IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Izin Hulu Migas dan Harga Minyak, Dibahas Pada Convention IPA

Izin Hulu Migas dan Harga Minyak, Dibahas Pada Convention IPA

Written By Indopetro portal on Wednesday, 6 May 2015 | 08:13

 indoPetroNews.com - Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA), Craig Stewart mengatakan pihaknya akan melakukan sejumlah diskusi dan pembahasan soal tantangan industri minyak dan gas dalam mengatasi dan mencari solusi krisis energi di Indonesia. Saat ini terjadi kekurangan pasokan minyak karena tingkat permintaan energi yang tinggi hingga sulitnya prosedur dan proses perizinan untuk proyek-proyek hulu migas.

Selain itu, IPA yang akan menggelar Convention and Exhibision yang ke-39 pada 20 hingga 22 mei 2015 mendatang juga akan membahas iklim investasi jangka panjang di sektor hulu migas.

"Kita membahas tantangan-tantangan soal industri minyak dan gas kedepannya, karena kita tahu cukup banyak persoalan yang ada di industri ini, sehingga dibutuhkan solusi yang konkrit untuk menyelamatkan iklim investasi," tuturnya saat menggelar konferensi pers di Hotel Dharmawangsa, Selasa, (05/05).

Menurutnya, dalam pertemuan nanti akan membahas tiga hal utama, yaitu krisis energi Indonesia dalam situasi global yang baru, reformasi tata kelola migas dalam pencapaian tujuan nasional dan kolaborasi lintas sektoral untuk memajukan sektor migas nasional.

"Akan mempertemukan para pemimpin industri pejabat pemerintahan hingga ahli independen terkemuka untuk membahas prospek industri jangka pendek dan menengah," katanya.

Sementara, Humas Chevron Pacific Indonesia Yanto Sianipar mengatakan hingga kini kepengurusan perizinan untuk satu lapangan konsesi minyak dan gas dibutuhkan waktu proses antara 10 hingga 15 tahun, waktu ini cukup lama bila dihitung pemberian kontrak sebuah wilayah kerja (WK) Migas antara 20 hingga 30 tahun.

"Tidak ada yang lebih baik dari yang lain dan setiap ada pengembangan selalu ada izin-izin yang harus dipenuhi terkait , mulai dari Amdal, izin lokasi, izin peralatan, izin di SKK Migas hingga persetujuannya dan dari awal hingga akhir jumlahnya mencapai 341, ada pada 17 lembaga berbeda," ujarnya.

Menurutnya, tema ini akan menjadi hal penting dibahas dalam Konvension IPA karena seharusnya perizinan bisa disederhanakan menjadi hanya puluhan izin. Sehingga dari kepengurusan perizinan yang biasanya membayar biaya tinggi dan paling penting soal kontrak yang sudah menyusut.

"Dan secara total ada 10-15 tahun membutuhkan waktu membangun lapangan, dan dua-duanya di daerah juga banyak izinnya, kalau mengurus Amdal harus menmberikan Gubernur izin, dulu, dan RTRW dibawah BTN juga ada persetujujan ada izin cukup banyak dr pemerintah pusat hingga daerah," katanya.Epan
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login