IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Dipnala Tamzil: KKKS Keberatan dengan Tagihan PBB

Dipnala Tamzil: KKKS Keberatan dengan Tagihan PBB

Written By Indopetro portal on Thursday, 21 May 2015 | 17:09

indoPetroNews.com - Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA), Dipnala Tamzil, menilai selain terkait perizinan, masih banyak masalah yang harus dibenahi di sektor hulu migas demi meningkatkan produksi minyak dalam negeri, salah satunya adalah masalah pajak bumi dan bangunan (PBB).

Tamzil mengatakan akibat pengenaan PBB sebanyak 23 KKKS (kontraktor migas) terjerat utang senilai Rp.3,2 triliun. Utang tersebut ditagih oleh Ditjen Pajak untuk periode 2012-2013 dan KKKS keberatan dengan tagihan pajak tersebut. "Seharusnya, PBB tidak diberlakukan pada kontraktor yang masih tahap eksplorasi, karena mereka belum memiliki, menguasai, dan memanfaatkan bumi dan bangunan," ujar Dipnala di Jakarta, Kamis (21/5).

Dijelaskannya, permasalahan PBB muncul setelah diterbitkannya PP No 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas. Dalam aturan tersebut, KKKS yang baru menandatangani kontrak setelah aturan ini diterbitkan, diwajibkan membayar PBB. Sedangkan bagi yang tanda tangan kontrak sebelum aturan ini diberlakukan, iuran PBB masih ditanggung pemerintah.

"Baru tanda tangan kontrak sudah kena pajak," keluh Dipnala. Ia berharap pemerintah segera menyelesaikan permasalahan PBB tersebut, karena akan mengganggu iklim investasi yang dampaknya akan menghambat pencapaian lifting minyak nasional.(ehs)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login