif.

Serta para politisi yang berkuasa ditenggarai menjadikan Perusahaan Pertamina sebagai ajang pemerasan, mengeruk setoran, sebagai imbalan atas jabatan-jabatan dalam perusahan yang ditentukan oleh pemerintah.

"Perusahaan Pertamina diperas dengan berbagai macam pajak, bunga, dll. Sehingga biaya yang ditanggung perusahaan sangat tinggi. Biaya lifting, refinary dan transportasi (LRT) Perusahan mencapai 24 USD per barel, pajak 15 % dan beban bunga 10 %. Kesemuanya menjadikan Petamina sebagai perusahaan dengan biaya paling mahal sedunia," papar Salamuddin.

Sehingga, lanjut dia, perhitungan kasar dengan total pengolahan minyak 1,25 juta barel perhari Pertamina harus mengeluarkan biaya sedikitnya Rp. 476 Triliun setahun untuk belanja minyak mentah, refinery, transportasi, pajak, bunga. Sementara revenue yang diperoleh Pertamina pada tingkat harga yang berlaku sekarang, ditambah dengan subsidi APBN senilai Rp. 81 triliun sebesar Rp.409 triliun.

"Tentu saja Pertamina menjadi tekor. Manajeman telah mengumumkan secara resmi merugi sangat besar setiap bulan. Walaupun harga minyak telah dinaikan, atau dinaikkan lagi, tetap Pertamina akan rugi. Sementara pemerintahan Jokowi tidak berkenan memberikan subsidi, karena subsidi katanya akan dialokasikan untuk infrastruktur," ujarnya.

Sementara diketahui, utang luar negeri Pertamina di pasar keuangan global telah mencapai Rp.100 trilun lebih. Pembelian Blok Blok migas di berbagai negara ternyata bodong atau tidak ada isi. Perusahaan ini terancam disita oleh sindikat keuangan internasional karena tidak sanggup membayar utang beserta bunganya. (Ehs)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login