IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Effendi Simbolon: Pemerintah Manfaatkan Konflik Perundangan untuk Layani Kapitalisme Global

Effendi Simbolon: Pemerintah Manfaatkan Konflik Perundangan untuk Layani Kapitalisme Global

Written By Indopetro portal on Saturday, 9 May 2015 | 19:51

indoPetroNews.com - Carut marutnya tata kelola minyak dan gas bumi (migas), turut berpengaruh terhadap  sistem perekonomian di Indonesia. Untuk itu, perlu dicatat bahwa indikator krisis ekonomi terjadi apabila dalam 2 semester pertumbuhan ekonomi turun.

Politikus PDIP Effendi MS Simbolon, dalam kesempatannya bersama indoPetroNews.com, di Jakarta, Jumat (8/5) mengatakan bahwa pemerintah tengah memanfaatkan konflik dalam perundang-undangan migas untuk memenuhi keinginan kapitalisme global. Berikut petikan wawancaranya.

Sikap Anda terhadap pengelolaan migas di Indonesia?

Dimulai dengan 18 November dengan arogansinya pemerintah menyatakan melepas komoditas strategis yaitu BBM ke mekanisme pasar. Itu melanggar UUD, bukan melanggar omongan kita.

Itu dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi per 15 Januari 2005. Karena itu kami melawannya sangat susah. Jangankan melawan pemerintah, melawan teman di komisi sendiri saja susahnya minta ampun.

Dan memang uang yang berbicara. Makanya ketika momentum 4 September 2008, ada Pansus yang menelisik soal energi, tapi apa, lagi-lagi diselesaikan secara adat. Begitulah seterusnya.

Kebetulan pelakunya adalah ketua MPR sekarang. Mohon maaf ini fakta. Dan sekarang dia seolah-olah menjadi orang yang terbaik. Apa yang terjadi dari momentum emas kemarin sampai dengan sekarang, sampai dengan undang-undang APBNP 2015 sekarang ini pun sudah terbuka telanjang pasrah.

Apalagi DPR kita diketuai oleh Novanto, ya sudahlah, wassalam. Semua money oriented, orientasi pada project, orientasi pada omset.

Berarti kebijakan pemerintah untuk menghapus subsidi BBM salah ?

Ini bukan persoalan kita pro kepada subsidi, tetapi sepanjang komoditas strategis yang masih domainnya untuk hajat hidup orang banyak dan belum mencapai daya beli kemakmuran masyarakat yang cukup, maka di situ negara harus ada. Kalau gitu cabut juga dong (subsidi)  dari pupuk, cabut juga dari beras, cabut aja semua.

Bikin aja waduk semua negara ini. Kalau memang negara ini bisa makmur karena waduk, bikin aja semua waduk. 2000 triliun APBN kita buat semuanya waduk. Saya baru tahu itu kalau ada Negara berkemakmuran dengan waduk.

Sama halnya dengan kita berkomentar dengan hukuman mati untuk pengedar narkoba, namun pencegahannya tidak ada. Heboh kita membunuh orang. Tapi jutaan orang pengonsumsinya, kita tidak tahu barang haram itu. Nah itu analoginya hampir mirip dengan persoalan energi di negeri ini.

Lalu, apa yang salah dari tata kelola migas di negeri ini?

Kita harus mengedepankan regulasi atau undang-undang yang berlaku. Tapi kenyataannya seluruh undang-undang yang berbasis energi kita pasca reformasi, semuanya itu baik di draft maupun yang di umumkan, semua isinya untuk kepentingan kapitalis. Saya tidak mengerti bagaimana presiden dibiarkan ketika melanggar Undang-undang Minerba. Jelas jelas dikatakan per 12 Januari tidak boleh mengekspor konsentrat. Tapi kok bisa Freeport dan Newmont ekspor. Saya heran kok boleh dan kok bisa. Kenapa presiden boleh. Kenapa pas giliran Gusdur semuanya teriak. Ini kok tidak ada yang teriak. Kok ini jelas jelas melanggar kok kalian tidak jatuhin.

Saya mengawasi ini dalam kapasitas saya sebagai DPR. Presiden memanfaatkan antara dua undang undang, yang satu lex specialis dan yang satu payungnya dalam undang-undang migas atau jeneralisnya.

Jadi saya menganalogikannya, setiap pelanggaran, peraturannya yang diubah. Kok bukan orangnya yang diubah. Saya analogikan kembali seperti, pak Jokowi supir dan pak JK jadi navigatornya, kemudian mobil yang mereka bawa parkir di pinggir jalan dan didatangi seorang polisi. Pas ditegur polisi karena mereka melanggar rambu-rambu dilarang parkir, tapi malah mereka menyuruh polisi untuk mengganti rambu-rambu dilarang parkir itu. Ini salah.

Trus kenapa kita rakyat disuruh untuk taat. Jadi kalau begitu menjalankan sebuah negara, ya pantaslah kita menjadi anteknya asing. Karena kita tidak punya integritas.

Makanya salah satu calon presiden di Amerika itu adalah integritas. Begitu ketatnya ketika tidak boleh jadi presiden bagi orang yang bukan asli Amerika. Begitu ketatnya di sana itu.

