IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Terkait TKDN, Amien Sunaryadi : Pemerintah Harus Ikut Intervensi

Terkait TKDN, Amien Sunaryadi : Pemerintah Harus Ikut Intervensi

Written By Indopetro portal on Thursday, 16 April 2015 | 21:18

indoPetroNews.com - Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penggunaan produk buatan industri penunjang dalam negeri, bagi pelaku usaha hulu Migas. Bahkan, kewajiban itu akan tertuang di dalam draf revisi Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi mengatakan, realisasi komitmen juga membutuhkan dukungan intervensi pemerintah. Menurutnya, perlu ada payung hukum yang mewajibkan kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) untuk menggunakan produk dalam negeri. Tanpa adanya kewajiban tersebut, maka KKKS masih akan tetap memilih menggunakan produk impor.

"Untuk bisa meningkatkan kapasitas industri penunjang dalam negeri dibutuhkan intervensi pemerintah yang mewajibkannya," kata Amien, disela penutupan acara Indonesia Supply Chain Management (SCM) Summit 2015, di Jakarta, Kamis (16/4).
Amien menilai ada ruang bagi pemerintah untuk bisa mewajibkan KKKS melaksanakan kebijakan itu. Ia mengatakan, keunggulan mekanisme kontrak bagi hasil yang berlaku di sektor hulu migas adalah negara masih hadir dalam melakukan kendali terhadap operasi yang dilaksanakan oleh kontraktornya. Dengan demikian, ia berharap KKKS bisa patuh melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah itu.

Secara teknis, Amien mengatakan, pihaknya sudah membuat Pedoman Tata Kerja (PTK) terkait penggunaan produk nasional. Ia menyebut, dalam dokumen yang dikeluarkan SKK Migas itu, pelaku industri hulu migas diwajibkan untuk menggunakan dan meningkatkan kapasitas nasional. Hal ini menurutnya bsa dilihat dari adanya kewajiban pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di daerah dan ketentuan mengenai konsorsium harus beranggotakan perusahaan dalam negeri.

Amien mengatakan, pihaknya memiliki pijakan kuat untuk terus meningkatkan kapasitas dalam negeri. Pasalnya, ia mendapat hasil kajian dari Universitas Indonesia yang menunjukan bahwa multiplier effect di kegiatan hulu migas cukup besar bagi perekonomian nasional.

Diketahui, sepanjang tahun 2014 lalu, SKK Migas mencatat, belanja sektor hulu migas mencapai Rp 209 triliun. Dari total itu, nilai seluruh komitmen pengadaan barang dan jasa industri hulu migas sebesar AS$ 17,354 miliar dengan persentase tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebesar 54,15 persen (cost basis). Sejak 2010, penggunaan TKDN juga melibatkan partisipasi badan usaha milik Negara (BUMN) penyedia barang dan jasa. Periode 2010-2014 nilai pengadaan yang melibatkan BUMN mencapai lebih dari AS$ 4,51 miliar dengan TKDN sebesar rata-rata 77,25 persen. "Maka dari itu kami akan terus mendorong kapasitas dalam negeri," tutup Amien.Ehs/Aldi
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login