Saya juga tidak tahu apakah Pemilu ke depan yang berlangsung secara bersamaan, Pemilu legislatif dan Pemilu presiden kita menambah persyaratan. Tidak boleh ada yang prematur. Harus yang bertahap dan berkelanjutan. Negara yang rugi jika dipimpin oleh pemimpin yang prematur begini.

Repot juga kita jika dipimpin oleh pemimpin yang tidak taat konstitusi dan tidak taat aturan, langgar sana sini. Peraturannya yang diubah.

Apa benar kedepan akan ada resufhle?

Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dicurigai sengaja diembuskan pihak tertentu demi mengambil keuntungan.

Saya menduga ada kelompok atau partai politik yang berkepentingan dengan isu tersebut. Caranya dengan memberikan penilaian bahwa pembangunan berjalan lambat. Tujuannya untuk menciptakan opini seolah-olah perombakan kabinet menjadi solusi atas persoalan tersebut.

Reshuffle atau tidak, itu urusan eksekutif. Rakyat sendiri tidak tahu siapa itu pembantu-pembantunya presiden.

Dari keterpurukan Indonesia saat ini solusinya bukan reshufle. Masak solusinya ada di reshufle, berarti seolah-olah kesalahannya ada di pembantu presiden. Kita harus evaluasi presiden dan wapres. Artinya bukan kita harus mendikte atau mendorong-dorong presiden untuk reshufle, tapi meminta penjelasan, bagaimana ini bisa terjadi. Yang dipilih rakyat kan presiden dan wakil, bukan pilih menteri.

Trus apa sikap PDIP sendiri?

Pemerintah harus melakukan political will terhadap Undang-undang yang akan digodok saat ini, seperti UU Migas, Minerba dan lainnya. Harus total review mungkin tidak perlu Perpu, tapi dicarikan lagi, mana yang tidak pro kepentingan nasional itu diperbaiki dengan mengajukan ke parlemen. Ada keinginan, ada inisiatif yang pro dengan rakyat.

Dengan mencabut subsidi pemerintah sudah melanggar konstitusi. Jika harus dilempar ke pasar akan berakibat ke harga-harga lainnya.

Seperti contoh pada saat kampanye pak Jokowi mengatakan akan membubarkan Petral, tapi sampai sekarang, Alhamdulillah belum terbubarkan. Disuruh memindahkan Petral dari Singapore ke Batam saja tidak mau, malah ditunjuk orang yang sama untuk mengelola ISC yaitu menterinya yang mengelola ISC dulu. Apa jokowi tidak takut, malah sekarang masuk lagi Tanri Abeng, lengkaplah sudah penguasa ini.

Pandangan Anda terhadap kepemimpinan Jokowi saat ini?

Kita tidak punya pemimpin yang suka masuk selokan. Lebih baik kita tidak punya pemimpin. Kita punya pemimpin yang katanya pro rakyat, ternyata pro pemodal. Coba lihat sekarang, seluruh investor, seluruh pemodal mendapatkan priviledge, mendapatkan hadiah berupa tax amniesty. Jadi bayangkan dia diberi pengampunan. Tapi kok rakyat tidak diberi pengampunan, malah dinaikkan harganya, kok tega banget.

Saya hanya menyampaikan kesaksian saya sebagai anggota dewan, bahwa ini sangat sulit sekali. Saya ini jujur, bahwa inilah era Jokowi yang menurut saya ketika itu saya lihat dari kaki sampai kepalanya, ini bener-bener dikirim sama Tuhan.

Seorang polos dan lugu ini. Antitesa dari seluruh tesa tesa yang ada selama ini akan memberi pembaharuan kepada kita. Tapi setelah berjalan, belum lagi enam bulan saya menyatakan kalau saya menentang kebijakan dia. Walaupun partai saya mengatakan pokoknya kita harus dukung, tapi saya bilang tidak. Karena saya takut mencelakakan rakyat dan bangsa kita. Kita bukan mau selamatkan Jokowi, yang mau kita selamatkan adalah rakyat indonesia.

Karena ketidakberdayaan dia, saya yakin dia tidak mengerti. Bukan karena tidak tahu tapi tidak mengerti. Bagaimana dia mengerti dari walikota menjadi gubernur. Kapan dia mengalami dan mempelajarinya.

Nah itu yang sekarang saya berharap lingkarannya juga harus bersih. Tapi kita baru sadar kalau kita memilih kedua pemimpin berlatar belakang pedagang. Wakil pedagang presiden pedagang juga. Akhirnya prosesnya ya untung rugi aja. Kalau dulu kan jamannya SBY kita bisa bilang bukan berlatarbelakang pedagang lah, walaupun sekarang berdagang juga. Ujung dari semua usaha akhirnya adalah berdagang.

Sikap Anda begitu keras, baik di luar maupun di media, apa tidak takut dikeluarkan oleh partai. Atau ini bagian dari agenda setting partai, Abang dijadikan orang yang khusus untuk marah marah. Buktinya Anda keras tapi tidak dipecat?

Saya tidak takut, saya bicara keras tidak hanya di media, di depan orangnya juga saya marah. Jadi mana yang benar, saya katakan benar, yang salah saya katakan salah. EHS
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login